Garuda - Garba Rujukan Digital

Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues) Daud, Mohd Kalam; Dasmidar, Dasmidar
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i1.1574

Beguru adalah merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon aman mayak/ inen mayak menjelang langsungnya akad nikah. Program Generasi Berencana adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari persoalan pokok yaitu bagaimana praktek Adat Beguru dalam Masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, bagaimana korelasi praktek beguru dengan program Generasi Berencana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode Deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek Adat Beguru di masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Buguru dimulai pada pagi harinya un prosesnya calon mempelai perempuan didudukkan di ampang 12, kemudian melengkan ( berpantun) yang dilakukan oleh tokoh adat, di dalamnya terdapat nasehat untuk calon mempelai tentang berumah tangga. Setelah itu calon mempelai ditawari (peusejuk) oleh beberapa orang dari saudarinya yang perempuan, atau neneknya dan istri pak Imum. Hubungan antar Adat Beguru dengan Program Generasi Berencana adalah sama-sama berbicara tentang bimbingan namun, di dalam adat beguru terdapat banyak bimbingan baik itu melengkan dan pongot, tegurun semunya juga termasuk bimbingan. Program Generasi Berencana ruang lingkupnya lebih umum dan luas. Tidak hanya dibidang pernikahan saja, tetapi juga, mengenai pergaulan bebas, NAFZA, pernikahan dini dan lain-lain.

Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Daud, Mohd Kalam; Saputra, Ridha
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i2.2377

Kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering) bertujuan untuk menyerderhanakan proses persidangan dan menghindari putusan yang bertentangan. Akan tetapi dalam prakteknya, penggabungan kedua perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh justru membuat penyelesaiannya menjadi berlarut-larut dan memakan waktu lama. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, problematika yang dihadapi hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi ini, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara kumulasi tersebut. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.Setelah dilakukan penelitian ditemukan hasil bahwa penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilakukan dengan tahapan perdamaian, mediasi, pemeriksaan terhadap gugatan cerai dalam sidang yang tertutup untuk umum, pemeriksaan terhadap gugatan pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan. Adapun problematika yang dihadapi hakim dalam proses penyelesaian perkara kumulasi ini adalah adanya perbedaan praktek dalam tata cara penyelesaian perkara kumulasi ini, waktu penyelesaian perkara yang relatif lama, proses pembuktian terhadap objek perkara harta bersama yang sulit, dan seringkali objek yang dipersengketakan dijual oleh tergugat. Ada 3 (tiga) metode penemuan hukum (istinbaÃ¡Â¹Â) yang bisa menjadi landasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama, yaitu: metode analogi (qiyas), metode bara'ah al- ashliyyah, dan metode maslahah al-mursalah.

AKURASI ARAH KIBLAT KOMPLEK PEMAKAMAN DITINJAU MENURUT KAIDAH TRIGONOMETRI (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) Daud, Mohd. Kalam; Kamalussafir, Muhammad
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Penentuan arah kiblat untuk pemakaman dilakukan secara sederhana oleh imum gampong atau tokoh agama dengan menghadap kepada perkiraan arah kibat di sebelah barat. Akibatnya arah kiblat di komplek pemakaman berbeda antara satu makam dengan makam yang lain. Padahal menghadap kiblat makam orang Islam adalah suatu keharusan walaupun terdapat perbedaan istimbath hukumnya. Sebagian Syafiiyyah mewajibkan untuk dihadapkan ke arah kiblat, sebahagian lagi sunnah sebagaimna pendapat Imam Malik. Merujuk kepada pendapat tersebut peneliti menelaah akurasi arah kiblat komplek pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ditinjau dengan mengunakan kaidah-kaidah trigonometri sebagai pedoman analisa. Kemudian juga meneliti kesesuaian pengukuran arah kiblat komplek pemakaman dengan kaidah trigonometri dan. proses pengukuran arah kiblat yang dilakukan masyarakat untuk komplek pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, peneliti melaksanakan penelitian lapangan di ssepuluh komplek pemakaman yang terdapat di Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan kaidah trigonometeri sebagai dasar analisa dan batuan kompas standar ukur kiblat yang disarankan oleh Kementerian Agama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Arah kiblat komplek pemakanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh hanya 7,46% arah kiblat makam yang sesuai dengan kaidah trigonometri, sedangkan 92,54% tidak menghadap ke arah kiblat yang sesuai dengan kaidah trigonometri atau tidak sesuai arah kiblatnya. Kaidah trigonometri sebagai penentuan arah kiblat tidak dipergunakan oleh tokoh agama untuk mengukur arah kiblat di Kecamatan Syiah Kuala. Penentuan arah kiblat makam yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala dapat dibagi dua macam, yaitu penentuan arah kiblat dengan mengikuti arah kuburan yang telah ada sebelumnya dan penentuan arah kiblat dengan mengikuti arah masjid yang ada di sekitar pemakaman. Dengan demikian diharapkan Kementerian Agama sebagai pihak yang berwenang untuk memberi pelayanan di bidang hisab dan rukyat, hendaknya mensosialisasikan pentingnya arah kiblat untuk pemakaman selain itu, pihak terkait meliputi Kementerian Agama, Majelis Permusyawaratan Ulama, serta lembaga penelitian terutama di kampus seperti UIN Ar-Raniry, agar menciptakan alat sederhana untuk pengukuran arah kiblat sesuai dengan kaidah trigonometri yang tepat tetapi berharga murah, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum, sehingga kesalahan pengukuran arah kiblat termasuk arah kiblat pemakaman tidak lagi terjadi dan dapat diminimaisir.

Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Daud, Mohd. Kalam; Akbar, Rahmatul
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v4i1.5921

This study discusses the protection of women through the provision of hareuta peunulang in terms of traditional aspects and Islamic law. This study uses a qualitative approach based on the theory of benefits in Islamic law and traditional theory. This research chooses research locations namely Banda Aceh, Aceh Besar and Pidie on the grounds that these three regions practice the giving of hareuta peunulang. This research concludes that the pattern of giving hareuta peunulang is usually the parents submitted to their children after marriage. Hareuta peunulang is usually in the form of land, houses, gardens, household appliances, livestock or other forms of assets that can be used as capital in taking on a new life after being married and separated from their parents. Giving this property is proven to protect women in economic, social and even psychological aspects, for example when a girl is given a house or land, she will be protected economically and socially. Then from the customary perspective that this is part of a tradition that aims to preserve adat, while from the perspective of Islamic law, this gift contains maslahat values that lead to harmony, prevent divorce, mobilize brotherhood between nuclear families.

Peran Pemerintah Aceh dalam Mengontrol Perhotelan Terkait Pelaksanaan Syariah Islam: Kajian Implementasi Syariah Islam pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh Mohd Kalam Daud; Nuri Triana Sari
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i2.5859

Legalitas penerapan syariat Islam di Aceh yang didukung penuh dengan kehadiran regulasi yang mengatur tentang penerapan syariah Islam itu sendiri, regulasi yang ada tentunya bersifat universal dalam pengaplikasiannya dan implementasinya dilapangan. khususnya dalam usaha perhotelan atau penginapan,yang didukung oleh Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2013 tentang syariat Islam, termasuk salah satunya adalah dalam pengelolaan unit-unit usaha jasa perhotelan yang berada dalam lingkungan provinsi Aceh, termasuk pemerintah kotamadya Banda Aceh, salah satunya adalah menerapkan syariah dalam setiap operasionalya. Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran syariat Islam masih juga terjadi di Aceh, khusunya di Kota Banda Aceh. Fenomena faktual pelanggaran syariat yang terjadi di perhotelan atau penginapan yang terus terjadi khususnya dalam wilayah Kota Banda Aceh, hal ini terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus pelanggaran syariah yang terjadi di hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait pelaksanaan syariah Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mendapatkan gambaran data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Aceh khususnya pemeritah Kota Banda Aceh belum melahirkan aturan yang baku sebagai penunjang dalam kelola bisnis perhotelan yang ada. Dengan kata lain aturan yang menjadi produk pemerintah belum menjadi standar operasional prosedur yang menyeluruh dan terpadu. Tetapi hanya dijadikan sebagai aturan tambahan saja. Sekilas dapat dikatakan tidak begitu mengikat, hal ini dapat ditandai dengan masih banyaknya ditemui berbagai kasus pelanggaran yang ditemui di berbagai perhotelan di Banda Aceh akhir-akhir ini. Selain itu, upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol pelaksanaan Syariat Islam Perhotelan atau penginapan yang ada pemerintah kota Banda Aceh menggunakan beberapa strategi : pertama, melakukan kegiatan sosialisasi syariat Islam di perhotelan atau penginapan, kedua, melakukan kerjasama dengan Da’i Kota Banda Aceh dalam rangka pembinaan. Ketiga, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahtul Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan terhadap perhotelan.

Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan) Mohd Kalam Daud; Syarifah Rahmatillah; Retno Wati yulian
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 2 (2021): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i2.7739

Artikel ini membahas tentan persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah serta tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana. Kewajiban suami terhadap keluarga dalam bentuk materi atau nafkah lahir berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan serta keuangan yang cukup harus dipenuhi oleh seorang suami. Nafkah merupakan sejumlah barang atau uang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang yang di bawah tanggung jawab seperti istri, orang tua, anak dan keluarga. Dalam beberapa keadaan tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai istri maupun sebagai suami. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (field research) untuk bahan bersifat primer dan kajian pustaka (library research) untuk bahan bersifat sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Dari hasil kajian ditemukan bahwa persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah istri dapat menerima keadaan suaminya yang sedang menjalankan masa hukuman, dalam hal pemenuhan nafkah istri tersebut yang harus bekerja sendiri dalam memenuhi nafkah untuk keluarga meskipun sedikit dan dibantu oleh saudara-saudaranya. Terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana maka dalam Islam tentang hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bertentangan/sesuai dengan hukum Islam, karena Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern menurut Perspektif Ulama Dayah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie) Mohd Kalam Daud; Ivan Sunardy
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 1 (2019): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i1.7639

Penentuanan arah kiblat kembali mencuat dan menghangat di Indonesia, khususnya di Aceh seiring bertepatan dengan yaum rashdi al-kiblat (hari meluruskan arah kiblat) terjadi pada 28 Mei dan 16 Juli 2017. Temuan tim Kementerian Agama (Kemenag) Pidie menjelaskan bahwa masih terdapat daerah yang arah kiblatnya tidak sesuai (mengarah ke ka’bah) di Kabupaten tersebut. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengecekan kembali (cross check) arah kiblat dengan menggunakan alat modern. Akan tetapi, hasil tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian ulama dayah atau teungku di Kabupaten tersebut. Sebab, cara pengukuran arah kiblat oleh tim Kemenag Pidie dilakukan dengan menggunakan alat modern. Oleh karena penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui teknik dan perspektif ulama daya dalam hal pengukuran arah kiblat dengan menggunakan alat modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan sebagian ulama dayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa mesjid dan mushalla di Kabupaten Pidie arah kiblatnya kurang tepat mengarah ke Ka’bah karena teknik dan alat pengukuran yang digunakan pada waktu itu masih sangat tradisional dan hasil yang didapatkan kurang akurat serta tidak memperhitungkan menit dan detik busur derajat, sehingga setelah mesjid berdiri beberapa tahun dan diukur dengan menggunakan metode dan alat yang akurat maka hasilnya terjadi perbedaan sudut arah kiblat dengan arah kiblat yang telah ditentukan sebelumnya. Mayoritas teungku-teungku (ulama dayah) di Kabupaten Pidie menerima dengan baik metode pengukuran dan ketepatan hasil penentuan arah kiblat menggunakan alat modern yang dilakukan oleh Tim BHR Kabupaten maupun Provinsi sebagai tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dikarenakan metode dan alat yang digunakan oleh Tim BHR merupakan metode ilmiah dan alat yang digunakan dapat menentukan arah kiblat secara tepat.

Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn Mohd Kalam; Gamal Akhyar; Annisa Purnama Edward
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i1.8554

Artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya keberadaan ahli waris yang menerima hibah dari bibi semasa hidupnya, sehingga pada saat pembagian warisan ahli waris lainnya mengganggap penerima hibah tidak berhak mendapatkan warisan lagi. Aturan perundang-undangan Pasal 211 KHI yang menyatakan hibah dari orangtua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Namun dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn, majelis hakim telah memutus perkara bahwa ahli waris penerima hibah berhak mendapatkan warisan lagi. Subtansi kajian ini tentang kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam serta pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn. Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam kajian ini serta mengumpulkan data melalui penelitian field research (penelitin lapangan) dan library research (penelitian kepustakan). Dari hasil kajian bahwa si penerima hibah pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Ddalam pembagian warisan, perlu diperhatikan apakah ahli waris penerima hibah berhak mendapat warisan lagi atau tidak perlu mendapatkan warisan lagi karena hibah nya sudah cukup sebagai harta peninggalan. Ahli waris yang menerima hibah pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn berhak untuk memperoleh warisan, hal tersebut dikarenakan hibah yang sudah didapatkannya tidak sesuai dan masih kurang dari bagian warisan yang seharusnya dia terima sebagai ahli waris, sehingga setelah menerima hibah dia juga berhak untuk menerima warisan.

Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Mohd. Kalam Daud; Azmil Umur; Nurshadrina Ismail
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 2 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i2.7698

Kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengasihi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, khangantan, dan saling memahami di antara suami istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Di antaranya tumbuh keluarga bahagia dan sempurna yang merasakan ketenangan, ketentraman, dan kehidupan yang baik, yang dirasakan suami istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, seta bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana dalam pasal No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk kelurga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut dengan ikatan yang kuat. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan peneltian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuanlitatif yaitu cara penelitian tradisional, prosedur dan aturan penelitiannya disusun dengan cermat, analisis data yang berupa angka-angka, sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala yanng ecara keseluruhan, satuan individual dipilah-pilah dan digolongkan ke dalam variabel-variabel, atau satuan golongan-golongan dengan ciri-ciri tertentu, sesuai dengan kepentingan penelitian. Pada tahun 2017 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu perkara akibat tidak ada keharmonisan yang berjumlah 156 atau 59,09%. Pada tahun 2018 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu sama dengan katagori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12%

Peran Unit Khidmat Dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus di Jabatan Agama Islam Kedah, Malaysia) Mohd Kalam Daud; Mohd Irfan Najmy Bin Mohd Nazly
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i2.7631

Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga merupakan sebuah lembaga khusus yang bertujuan menyelesaikan perselisihan keluarga. Tujuan unit ini agar masalah kekeluargaan dapat diatasi pada peringkat awal supaya hubungan suami istri kembali baik dan harmonis. Namun, peran unit ini dalam menyelesaikan sengketa keluarga didapati kurang berpengaruh hingga mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian di Negeri Kedah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari permasalahan pokok, yaitu bagaimana peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam menurunkan angka perceraian dan apa saja dukungan dan hambatan yang dihadapi oleh Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam menyadarkan masyarakat maupun pasangan itu sendiri mengenai perceraian dan persengketaan rumah tangga. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis melakukan wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa unit ini berusaha menyadarkan masyarakat mengenai masalah perceraian dan sengketa rumah tangga dengan memberikan ilmu pengetahuan melalui pelaksanaan kursus pra perkawinan dan pemantapan pasca perkawinan yang mana di dalamnya terdapat beberapa seminar kekeluargaan untuk membina keluarga bahagia dan menitikberatkan hak dan kewajiban antara suami istri. Kesimpulannya, unit ini melaksanakan perannya sebagai mediator atau konsultan dengan memberi saran dan nasihat yang baik dalam proses mediasi dan berusaha untuk menyedarkan masyarat mengenai sengketa rumah tangga.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search