Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Kantor UPBJJ-Universitas Terbuka Bandung Diana, Bambang Agus; Harta, Ridho
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Dalam sebuah organisasi perlu penataan beban kerja untuk setiap pegawai yang menjadi tanggung jawab pelaksana tugas pejabat yang ada didalamnya, sehingga dengan adanya pemerataan beban kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenagaedukatif. Adanya pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menjadi permasalahan terhadap kondisi kerja pegawai, bahkan ada pula pegawai yang beban kerjanya berkurang hal ini menyebabkan kerja pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya menjadi menurun karena banyakwaktu efektif kerja yang hilang disaat orang lain sibuk bekerja.Jam kerja yaitu 8.00-16.30 (jumlah jam kerjanya efektifnya perhari seharusnya adalah delapan jam tigapuluh menit), adapun tujuan dari penelitian adalah Mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai PadaKantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktifdimana peneliti, membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Hubungan=hubungan yang logis dijelaskan bersama beberapa teori yang ada dan hasil pengolahan data isian.Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil peneilitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 3 orang bagian tata usahaÂ

Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan Harta, Ridho; Diana, Bambang Agus
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memapu menghargai tatanan dalamÂ berbagai kegiatan dalam kehidupannya, begitu juga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti memiliki Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain.Pada era otonomi saat ini, yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan Birokrasi Pemerintah, diperlukan pondasi-pondasi penyelenggaraan negara yang kokoh sebagai penyangganya. Untuk melaksanakan fungsi yang semakin luas dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber daya yang memadai. Bersamaan dengan proses perluasan fungsi dan peranan aparatur pemerintah, telah terjadi pula âharapan/tuntutanâ yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat (publik) terutama yang berkaitan dengan etos kerjanya. Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun spiritual bagi seorang aparat birokrasi untuk dapat berprestasi dalam menjalankan profesinyaÂ

Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Kantor UPBJJ-Universitas Terbuka Bandung Bambang Agus Diana; Ridho Harta
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Dalam sebuah organisasi perlu penataan beban kerja untuk setiap pegawai yang menjadi tanggung jawab pelaksana tugas pejabat yang ada didalamnya, sehingga dengan adanya pemerataan beban kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenagaedukatif. Adanya pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menjadi permasalahan terhadap kondisi kerja pegawai, bahkan ada pula pegawai yang beban kerjanya berkurang hal ini menyebabkan kerja pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya menjadi menurun karena banyakwaktu efektif kerja yang hilang disaat orang lain sibuk bekerja.Jam kerja yaitu 8.00-16.30 (jumlah jam kerjanya efektifnya perhari seharusnya adalah delapan jam tigapuluh menit), adapun tujuan dari penelitian adalah Mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai PadaKantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktifdimana peneliti, membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Hubungan=hubungan yang logis dijelaskan bersama beberapa teori yang ada dan hasil pengolahan data isian.Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil peneilitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 3 orang bagian tata usaha

Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan Ridho Harta; Bambang Agus Diana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memapu menghargai tatanan dalam berbagai kegiatan dalam kehidupannya, begitu juga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti memiliki Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain.Pada era otonomi saat ini, yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan Birokrasi Pemerintah, diperlukan pondasi-pondasi penyelenggaraan negara yang kokoh sebagai penyangganya. Untuk melaksanakan fungsi yang semakin luas dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber daya yang memadai. Bersamaan dengan proses perluasan fungsi dan peranan aparatur pemerintah, telah terjadi pula “harapan/tuntutan” yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat (publik) terutama yang berkaitan dengan etos kerjanya. Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun spiritual bagi seorang aparat birokrasi untuk dapat berprestasi dalam menjalankan profesinya

ANALISIS TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT Bambang Agus Diana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Abstrak Salah satu yang menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan pemerintahan desa saat ini adalah mengenai pengelolaan keuangan desa, karena tidak sedikit pemerintahan desa masih kurang paham dalam pengelolan tata keuangan yang baik dan benar, apalagi sekarang ini banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada desa, salah satunyanya dana desa, yang semakin besarnya pemberian dana desa yang diberikan pemerintah, sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan faktual berkenaan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Abstract One of the requirements in increasing the current knowledge of village government is regarding village financial management, because not a few village governments still lack understanding in the management of good and right financial arrangements, especially now that much of the government assistance is given to villages, one of which is village funds. , the increasing amount of village funding provided by the government, so that there is a need for good and correct financial management. With the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages on January 15, 2014, arrangements regarding villages experienced significant changes. In terms of regulation, villages (or with other names arranged specifically / separately) are no longer part of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. In essence, the Village Law has a vision and engineering that gives broad authority to the village in the field of village administration, the implementation of village development, village community development, and village community empowerment based on community initiative, origin rights, and village customs. The purpose of this study is to obtain factual knowledge regarding budget planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village financial management in Citalem Village, Cipongkor District, West Bandung Regency. Village Finance is all Village rights and obligations in the context of the administration of village governance that can be assessed with money including all forms of wealth related to the rights and obligations of the village. Village income is received and channeled through the village cash account and its use is determined in the Village APB.

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Manajemen Pelayanan Publik

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Jurnal Manajemen Pelayanan Publik

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Manajemen Pelayanan Publik