<![CDATA[Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Salah satu output dari reformasi sektor publik khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan adanya reformasi ini daerah diberi kebebasan untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga muncullah kebijakan otonomi daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Masalah yang muncul adalah terjadi ketimpangan yang cukup signifikan dalam pengalokasian anggaran pendapatan daerah terhadap anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja pembangunan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji seberapa besar alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan ekonomi makro dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dan terkait dengan pembangunan daerah. Upaya menjawab permasalahan ini dengan menggunakan teori evaluasi oleh Dunn yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan ekonomi makro, khususnya pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pembangunan daerah, dalam hal ini pembangunan manusianya yang dapat dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat yang dapat diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi. Disarankan perlu adanya keseimbangan dalam penyusunan proporsi alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja pembangunan.]]>
