Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi) Rispalman, Rispalman; Oktaviyanti, Leny
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i1.5015

Abstrak Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur hak-hak saksi dan korban dan penulis lebih memfokuskan kepada hak-hak saksi dalam tindak pidana korupsi, dalam permasalahan hak-hak saksi dan akan berkaitan dengan implementasi dari pasal 5 mengenai ada atau tidak perlindungan saksi yang di terapkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena keberhasilan suatu proses peradilan pidana itu tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan di pengadilan terutama keterangan saksi merupakan faktor yang penting sehingga perlu adanya perlindungan saksi sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang. Dan salah satu faktor tidak adanya penerapan perlindungan saksi yaitu adanya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP dengan di persidangan. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan apa faktor penyebab terjadinya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dari hak-hak saksi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh belum diterapkan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK), anggaran atau dana, dan dari pemerintah. Dan adanya perbedaan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dengan di Persidangan berdasarkan penelitian bersama hakim yaitu ada tiga faktor, adanya pengaruh dari pihak penyidikan, adanya pengaruh dari pihak terdakwa, dan adanya rasa takut dari saksi. Kata Kunci: Implementasi-Hak Saksi-PN Banda Aceh

Dualism of Competences in The Settlement of Child Abusement Cases in Aceh: Case Number 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna and 005/JN/2017/Ms-Lgs [Dualisme Kewenangan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak di Aceh: 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs] Rispalman Rispalman; Syahrizal Abbas; Desi Ariani
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i1.10520

Abstract: There is a dualism of competencies in the settlement of cases of sexual abuse of children in Aceh. The practice of dualism of competencies occurs in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in Aceh where case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna was resolved in the Banda Aceh District Court and case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs was resolved in the Mahkamah Syar'iyah Langsa. The research questions are why there is the dualism of authority in resolving cases of child molestation in Aceh and what is the juridical basis for the Banda Aceh District Court and the Langsa Mahkamah Syar'iyah Court in adjudicating cases of child abuse. This research uses normative juridical research. Dualism occurs because the Qanun Jinayat and the Child Protection Law (UUPA) regulate the sexual abuse of children. The juridical basis of the District Court in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna uses Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (UUPA), and the juridical basis of the Syar'iyah Court in the settlement cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs using Article 47 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The judicial process against Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law was carried out at the Syar'iyah Court. The norm that has the authority to adjudicate is the Syar'iyah Court by implementing the Qanun Jinayat. Abstrak: Terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh. Praktiknya dualisme kewenangan terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dimana pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs di selesaikan di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah mengapa terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dan apa dasar yuridis Pengadilan negeri Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam mengadili perkara pencabulan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dualisme terjadi dikarenakan Qanun Jinayat dan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) mengatur pencabulan terhadap anak. Adapun landasan yuridis Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan landasan yuridis Mahkamah Syar’iyah dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah. Secara norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat.

The Offense of Using Pirated Computer Software in Law Nomor 28 of 2014 on Copyright Based on Islamic Criminal Law [Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Uundang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam] Saiful Aris Munandar; Arifin Abdullah; Rispalman Rispalman
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i2.11342

Abstract: Today's technological developments are increasingly sophisticated and advanced, causing positive and negative impacts in the use of technology in today's society, such as the use of computer software. Law Nomor 28 of 2014 regulates copyright to protect software creators from taking or using their creations illegally by irresponsible people. The research questions in this article include is what the provisions for the use of pirated computer software in Law Nomor 28 of 2014 concerning Copyright and what is the perspective of Islamic criminal law on the use of pirated computer software in the Act. To answer this, the author uses a normative juridical research approach, namely research conducted by examining library materials and secondary data. The source of this research data is from library research (library research). The results of the research obtained indicate that computer software is one of the creations that is protected by Copyright Law Nomor 28 of 2014. The use of pirated computer software can be used for personal interests that are used for research and development of computer programs so that they do not violate the law. Except, its use which is intended for commercial purposes is a copyright infringement that can be penalized if any party feels aggrieved (complaint offense). Based on article 113 paragraph (4), the criminal provisions are imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 4,000,000,000.00 (four billion rupiahs) for the perpetrators of piracy. Copyright piracy that harms the creator of his creation, namely computer software, is an act that is prohibited in Islam because it is equated with taking other people's property or property whose punishment is in the form of ta'zir punishment from the authorities who have not been regulated in the texts or law. syara'. Abstrak: Perkembangan teknologi dewasa ini semakin canggih dan maju sehingga menyebabkan dampak positif maupun negatif dalam penggunaan teknologi di lingkungan masyarakat saat ini, salah satu contohnya adalah penggunaan perangkat lunak (software) komputer. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak cipta untuk melindungi pencipta perangkat lunak dari pengambilan maupun penggunaan ciptaannya secara tidak sah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini meliputi bagaimana ketentuan penggunaan software komputer bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penggunaan software komputer bajakan dalam Undang-Undang tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sumber data penelitian ini adalah dari penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian yang di dapatkan menunjukkan bahwa software komputer adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Penggunaan software komputer bajakan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer sehingga tidak melanggar hukum. Kecuali, penggunaannya yang ditujukan untuk kepentingan komersial merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang dapat dipidanakan apabila ada pihak yang merasa dirugikan (delik aduan). Berdasarkan pasal 113 ayat (4) ketentuan pidananya yaitu, penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi pelaku pembajakan. Pembajakan hak cipta yang merugikan pencipta terhadap ciptaannya yaitu software komputer, merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam karena hal tersebut disamakan dengan mengambil harta atau hak milik orang lain yang hukumannya berupa hukuman ta’zir yang berasal dari penguasa yang belum diatur di dalam nash atau hukum syara’.

Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Banda Aceh: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Rispalman Rispalman; Leny Oktaviyanti
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i1.6443

Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur hak-hak saksi dan korban dan penulis lebih memfokuskan kepada hak-hak saksi dalam tindak pidana korupsi, dalam permasalahan hak-hak saksi dan akan berkaitan dengan implementasi dari pasal 5 mengenai ada atau tidak perlindungan saksi yang di terapkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena keberhasilan suatu proses peradilan pidana itu tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan di pengadilan terutama keterangan saksi merupakan faktor yang penting sehingga perlu adanya perlindungan saksi sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang. Dan salah satu faktor tidak adanya penerapan perlindungan saksi yaitu adanya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP dengan di persidangan. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan apa faktor penyebab terjadinya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dari hak-hak saksi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh belum diterapkan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK), anggaran atau dana, dan dari pemerintah. Dan adanya perbedaan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dengan di Persidangan berdasarkan penelitian bersama hakim yaitu ada tiga faktor, adanya pengaruh dari pihak penyidikan, adanya pengaruh dari pihak terdakwa, dan adanya rasa takut dari saksi.

Effectiveness of Satpol PP and WH Performance in Controlling Civil Servants Based on Aceh Governor Regulation Number 139 of 2016 in Aceh Besar [Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016: Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar] Safira Maulina; Khairani Khairani; Rispalman Rispalman
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8512

Abstract: This paper is to answer the problem of the effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah in controlling civil servants according to Aceh Governor Regulation number 139 of 2j016. Ideally, Satpol PP and WH are required to carry out their duties and authorities in controlling civil servants who are negligent during office hours and staff. Civil servants are required to comply with the regulations set out in the civil servant code of ethics and if not implemented, they will be subject to disciplinary punishment, whether it is a light, moderate or severe level of disciplinary punishment according to the violation. The formulation of the problem is first, how are the performance of Satpol PP and WH in controlling civil servants in Aceh Besar. Second, how the strategies implemented by the Satpol PP and WH in controlling civil servants in Aceh Besar have been implemented effectively. Third, how is the review of Islamic law on the implementation of controlling civil servants? This research was conducted using an empirical normative legal approach using the type of field research (Field Research) and literature (Library Research), namely reviewing written law as well as facts in the field using analytical descriptive patterns to describe or provide an overview of the object under study through data or samples collected. have been collected by concluding. From the results of the study, it was found that the Aceh governor regulation number 139 of 2016 has regulated the control of civil servants who leave without permission during office hours and the law of each violator has been regulated in the civil servant code of ethics itself. Satpol PP and WH are not fully effective in carrying out their duties because there are still many employees who are outside as well as the strategies to overcome obstacles that are carried out are also ineffective. Abstrak: Kajian ini untuk menjawab permasalahan efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban pegawai negeri sipil menurut peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh . Idealnya, Satpol PP dan WH wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penertiban PNS yang lalai pada saat jam dinas dan para PNS wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam kode etik PNS dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan hukuman disiplin baik itu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan pelanggaran. Rumusan masalahnya ialah pertama, Bagaimana Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar. Kedua, Bagaimana strategi yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar sudah dilaksanakan secara efektif. Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 telah mengatur penertiban terhadap PNS yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas dan hukum setiap pelanggar telah diatur dalam kode etik PNS sendiri. Satpol PP dan WH tidak sepenuhnya efektif melaksanakan tugas karena masih banyak pegawai yang berada diluar begitupun dengan strategi untuk mengatasi hambatan yang dilakukan juga tidak efektif.

The Reduction of Child Crime Cases According to Islamic Criminal Law in the Banda Aceh Police Department [Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah: Studi Kasus di Polresta Banda Aceh] Ayu Darisah; Edi Darmawijaya; Rispalman Rispalman
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7329

Abstract: Children are subjects who are very vulnerable to negative influences not only from their environment but also from outside their environment. Children besides being vulnerable to crime, sometimes these children become perpetrators in criminal acts. This can be seen from so many other deviant acts committed by children such as excessive actions at school, violations such as running away from home, to criminal behavior. The delinquency of the child is not only a criminal act but also acts committed by children who are considered to deviate from social, school, and community values. Thus, the level of child crime must be emphasized again so that the number of child crimes decreases. The problems posed are how the crime rate of children at the Banda Aceh Police PPA Unit is, how the Banda Aceh Police PPA's efforts are in suppressing child crime, and how the fiqh jinayah review of the Banda Aceh Police PPA's efforts to suppress child crime. To achieve the objectives of this study, the researcher used the descriptive analysis method. Meanwhile, data collection techniques were obtained through field research, while secondary data was obtained through library research. The results showed that the crime rate of children increased and decreased every year. Efforts were made by the PPA unit of the Banda Aceh Police in minimizing child crime by conducting legal counseling in each school. In a review of Islamic law on efforts to combat child crime, several things have in common with positive law, first in terms of giving sanctions to children in conflict with the law, secondly, the application of criminal acts for children in conflict with the law. Abstrak: Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari lingkungannya namun juga dari luar lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal, terkadang anak tersebut menjadi pelaku dalam tindak kriminal. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh anak seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai prilaku-prilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang di anggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Dengan begitu tingkat kriminalitas anak harus lebih ditekankan lagi agar kriminalitas anak tersebut semakin menurun jumlahnya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tingkat kriminalitas anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh, bagaimana upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak, serta bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas anak mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir kriminalitas anak dengan cara melakukan penyuluhan hukum pada tiap sekolah-sekolah. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan kriminalitas anak, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan hukum positif, pertama dalam hal pemberian sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang kedua, penerapan perbuatan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

EXECUTION OF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JUDGES VERDICT FOR PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH TECHNICAL DIRECTOR DISMISSAL DISPUTE (Judge Case Study Decision Number 05 / B / 2015 / PT.TUN-MDN) Rispalman Rispalman; Khairani Khairani; Samsul Bahri
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v11i1.8364

Execution of Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) judges verdict in some nation administrative dispute resolution practice in Indonesia have not been properly implemented due to the absence of an executorial Instution as well as a strong legal basis lead to weak force power for verdict of the PTUN. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara also do not explicitly and clearly regulate the issue of force of verdict PTUN and the execution of the verdict really depends on the goodwill of the Tata Usaha Negara Entity or Officials in obeying the law. How was the execution of the PTUN judges verdict? What was the reason for the unexecuted judges verdict? So that we can find out how the judges verdict was executed and the reasons why the judges verdict was not executed. We use sociological research method to search what happened. Executor of a decision required to overcome and minimize the PTUN judges verdict that was not executed as well as improvements to the basis of the Law which is more concrete and forces the execution of PTUN judges verdict so that no party were harmed. Pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa Administrasi negara di Indonesia sebahagiannya belum terlaksana sebagaimana semestinya yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan Putusan benar-benar tergantung pada iktikad baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati hukum. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim PTUN.? Apa sebab tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim tersebut? Sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan hakim dan sebab mengapa tidak terlaksananya putusan hakim tersebut. Dalam meneliti sengekta ini penulis menggunakan metode (Sosiologis research) lebih kepada penelitian lapangan apa yang terjadi, untuk mengatasi dan meminimalisir putusan hakim PTUN yang tidak terlaksana diperlukan adanya eksekutor putusan, serta perbaikan pada landasan Undang-Undang yang bersifat lebih konkrit dan memaksa Pelaksanaan putusan hakim PTUN sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

THE IMPLEMENTATION OF KHIYAR SYARAT ON TRANSACTION OF SHOES BY DROPSHIP SYSTEM IN THE CITY OF BANDA ACEH (A Study Case of Dropshipper in Syiah Kuala Sub-District) Ade Nidya Fernanda; Muhammad Siddiq Armia; Rispalman Risfalman
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2021): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v11i2.8617

Dropshipping is a form of online buying and selling in which business actors act as intermediaries between genuine sellers (suppliers) and consumers. Shoe dropshippers in Syiah Kuala District do not stock goods and do not take care of shipments so they do not know the actual condition of the goods. Sometimes in online buying and selling like this there is a risk in the form of defects/damage to goods, shipping errors, etc. so a warranty system is needed to protect both parties from loss or disputes at a later date. The problem in this research is what is the form of return guarantee in the sale and purchase agreement of shoes in Syiah Kuala District by dropship and how is the khiyār review of the terms of the return guarantee form of dropship shoe purchase. In this study the authors used a sociolegal approach with descriptive analysis research methods based on data obtained from interviews. The result of this research is the guarantee provided by the dropshipper in the Syiah Kuala District in the form of exchanging goods (returns) and a refund (refund) for 3x24 hours with certain terms and conditions. In the concept of fiqh muamalah, the return guarantee has relevance to the khiyār requirement, because the dropshipper provides an option for returns within a certain time in order to guarantee the willingness of the parties. The provision of 3 days is in accordance with the terms of the khiyār time according to the terms of the fuqaha. The difference lies in the form of guarantee provided, in khiyār the terms of sale and purchase can be canceled if there is consumer defect or dissatisfaction, while the return guarantee by most dropshippers only provides exchange of goods, which shows that the sale and purchase cannot be canceled.

PELANGGARAN TERHADAP IHDAD OLEH WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan) Muhadir Saidi; Khairani Khairani; Rispalman Rispalman
Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 9, No 2 (2020): TAKAMMUL
Publisher : Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/takamul.v9i2.12608

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya wanita yang memakai wangi-wangian, bekerja dan keluar rumah pada masa ihdadnya padahal dalam Islam ditegaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya harus melaksanakan ihdad dengan tidak berhias, tidak keluar rumah, tidak memakai wangi-wangian yang mengundang syahwat. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran ihdad di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ihdad tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pelanggaran ihdad seperti memakai wangi-wangian, keluar rumah untuk bekerja dan berhias. Sementara, faktor penyebab terjadinya pelanggaran ihdad oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah karena faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai PNS, faktor ekonomi serta faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja Sementara, tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik ihdad yang dilakukan oleh wanita di desa tersebut adalah tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa ihdad selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain. Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil.

Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Rispalman Rispalman; Mukhlizar Mukhlizar
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v6i2.11539

Political rights is one of basic human rights include disabled person. Disabled person political rights problem often occur in general election. This was related to accessibility for disabled person to participate in general election. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh city is general election organizer which responsible for general election process in Banda Aceh city. this research illustrate Komisi independen pemilihan effort and constraint to fulfil accessibility for disabled person in general election. Field research with empiric law research from human behaviour method used in this study. Generally various attempts to give accessibility for disabled person such as special data collection access for disabled person, socialization about election and voting place for disabled person provided KIP Banda Aceh city. Problem in acess such as difficulty in disabled person data collection still found.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search