Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Jurnal Akta Indonesian Journal of Criminal Law
Marwah Marwah
Universitas Hasanuddin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurisprudentie

 1 
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Marwah Marwah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5815

Abstract

Abstract                Under the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector, whereas in the case of Business Service Actors using standard agreements, such standard agreements shall be prepared in accordance with the laws and regulations . However, based on the results of the research, in the current banking practice, the agreement format has been prepared unilaterally by the bank in the form of standard conditions set forth in the printed form, and then presented to applicant debtor for approval. This study aimed to find out about the role of the Financial Services Authority as a facilitator in providing accurate information and provide facilities for the settlement of consumer complaints. This research was an empirical research conducted in Makassar city. The results indicated that the Financial Services Authority as a facilitator, not optimal in protecting the mortgage debtor.Key Word : Role of the Financial Services Authority, Debtor Protection Abstrak             Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, maka perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik perbankan saat ini, format perjanjian telah disiapkan secara sepihak oleh pihak bank berupa syarat-syarat baku yang dituangkan dalam formulir yang sudah dicetak, dan kemudian disodorkan kepada calon nasabah debitor untuk disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator dalam menyediakan informasi yang akurat serta memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilaksanakan di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator, belum optimal dalam melindungi debitor Kredit Pemilikan Rumah.Kata Kunci : Peran Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Debitor   
RELAKSASI KREDIT PERBANKAN DI DAERAH WISATA YANG TERTIMPA BENCANA ALAM Marwah Marwah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.8127

Abstract

AbstractIndonesia is one of the countries in the world that is famous for having tourist attractions. In order to utilize this potential sector, the government began to focus on developing the tourism sector in all regions of Indonesia as an effort to encourage national economic growth. To support the achievement of the program, the bank seeks to increase business capital lending to tourism businesses. However, Indonesia's geographical location between 3 (three) tectonic plates and active volcanic pathways has caused areas in Indonesia to be prone to natural disasters, such as those that have happened in the Province of Bali and the Province of West Nusa Tenggara. Natural disasters that often occur in Indonesia cause losses to the community, including tourism business actors and banks. Natural disasters can cause bad credit because the debtor is unable to pay the loan installments agreed upon in the agreement. This study aims to determine the efforts to overcome bad credit in tourism areas of natural disasters.Key Word : Credit Relaxation, Credit Agreement Abstrak Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkenal memiliki daya tarik wisata. Dalam rangka pemanfaatan potensi tersebut, pemerintah mulai fokus mengembangkan sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung pencapaian program tersebut, bank berupaya meningkatkan penyaluran kredit modal usaha kepada pelaku usaha pariwisata. Namun, letak geografis Indonesia yang berada diantara 3 (tiga) lempeng tektonik dan jalur rangkaian gunung api yang aktif dunia menyebabkan daerah-daerah di Indonesia rawan tertimpa bencana alam, seperti yang pernah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha pariwisata dan pihak perbankan. Bencana alam dapat menyebabkan kredit macet karena debitor tidak mampu membayar angsuran kredit yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kredit macet di daerah wisata yang tertimpa bencana alam.Kata Kunci : Relaksasi Kredit, Perjanjian Kredit
Co-Authors Ahmadi Miru Andi Muhammad Asnan Yusfin Cindy Annisa Nurfaidah Said Sri Wahyuni Yusuf Suriyaman Suriyaman