Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Komunikasi ETTISAL Journal of Communication Jurnal Komunikasi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journalism, Public Relation, and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM) Mediator: Jurnal Komunikasi
Aan Widodo
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Strategi Komunikasi dalam Program Bekasi Smart City Aan Widodo; Diah Ayu Permatasari
ETTISAL : Journal of Communication Vol 5, No 1 (2020): ETTISAL: Journal of Communication
Publisher : Universitas Darussalam Gontor collaboration with ISKI (Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi Indo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ejoc.v5i1.3454

Abstract

Smart City di susun Walikota Bekasi sebagai konsep kota cerdas yang bisa membantu masyarakat setempat mengelola sumber daya yang secara efektif dan efisien meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di Wilayah Bekasi. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan strategi komunikasi pemerintah kota Bekasi dalam upaya menyukseskan Program Bekasi Smart City di Kota Bekasi. Konsep yang digunakan ialah program komunikasi dan strategi komunikasi. Metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara pada 5 informan, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi komunikasi pemerintah kota Bekasi menyukseskan program ialah melalui sosialisasi. Secara umum sosialisasi dilakukan (1) Pihak pemerintah kepada tim pelaksana, (2) Tim pelaksana kepada dinas terkait, (3) Dinas terkait kepada masyarakat. Meski upaya melalui strategi komunikasi sudah dilakukan, namun implementasi Program dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pihak terkait mengenai program Bekasi Smart City.
Komunikasi Wanita Dewasa Yang Belum Menikah Dengan Orang Tua Aan Widodo
Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM) Vol 1 No 1 (2019): JPRMEDCOM
Publisher : Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jprmedcom.v1i1.3029

Abstract

Rata-rata setiap wanita mempunyai target usia menikah. Namun tidak semuanya sesuai dengan target usia pernikahan yang diinginkan. Antara lain mereka lebih mengutamakan karir dibandingkan dengan pernikahan. Ada juga sebagian anggapan bahwa ketika menikah karir akan terhambat, kenyataannya hal ini juga didukung oleh banyaknya perusahaan yang menerapkan kontak kerja bahwa wanita tidak diperbolehkan menikah pada rentang waktu tertentu selama masih baru bekerja. Ketika sudah melewati target usai dan bahkan melewati batas usai ideal menikah bagi wanita yang dibenturkan pada  norma, aturan dan adat istiadat Masyarakat, idealnya usia pernikahan bagi seorang wanita pun mejadi masalah, bukan hanya bagi diri wanita namun juga bagi orangtua wanita yang menuntut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana komunikasi wanita dewasa yang belum menikah dengan orang tua. dengan pertanyaan penelitian (1) Bagaimana tindak komunikasi wanita dewasa yang belum menikah dengan orang tua diwilayah bekasi (2) Bagaimana Pengalaman Komunikasi wanita dewasa yang belum menikah dengan orang tua (3) Bagaimana pola komunikasi komunikasi wanita dewasa yang belum menikah dengan orang tua.   Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi dan paradigma konstruktivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan teknik mereduksi hasil wawancara, memverifikasi dan kemudian menarik kesimpulan.  Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pola komunikasi wanita dewasa yang belum  menikah dengan orang tua terjadi dalam dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi wanita dewasa yang belum menikah dengan ibu, dan pola komunikasi wanita dewasa yang belum menikah dengan ayah.  Pola komunikasi wanita belum menikah dengan ibu lebih sering dilakukan dibandingkan dengan komunikasi dengan ayah. Setiap komunikasi mengenai pernikahan yang menyangkut wanita dewasa yang belum menikah selalu dimulai oleh orang tua dengan mulai dengan pertanyaan, membanding-mandingkan dengan orang lain. Dan diakhiri oleh wanita dewasa yang belum menikah dengan memberikan penjelasan, pemahaman atau mengabaikan pertanyaan.Kata Kunci: Wanita Dewasa, Menikah, Komunikasi
Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan Aan Widodo
Jurnal Komunikasi Vol 12, No 2 (2020): Jurnal Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jk.v12i2.8447

Abstract

An examination of the case is conducted to reveal evidence and information that the defendant is considered to have committed a criminal offense that caused the victim to loss, and that the victim is the party who was harmed by the defendant. Case examination through communication activities in the case examination agenda session as examination communication. This article aims to find a model of examination communication in the agenda of proving a case in court. The concept in this research is Examination Communication and Communication Ethnography.  The research method used is descriptive qualitative research. Researchers interviewed 15 informants, observed 3 criminal cases, and documented the research. The results of this study indicate that the audit communication activities at the Court take place in the courtroom. The case evidence agenda forms three models of examination communication based on communication participants, namely (1) the law enforcement communication model with the defendant, namely the communication activities of judges, prosecutors, and legal advisers with the defendant (2) law enforcer communication model with victims, namely communication activities of judges , legal advisers, public prosecutors with victims (3) the model of communication between law enforcers and witnesses, namely the communication activities of judges, legal advisers, prosecutors with defendants. In practice, communication activities for the examination of defendants, victims and witnesses can be carried out simultaneously, which is called the cross examination communication model. The cross-examination communication model is carried out to verify and confirm evidence, the information provided by the accused, witnesses and victims simultaneously.  Pemeriksaan perkara dilakukan untuk mengungkap bukti dan informasi bahwa terdakwadianggap melakukan tindak pidana yang merugikan korban, dan bahwa korban adalah pihak yang dirugikan oleh terdakwa. Pemeriksaan perkara melalui kegiatan komunikasi dalam sidang agenda pemeriksaan perkara sebagai komunikasi pemeriksaan. Artikel ini bertujuan untuk menemukan model komunikasi pemeriksaan dalam agenda pembuktian perkara di Pengadilan. Konsep dalam penelitian ini adalah Komunikasi Pemeriksaan dan Etnografi Komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mewawancarai 15 informan, mengamati 3 kasus pidana, dan mendokumentasikan penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi pemeriksaan di pengadilan berlangsung di ruang sidang persidangan. Agenda pembuktian perkara membentuk tiga model komunikasi pemeriksaan berdasarkan peserta komunikasi, yaitu (1) model komunikasi penegak hukum dengan terdakwa, yaitu kegiatan komunikasi para hakim, jaksa, dan penasihat hukum dengan terdakwa (2) model komunikasi penegak hukum dengan korban, yakni kegiatan komunikasi hakim, penasihat hukum, penuntut umum dengan korban (3) model komunikasi antara penegak hukum dan saksi yakni kegiatan komunikasi hakim, penasihat hukum, jaksa, dengan terdakwa. Dalam praktiknya, kegiatan komunikasi pemeriksaan terdakwa, korban, dan saksi dapat dilakukan secara bersamaan, yang disebut model komunikasi pemeriksaan silang. Model komunikasi pemeriksaan silang dilakukan untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi bukti, informasi yang diberikan oleh terdakwa, saksi dan korban secara bersamaan. 
Dramatisme Terdakwa di Ruang Pengadilan Aan Widodo
Jurnal ILMU KOMUNIKASI Vol. 19 No. 1 (2022)
Publisher : FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.26 KB) | DOI: 10.24002/jik.v19i1.3600

Abstract

Tulisan ini menjelaskan komunikasi terdakwa di ruang pengadilan melalui pendekatan dramaturgi. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi partisipatoris pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang sidang merupakan ruang komunikasi verbal dan nonverbal terdakwa untuk memperoleh keputusan hukuman yang lebih ringan. Komunikasi verbal dan nonverbal digunakan terdakwa sebagai strategi memperoleh simpati penegak hukum agar mendapatkan putusan hakim yang ringan. Bagi penegak hukum, komunikasi terdakwa merupakan sumber informasi dan pertimbangan untuk memutuskan hasil sidang.
Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan Aan Widodo
Jurnal Komunikasi Vol. 12 No. 2 (2020): Jurnal Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jk.v12i2.8447

Abstract

An examination of the case is conducted to reveal evidence and information that the defendant is considered to have committed a criminal offense that caused the victim to loss, and that the victim is the party who was harmed by the defendant. Case examination through communication activities in the case examination agenda session as examination communication. This article aims to find a model of examination communication in the agenda of proving a case in court. The concept in this research is Examination Communication and Communication Ethnography.  The research method used is descriptive qualitative research. Researchers interviewed 15 informants, observed 3 criminal cases, and documented the research. The results of this study indicate that the audit communication activities at the Court take place in the courtroom. The case evidence agenda forms three models of examination communication based on communication participants, namely (1) the law enforcement communication model with the defendant, namely the communication activities of judges, prosecutors, and legal advisers with the defendant (2) law enforcer communication model with victims, namely communication activities of judges , legal advisers, public prosecutors with victims (3) the model of communication between law enforcers and witnesses, namely the communication activities of judges, legal advisers, prosecutors with defendants. In practice, communication activities for the examination of defendants, victims and witnesses can be carried out simultaneously, which is called the cross examination communication model. The cross-examination communication model is carried out to verify and confirm evidence, the information provided by the accused, witnesses and victims simultaneously.  Pemeriksaan perkara dilakukan untuk mengungkap bukti dan informasi bahwa terdakwadianggap melakukan tindak pidana yang merugikan korban, dan bahwa korban adalah pihak yang dirugikan oleh terdakwa. Pemeriksaan perkara melalui kegiatan komunikasi dalam sidang agenda pemeriksaan perkara sebagai komunikasi pemeriksaan. Artikel ini bertujuan untuk menemukan model komunikasi pemeriksaan dalam agenda pembuktian perkara di Pengadilan. Konsep dalam penelitian ini adalah Komunikasi Pemeriksaan dan Etnografi Komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mewawancarai 15 informan, mengamati 3 kasus pidana, dan mendokumentasikan penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi pemeriksaan di pengadilan berlangsung di ruang sidang persidangan. Agenda pembuktian perkara membentuk tiga model komunikasi pemeriksaan berdasarkan peserta komunikasi, yaitu (1) model komunikasi penegak hukum dengan terdakwa, yaitu kegiatan komunikasi para hakim, jaksa, dan penasihat hukum dengan terdakwa (2) model komunikasi penegak hukum dengan korban, yakni kegiatan komunikasi hakim, penasihat hukum, penuntut umum dengan korban (3) model komunikasi antara penegak hukum dan saksi yakni kegiatan komunikasi hakim, penasihat hukum, jaksa, dengan terdakwa. Dalam praktiknya, kegiatan komunikasi pemeriksaan terdakwa, korban, dan saksi dapat dilakukan secara bersamaan, yang disebut model komunikasi pemeriksaan silang. Model komunikasi pemeriksaan silang dilakukan untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi bukti, informasi yang diberikan oleh terdakwa, saksi dan korban secara bersamaan. 
Inter-Institutional Communication Model for Online Learning for Elementary School Students Aan Widodo; Moh. Rifaldi Akbar; Wa Ode Sitti Nurhaliza; Zahara Tussoleha Rony
Mediator: Jurnal Komunikasi Vol. 16 No. 2 (2023): Mediator: Jurnal Komunikasi
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mediator.v16i2.2165

Abstract

This study seeks to understand various communication events in the learning process holistically. The communication events in this paper include communication from the interpersonal level, computer-mediated communication, to organizational communication. This study explains the communication process from the human aspect (non-technical) and human relations with learning media technology (technical). This study seeks to answer how daily communication and communication media technology is vital in implementing online education for elementary school students. This study aims to offer an inter-institutional communication model that can be used to provide online education for students in elementary schools during disaster emergencies such as the Covid-19 pandemic. This study uses a focus group discussion (FGD) methodology with data collection techniques in interviews, field observations, and literature studies. This study uses data analysis in three-stage coding: open, axial, and selective. The subjects in this study were providers of elementary school (Sekolah Dasar) in Subdistrict (Kelurahan) Teluk Pucung, Kota Bekasi. This study finds that there is a need for intensification of communication from the daily level involving local stakeholders to resolve non-technical problems. The government needs to improve the communication media technology infrastructure and innovation in learning media technology for students who take online learning at the elementary level.
Virtual Court Communication Implementation: Studies on the Implementation of Online Criminal Trials in Courts Aan Widodo; Slamet Pribadi; Wa Ode Sitti Nurhaliza; Moh. Rifaldi Akbar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 23, No 1 (2024): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3516

Abstract

Communication in law enforcement that was previously conducted face-to-face is now transformed into electronic-based trials through the support of technology and the internet. Various problems arose during this trial process, specifically regarding infrastructure support, digital literacy, and user technology which are still unequal. This study aims to describe Virtual Trials in Courts from a communication perspective through queries on: (1) how virtual trials are carried out in court, and (2) what are the law enforcement’s challenges in implementing online trials in the Bekasi regency. Researchers conducted interviews with 6 informants, carried out online data searches, and made observations. The results of this study show that the implementation of virtual trials at the Bekasi Regency District Court is a form of supporting an affordable, fast, and simple justice system for the community through media conferences. For the law enforcers, virtual trials have advantages and disadvantages in implementation. The advantages of virtual trials are a form of innovation in the justice system that allows the parties involved in trials without having to be physically present in the courtroom, so there is no need for additional costs. While the weaknesses of virtual trials are related to (1) the validity of examining material or evidence in court, which could not be conducted directly, and(2) the inability of thorough information interpretation due to network constraints. Trial implementation has several limitations as challenges to effective trial implementation, including technology and infrastructure limitations, accessibility limitations, limited interaction between the parties involved, data security limitations, and limited supervision.
Virtual Court Communication Implementation: Studies on the Implementation of Online Criminal Trials in Courts Aan Widodo; Slamet Pribadi; Wa Ode Sitti Nurhaliza; Moh. Rifaldi Akbar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 23, No 1 (2024): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3516

Abstract

Communication in law enforcement that was previously conducted face-to-face is now transformed into electronic-based trials through the support of technology and the internet. Various problems arose during this trial process, specifically regarding infrastructure support, digital literacy, and user technology which are still unequal. This study aims to describe Virtual Trials in Courts from a communication perspective through queries on: (1) how virtual trials are carried out in court, and (2) what are the law enforcement’s challenges in implementing online trials in the Bekasi regency. Researchers conducted interviews with 6 informants, carried out online data searches, and made observations. The results of this study show that the implementation of virtual trials at the Bekasi Regency District Court is a form of supporting an affordable, fast, and simple justice system for the community through media conferences. For the law enforcers, virtual trials have advantages and disadvantages in implementation. The advantages of virtual trials are a form of innovation in the justice system that allows the parties involved in trials without having to be physically present in the courtroom, so there is no need for additional costs. While the weaknesses of virtual trials are related to (1) the validity of examining material or evidence in court, which could not be conducted directly, and(2) the inability of thorough information interpretation due to network constraints. Trial implementation has several limitations as challenges to effective trial implementation, including technology and infrastructure limitations, accessibility limitations, limited interaction between the parties involved, data security limitations, and limited supervision.
Co-Authors Diah Ayu Permatasari Moh. Rifaldi Akbar Moh. Rifaldi Akbar Slamet Pribadi Wa Ode Sitti Nurhaliza Zahara Tussoleha Rony