Faried Ali
Hasanuddin University

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Aswardi Aswardi; Faried Ali; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about poverty, Poverty is one of the major unresolved problems in Indonesian. Policy was limited and the government is failing to cope, so that no single point of certainty when it will be receding row of poverty. This study used a qualitative approach. The results showed the general implementation of the program in the district Raskin Tanete Riattang West Regency Bone has been going well, as for the problems that arise in the process of implementing the first. Raskin, appropriate list of the names of RTS-PM is not appropriate; secondly, the lack of coordination between the organizers implementation raskin distribution; third, the lack of government oversight authority over the process and the final distribution of Raskin lack of socialization natural order Raskin distribution program.Keywords: policy implementation, rice, poorAbstrak: Tulisan ini mengenai kemiskinan, Kemiskinan merupakan salah satu pernasalahan besar yang belum terselesaikan di Indonesia. Kebijakan pemerintahpun terasa terbatas dan gagal dalam menanggulanginya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum implementasi program raskin di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, adapun permasalahan yang timbul dalam proses implementasi raskin yakni pertama, penepatan daftar nama-nama RTSPM yang tidak sesuai; kedua, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi raskin; ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah yang berwenang terhadap proses penyaluran raskin dan yang terakhir kurangnya sosialisasi alam rangka program penyaluran raskinKata kunci: implementasi kebijakan, beras, miskin
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar Andi Muhammad Lutfi Abdullah; Faried Ali; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, Januari 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The results showed that in principle the implementation of the tasks and functions performed by the Inspectorate Department of the duties at the district office Takalar Regional Employment Board has the right in accordance with all the applicable procedure for and guided by the laws in force. It is characterized by the Inspectorate offices in other words KabupatenTakalar has successfully carry out their duties. The process of functional supervision performed by Inspectorate Agencies KabupatenTakalar the Regional Employment Board KabupatenTakalar, running with three stages of the survey, Audit Work Program, working papers examiner, examination reports. Factors affecting namely: procedures of activity, human resources, facilities and infrastructure, and budgetKeywords: Inspectorat, Execution, Takalar cityAbstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Inspektorat yang menjalankan tugasnya pada dinas Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Takalar telah tepat sesuai dengan segala perosedur yang berlaku dan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Ini ditandai dengan Dengan kata lain dinas Inspektorat kabupaten takalar telah sukses menjalankan tugasnya. Pelaksanaan proses pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten takalar pada Instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar, berjalan dengan 3 tahap yakni survey,Program Kerja Pemeriksa,kertas kerja pemeriksa, laporan hasil pemeriksaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yakni: prosedur kegiatan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran.Kata kunci: Inspektorat, Pelaksanaan, Kota Takalar.
Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Hidayatul Mursyidin; Faried Ali; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, Juli 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to get a description of the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the District of Tamalanrea Makassar and the factors which influence the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the district of Tamalanrea Makassar. The type research that is used is descriptive. The study is a form of qualitative research. The data was collected using observation techniques, interviews, library research and documentation. Data were collected from different sources to obtained enough data. The data obtained then analyzed in a qualitative way, according to the number of variables used as indicators in this research. The results of this research indicate that implementation of the waste retribution policy include (a) rate retribution, (b) procedures for collecting, (c) sanctions given and (d) the utilization of retribution in the District of Tamalanrea Makassar is not in accordance with local regulations number 14 of 1999. The factors that influence the implementation of the waste retribution policy as follows: (a) inhibiting factors, which consists of resource factors, and communication factors. (b) supporting factor, consists of disposition factors.Keywords: retribution, policy, waste managementAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi persampahan meliputi (a) tarif retribusi, (b) tata cara pemungutan,  (c) sanksi yand diberikan dan (d) pemanfaatan retribusi di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 1999. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi persampahan adalah sebagai berikut:(a) faktor penghambat, dimana terdiri dari faktor sumberdaya, dan faktor komunikasi. (b) faktor pendukung, terdiri dari faktor disposisi.Kata kunci: retribusi, kebijakan, persampahan
Pelayanan Publik Berbasis Information And Communication Technologies (ICT) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Ansari; Faried Ali; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims response of government to perform public service based ICT in serving the community has been in the process, by performing a variety of businesses, which make provision-the provision of services both in the form of hardware or software that supports the servicesofcourse-basedICT,andinadditiongovernmentprovides various information services, government employees must provide berkompentensi to do service to the community is an important thing. Fast service and cheap are the desires of the community, then the agency has conducted Kominfo Makassar information provision and access is very easy to get the maximum service using the easiest way is to use the internet, in addition to Internet service for disseminating much needed technology illiterate society that still has conducted by the department of Communications and Informatics by performing these services the governmentcanmakeservicesmoreeffectively andefficiently tothecommunity and can feel the ease, these are some of the goals of e-Gov . e-Gov is a service that aims to simplify all the affairs of government. Improved service quality of internet is much needed to achieve maximum service.Keywords: Service, ICT, Makassar CityAbstrak: Tulisan ini menjelaskan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pelayanan publik berbasis ICT dalam melayani masyarakat dengan melakukan berbagai usaha, yakni melakukan penyediaan-penyediaan pelayanan baik dalam bentuk hardware maupun software yang mendukung pelayanan yang tentunya berbasis ICT, dan selain itu pemerintah menyediakan berbagai pelayanan informasi. Pelayanan yang cepat dan murah adalah keinginan masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah melakukan penyediaan informasi dan akses yang sangat mudah untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal menggunakancaratermudahyaitumenggunakaninternet,selainitu pelayanan untuk mensosialisasikan internet yang sangat dibutuhkan masyarakat yang masih gagap teknologi telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu usaha dalam proses penerapane-GovdiKotaMakassar,denganmelakukanpelayanan- pelayanan tersebut pemerintah dapat melakukan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dan masyarakat juga dapat merasakan kemudahan, semua itu adalah beberapa tujuan dari e-Gov. e-Gov adalah pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah semua urusan dalam pemerintahan.Kata kunci: Pelayanan, ICT, kota Makassar
Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten Gowa Ashar Prawitno; Faried Ali; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to get a picture of participation in the implementation of development in Tonasa village the district of Tombolo Pao, Gowa Town. and the factors that influence society participation in development in the Village District Tonasa Tombolo Pao Gowa. This type of research is used is descriptive. Basis of the study is a survey method.The results of this study indicate that the participation of society in the construction of the Village, among others participation in the form of ideas or thoughts, participation in the form of power, participation in the form of money or material, and participation in evaluating development results.Keywords: democratization, participation, developmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang demokratisasi dengan ditinjau dari partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tonasa kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survey.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dan partisipasi dalam  mengevaluasi hasil pembangunan.Kata kunci: demokratisasi, partisipasi, pembangunan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar Asrul Nurdin; Faried Ali; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to know the process of the implementation of the menganilisis Rule and Area No. 2 in 2008 the area of Makassar city that deals with the form of a pem-assisted street children, homeless, beggars, buskers and in the city of Makassar, as well as the factors that memepngaruhu the process of implementing regulation no area in 2008. Research results show that in the implementation of local regulations No. 2 in 2008 in the city of Makassar, Makassar City Government has done a number of coaching programs in the form of coaching, advanced coaching, prevention and rehabilitation efforts in accordance with the direction contained in the regulation of the construction area No. 2 in 2008 in the town of Makas-sar. next perform empowerment to street children, the homeless, beggars, and troubadours. As for the factors that affected both the nature of that support as well as its nature a barrier where the supporting factor consists of (1) the availability of regulation as a legal basis in the minimize the number of street children, the homeless, beggars, Buskers, and (2) the establishment of partnership between local authorities and private companies, (3) the availability of adequate resources to build the street children, the homeless, beggars, Buskers, and (4) the availability of facilities and infrastructure that supports mentoring programme and (5) an adequate budget. While the factors restricting consists of (1) modernization, industrialization, the urbanization of poverty (2), (3) social conditions, (4) social change, From all the facts that happened so that the authors say that the application of these regulations is not quite optimal as expected during this. Keywords: policy, construction, street children, homeless, beggars, street performance.Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Daerah Kota Makassar yang membahas mengenai bentuk pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen di kota Makassar, serta faktor-faktor yang memepngaruhu proses pelaksanaan peraturan daerah no tahun 2008. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar telah melakukan beberpa program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar.selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaanaan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama iniKata kunci: kebijakan, pembinaan, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen