Aswardi Aswardi
Hasanuddin University

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Aswardi Aswardi; Faried Ali; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about poverty, Poverty is one of the major unresolved problems in Indonesian. Policy was limited and the government is failing to cope, so that no single point of certainty when it will be receding row of poverty. This study used a qualitative approach. The results showed the general implementation of the program in the district Raskin Tanete Riattang West Regency Bone has been going well, as for the problems that arise in the process of implementing the first. Raskin, appropriate list of the names of RTS-PM is not appropriate; secondly, the lack of coordination between the organizers implementation raskin distribution; third, the lack of government oversight authority over the process and the final distribution of Raskin lack of socialization natural order Raskin distribution program.Keywords: policy implementation, rice, poorAbstrak: Tulisan ini mengenai kemiskinan, Kemiskinan merupakan salah satu pernasalahan besar yang belum terselesaikan di Indonesia. Kebijakan pemerintahpun terasa terbatas dan gagal dalam menanggulanginya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum implementasi program raskin di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, adapun permasalahan yang timbul dalam proses implementasi raskin yakni pertama, penepatan daftar nama-nama RTSPM yang tidak sesuai; kedua, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi raskin; ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah yang berwenang terhadap proses penyaluran raskin dan yang terakhir kurangnya sosialisasi alam rangka program penyaluran raskinKata kunci: implementasi kebijakan, beras, miskin