Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Nurlinah Nurlinah
Hasanuddin University
Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng Hardiyanti Kadir; Masyita Majid; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to define the model of investing their foreign investment and know its prospects in Bantaeng. Teknnik analysis used is qualitative, ie by outlining and explaining the results of research in the form of words spoken or written. Data is collected using techniques sttudi literature, ob-servasi, interviews and search data online. Based on the results of this study indicate that the model of investment in capital planting Bantaeng ie direct cooperation with Joint Venture (a joint venture) which manages the Industrial Zone Bantaeng. Based on the advantages and disadvantages that exist, the prospect of foreign investment is manifested by the Industrial Zone Bantaeng the labor sector is very promising because it can open up employment opportunities for the people of Bantaeng. Keywords: policy, investment, bantaeng Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan model invetasi penanaman modal asing serta mengetahui prospeknya di Kabupaten Bantaeng. Teknnik analisis yang dipakai adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik sttudi kepustakaan, observasi, wawancara dan penelusuran data secara online. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model investasi di Kabupaten Bantaeng yaitu penamanan modal langsung dengan kerja sama Joint Venture (perusahaan patungan) yang mengelola Kawasan Industri Bantaeng. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, prospek penanaman modal asing ini yang termanifestasikan oleh Kawasan Industri Bantaeng terhadap sector ketenagakerjaan sangat menjanjikan karena dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng.Kata kunci: kebijakan, penanaman modal, bantaeng
Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kota Makassar Andi Tenri Wulang; Juanda Nawawi; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing analisys implementation of trade policies (trafficking) of women and children in Makassar City. Data collected by using interview techniques, study documents, and observation. Interviews were conducted with respondents coming from local government agencies Makassar (Social Service), the Police of the province of South Sulawesi (POLDA Sulawesi Selatan), pimps as perpetrators of trafficking (traffickers) and women prostitutes (WTS) as victims of trafficking. Informant intentionally with regard to their involvement in the prevention and elimination trafficking (trafficking) of women and children in the Makassar City. The results showed that at this time in Makassar cases of human trafficking (human trafficking) are still there, so the implementation of the policies of Law No. 21 of 2007 and Regional Regulation No. 9 of 2007, all of them can be said to be valid to the fullest. Nevertheless the local government of Makassar will always cooperate with the police and communities to make the prevention process and elimination trafficking of women and children in Makassar, either through socialization, guidance and including legal action.Keywords: implementation, trafficking, communication, collaboration, regulationsAbstrak: Tulisan ini menganaIisis penerapan kebijakan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang berasal dari instansi pemerintah daerah Kota Makassar (Dinas Sosial), pihak Kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Selatan (POLDA Sulsel), muncikari selaku pelaku dari perdagangan orang (trafficker) dan Wanita Tuna Susila (WTS) selaku korban dari perdagangan. Informan dipiIih secara sengaja dengan memperhatikan keterlibatan mereka dalam proses pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini di Kota Makassar kasus perdagangan manusia (human trafficking) masih terus ada, sehingga penerapan kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007, semuanya bisa dikatakan tidak berlaku secara maksimal. Meskipun demikian pemerintah daerah Kota Makassar akan selalu bekerja sama dengan aparat kepolisian serta masyarakat untuk melakukan proses pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar, baik melalui sosialisasi, bimbingan dan termasuk penindakan hukum.Kata kunci: kebijakan, penerapan, traffiking, komunikasi, kerjasama, perda
Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar Dewi Puspita Sari; Nurlinah Nurlinah; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This journal describes a model of innovation licensing services in order to increase local revenue (PAD) in the neighborhood of Makassar city government get the spotlight of various parties, es­pecially from the aspect of service performance in increasing revenue. based on the view that the study aims to describe and analyze forms of innovation services in unit licensing services, factors that support and obstacling the implementation of service innovation, permitting an ac­countable, transparent, effective and efficient way to increase revenue in the department of li­censing services, and investments in the government city of makassar and as an indicator of good governance.Keywords: PAD, Services, licensing, good governance.Abstrak: Jurnal ini menjelaskan tentang model inovasi pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan pemerintah Kota Makassar mendapatkan sorotan dari berbagai   pihak   terutama   dari   aspek kinerja pelayanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pandangan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis   bentuk inovasi pelayanan dinUnit  Pelayanan  Perizinan,  faktor- faktor yang  mendukung  dan menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan, model ino­vasi pelayanan prerizinan  yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan PAD di Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar dan se­bagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Kata kunci: PAD, Pelayanan, perizinan, good governance.
Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos Di Kota Palopo Haryono Haryono; Andi Samsu Alam; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper describes about the tax of boarding management in palopo city and result of the research showing that : (1) the mechanism of hotel tax management boarding category refer to constitution rules and regency rules in palopo city and determination of subject tax ( Boarding user ), assessable (The boarding owner), tax object (boarding house) with tax fare that imposed tax until 10% from the first imposed (2) the influenced factor of boarding tax management is because there a still assessable that not registered, the comprehension about assessable that still not enough especially in our constitution that applicable in imposition of bording house taxes.Keywords: Taxes, Boarding, Palopo CityAbstrak: Tulisan ini menjelaskan tentang pengelolaan pajak rumah kos kota palopo dan hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) mekanisme pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos hanya berpedoman kepada aturan UU dan peraturan daerah di Kota Palopo dan penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), objek pajak (rumah kos) serta tariff pajak yang dikenakan sebesar 10 % dari pendapatan bersih (2) faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos yaitu masih adanya wajib pajak yang belum ter­daftar, pemahaman wajib pajak yang masih kurang tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengenaan pajak rumah kos yang di atas 10 kamar, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.Kata kunci: Pajak, kos, kota palopo
Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Aswardi Aswardi; Faried Ali; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about poverty, Poverty is one of the major unresolved problems in Indonesian. Policy was limited and the government is failing to cope, so that no single point of certainty when it will be receding row of poverty. This study used a qualitative approach. The results showed the general implementation of the program in the district Raskin Tanete Riattang West Regency Bone has been going well, as for the problems that arise in the process of implementing the first. Raskin, appropriate list of the names of RTS-PM is not appropriate; secondly, the lack of coordination between the organizers implementation raskin distribution; third, the lack of government oversight authority over the process and the final distribution of Raskin lack of socialization natural order Raskin distribution program.Keywords: policy implementation, rice, poorAbstrak: Tulisan ini mengenai kemiskinan, Kemiskinan merupakan salah satu pernasalahan besar yang belum terselesaikan di Indonesia. Kebijakan pemerintahpun terasa terbatas dan gagal dalam menanggulanginya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum implementasi program raskin di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, adapun permasalahan yang timbul dalam proses implementasi raskin yakni pertama, penepatan daftar nama-nama RTSPM yang tidak sesuai; kedua, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi raskin; ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah yang berwenang terhadap proses penyaluran raskin dan yang terakhir kurangnya sosialisasi alam rangka program penyaluran raskinKata kunci: implementasi kebijakan, beras, miskin
Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Zulfiani Zulfiani; Andi Gau Kadir; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about of local government in empowering coastal communities throughly empowerment programs that have been run in Polewali. Data accumulation methods is used in this study is the method of observation, documentation, and Interview. The results of research that has been done to prove that the role of the local Government in Coastal Community Empowerment through empowerment programs in Polewali been implemented in full in accordance with applicable regulations. Although there is a lack of coordination in the dissemination of this program. Helpful assistance fund to help financial problems (capital) and improving the productivity of fishermen.Keywords: empowerment, coast, fishermanAbstrak: Tulisan ini mengenai peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan yang telah dijalankan di Kecamatan Polewali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melaui program pemberdayaan di Kecamatan Polewali telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada sedikit kurang koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana bantuan bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produktifitas nelayan.Kata kunci: pemberdayaan, pesisir, nelayan
Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar Muhammad Sujahri; Andi Gau Kadir; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, Januari 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to find out as well as analyzing the pattern applied da-lam policy decisions regarding financial balance for improving the quality of being of people in the region, especially the city of Makassar. As well as knowing exactly constraint what actually always in the process of implementing the financial balance policies, particularly on the city of Makassar. The results showed that in implementation of the policy on the financial balance, the superiority of the central government is still very strong marked with funding mechanisms for pro results and indicators central allocation of block grants still pro central government. Besides, the system of equalization funds implemented by the government are still susceptible to some constraints such as the low level of professionalism of the central government with the frequent delays in the disbursement of the balance, no synergetic long experienced location funds from the center to the policies issued by centers in other sectors, as well as opportunities mafia presence is still very large budget.Keywords: balance, finance, analizeAbstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis pola yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan mengenai perimbangan keuangan bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah terutama kota Makassar. Serta mengetahui secara pasti kendala-kendala apa saja yang selalu mengaktual dalam proses pengimplementasian kebijakan perimbangan keuangan, terkhusus di kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai perimbangan keuangan, superioritas pemerintah pusat masih sangat kental ditandai dengan mekanisme dana bagi hasil yang pro pusat dan indikator-indikator pengalokasian dana alokasi umum yang juga masih pro pemerintah pusat. Selain itu sistem dana perimbangan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih rentan dengan beberapa kendala-kendala seperti, minimnya tingkat profesionalisme dari pemerintah pusat dengan seringnya terjadi keterlambatan dalam pencairan dana perimbangan, tidak sinergisnya pengalokasian dana dari pusat dengan kebijakan yang dikeluarkan pusat di sektor lain, serta peluang hadirnya mafia anggaran yang masih sangat besar.Kata kunci: perimbangan, keuangan, analisis
Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Hidayatul Mursyidin; Faried Ali; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, Juli 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to get a description of the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the District of Tamalanrea Makassar and the factors which influence the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the district of Tamalanrea Makassar. The type research that is used is descriptive. The study is a form of qualitative research. The data was collected using observation techniques, interviews, library research and documentation. Data were collected from different sources to obtained enough data. The data obtained then analyzed in a qualitative way, according to the number of variables used as indicators in this research. The results of this research indicate that implementation of the waste retribution policy include (a) rate retribution, (b) procedures for collecting, (c) sanctions given and (d) the utilization of retribution in the District of Tamalanrea Makassar is not in accordance with local regulations number 14 of 1999. The factors that influence the implementation of the waste retribution policy as follows: (a) inhibiting factors, which consists of resource factors, and communication factors. (b) supporting factor, consists of disposition factors.Keywords: retribution, policy, waste managementAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi persampahan meliputi (a) tarif retribusi, (b) tata cara pemungutan,  (c) sanksi yand diberikan dan (d) pemanfaatan retribusi di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 1999. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi persampahan adalah sebagai berikut:(a) faktor penghambat, dimana terdiri dari faktor sumberdaya, dan faktor komunikasi. (b) faktor pendukung, terdiri dari faktor disposisi.Kata kunci: retribusi, kebijakan, persampahan
Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Makassar Isgunandar Isgunandar; Hasrat Arief Saleh; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper on the implementation of the policy delegation of authority to the sub-district mayor in the city of Makassar. The method used is a qualitative approach with descriptive type. The results showed that the policy of delegation of authority to the sub-district mayor in Makassar is still considered less than optimal. It is assessed on the details of the authority is currently only limited camat administrasi authority of the Mayor of Makassar, that too at minimal coverage. In addition, the authority is still concentrated in the services sector agency area. Then, from the aspect of availability of human resources support, facilities / infrastructure and the budget provided by the government of Makassar is still minimal.Keywords: Public Policy, Delegation,CompetenceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Hal ini dinilai dari rincian kewenangan yang dimiliki camat saat ini hanya sebatas kewenangan administrasi dari Walikota Makassar, itu pun dengan cakupan yang minimalis. Disamping itu, kewenangan juga masih terkonsentrasi pada instansi sektoral yakni dinas daerah. Kemudian dari aspek ketersediaan dukungan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar juga masih minim. Kata kunci: kebijakan, pendelegasian, kewenangan 
Analisis Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Baubau Kamarunddin Singka; Andi Samsu Alam; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study attempts to know about management analysis tourism is in town baubau and how much impact contributions given by the tourism sector for the community and in terms of increasing local revenue for regional autonomy in the city Baubau. The results of the study showed that contribution given by tourism sector in its contribution on local revenue city baubau is still low , it was proven by contribution given by tourism sector is only 1.4 % to the total revenue baubau the area of a city. Although contribution is still low but seen from sector the development and pem-berdayaan the community, tourism sector has also contributed real main to those who is located near the tourism are located in the baubau both in terms of sales food, souvenirs, and rental lodging so public can feel directly the impact of contributed to pariwisata management in the implementation of regional autonomy in the city Baubau. Keywords: local authonomy, tourism, baubau Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Kota Baubau dan seberapa besar dampak kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata bagi masyarakat dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kota Baubau. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata dalam sumbangsihnya terhadap pendapatan asli daerah Kota Baubau masih rendah, hal ini terbukti dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata yang hanya sebesar 1,4% terhadap total pendapatan asli daerah Kota Baubau. Walaupun kontribusinya masih rendah akan tetapi dilihat dari sektor pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi nyata utamanya terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi obyek wisata yang berada di Kota Baubau baik dari segi penjualan makanan, cinderamata, maupun penyewaan penginapan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak kontribusi terhadap pengelolaan pariwisata dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Baubau. Kata kunci: pariwisata, otonomi daerah, baubau
Co-Authors Andi Gau Kadir Andi Lukman Irwan Andi Samsu Alam Andi Tenri Wulang Aswardi Aswardi Dewi Puspita Sari Faried Ali Hardiyanti Kadir Haryono Haryono Hasrat Arief Saleh Hidayatul Mursyidin Isgunandar Isgunandar Juanda Nawawi, Juanda Kamarunddin Singka Masyita Majid Muhammad Rifad Syarif Putra Muhammad Sujahri Zulfiani Zulfiani