Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada 2013 Hastutiyani, Hastutiyani; Kadir, Andi Gau; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing intend for showing that generally task implementation and commission authority of general election (KPU) Pinrang Regency on pemilukada 2013 have a good progress, one of them are seen in the high level of elector participants that reach value until 79,92% based on KPU data and none of the constitutional court lodge a claim for it. Besides that, KPU have coordina­ting, executing and controlling based on constitutional rules. Although so cannot be deniable there are few problems and mistaken in pemilukada execution. There are some factors that support on task implementation and authority of KPU in pemilukada 2013 including : 1)government policy/ rules about pemilukada, 2) the political behavior of election participant, candidates in election, and success team, 3) the participant of people. While obstacle factors are : 1) lack of contact between KPU and Panwaslu, 2) incidentally society apathetic to all the tech­nical stuff about pemilu, 3) lack of socialization attention that clearly and directly talk about constitutional rules and KPU rules concerning pemilukada execution to all executioner start from PPK, PPS and KPPS.Keywords: authority, kpu, pemilukadaAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa secara umum implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan men­gendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggara­an Pemilukada. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada tahun 2013, yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemi­lukada; 2) Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat- kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses; dan 3) Parsi­tipasi Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya,yaitu Faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal,yaitu 1) Kurangnya sinergitas an­tara KPU dan Panwaslu; 2) Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam menge­tahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan ter­arah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pem­ilukada kepada setiap jajaran Penyelanggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.Kata kunci: wewenang, kpu, pemilukada
Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kota Makassar Trisetia, Andi Asnaldi; Arifin, Indar; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to understand and analyze the quality of service business license exercised by government and the city of makassar to know and to analyze strategy in improve the quality of services trading business permits that is applied by a city government makassar.tipe research used in this research was descriptive , that will provide an illustration of factual on the strategy improve the quality of services business license perdagan in the city of Makassar. This research result indicates that: 1. Kualiatas SIUP service in BPTPM city makassar has been good enough although is still not maximum . 2. To improve the quality of the siup service ,BPTPM and the lo­cal government of makassar applied some strategy ,for his strategy core ,strategy consequences , strategy customers , strategy control , and strategies culture.Keywords: servicing, license, quality, strategy, effort             Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan izin usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai strategi meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kualiatas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik meskipun masih belum maksimal. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM dan pemerintah Kota Ma­kassar menerapkan beberapa strategi, yakni: strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya.Kata kunci: pelayanan, izin, usaha, kualitas, strategi
Gaya Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Kota Metropolitan dan Non Metropolitan di Sulawesi Selatan Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2, Juli 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe, analyze, and interpret how different leadership styles between educational institutions functional and non-functional, and how different leadership styles on educational institutions in metropolitan and non-metropolitan cities. The location of this research in South Sulawesi with sample locations in the metropolitan city in Makassar and Non-Metropolitan Cities in Sidrap, Sinjai, and Takalar. Type of this research can be categorized as research organizations (institutes), the research to locus of educational institutions, and the focus of analysis is variable institutions, with the leadership style variable at the institution. The final results of this study illustrate that the style of leadership in educational institutions is more likely to democratic. It is supported by the spread of information that are in the current category, and the level of authority of leadership in providing the needs are in the focus category. While the style of leadership on school education institutions are more likely autocratic. Leadership style seen on the kind of city then Sidrap, Sinjai and Takalar as non-metropolitan cities belonging to the democratic leadership style. It was built by the pattern of interaction between leaders and subordinates communicative. While Makassar as metropolitan cities tend autocratic.Keywords: leadership style, metropolitan city, and educational institution Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan antara lembaga pendidikan fungsional dan non fungsional, dan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan di kota metropolitan dan kota non metropolitan. Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi Selatan dengan lokasi sampel untuk Kota Metropolitan adalah Kota Makassar dan Kota Non Metropolitan adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian organisasi (lembaga), yaitu penelitian dengan lokus pada lembaga pendidikan, dan fokus analisisnya adalah variabel lembaga, dengan variabel gaya kepemimpinan pada lembaga. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan yaitu dinas pendidikan lebih cenderung demokratis. Hal ini didukung oleh tingkat penyebaran informasi yang berada pada kategori lancar, dan tingkat kewenangan pimpinan dalam memberikan kebutuhan yang berada pada kategori terarah. Sedangkan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan sekolah lebih cenderung pada otokratis. Gaya kepemimpinan dilihat dari jenis kota maka Sidrap, Sinjai dan Takalar sebagai kota non-metropolitan tergolong pada gaya kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dibangun oleh pola interaksi antara pimpinan dengan bawahan yang komunikatif. Sedangkan Makassar sebagai kota metropolitan cenderung otokratis.Kata kunci: gaya kepemimpinan, kota metropolitan, dan lembaga pendidikanAbstractThis study aimed to describe, analyze, and interpret how different leadership styles betweeneducational institutions functional and non-functional, and how different leadership styles oneducational institutions in metropolitan and non-metropolitan cities. The location of thisresearch in South Sulawesi with sample locations in the metropolitan city in Makassar and Non-Metropolitan Cities in Sidrap, Sinjai, and Takalar. Type of this research can be categorized asresearch organizations (institutes), the research to locus of educational institutions, and thefocus of analysis is variable institutions, with the leadership style variable at the institution. Thefinal results of this study illustrate that the style of leadership in educational institutions is morelikely to democratic. It is supported by the spread of information that are in the currentcategory, and the level of authority of leadership in providing the needs are in the focuscategory. While the style of leadership on school education institutions are more likelyautocratic. Leadership style seen on the kind of city then Sidrap, Sinjai and Takalar as non-metropolitan cities belonging to the democratic leadership style. It was built by the pattern ofinteraction between leaders and subordinates communicative. While Makassar as metropolitancities tend autocratic.Keywords: leadership style, metropolitan city, and educational institutionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikanbagaimana perbedaan gaya kepemimpinan antara lembaga pendidikan fungsional dan nonfungsional, dan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan di kotametropolitan dan kota non metropolitan. Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi Selatan denganlokasi sampel untuk Kota Metropolitan adalah Kota Makassar dan Kota Non Metropolitanadalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini dapatdikategorikan sebagai penelitian organisasi (lembaga), yaitu penelitian dengan lokus padalembaga pendidikan, dan fokus analisisnya adalah variabel lembaga, dengan variabel gayakepemimpinan pada lembaga. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan gambaran bahwagaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan yaitu dinas pendidikan lebih cenderungdemokratis. Hal ini didukung oleh tingkat penyebaran informasi yang berada pada kategorilancar, dan tingkat kewenangan pimpinan dalam memberikan kebutuhan yang berada padakategori terarah. Sedangkan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan sekolah lebihcenderung pada otokratis. Gaya kepemimpinan dilihat dari jenis kota maka Sidrap, Sinjai danTakalar sebagai kota non-metropolitan tergolong pada gaya kepemimpinan yang demokratis.Hal ini dibangun oleh pola interaksi antara pimpinan dengan bawahan yang komunikatif.Sedangkan Makassar sebagai kota metropolitan cenderung otokratis.Kata kunci: gaya kepemimpinan, kota metropolitan, dan lembaga pendidikan
Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam kaitannya dengan implementasi good governance di Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju pada pemerintahan yang baik (good governance). Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), diantaranya adalah: 1. Otonomi berhubungan erat dengan demokratisasi (khususnya grass roots democracy), 2. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan  memperbaiki nasib sendiri, 3. Karena dalam konsep otonomi terkandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dan berprakarsa, berarti pengawasan atau kontrol dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan secara langsung yang dapat mengurangi kebebasan masyarakat daerah, atau menjadikan beban bagi daerah, 4. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalam sumber-sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya, 5. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern, akan tetapi juga faktor ekstern.
Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar Urmilasari, Evy; Rusli, Andi Muhammad; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about analyzes the principles and standards of licensing services to know factors that influence the level of achievement in the community satisfaction of the people of Trade Business License with One Stop service pattern (PTSP) in the City Makassar. This type of research is de­scriptive research base an observational study and assessment (survey). The results showed that the principles and standards of licensing services that are supported by the level of achievement of satisfaction of the people in the ministry of Trade Permit can be achieved when an agency has to apply and implement Service Standards Prima predefined completely and thoroughly, which consists of the time dimension, costs, morale, and quality.Keywords: attendace, trade, permitAbstrak: Tulisan ini mengenai analisis prinsip-prinsip dan standar pelayanan perizinan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruh tingkat pencapaian kepuasaan masyarakat dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan pola pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Ma­kassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan dasar penelitian pengamatan dan pengkajian (survey). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dan standar pela­yanan perizinan yang didukung oleh tingkat pencapaian kepuasaan masyarakat dalam pela­yanan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dicapai manakala suatu instansi telah menerapkan dan melaksanakan Standar Pelayanan Prima yang telah ditetapkan secara utuh dan menye­luruh, yang terdiri atas dimensi waktu, biaya, moral, dan kualitas.Kata kunci: pelayanan, perdagangan, perizinan
Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar Sari, Dewi Puspita; Nurlinah, Nurlinah; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This journal describes a model of innovation licensing services in order to increase local revenue (PAD) in the neighborhood of Makassar city government get the spotlight of various parties, es­pecially from the aspect of service performance in increasing revenue. based on the view that the study aims to describe and analyze forms of innovation services in unit licensing services, factors that support and obstacling the implementation of service innovation, permitting an ac­countable, transparent, effective and efficient way to increase revenue in the department of li­censing services, and investments in the government city of makassar and as an indicator of good governance.Keywords: PAD, Services, licensing, good governance.Abstrak: Jurnal ini menjelaskan tentang model inovasi pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan pemerintah Kota Makassar mendapatkan sorotan dari berbagai   pihak   terutama   dari   aspek kinerja pelayanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pandangan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis   bentuk inovasi pelayanan dinUnit  Pelayanan  Perizinan,  faktor- faktor yang  mendukung  dan menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan, model ino­vasi pelayanan prerizinan  yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan PAD di Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar dan se­bagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Kata kunci: PAD, Pelayanan, perizinan, good governance.
Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja Ardiyanto, Ardiyanto; Nawawi, Juanda; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and describe the application of the local culture in Tana Toraja district in recent times, especially in the Integrated Licensing Services Office and determine the factors supporting and hindering the implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing Services Office in Tana Toraja district. Data collection methods used were observation, interviews and document study. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the implementation does not guarantee the existence of local cultural values, specifically in this study is Tallu bakaa (kinaa, toothpick , Barani). Application of local cultural values Tallu bakaa, can not be applied to the maximum because the value is not fully understood by the personnel. Not all the apparatus also understand kinaa, toothpick and Barani, therefore the authors concluded that the application was only partially implemented according to the known fundamental. Local cultural relations in pela-ministry of governance in particular local cultural values Tallu bakaa, very supportive if properly understood and applied these values.Keywords: implementation, local culture, public serviceAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi’, barani). Penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur. Tidak semua pula aparatur memahami kinaa, sugi’ dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut.Kata kunci: implementasi, budaya lokal, pelayanan publik
Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Wahyu, Muhammad; Kadir, Andi Gau; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to obtain a description or explanation of the implementation of positions of mutations in Luwu Utara District Government is already in line with the competence of civil servants in their respective fields and what are the implications of political, governmental, and administrative positions in the implementation of mutations in Luwu Utara District Government. The results of this study are expected to be input or evaluation for local governance institutions in the implementation of the District Forestry office mutations in Luwu Utara. In terms of academic, results from this study are expected to be useful for the development of the repertoire of the science of government, especially the study of mutation positions. The results showed that the mutation positions in Luwu Utara District Government held in order to refresh the organization in order to avoid saturation for civil servants as well as for career advancement of civil servantsKeywords : Shakeup Position, civil servant, Human Recources ManagementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara apakah sudah sesuai dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing dan bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan  administratif dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Kabupaten Luwu Utara. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang mutasi jabatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan karir PNS.Kata kunci : Mutasi jabatan, PNS, Manajemen SUmber Daya Manusia
Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros A Lukman Irwan; Abd. Rasyid J; Ilham Jaya
Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin (JPMH) Vol.2. No.2 September 2021
Publisher : Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.799 KB) | DOI: 10.20956/jpmh.v2i2.18019

Abstract

This activity has been carried out in Maros Regency in collaboration with the Maros Regency BAWASLU, in the form of discussions, lectures, and assistance related to Guidance on Increasing Political Awareness of the Young Generation in Maros Regency with the material presented, namely: Democracy, Election System in Indonesia, Money Politics, Millennial Generation, Millennial Generation Participation (Young) in General Elections and Political Education for Millennial Generation (Young). The results of the services that have been carried out (1) This service can change the mindset and increase knowledge for the younger generation related to the level of political participation for the Young Generation increasing and reducing the involvement of money politics, (2) Formulating Maros Regency as a pilot area in high political participation for the younger generation, (3) Supporting the implementation of tasks for the General Election Supervisory Body (BAWASLU) of Maros Regency
The Role Of Youth Force Muhammadiyah (Amm) In Developing The Suprastructure And Youth Infrastructure In KNPI South Sulawesi Soemitro Emin Praja; Abdul Razak Munir; Lukman Irwan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.4300

Abstract

This study aims to see how the role of AMM is in improving the youth superstructure as well as the role of AMM in improving youth infrastructure in KNPI, South Sulawesi. This research uses descriptive qualitative research. The number of informants in this study was the technique of studying the data in this study, observation, interviews, and documentation. The results showed that the role of the Muhammadiyah youth (AMM) in the superstructure of development and youth infrastructure in the South Sulawesi KNPI responded to the reality of advocating and promoting action as a forum for struggle, then reviving communication forums through discussion activities such as social dialogue, then youth and nationality and local-based FGDs on an ongoing basis, as well as becoming a cadre laboratory as a process of youth regeneration efforts in South Sulawesi, and increasing harmonization, solidity and synergy as an effort to cement the OKP plurality in KNPI South Sulawesi. Suggestions in this study are the Chairman of KNPI Sulsel to further promote youth values in terms of infrastructure and youth superstructure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran AMM dalam pembenahan suprastruktur kepemudaan serta bagaimana peran AMM dalam pembenahan infrastruktur kepemudaan di KNPI Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi Kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran angkatan muda muhammadiyah (AMM) dalam pembangunan suprastruktur dan infrastruktur kepemudaan di KNPI Sulawesi Selatan merespon realitas yakni melakukan advokasi dan menggalakkan aksi sebagai wadah perjuangan, kemudian menghidupkan forum-forum komunikasi melalui kegiatan diskusi seperti dialog social kemasyarakatan, kemudian kepemudaan dan kebangsaan serta FGD yang berbasis local secara berkesinambungan, serta menjadi laboratorium kader sebagai proses upaya regenerasi kepemudaan di Sulawesi selatan, dan meningkatkan harmonisasi, soliditas dan sinergitas sebagai upaya merekatkan kemajemukan OKP yang ada di KNPI Sulawesi Selatan. Saran dalam penelitian ini adalah Ketua umum KNPI Sulsel agar lebih menggalakkan lagi nilai-nilai kepemudaan dari segi infrastruktur dan suprastruktur kepemudaaan.