Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesian Journal of Criminal Law PERSPEKTIF Journal of Public Administration and Government (JPAG) MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
A.M. Rusli
Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo Perkasa, Adithia Anbar; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study analyzing the relationship between regional executive ( a regional government ) with regional legislative ( sub-national parliaments ) in making the bylaw in the city of palopo .Data collection is done by using interview technique , the study documents , and observation .Interviews were held with the respondents who represent the council and local governments .Respondents dipiiih deliberately by taking into account progress of involvement in the process of making local regulations. The results of research showing the relation legislative and regional executive in the discussion process and determination of bylaw happened relationship that is both reciprocal (resiprokal). In the act of no. 32 / 2004 next upgrade into a law no. 23 2014 affirming that in process of making regional regulation, the council and the local government does not each other dominated, nevertheless council has not been fully capable of offset the local government especially for reasons of internal the members of the like the education and experience, the other factors that affect relations executive and legislative in making regional regulation is communication and political interests .The connection communication, cooperation and clarification, is expected to be able to create local regulations which accommodate various aspirations and public interest.Keywords: executive, legislative, resiprocal, regulationAbstrak: Penelitian ini menganalisis hubungan antara eksekutif daerah (Pemerintah Daerah) dengan legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam pembuatan peraturan daerah (perda) di Kota Palopo. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang mewakili DPRD dan Pemerintah Daerah.Hasil penelitian menunjukkan hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses pembahasan dan penetapan perda terjadi hubungan   yang bersifat timbal balik (resiprokal). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbahurui ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam proses pembuatan peraturan daerah, DPRD dan Pemerintah daerah tidak saling mendominasi, Meskipun demikian DPRD masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi Pemda terutama karena alasan internal anggota DPRD seperti tingkat pendidikan dan pengalaman, faktor lain yang mempengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan daerah adalah komunikasi dan kepentingan politik.. Adanya hubungan komunikasi, kerjasama dan klarifikasi, diharapkan akan mampu menciptakan perda yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.Kata kunci: eksekutif, legislatif, resiprokal, peraturan
Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selatan melalui suatu penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi yang dilaksanakan oleh dinas dan badan. Berdasarkan identifikasi urusan tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah dinas/badan yang dijadikan sebagai sampel terdapat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum menunjukkan bahwa  Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikatagorikan berhasil dalam implementasi kewenangan, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu:  Faktor keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan, Faktor regulasi/pedoman operasional yang belum lengkap, dan Faktor koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan sebagaimana  mestinya, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga  belum lengkap.
Analisis Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor BPJS Kota Makassar Pratama Putra, Muhammad Amril; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the bureaucracy or procedures on public services in the city of Makassar BPJS office and analyze the communitys response to the public service bureaucracy in office BPJS Makassar City using qualitative approach descriptive type. The results showed that the bureaucracy or public service procedures at the office BPJS are in accordance with regulations established and easily accessible either in writing or through the TV shows. Public response to the bureaucracy can be concluded based on variables: Procedures are already accessible to the public and not difficult to fill in the registration form. Long maintenance is also considered good enough for a waiting period after being inserted into the counter around a maximum of 1 week and a minimum of 4 working days. Long queues in value long enough because generally people come early before the office opens. Leisure facilities environment is considered good for outdoor seating, comfort with the Ac and toilet facilities either supports the public peace waiting queues are considered quite long. Keywords: bureaucracy, public service, societyAbstrak: Tulisan ini mengenai birokrasi atau Prosedur pada pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dengan menggunakan pedekatan kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi atau prosedur pelayanan publik pada kantor BPJS sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan mudah diakses baik secara tertulis maupun melalui tayangan TV. Tanggapan masyarakat terhadap birokrasi dapat disimpulkan berdasarkan variabel: Prosedur Pelayanan yang sudah mudah diakses oleh masyarakat dan tidak sulit untuk mengisi formulir pendaftaran. Lama pengurusan juga dinilai cukup baik karena masa tunggu setelah dimasukkan ke loket sekitar maksimal 1 minggu dan minimal 4 hari kerja. Lama antrian di nilai cukup lama karena umumnya masyarakat datang lebih cepat sebelum kantor terbuka. Kenyamanan lingkungan dinilai baik karena fasilitas ruangan tempat duduk, kenyaman dengan adanya Ac dan fasilitas WC yang baik mendukung ketenangan masyarakat menunggu antrian yang dinilai cukup lama.Kata kunci: birokrasi, pelayanan, masyarakat
Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar Akbar, Kurniawan; Alam, Andi Samsu; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to identify and analyze the implementation of spatial policy on integrated regional higher education in the district Tamalanrea, Makassar and factors affecting anything what the policy implementation. Qualitative analysis technique that analyzed data is the data of circumstances or events that occur in the field and is also supported with the help of primary data derived from interviews, the questions, the responses of the informan and literature study based on the indicators specified in the study. Based on the results of the study indicate that the government has issued a policy in the form of local regulations Makassar No. 6 of 2006 on Spatial Planning from 2005 to 2015 to split Makassar Makassar to several regions. Especially the area of higher education integrated in the district Tamalanrea Makassar city in the process of implementation can not be realized well. This is due to the absence of a special program created by the government in achieving higher education area corresponding existing goals.Keywords: policy, regional, education Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea, kota Makassar dan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data dari situasi- situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan- pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015 untuk membagi kota Makassar kebeberapa kawasan. Terkhusus kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea kota Makassar dalam proses pengimplementasiannya tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya program khusus yang dibuat oleh pemerintah dalam mewujudkan kawasan pendidikan tinggi sesuai tujuan yang ada.Kata kunci: kebijakan, kawasan, pendidikan
Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Ade, Andi Muhammad; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the role of the tasks and functions district particularly to coordi­nate community development activities in the District Pallangga Gowa and explain the factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities in the District Pallangga Gowa. Data collection methods used in this study were interviews, litera­ture study and observation. Data were analyzed qualitatively. The results were analyzed in the duties and functions camat in coordinating community development activities as follows: en­courage community participation to participate in development planning within the scope of the sub-district development planning forum in villages / wards, To provide guidance and oversight of all work units both government and private agencies that have work programs and commu­nity development activities in the work area districts, Evaluating the community development activities in the districts of whether committed by government or private work units. Factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities, namely: camat leadership skills, work environment, personal skills, human resources, and facili­ties.Keywords: subdistrict head, community empowerment, gowaAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pelaksanaan tugas dan fungsi camat khu­susnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pal­langga Kabupaten Gowa dan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tu­gas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Keca­matan Pallangga Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pem­berdayaan masyarakat dengan rincian: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta da­lam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pem­berdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sa­rana dan prasarana.Kata kunci: camat, pemberdayaan masyarakat, Gowa
Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar Urmilasari, Evy; Rusli, Andi Muhammad; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about analyzes the principles and standards of licensing services to know factors that influence the level of achievement in the community satisfaction of the people of Trade Business License with One Stop service pattern (PTSP) in the City Makassar. This type of research is de­scriptive research base an observational study and assessment (survey). The results showed that the principles and standards of licensing services that are supported by the level of achievement of satisfaction of the people in the ministry of Trade Permit can be achieved when an agency has to apply and implement Service Standards Prima predefined completely and thoroughly, which consists of the time dimension, costs, morale, and quality.Keywords: attendace, trade, permitAbstrak: Tulisan ini mengenai analisis prinsip-prinsip dan standar pelayanan perizinan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruh tingkat pencapaian kepuasaan masyarakat dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan pola pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Ma­kassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan dasar penelitian pengamatan dan pengkajian (survey). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dan standar pela­yanan perizinan yang didukung oleh tingkat pencapaian kepuasaan masyarakat dalam pela­yanan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dicapai manakala suatu instansi telah menerapkan dan melaksanakan Standar Pelayanan Prima yang telah ditetapkan secara utuh dan menye­luruh, yang terdiri atas dimensi waktu, biaya, moral, dan kualitas.Kata kunci: pelayanan, perdagangan, perizinan
Disfunctions of Bureaucracy dan Mal-Administrasi Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sinjai Syahril Syahril; Rasyid Thaha; A.M. Rusli
PERSPEKTIF Vol 10, No 2 (2021): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.4730

Abstract

This paper aims to examine the bureaucratic pathology of waste management in Sinjai Regency as well as the government's efforts to deal with the pathology that occurs. The type of research used in this research is qualitative which will provide a factual picture of the research objectives. The results showed: the form of pathology found, namely Disfunctions of bureaucracy and Mal-Administration of the government structurally must implement waste management policies, namely the facilities and infrastructure must comply with regulations and the performance of officers who should run according to their duties and functions Efforts that must be made by the government, namely guidance and supervision of the regulations that have been set and contained in the regional regulations of Sinjain Regency number 10 of 2017 must be maximized. The efforts made by the Sinjai Regency government in overcoming the form of bureaucratic pathology faced in the implementation of hygiene policies, namely the lack of guidance, such as education on awareness of cleanliness to the public and supervision of people who are still littering in any place carried out at every level of government starting from the Regency level, the District level to the village level.
Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bone Irwansyah Mansyur; Gustiana Anwar Kambo; Andi Muhammad Rusli
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 1 (2018): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis orientasi politik masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Majene yang dikaitkan pula dengan rasionalitas mereka dalam memilih pada pemilihan umum. dalam penelitian ini mengkaji tentang orientasi politik masyarakat nelayan dalam tiga aspek yakni aspek orientasi kognitif, aspek orientasi afektif dan aspek orientasi evaluatif dari para nelayan di Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis.Penentuan informan dilakukan secara purposive.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka.Data dianalisis menggunakan teori orientasi politik, teori pilihan rasional coleman dan konsep rasionalitas lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara orientasi kognitif, pengetahuan nelayan tentang pemilihan umum masih sangatlah tendah. Mereka dalam mengambil keputusan politik tidaklah mempertimbangkan program dan visi misi partai poltik melainkan hanya pertimbangan sosok figure saja yang mereka kenal dan sukai. Dalam aspek orientasi afektif, nelayan tidak merasakan hasil pemilu yang terdahulu dapat bermanfaat bagi kehidupannya sehingga mereka dalam memilih tidak akan mempertimbangkan kinerja partai hasil pemilu yang lalu. Hal ini dikarenaka munculnya rasa kekecewaan akan kinerja partai politik yang ada pada pemilu sebelumnya. Dalam aspek orientasi evaluatif, nelayan tetap akan menyalurkan hak politiknya di pemilihan umum tetapi keputusan mereka didasarkan oleh keputusan untuk kenyamanan dan keamanan mereka untuk tinggal di lahan sewaan atau pinjaman para tuan tanah yang juga mengarahkan nelayan untuk memilih kandidat yang tuan tanah inginkan. Keputusan memilih juga didasari oleh maraknya politik uang oleh para kandidat.
Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Majene Irwansyah Mansur; Gustiana Kambo; A. M. Rusli
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 5 No 1 (2019): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34050/politics.v5i1.12817

Abstract

This study aims to determine and analyze the political orientation of the fishing communities in Majene Regency which is also associated with their rationality in voting in elections. This research was conducted in Majene Regency, West Sulawesi Province, using qualitative research type with descriptive type of analysis. Determination of informants was conducted purposively. Data was obtained through in-depth interviews and literature review. Data was analyzed using political orientation theory, rational choice theory, Coleman and other rationality concepts. The results showed that cognitive orientation, fishermen's knowledge of the general election was still very low. In making political decisions, they do not consider the program and vision and mission of the political parties but only consider the figures they know and like. In the affective orientation aspect, fishermen do not feel that the results of the previous elections can benefit their lives so that they will not consider the results of the party's performance. last election. This is due to the emergence of disappointment at the performance of political parties in the previous election. aspects of evaluative orientation, fishermen will still distribute their political rights in elections but their decisions are based on decisions for their comfort and security to live in rented land or loans from landlords who also direct fishermen to choose the candidate that the landlord wants. The decision to vote was also based on the rise of money politics by the candidates.
Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selatan melalui suatu penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi yang dilaksanakan oleh dinas dan badan. Berdasarkan identifikasi urusan tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah dinas/badan yang dijadikan sebagai sampel terdapat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum menunjukkan bahwa  Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikatagorikan berhasil dalam implementasi kewenangan, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu:  Faktor keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan, Faktor regulasi/pedoman operasional yang belum lengkap, dan Faktor koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan sebagaimana  mestinya, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga  belum lengkap.
Co-Authors Adithia Anbar Perkasa Adithia Anbar Perkasa, Adithia Anbar Andi Lukman Irwan Andi Lukman Irwan Andi Lukman Irwan Andi Lukman Irwan, Andi Lukman Andi Muhammad Ade Andi Muhammad Ade, Andi Muhammad Andi Niartiningsih Andi Samsu Alam Andi Samsu Alam, Andi Samsu Ashar Prawitno Ashar Prawitno Azura Adawiyah Rahman Evy Urmilasari Evy Urmilasari, Evy Faried Ali Fitriani Gustiana Anwar Kambo Gustiana Kambo Hardiyanti Hasan Indar Arifin Irwansyah Mansur Irwansyah Mansyur Ita Purmalasari Kurniawan Akbar Kurniawan Akbar M. Aswad Hasta Masita Hi. Modim Miranda Malinda Hamka Muhammad Amril Pratama Putra Muhammad Amril Pratama Putra, Muhammad Amril Rabina Yunus Rabina Yunus, Rabina Rahmatullah Rahmatullah Rasyid Thaha Suhardiman Syamsu Suhardiman Syamsu Syahril Syahril Zahra Adya Rachman