Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review
Augustin Rina Herawati
Departemen Administrasi Publik
Arts Humanities

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA CIKURA KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL Rifky Tri Amanah; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 2: April 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i2.38510

Abstract

The participation of the community in the Village Development Planning Meeting plays an important role in integrating the interests of the community, ensuring that the community's interests are included in village development, and ensuring accountability in the management of village funds so that the funds are used effectively and efficiently in accordance with the agreed-upon village development plan. This study aims to determine the level of community participation in the planning meeting and to identify the supporting and inhibiting factors of participation. The study uses a descriptive qualitative method. The results of interviews, observations, and review of documents related to Analysis of Community Participation Levels in Village Development Planning Meetings in Cikura Village, Bojong District, Tegal Regency will be identified using the concept of participation level according to Sherry Asrnstein (in Gates & Stout, 2000: 2)., namely there are eight levels of community participation. which is then subdivided into three degrees of participation, the first is Non Participation, the second is the Degree of Tokenism, then the third degree is Citizen Power.The results of this study indicate that the level of community participation in the village development planning meeting in Cikura Village reached the sixth step, which is Placation or the degree of tokenism. Factors that influence community participation include awareness, level of education, financial resources, occupation, socialization, and infrastructure.
EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT) DI SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Nabila Cahya Pramita; Augustin Rina Herawati; Ari Subowo
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39226

Abstract

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial masih banyak terjadi di kota dengan jumlah penduduk besar, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung upaya masyarakat yang memiliki minat berwirausaha dengan mengeluarkan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Program PKT merupakan program yang tercantum dalam fokus urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yakni menggeser kebijakan ketenagakerjaan dari mencari kerja menjadi terciptanya lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberjalanan Program PKT khususnya di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum berjalan dengan optimal dibuktikan dengan rekapitulasi capaian peserta yang menunjukkan tidak adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor penghambat dalam penyelenggaraan program, terutama dalam tahapan pelatihan, pendampingan, permodalan, dan pelaporan keuangan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN PEKERJA ANAK – PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN MAGELANG Anindia Aulia Rahman; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39959

Abstract

Pekerja anak merupakan permasalahan yang serius di Indonesia dan dapat mengancam terpenuhinya hak anak. Pekerja anak dapat mengakibatkan anak putus sekolah, bahkan membahayakan dirinya sendiri, dengan dampak yang kurang optimal bagi tumbuh kembang anak. Menanggapi kondisi tersebut, maka perlu adanya kebijakan yang mengatur terkait pekerja anak, yakni melalui Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Kabupaten Magelang melalui arahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 125 Tahun 2015 melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) untuk mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikan anak ke dunia pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang berdasarkan arahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 125 Tahun 2015 serta mengidentifikasi paktor pendukung dan faktor penghambat Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang berdasarkan Teori Van Metter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti anggaran belum sesuai, kurangnya pemahaman program, dan kurangnya koordinasi antar berbagai pihak.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN KELAS II B SIAK SRI INDRAPURA (STUDI KASUS PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017) Elma Azizah; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39986

Abstract

Kondisi overcrowded adalah keadaan kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana Lapas/Rutan. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 hadir sebagai acuan dalam melaksanakan rencana aksi penanganan overcrowded di Indonesia melalui empat program utama, yakni penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi penanganan overcrowded dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan overcrowded di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi penanganan overcrowded di Rutan Siak peneliti menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penanganan overcrowded di Rutan Siak telah berjalan cukup baik dengan telah terlaksananya pemberian remisi, kelembagaan internal yang solid, hubungan antar lembaga atau organisasi pemerintah yang baik, dan pemberdayaan petugas pemasyarakatan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam implementasi penanganan overcrowded di Rutan Siak adalah jumlah sumber daya manusia (petugas pemasyarakatan) yang tidak sebanding dengan penghuni rutan, sarana dan prasarana yang belum optimal.
ANALISIS PELAYANAN BRT TRANS SEMARANG DI KOTA SEMARANG Bastiar Ihsan Septada; Augustin Rina Herawati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.40071

Abstract

Bus Rapid Transit Semarang adalah layanan transportasi publik yang ada di Kota Semarang yang bertujuan memperbaiki sistem pelayanan angkutan publik menjadi tertib, terjangkau, aman serta nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan BRT Trans Semarang di Kota Semarang beserta dengan faktor yang menghambat dalam pelayanannya. Teori yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu teori pelayanan publik yang didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bantuan Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang (BLU-UPTD Trans Semarang). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatitf deskriptif dengan melakukan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelayanan BRT Trans Semarang. Faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan pelayanan BRT Trans Semarang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum maksimal. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan jumlah armada, mendorong dibangunnya jalur khusus, dan peningkatan keamanan pada BRT Trans Semarang.
ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN BOYOLALI Aisyah Annis Rahmawati; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41352

Abstract

Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Boyolali belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam upayanya memenuhi dan melindungi hak anak di Kabupaten Boyolali. Belum optimalnya pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima disebabkan oleh stakeholder yang terlibat di dalamnya belum menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi peran stakeholder serta faktor yang menghambat peran stakeholder pada Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi, beserta dokumentasi. Pemilihan informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh stakeholder telah memenuhi semua klasifikasi peran stakeholder. Namun demikian, masih terdapat stakeholder pelaksana yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang belum menjalankan perannya sebagai implementor dengan optimal. Faktor yang menjadi penghambat peran stakeholder pada Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima antara lain faktor faktor informasi dan faktor pembagian potensi. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan komunikasi secara intensif antara leading sector dengan stakeholder pelaksana, memberikan koordinasi kepada stakeholder pelaksana mengenai tugas dan wewenangnya, serta stakeholder diharapkan dapat mengetahui proses pertanggungjawaban anggaran pada pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Boyolali agar proses pertanggungjawaban program dalam RPJMD daerah dapat tercapai dengan baik.
ANALISIS PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENANGANI LAPORAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK Hafizha Ni’amillah; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41363

Abstract

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan harapan seluruh warga negara. Selain harus bersih dan efisien, pemerintah juga diharapkan memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat, namun kenyataannya masih banyak kesenjangan dan penyimpangan dalam pemberian pelayanan publik. Dari sudut pandang ini, Ombudsman dibutuhkan untuk berperan aktif dalam penanganan maladministrasi pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ombudsman Jawa Tengah dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di kantor Ombudsman Jawa Tengah dengan melibatkan sejumlah informan kunci yang diyakini relevan dengan penelitian. Teori yang diterapkan adalah teori peran yang dikemukakan oleh Jam Ife dan Frank Tesoriero yang meliputi peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif, dan peran teknis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Ombudsman Jawa Tengah dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik secara keseluruhan sudah baik, kecuali pada satu peran yaitu peran edukasional. Faktor pendorong peran Ombudsman Jawa Tengah dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik adalah kompetensi, sosialisasi dan perilaku peran, sedangkan faktor penghambatnya adalah role transition dan role distance.
PERAN STAKEHOLDERS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN DADAPSARI KOTA SEMARANG Hawa Sahara; Ari Subowo; Augustin Rina Herawati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40604

Abstract

Slums are a problem that is often found in urban areas. The government has made efforts to prevent and improve the quality of slums, one of which is through the Cities Without Slums (KOTAKU) Program. The KOTAKU program is implemented in 34 provinces and 271 districts/cities, including Semarang City. As of the end of 2022, the slum area in Dadapsari Village, Semarang City has not managed to reach the 0% target despite being made a priority for program handling. The slow implementation of construction and the remains of building materials that are left unattended are complaints from the local community. This research aims to analyze the role of KOTAKU Program stakeholders and the obstacles faced in handling slum areas in Dadapsari Village, Semarang City. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, and Tim Koordinator Kota KOTAKU play the role of key players. Meanwhile kecamatan, kelurahan, and BKM play the role of subjects. Obstacles faced include overlapping slum proposals and rejection of development proposals by the community to BKM in planning, ineffective coordination by the Tim Koordinator Kota KOTAKU due to job transfers, community resentment and unacceptance of the kelurahan, as well as difficulties in coordinating Bappeda with outside parties in implementation, kecamatan difficulties in overseeing undisciplined work and BKM in controlling the utilization of development results by the community.
Co-Authors Adam Adi Pamungkas Aisyah Annis Rahmawati Alya Fajriyati Anindia Aulia Rahman Ari Subowo Bastiar Ihsan Septada Budi Puspo Priyadi Defi Sagita Dierla Vietha Tryuni Saputrie Dyah Hariani Elma Azizah Eva Anggi Ariyani Hafizha Ni’amillah Hanum Tiastanti Hawa Sahara Hilda Happy Ekaryn Kezia Perbina Ginting Kinanthi Sekar Pinakesti Maesaroh Maesaroh Nabila Cahya Pramita Nabila Putri Rahmayanti Nur Rifa Aprilia Nur Rohmah Olivia Priskila Polem Putri Aryawati Widya Budi Renna Rachmadyaningrum Rifky Tri Amanah Shafira Nur Isnaeni Siti Nabilla Hanum T. Argya Amanda Teuku Afrizal Ulil Albab Alvarelly Yulistia Akni