Hartuti Purnaweni
Departemen Administrasi Publik

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

EVALUATION OF WASTE BANK PROGRAM IMPLEMENTATION IN PEDURUNGAN KIDUL VILLAGE, PEDURUNGAN SUB-DISTRICT, SEMARANG CITY Narwastu Widyan Suryaning Asri; Hartuti Purnaweni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 3: Juli 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v10i3.31465

Abstract

Waste is one of the crucial issues facing the city of Semarang. In overcoming this, the Semarang City Government is promoting the establishment of waste banks in every kelurahan, one of which is in Pedurungan Kidul Village. In practice, every waste bank must be influenced by several factors that support or hinder the performance of the waste bank. This study aims to analyze the supporting factors and inhibiting factors that affect the implementation of the Waste Bank Program in Pedurungan Kidul Village with reference to four aspects according to the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia. This research uses qualitative methods with descriptivecomparative research design. Data were obtained from observations and interviews with administrators and customers of two Waste Banks in Pedurungan Kidul Village, Pedurungan District, Semarang City. The results showed that there was one supporting factor, namely institutional and three inhibiting factors, namely human resources, facilities and infrastructure, and communication. More inhibiting factors then result in the non-optimal performance of the waste bank. The recommendation that can be given is to diversify social media as a communication strategy between the Environment Agency, the Waste Bank, and the community.
Pencegahan Stunting Melalui Program Gemarikan oleh Posyandu di Kabupaten Jepara Rahma Lailatush Shiyam; Hartuti Purnaweni; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32917

Abstract

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya nutrisi sejak dalam kandungan sampai usia kurang 2 tahun. Angka stunting yang cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Jepara, termasuk Desa Troso. Pemerintah Kabupaten Jepara kemudian menggerakkan program Gemarikan guna mencegah dan menurunkan angka stunting tersebut. Kegiatan pelaksanaan program Gemarikan tersebut didukung oleh posyandu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran posyandu dalam upaya pencegahan stunting melalui program Gemarikan di Desa Troso serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat peran posyandu dalam program Gemarikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta mengggunakan teknik wawancara terhadap narasumber yang ada di Desa Troso, penelusuran data secara online dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran posyandu dalam pelaksanaan program Gemarikan masih kurang konsisten karena komunikasi program tidak intens dan kurang komprehensif. Akibatnya, banyak dari ibu balita di Troso yang masih kurang paham akan program tersebut. Sementara itu pada kegiatan wajib peran posyandu sudah berjalan baik karena dilaksanakan secara konsisten. Faktor pendorong pelaksanaan program Gemarikan adalah pola konsumsi ikan yang rendah di masyarakat di Desa Troso dan Faktor penghambatnya adalah kondisi sumber daya manusia ibu balita di Desa Troso yang rendah. Melihat kondisi tersebut maka saran yang tepat diberikan mengenai pola konsumsi ikan yang rendah di masyarakat adalah dengan memberikan dorongan pada posyandu untuk memberi pendidikan pada ibu balita minimal seminggu 2-3 kali, sementara itu hambatan mengenai kondisi sumber daya manusia yang rendah dapat diperbaiki dengan menciptakan kepatuhan peran ibu balita pada posyandu dan memberi sanksi pada ibu balita yang melanggar pelaksanaan program Gemarikan.
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG Ayu Wastiti; Hartuti Purnaweni; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 4: Oktober 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v10i4.32126

Abstract

The Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Public Housing, initiated the construction of a collaboration platform through the City Without Slums Program (KOTAKU), thus every government policy in an effort to empower the community. Community participation is very important in achieving success and sustainability and is one of the benchmarks for the success of the Kotaku Program. This paper was written to explore more about the driving and inhibiting factors of community participation. The research method used based on the above understanding is using a qualitative descriptive type method. The purpose of this study was to analyze the driving factors and inhibiting factors of community participation in the Kotaku Program in Rejomulyo Village, East Semarang District. The people in Rejomulyo have a high willingness to participate in the Community Kotaku Program to take part in planning through representatives and attend socialization organized and take care of the results of development. Meanwhile, the main factor that hinders community participation is the economic condition which includes work and income, which is a factor inhibiting community participation, because people have to work for money so they do not have time to participate in the implementation and only participate in their spare time. The community is also unable to contribute funds to the Kotaku Program due to low incomes. The recommendation for this research is that a schedule for the implementation of work for residents in the afternoon or evening should be made and a village development savings or savings system made from the community, whose money is withdrawn routinely every day with a small nominal that is mutually agreed upon.
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA SEMARANG Marinda Trisna Mumu; Hartuti Purnaweni; Ari Subowo
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34568

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan upaya pemerintah untuk dapat memfasilitas dan membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menmenganalisis respon masyarakat terhadap pelaksanaan program JKN dan menganalisis strategi Dinas Kesehatan dalam meningkatkan layana kesehatan dalam Program JKN di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan Program JKN dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN dan diperoleh hasil yaitu respon masyarakat terhadap pelayanan promotive, tindakan medis non-spesialisistik, pemeriksaan laboratorium tingkat pertama, layanan rawat inap dan layanan transfuse darah cukup positif. Aspek administrasi pelayanan, pemeriksaan dan kosultasi medis, serta pelayanan obat masih mendapat respon negative dari masyarakat Kota Semarang. Strategi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan layanan Program JKN berupa penyediaan dana bagi puskesmas dan sosialisasi terkait kegiatan yang wajid dilaksanakan. Saran yang dapat diberikan adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman sakit dan sehat guna menggunakan JKN dengan efektif tidak hanya di saat sakit berat dan melakukan penyediaan obat secara berkala di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama.
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI GANDORIAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Ananda Setia Ningsih; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34286

Abstract

In formulating tourism development strategies, there are analytical tools used in formulating tourism development strategies. The analytical tool used here is a SWOT analysis. This study aims to describe and analyze the potential of tourist attractions and the condition of the tourist attraction of Gandoriah Beach and formulate a suitable development strategy for Gandoriah Beach tourism. This study uses a descriptive type with a mixed method approach (combination). The results of this study indicate that Gandoriah Beach tourism has a potential attraction in the form of natural tourism, namely marine tourism with sloping and wide beaches with views of offshore islands. The condition of the potential tourist attraction owned by Gandoriah Beach is quite good and the tourism development strategy of Gandoriah Beach, among others: (1) intensify tourism promotion using social media and print media by displaying the advantages of tourist destinations and festivals typical of Gandoriah Beach; (2) complete tourism supporting facilities and infrastructure; (3) improve the development of small islands on Gandoriah Beach, especially Angso Duo Island to increase tourist interest in traveling to Gandoriah Beach; (4) maintain the consistency of tourist entrance fees which are currently relatively cheap in order to increase the number of visitors.
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK DI PUSKESMAS BOGOR TIMUR KECAMATAN BOGOR TIMUR KOTA BOGOR Ziyan Capella Amalia; Budi Puspo Priyadi; Hartuti Purnaweni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 1: Januari 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i1.37432

Abstract

Currently, the spread of HIV-AIDS has reached housewives and infants who aren’t part of the key population. More than 90% of cases of children infected with HIV are transmitted through HIV mothers. During breastfeeding, the risk of HIV transmission to children is 20%. The government's efforts to deal with the transmission of HIV from mother to child are through the procedure of feeding infants or children in the Prevention of Mother to Child Transmission program (PMTCT). East Bogor sub-district is one of the areas that has a high number of HIV-AIDS cases, including the number of HIV cases among housewives. This research aims to analyze the procedure for feeding infants or children in the PMTCT program at the East Bogor Public Health Center, East Bogor SubDistrict, Bogor City. This research used a qualitative descriptive method with data collection techniques used interviews, observation, and documentation. It came out with the result that these implementing officers at the East Bogor Public Health Center gave directions to mothers with HIV to provide food to their babies in accordance with Minister of Health Regulation Number 51 of 2013 concerning Prevention of HIV Transmission from Mother to Child Guidelines in the form of formula milk without mixed feeding. Then, there are several aspects that hinder the implementation of the procedure of feeding infants or children at the East Bogor Public Health Center, namely: not providing CIE materials or brochures that may be taken home, midwives are less involved in the program, low knowledge regarding HIV-AIDS, a lack of support from family members, and there’s still stigma and discrimination experienced by mothers with HIV, especially in the neighborhood. Thus, it can be concluded that the procedure for feeding infants or children at the East Bogor Public Health Center is still not optimal. Recommendations that can be given from this research are: the need for socialization to abolish stigma and discrimination; the provision of CIE materials or brochures that may be taken home; further training for midwives to participate in the program; active involvement of the MCH clinic is required; and providing detailed education to married PWHA about HIV transmission to infants.
KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAKARTA TIMUR Tritanti Tritanti; Budi Puspo Priyadi; Hartuti Purnaweni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 1: Januari 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i1.37368

Abstract

This research is motivated by employment problems, namely the high level of young people who are working or not working who lack competence, the occurrence ofskill gap, low productivity which results in losing competitiveness with foreign workers. The government's efforts to overcome these employment problems are by issuing a Pre-Employment Card program policy. The program was carried out when the Covid-19 pandemic caused the program to have other objectives, namely associal safety net. This caused the budget for the program to double. During its implementation, the Pre-Employment Card program drew a lot of criticism from the public, politicians and observers and even the program participants themselves who stated that the program was not on target and was not effective in helping the community during a pandemic, especially in increasing competency. Several program participants who live in East Jakarta City expressed the same thing. The purpose of this research is to find out the performance of the implementation of the Pre-Employment Card program in the midst of the Covid-19 pandemic in the City of East Jakarta which has not been maximized; as well as knowing the obstacles to the non-maximum implementation of the PreEmployment Card program in East Jakarta City seen from the background of the social and economic conditions of the program participants. This study uses a descriptive qualitative method with an approachpurposive sampling and Netnography as the data collection method. The results of the study showed that the standards and objectives of the Pre-Employment Card program were in accordance with the recipients of the Pre-Employment Card program which were right on target but found defects in the process of using the program by participants who were also influenced by the program, but indeed the program objectives had not been achieved properly, apart from that financial resources had been fulfilled but there are indications of inaccuracy target. Factors from the social, economic and occupational background of the participants during the pandemic also contributed to the program's ineffectiveness towards the participants. Obstacles found related to increasing participant competence were influenced by the high price of training, the quality of the training material content, and the need for internet quota. The recommendations given are that the government is reviewing the program regarding dual roles, immediately implementing job training on a regular basisoffline coordinating with DKI Jakarta Manpower Office, East Jakarta City Sudinasker and BLK in East Jakarta City as well as evaluating partnerships with training providers.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA RAMAH LANSIA Arneta Rahma Aqila; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39935

Abstract

It cannot be denied that as time goes by, technology is increasing and ultimately affecting progress in various fields, one of which is the health sector. Improving the quality of health has an impact on increasing the number of elderly people in Indonesia, one of which is in Semarang City, the city with the largest population in Central Java. Elderly Friendly Cities are a solution to provide a better life for the elderly to live their lives. The purpose of this study is to describe and analyze the development of Semarang City government policies in realizing an Elderly Friendly City. To answer the problems and objectives of this study, the four conditions for an Elderly Friendly City according to WHO are used, combined with William Dunn's theory in analyzing the factors that influence the establishment of an Elderly Friendly City using a qualitative descriptive research method. In collecting data through interviews, documentation, and literature related to the title taken. The selected informants included: Bappeda, Social Service, Health Office, Central Java BKKBN, Population Control and Family Planning Office, and the elderly in Semarang City. The results of the study show that the realization of an Elderly Friendly City in Semarang City is not fully optimal. It is suggested that there is a big commitment from each executor to support the realization of an Elderly Friendly City both in providing a budget, providing local regulations, to awareness to create an Elderly Friendly City. It takes good communication coordination to support success
ANALISIS STAKEHOLDER DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN DEMAK Putri Intan Kinasih; Hartuti Purnaweni; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran stakeholder dalam upaya menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa terdapat 9 stakeholder yang terlibat dalam menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak Yang pertama yaitu Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Demak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Bappedalitbang Kabupaten Demak, Kemenag Kabupaten Demak, Polres Demak, Forum Anak Demak, dan Desa Tempel. Stakeholder dipetakan menjadi empat bagian, yaitu Players, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial P2PA, dan Bappedalitbang, dan Subject yaitu Kemenag, Forum Anak Demak, dan Desa Tempel, dan Unit PPA Polres Demak , untuk Contest Setter dan Crowd tidak ada dikarenakan tidak ada stakeholder yang masuk dalam kriteria tersebut. Untuk peran stakeholder dibagi menjadi lima macam yaitu Policy Creator, adalah Dinsos P2PA dan Bappedalitbang. Koordinator, adalah Bappedalitbang dan Dinsos P2PA. Implementer, adalah Dinsos P2PA, Dindukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Fasilitator, adalah Dinsos P2PA, Disdukcapil, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang terakhir yaitu Akselerator, adalah Kemenag, Unit PPA Polres Demak, Desa Tempe, Forum Anak Demak
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI DEWA RUCI JATIMALANG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO Falda Wisnu Ardiansyah; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39942

Abstract

Collaborative governance merupakan konsep kerjasama antar pemangku kepentingan yang dapat meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dan mengkaji kriteria keberhasilan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model collaborative governance Ansell dan Gash serta teori Edward DeSeve. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah para pemangku kepentingan, yang informasi diambil dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat aktor dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Jatimalang, Kelompok Sadar Wisata Dewa Ruci dan swasta/pelaku usaha kuliner. Kondisi awal dan kepemimpinan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat banyak masalah terkait desain institusional dan dalam proses kolaboratif yang menunjukkan permasalahan pada komitmen yang kurang kuat dan pemahaman bersama para pemangku kepentingan yang masih lemah. Kriteria keberhasilan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata, yakni network structure, trust to the among participants, distributive accountability, information sharing dan acces to ressources, sedangkan yang bukan kriteria keberhasilan, yaitu commitment to a common purpose, governance dan acces to authority.