Articles
<![CDATA[Penyebutan ‘IwaḠdalam Penjatuhan Khulu’: Kontribusi Abu IsḥÄq Al-SyÄ«rÄzÄ« ]]>
<![CDATA[Aziz, Nasaiy]]>
<![CDATA[ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (462.703 KB)
|
DOI: 10.22373/sjhk.v2i1.3106
<![CDATA[Salah satu bentuk perceraian yang terjadi dalam rumah tangga atas inisiatif isteri adalah dengan cara khulu’.Ulama berbeda pendapat tentang kebsahan khulu’ dimaksud. Sebagian mereka berpendapat bahwa bayaran sejumlah uang tebusan (‘iwaá¸) bukan merupakan salah satu syaraat sah khulu’. Namun sebagian lainnya berpendirian bahwa bayaran sejumlah uang (‘iwaá¸) dari isteri kepada suami merupakan salah satu syarat sah khulu’ itu sendiri. Ketiadaan bayaran tersebut khulu’ dimaksud belum dianggap sah. Abu IsḥÄq Al-SyÄ«rÄzÄ« berpendapat lain. Menurut beliau khulu’ tersebut baru dianggap sah dan punya akibat hukum bila bayaran sejumlah uang dari isteri kepada suami di samping merupakan salah satu syarat sah khulu’, juga harus disebutkannya ketika suami mengucapkan lafaz khulu’ kepada isteri. Ketentuan seperti ini dimaksudkan untuk membedakan khulu’ dengan talak biasa baik talak raj’i maupun talak ba’in. Penetapan hukum seperti ini dilakukan dengan cara menjadikan hadis sebagai penjelas keumuman ayat Alquran.]]>
<![CDATA[Islam dan Masyarakat Ideal (Ummatan Wasathan) dalam Perspektif Para Mufassir dan Relevansinya dengan Kontak Keindonesiaan Masa Kini dan Depan ]]>
<![CDATA[Aziz, Nasaiy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol 17, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Forum Intelektual Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH) Kota Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/jim.v17i1.7901
<![CDATA[Islam as the source and path of truth that comes from Allah is a view of life which is not only intended for the welfare and happiness of Muslims, but is a blessing for all nature. Islam which is derived from divine truth, both contained in the verses of the Koran and the sunnah of the Prophet, is a guide for the way of all times. Likewise, Islam regulates the relationship between humans and others, with God and with their natural environment. The key to the personality of the Islamic community is akidah, syari'at and morals. If the creed provides the direction of the movement of society, while the syari'at provides limits on how and the method to take that direction properly, then morals will decorate the path of the goal so that it is beautiful and pleasant. The ideal society or in this study is referred to as the "Wasathan ummatan" is a social order that is needed by the era to give birth to a society with noble character in order to continue a civilized life. In the Indonesian context, ummatan wasathan should be born as a solution to various problems of the ummah which are now spreading and becoming epidemics in the survival of religion and state. Sayyid Qutb's Method of Interpretation and several other interpreters compared with his interpretation of Quraish Shihab becomes an analysis which then gives birth to the true meaning of how the ideal society should be in the perspective of the Koran to be applied in all the dynamics of Indonesian society today and beyond.]]>
<![CDATA[Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Aziz, Nasaiy]]>;
<![CDATA[Muksal Mina, Muksal Mina]]>
<![CDATA[ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/sjhk.v1i1.1571
<![CDATA[Status hukum anak luar nikah masih beragam. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan adanya hubungan status keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Sementara itu, MPU Aceh juga telah mengeluarkan fatwa yang sebaliknya dengan Putusan MK. Masalah yang diteliti adalah bagaimana status hukum anak luar nikah dilihat dari berbagai perspektif, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 46/PUU/-VIII/2010 terkait dengan penentuan status keperdataan anak luar nikah dan bagaimana tinjauan fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 tentang nasab anak yang lahir diluar nikah (anak zina) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir diluar nikah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan studi kepustakaan (library research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terputus dengan laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun pertimbangan Hakim MK adalah dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Adapun tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK yaitu ada dua. Pertama, menetapkan terputusnya nasab anak pada laki-laki pezina yang sebelumnya MK tetap menetapkannya. Kedua, Mahkamah Konstitusi menganggap deskriminasi terkait dengan pemutusan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis, sedangkan MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk deskriminasi.]]>
<![CDATA[KETIDAKADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI DALAM MEMBERI NAFKAH SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH BENTONG PAHANG NOMOR KASUS MAL NO.04300-076-0217) ]]>
<![CDATA[Nasaiy Aziz]]>;
<![CDATA[Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v5i2.5600
<![CDATA[ Ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah adalah salah satu macam permasalahan dari ketentuan hukum Islam terhadap ketidakadilan suami dalam berpoligami dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Bentong Pahang dalam memutuskan perkara cerai gugat Kasus Mal Nomor 04300-076-0217 tentang ketidakadilan suami dalam berpoligami sebagai alasan cerai gugat. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dengan sumber sekunder yaitu putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Syariah Bentong, Pahang. Manakala sumber primer yaitu sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Ketidakadilan Suami yang berpoligami antaranya adalah tergugat telah lalai dalam pemberian nafkah kepada penggugat dan anak-anak, tergugat tidak adil dalam berpoligami dan tergugat tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami berdasarkan dalil-dalil Hukum Syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam maka, Mahkamah mengabulkan permintaan tergugat. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang poligami harus adil dalam materi atau lahiriah, karena untuk hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, termasuk pengaturan waktu gilir.]]>
<![CDATA[Ketidak-Mutlakan Laki-laki dalam Perwalian Nikah Menurut Persepektif Ulama Tafsir ]]>
<![CDATA[Nasaiy Aziz]]>
<![CDATA[ Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 14, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/substantia.v14i2.4868
<![CDATA[Marriage is legal action which needs basic principles that make it legally valid. Of the basic principles of marriage, the existence of guardian always becomes a complicated problem in the community. The majority of jurists argued that a woman should not marry himself or others. If she marry without a guardian, then the marriage null and void. However, differed with the majority of jurists Abu Hanifa argued that the female adult of normal intelligence has the right to perform the marriage ceremony without a guardian directly, both girls and widows. This is based on al-Baqarah verse 230; 232 and 234. In the third verse is attributed to the contract of women, this suggests that women have the right to perform marriages directly. Differences of opinion among the commentators that occurs is due to the lack of texts that clearly states the problem of wali concept itself.]]>
<![CDATA[Manusia sebagai Subyek dan Obyek dalam Filsafat Eksistensialism Martin Heidegger (Kajian dari Segi Karakteristik dan Pola Pikir yang Dikembangkan) ]]>
<![CDATA[Nasaiy Aziz]]>
<![CDATA[ Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 15, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/substantia.v15i2.4899
<![CDATA[Birth of Martin Heidegger's philosophy is caused by reaction about materialism and idealism philosophy opposition. Materialism holds that the human world is only as objects like other objects as a whole. Man according to the form was superior to other objects but essentially is same, as a result of the chemical elements (resultant). While idealism looked just as human as the subject, and finally just as consciousness. Idealism forget that man can only stand as a subject in the face of the object. Humans only stand as a human being as one with the surrounding reality. Unlike with two conflicting streams, existentialism philosophy sees humans as subjects and objects at once, not just one of them.]]>
<![CDATA[THE GREAT PHENOMENON OF ONLINE SIRRI MARRIAGE FOR MALE AND FEMALE ]]>
<![CDATA[Nasaiy Aziz]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 1, No 3 (2018): Budapest International Research and Critics Institute October ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v1i3.70
<![CDATA[Online sirri marriage is a marriage which is organized through skype or other social media without documentation from the marriage registration council. So far, the practice of online sirri marriage in Indonesia is very apprehensive and to be serious problem in the society. It happened because the regulation that control marriage which is stated in law (UU) of marriage and compilation of Islamic law tend to be ignored. The requirement of the guardian (Wali) as regulated by Islamic law is ignored. However, the online sirri marriage is organized by involving marriage celebrant (penghulu) as magistrate guardian (wali hakim) who married off which is not detected by the woman's parents, her guardian, and marriage registrar. The practice of online siri marriage is performed by using skype media and other social media that the face of penghulu and the two brides can be seen directly. The consequences that will arise are uncertainty of law and law protection, especially for women and children who could not claim their rights when family conflict occurred. This kind of marriage is legal (sah) when it is implemented in accordance with the rules and prerequisites in Islamic law. However, the phenomenon of sirri marriage which is performed arbitrarily contradicts the Islamic law, because the completeness one of the pillars of marriage that is involvement of guardians is not fulfilled as well as many mafsadah occurs. In addition, online sirri marriage is also not recognized by the state, because it could not be proven by the marriage certificate.]]>
<![CDATA[Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217) ]]>
<![CDATA[Nasaiy Aziz]]>;
<![CDATA[Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan]]>
<![CDATA[ El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ujhk.v1i2.7637
<![CDATA[Ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah adalah salah satu macam permasalahan dari ketentuan hukum Islam terhadap ketidakadilan suami dalam berpoligami dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Bentong Pahang dalam memutuskan perkara cerai gugat Kasus Mal Nomor 04300-076-0217 tentang ketidakadilan suami dalam berpoligami sebagai alasan cerai gugat. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dengan sumber sekunder yaitu putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Syariah Bentong, Pahang. Manakala sumber primer yaitu sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Ketidakadilan Suami yang berpoligami antaranya adalah tergugat telah lalai dalam pemberian nafkah kepada penggugat dan anak-anak, tergugat tidak adil dalam berpoligami dan tergugat tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami berdasarkan dalil-dalil Hukum Syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam maka, Mahkamah mengabulkan permintaan tergugat. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang poligami harus adil dalam materi atau lahiriah, karena untuk hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, termasuk pengaturan waktu gilir.]]>
<![CDATA[Rahasia Keagungan Ilahi Dibalik Penafsiran Sastra Bint Asy-Syati’ ]]>
<![CDATA[Nasaiy Aziz]]>;
<![CDATA[Mohd Kalam Daud]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah Vol 19, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Forum Intelektual Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH) Kota Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/jim.v19i2.14061
<![CDATA[Al-Qur'an in Islam is God's guidance to all humans at all times and throughout the world whose contents must be understood and practiced. To better understand the content and meaning of the Qur'an, a study of the interpretation of the Qur'an is very necessary in order to know the message of Allah behind the texts. The study of the Qur'an actually always experiences a fairly dynamic development, along with the development of socio-cultural conditions and human civilization. This is evidenced by the emergence of works of interpretation, ranging from classical to contemporary, with various styles, methods and approaches used. Bint ash-Syati' is the first female interpreter to live in contemporary times, through language interpretation with a philological and literary approach, which she initiated tries to apply examples of interpretation and apply them in people's lives. It is hoped that the study of the interpretation model will be able to provide a sharper and more specific picture of the method model in question. ABSTRAK Al-Qur’an dalam Islam merupakan petunjuk Allah kepada seluruh manusia di segala zaman dan seluruh dunia yang isinya harus dipahami dan diamalkan. Untuk lebih memahami isi dan makna Al-Qur’an, kajian tafsir Al-Qur’an sangat diperlukan guna mengetahui pesan Allah di balik teks-teksnya. Kajian Al-Qur’an sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis, seiring dengan perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang klasik sampai kontemporer, dengan berbagai corak, metode dan pendekatan yang digunakan. Bint asy-Syati’ adalah penafsir perempuan pertama yang hidup di zaman kontemporer, melalui penafsiran bahasa dengan pendekatan filologi dan sastra yang digagasnya mencoba mengaplikasikan contoh-contoh penafsiran dan mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Kajian model penafsiran tersebut diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam dan spesifik yang dimiliki oleh model metode dimaksud]]>
<![CDATA[Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas ]]>
<![CDATA[Nasaiy Aziz]]>;
<![CDATA[Gamal Achyar]]>;
<![CDATA[Bela Sari Dewi]]>
<![CDATA[ El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 1 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.459 KB)
|
DOI: 10.22373/hadhanah.v1i1.1616
