Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia ESOTERIK Emanasi Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial Indonesian Journal of Police Studies LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Muhammad Nabil
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Membumikan Tasawwuf di Tengah Krisis Spiritualitas Manusia Abad Modern Pandangan Sayyed Hossein Nasr Nabil, Muhammad
ESOTERIK Vol 4, No 2 (2018): Available in December 2018
Publisher : Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Jurusan Ushuluddin IAIN KUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/esoterik.v4i2.4049

Abstract

In this modern world, people are more focused on worldly or material nature, and far from the spiritual direction. Technology and lifestyle become a trend of life and symbols of progress or level of human strata in the direction of perfection, then with the technology that is increasingly high and far away,  keep people even the crisis in human nature. Analytical descriptive is the method used in answering the problems of this modern century. This matter Sayyed Hossein Nashr provides solution from various solutions, one of which he loves is Tasawwuf, this teaching is the point or center of spiritual improvement in the direction of perfection to the essence. In this case tasawwuf becomes the vehicle of choice with the aim of filling human spirituality which is filled with material, nobility, and worldly influences to the nature of nature. It is natural that tasawwuf has an important role in maintaining human balance in the worldly and the beyond aspect. So with the existence of tasawwuf all knowledge will not colide, so it becomes necessary to balance religion and culture.
Upaya Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Bogor Dalam Mengurangi Kemacetan Di Jalur Puncak Nabil, Muhammad
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 2 (2020): February, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Akademi Kepolisian Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated because of the high number of congestion in the Peak route. Congestion occurs because on the Peak there are many tourist attractions, the amount of population growth in Bogor Regency, and the number of narrowing on the road. In connection with the main tasks of the Traffic Unit, efforts are needed to deal with congestion by the Bogor Traffic Police Unit, especially the Dikyasa Unit through traffic management and engineering. Based on this background, a study was carried out with the aim of finding out how the efforts of the Unit of the Bogor Sat Traffic Police Unit in Reducing Congestion in the Peak Lane. This research methodology uses a qualitative approach with a focus of research on the efforts of Dikaysa units in reducing congestion. Furthermore, to obtain data, researchers used primary data sources obtained through interviews and observations as well as secondary sources obtained through document review. Then the research results were analyzed with Management Theory and Role Theory then the concept of Traffic and Traffic Engineering Concepts. Based on the results of the study, it was found that the situation and condition of the traffic flow in the Puncak lane still experience traffic jams at certain times such as during holidays such as Saturday week, red date, and national holiday. But on ordinary days congestion can be overcome. The effort to deal with congestion is by placing members of the Bogor Traffic Police Unit to carry out arrangements and conduct traffic management and engineering using a one-way system, as well as carrying out lighting and coordination with related agencies. So from the findings when carrying out research, it is suggested to the Bogor Police Traffic Unit Unit Satyas Sat, to increase the number of personnel so that performance is more optimal, coordinate with related agencies more intensively, and make a creative effort by utilizing the Zenly Application namely the Peak Alternative Pathway program.
Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Tuna (Thunnus sp.) sebagai Sumber Kalsium dengan Metode Hidrolisis Protein Wini Trilaksani; Ella Salamah; Muhammad Nabil
Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia Vol 9 No 2 (2006): Buletin Teknologi Hasil Perikanan
Publisher : Department of Aquatic Product Technology IPB University in collaboration with Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.608 KB) | DOI: 10.17844/jphpi.v9i2.983

Abstract

Penelitian tentang pemanfaatan limbah tulang ikan tuna (Thunnus sp.) dimaksudkan untuk menghasilkan tepung tulang ikan tuna berkalsium tinggi dan mengetahui karakteristik mutu tepung tulang yang dihasilkan dengan waktu autoklafing dan frekuensi perebusan yang berbeda pada proses hidrolisis protein dalam pembuatan tepung tulang. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kadar kalsium, fosfor, air, abu, protein, lemak, pH, derajat putih, daya serap air, kemudahan melarut, densitas kamba dan bioavailabilitas kalsium. Tepung tulang ikan yang dihasilkan dalam penelitian ini mengandung kalsium tertinggi 39,24 % dan fosfor 13,66 % yang diperoleh dari kombinasi perlakuan autoclaving 2 (dua) jam dan perebusan 3 (tiga) kali. Kadar air pada tepung tulang sebesar 5,60 %, abu 81,13 %bb, protein 0,76 %bb dan lemak 3,05 %bb. Nilai beberapa parameter fisik tepung yaitu derajat putih 64,7 %, densitas kamba 8,14 g/ml, pH 7,13, daya serap air 14,5 % dan kemudahan melarut sebesar 4,45 % pada menit ke 15, 29,20 % pada menit ke 180. Nilai bioavailabilitas kalsium tepung sebesar 0,86 %. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran tepung dengan kadar kalsium tertinggi.Kata kunci: autoclaving , hidrolisis, kalsium, perebusan tulang, dan tuna.
PERAN IKATAN PELAJAR PUTERI NAHDHATUL ULAMA’ (IPPNU) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BERBASIS KEADILAN GENDER (Studi Kasus IPPNU Jakarta Pusat) Endang Sri Rahayu; Muhammad Nabil
Emanasi : Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Emanasi Volume 4 Edisi 2 Tahun 2021
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Keislaman dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sosial terkhusus pemberdayaan perempuan menjadi pusat perhatian. Bahkan perempuan dalam stigma atau paradigma masyarakat selalu di diskriminasikan dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum. Menariknya masalah-masalah perempuan khususnya mengenai keadilan gender menjadi salah satu perbincangan kontroversial dikalangan cendikiawan barat. Permasalahan tentang keadilan mempunyai cakupan yang luas dalam kehidupan mulai dari bersifat etik, filosofis hingga sampai pada sosial. Penelitian ini berupaya menunjuukan adanya tawaran alternative jawaban atas permasalahan di atas dari salah satu sub organisasi keagamaan besar di Indonesia yaitu Ikatan Pelajar Puteri Nahdhatul Ulama’ (IPPNU) Jakarta Pusat yang mencanangkan beragam kegiatan dalam memberikan solusi dalam menghindari diskriminasi terhadap perempuan. Lembaga tersebut dalam hal ini mempunyai misi mencetak kader yang berkeadilan gender, melalui beberapa strategi yang ditawarkan kajian dan pelatihan-pelatihan. Salah satu pelatihan yang fokus pada Ikatan Pelajar Puteri Nahdhatul Ulama’ adalah untuk memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi yang mandiri seperti pelatihan wirausaha dan membuat UMKM Go Online.
HILANGNYA KEABSAHAN HAK ATAS TANAH AKIBAT KELALAIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH: LOSS OF VALIDITY OF FREEHOLD TITLE’S LAND OWNERSHIP RIGHTS DUE TO NEGLIGENCE OF LAND DEED OFFICIALS Muhammad Nabil; Nia Kurniati
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1358

Abstract

ABSTRAKTanah sebagai aspek penting kehidupan manusia rentan mengalami sengketa kepemilikan. Mengatasi hal tersebut maka dibuatlah peraturan unutk membagi hak-hak atas tanah tersebut. Namun adakalanya gesekan yang berujung sengketa tidak dapat dihindari seperti yang terjadi pada kasus Dumana Harahap dimana tanahnya hendak dijual tanpa persetujuannya oleh Jhonny Silitonga yang tidak lain adalah anaknya, bahkan PPAT sampai terlibat dalam hal ini karena PPAT tidak menjalankan tugas sebagaimana fungsinya dan aturannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif serta metode analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PPAT terbukti lalai dan melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam Peratuan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akibat hal ini aka akta yang diterbitkan oleh PPAT menjadi batal demi hukum dan sertifikat atas nama tergugat menjadi tidak sah di mata hukum.Kata kunci: akta; pendaftaran tanah; ppat ABSTRACTLand as an important aspect of human life is prone to ownership disputes. To overcome this, regulations are made to divide land rights. But sometimes friction that leads to disputes cannot be avoided as happened in the case of Dumana Harahap where his land was about to be sold without his consent by Jhonny Silitonga who was none other than his son, even PPAT was involved in this because PPAT did not carry out its duties as its function and rules. The research method used in this research is a normative juridical approach and analysis method using a qualitative juridical approach. Based on the results of the research, the PPAT was proven to be negligent and violated several provisions stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and Government Regulation No. 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Officials. As a result of this, the deed issued by the PPAT became null and void and the certificate in the name of the defendant became invalid in the eyes of the law.Keywords: deed; land registration; ppat
Co-Authors Ella Salamah Endang Sri Rahayu Nia Kurniati Wini Trilaksani