Syafruddin Syafruddin
Program Studi Penyuluh Pertanian, Fakultas Kesehatan, Pertanian Dan Kelautan, Universitas Muhammadiyah Palopo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Conflict Resolution in Mining Area: An Alternative Strategy of Community Empowerment Sapar Sapar; Syafruddin Syafruddin
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 19, No 3 (2021): November 2021
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jil.19.3.612-619

Abstract

Penelitian ini menganalisis konflik di sekitar pertambangan dan merumuskan resolusi konflik sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dirancang dengan metode survei deskriptif. Populasi penelitian adalah rumah tangga yang tinggal di desa-desa sekitar wilayah pertambangan, baik di darat maupun di pulau-pulau. Teknik proportional cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Uji statistik inferensial yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji t untuk menganalisis perbedaan antara responden di daratan dan pulau-pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana tergolong tinggi. Konflik tersebut meliputi proses pendudukan Sumber Daya Alam (SDA), dominasi perusahaan atas sumber daya alam, dan penanganan dampak negatif. Strategi pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan melalui pengelolaan konflik adalah: (1) Mempercepat penyelesaian konflik yang ada dengan pola musyawarah dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat setempat, pemerintah, dan penegak hukum setempat. (2) Mendorong perusahaan pertambangan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan yang terkena dampak untuk mencegah kerusakan lingkungan. (3) Meningkatkan pola kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. (4) Mencegah konflik sosial. Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah dan perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk menginisiasi program pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana. ABSTRACTThis study analyzes conflicts around mining and formulates conflict resolution as a strategy for community empowerment in Bombana Regency, Southeast Sulawesi. The study was designed with a descriptive survey method. The research population is the householder living in villages around the mining area, both on land and in the islands. The proportional cluster sampling technique does the determination of the sample. Statistical analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics. The inferential statistical test used is multiple regression analysis and t-test to analyze the differences between respondents on the mainland and the islands. The study results indicate that conflicts between companies and communities around mining in Bombana Regency are high. These conflicts include the process of occupation of Natural Resources (SDA), the domination of companies over natural resources, and the handling of negative impacts. Strategies for empowering communities around mining through conflict management are: (1) Accelerating the resolution of existing conflicts with a deliberation pattern and involving all parties, including the local community, government, and local law enforcement. (2) Encouraging mining companies to improve management of the affected environment to prevent environmental damage. (3) Improving the pattern of cooperation between companies, the government, and the community in the management of natural resources. (4) Preventing social conflicts. Efforts to increase the empowerment of communities around mining can be carried out through collaboration between the government, companies, and the community. The government and companies have sufficient resources to initiate community empowerment programs around mining in Bombana Regency.
Identifikasi Nilai dan Kelas Tanah untuk Updating Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palopo M Zainal S; Syafruddin Syafruddin; M Risal; Muhammad Aqsa; Sapar Sapar
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v7i1.33658

Abstract

Updating data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan di Kota Palopo penting untuk dilakukan karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per-meter jauh lebih rendah dari nilai jual (pasar) saat ini. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai tanah dan kelas tanah untuk updating NJOP Bumi dan Bangunan di Kota Palopo. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan moteode survei. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci baik dari perwakilan pemilik tanah maupun pegawai kelurahan. Analisis data menggunakan teknik kuantitatif deskriptif melalui pengecekan dan sinkronisasi data primer dengan data sekunder khususnya data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir responden dan peraturan pemerintah (Keputusan Menteri Keuangan No 523/KMK.04/1998 tentang Klasifikasi Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Tanah) untuk mengetahui gambaran kondisi tanah dan kelas tanah setiap responden yang tersaji pada Tabel 1-4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat selisih kelas tanah setiap kecamatan di lokasi penelitian sehingga pemutakhiran kenaikan kelas tanah yang dilakukan Bapenda layak untuk dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara nilai tanah berdasarkan NJOP dengan nilai tanah berdasarkan harga pasar di setiap kecamatan yang berbasis di kelurahan. Nilai tanah berdasarkan harga pasar di semua kelurahan setiap kecamatan tergolong tinggi. Nilai tanah tertinggi sebagian besar berada kecamatan Wara sebagai pusat ibu kota Palopo dengan penggunaan lahan sebagai pusat perdagangan dan jasa.