Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Dinamika Hukum AMANNA GAPPA Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Gorontalo Law Review Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Mulawarman Law Review Amsir Law Jurnal (ALJ) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Pradana, Syafa’at Anugrah
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam

 1 
Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan Syafaat Anugrah Pradana; Dirga Achmad; Rosita Rosita
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v1i1.2546

Abstract

Tulisan ini membahas tentang konsep pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan daerah kepulauan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Tulisan ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa daerah kepulauan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu adanya penanganan pelayanan publik yang berbasis kekhususan tentunya yang berada di daerah kepulauan. Pemerataan pelayanan publik dimulai dengan menggeser makna urusan pemerintahan konkuren yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam substansinya sangat bersifat rigid dalam pengaturannya, sehingga dibutuhkan pergeseran makna konkuren khusus untuk daerah kepulauan agar tercipta sebuah keseimbangan pelayanan publik yang bisa dirasakan masyarakat yang berada di daerah kepulauan. Pemaknaan urusan pemerintahan konkuren terhadap daerah kepulauan berangkat dari pendekatan pelayanan publik yang dimulai dari daerah non kepulauan yang menjadi penghubung antar pulau dengan memusatkan pelayanan pada daerah kepulauan yang memiliki jangkauan akses terdekat dari pulau-pulau kecil yang ada di daerah kabupaten/kota yang mana tujuan akhirnya akan memberikan kemudahan dalam hal pelayanan publik dan menjadikan daerah kepulauan sebagai satu kesatuan yang integratif. Percepatan proses pembangunan daerah-daerah kepulauan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di daerah kepulauan.Kata-kata Kunci: Konkuren, Pemerintahan Daerah, Daerah Kepulauan
Co-Authors David Aprizon Putra Dirga Achmad Hasrul, Muhammad Kairuddin Karim Lisa Aprillia Gusreyna Muh. Andri Alvian Muh. Andri Alvian Muh. Andri Alvian Muhammad Andri Alvian Muhammad Imam Dhiya’ul Haq Nasaruddin Umar Nur Ahmad Fauzan Orin Gusta Andini Pikahulan, Rustam Magun Rhandi Anjasuma Rosita Rosita Rusdianto Sudirman Sri Adriana Sunandar Surya Eriansyah Wiwin