Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Jurnal Profetik Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Yustitia AKTUAL Jurnal Sains Manajemen Service Management Triangle : Jurnal Manajemen Jasa Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting
Acep Rohendi
Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) Rohendi, Acep
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.377 KB)

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) merupakan peraturan mengenai investasi di Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Investasi Asing dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Investasi Domestik. Undang-undang ini tidak lagi membedakan antara investasi asing dan domestik. Pembentukan undang-undang ini merupakan komitmen Indonesia atas diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) Pasal XVI, Ayat 4 dari Agreement tersebut mewajibkan negara anggota untuk menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangan mereka dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Annex di WTO Agreement. Prinsip-prinsip WTO yang telah diimplementasikan pada UUPM, yaitu: 1) Prinsip (Most-Favoured-Nation) dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1); 2) Prinsip National Treatment dalam Pasal 6 ayat (1); 3) Prinsip Larangan Restriksi (pembatasan) Kuantitatif dapat ditemukan dalam Pasal 8; 4) Prinsip Perlindungan melalui Tarif yang ditemukan secara tersirat pada asas efisiensi berkeadilan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14; 5) Prinsip Resiprositas dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan Pasal 32; 6) Prinsip Perlakuan Khusus bagi Negara Berkembang diatur dalam Pasal 13. Indonesia telah mengimplementasi prinsip-prinsip tersebut sebagaimana diwajibkan bagi negara-negara anggota WTO.Kata Kunci: prinsip liberalisasi perdagangan, World Trade Organization, investasi asing, investasi domestik, undang-undang penanaman modal. Principle of Trade Liberalization of World Trade Organization (WTO) in Reforming the Investment Law of Indonesia (Indonesian Law No. 25 of 2007)AbstractLaw Number 25 Year 2007 is the investment law of Indonesia which replaces Law Number 1 year 1967 on Foreign Investment and Law Number 5 year 1968 on Domestic Investment. This new law no longer distinguishes foreign and domestic investment. The formation of law Number 25 Year 2007 is the commitment of Indonesia upon ratification of the (WTO Agreement). Article XVI paragraph 4 of the Agreement Establishing the WTO requires state parties to adjust their rules or which law of trade with the rules contained in the WTO Agreement Annex. WTO principles which have been implemented in the Investment Law of 2007 are: 1) Principle of Most-Favored Nation clause in Article 1 paragraph (1), and Article 3 Paragraph (1), Article 4 paragraph (2) and Article 6 paragraph (1); 2) Principle of National Treatment in Article 6 paragraph (1); 3) Principle of Quantitative Restrictions in Article 8; 4) Principle of Protection through tariff found implicitly in Principle of Efficiency Fair in Article 3 paragraph (1) and Article 14; 5) Principle of Reciprocity found in Article 7 and Article 32; 6) Principle of Special Treatment for Developing Countries, provided in Article 13. Indonesia has been implementing these principles as required by WTO.Keywords: principle of trade liberalization, World Trade Organization, foreign investment, domestic investment, investment law.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a10
FUNGSI BUDGETER DAN FUNGSI REGULASI DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN INDONESIA Rohendi, Acep
Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Vol 2, No 1 (2014): Jurnal ECODEMICA
Publisher : LPPM Universitas BSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.306 KB) | DOI: 10.31311/jeco.v2i1.1087

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi budgeter dan regulasi dalam undang-undang perpajakan nasional . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis normatif - kualitatif / normatif . Dalam hukum positif Indonesia yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23A UUD 1945 . Fungsi pajak dalam rangka pembangunan , pajak memiliki dua fungsi : 1 ) fungsi budgeter , dan 2 ) fungsi regulasi . Fungsi budgeter adalah bahwa pajak adalah alat ( atau sumber ) untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara . Fungsi regulaasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar sektor keuangan. Fungsi budgeter diimplementasikan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia , terutama sejak Reformasi 1983. Pembaharuan Perpajakan Nasional tersebut: 1 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan I, 2 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan II, 3 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan III, 4 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan IV, 5 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan V. Beberapa contoh fungsi regulasi dalam undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan : 1 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan ; 2 ) Kebijakan Sunset ; 3 ) Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan . Untuk membangun negara Indonesia harus mampu menyinergikan antara fungsi budgeter dengan fungsi regulasi dari pajak . Kata Kunci : Pajak, Reformasi Perpajakan, Budgeter, Regulasi  ABSTRACT This research aims to analyze the application of budgetary and regulatory functions in the national tax laws. The research method used in this research is normative legal research with normative analysis-qualitative / normative. In Indonesias positive law became the legal basis of tax collection is Article 23A of the 1945 Constitution. Tax functions within the framework of development, the tax has two functions: 1) budgetary functions, and 2) regulate the function / regulation. Budgetary functions is that taxation is a tool (or a source) to include as much money into the state treasury which in time will be used to finance state expenditure. The function set, the tax is used as a tool to achieve certain goals which were located outside the financial sector and regulate the function of many directed against the private sector. Budgetary functions implemented in the tax legislation in Indonesia, particularly since the Tax Reform 1983. Renewal of the National Taxation, including: 1) Renewal of the National Taxation I; 2) National Taxation Reform II, 3) National Taxation Reform III, 4) National Taxation Reform IV, 5) National Taxation Reform V. Some examples of regulatory functions in legislation relating to taxation: 1) National Taxation Reform; 2) Sunset Policy; 3) Personal Income Tax Rate Reduction and Body. To develove the Indonesian state should be able to synergizing between budgeting functions with the regulatory function of the.tax.   . Keyword : Tax, Tax Reform, Budgeter, Regulator
Kewajiban Pelaporan Data Transaksi Kartu Kredit Perspektif Rahasia Bank Dan PERPU Nomor 1 Tahun 2017 Rohendi, Acep
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.405 KB)

Abstract

Tujuan penulisan untuk mengkaji : 1) ketentuan rahasia  bank di Indonesia sebelum dan sesudah PERPU N.1 Tahun 2017, serta 2)  kewajiban bank dalam pelaporan transaksi Kartu kredit terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP)  dalam perspektif rahasia Bank dan  PERPU N0.1 Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan  metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, pendekatan  yuridis normatif, analisa normatif-kualitatif. Analisis data menggunakan  pendekatan yuridis normatif. Rahasia bank sebelum terbitnya PERPU No.1/2017  hanya berlaku bagi Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. PERPU No.1 Tahun 2007 menghilangkan sifat rahasia bank untuk Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya untuk kepentinan perpajakan. Pelaporan transaksi kartu kredit ditinjau dari ketentuan rahasia bank baik dalam perbankan konvensional maupun dalam perbankan syariah adalah bukan rahasia bank.  baik sebelum ataupun sesudah lahirnya PERPU No.1 Tahun 2017. Meskipun bukan rahasia bank, dalam aplikasi permohonan kredit perlu diicantumkan ketentuan pembukaan rahasia data yang disetujui pemegang kartu kredit. Sebab perjanjian kredit sebagai lex spesialis   diakui  putusan Mahkamah Agung  No.404 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 terhadap undang-undang sebagai lex generalis. Pembukaan data kartu kredit kepada pihak III tanpa persetujuan tertulis pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dari bank dan dapat digugat di muka pengadilan oleh pemegang kartu kredit.
PERKEMBANGAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEOAN TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG NASIONAL MENGGANTIKAN HUKUM WARISAN KOLONIAL Rohendi, Acep
Yustitia Vol 4 No 1 (2018): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v4i1.26

Abstract

Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) revokes Law Number 1 Year 1995 concerning Limited Liability Companies (UUPTL). This UUPTL replaces the provisions of a limited liability company inherited from the Dutch East Indies contained in the Commercial Code (KUHD) stipulated in the Third Section concerning Limited Liability Companies starting from Article 36 to Article 56 KUHD. The shareholders who are regulated in the UUPTL and the KHUD are not personally responsible for the agreements made on behalf of the Company and are also not responsible for the Company's losses in excess of the value of the shares they have. The KUHD also states that shareholders are not responsible for more than the full amount of their shares. Its development after being determined by the Company Law in 2007, the responsibility of the shareholders is not absolutely valid. The liability is unlimited and personal responsibility is fully imposed on the shareholders of the limited company in the 2007 Company Law. If the shareholders of a limited company violate or fulfill the elements stipulated in Article 3 paragraph (2) of the Company Law, or known as the Piercing The Corporate Veil principle (disclosure of the company's veil). This development is a sanction to shareholders of a limited liability company, which in the previous provision was unknown.
LOGICO-HYPOTHETICO-VERIFICATIF SEBAGAI METODA ILMIAH DALAM MENCARI ILMU PENGETAHUAN YANG BENAR Rohendi , Acep
Yustitia Vol 5 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v5i1.68

Abstract

Man's journey in finding the truth to overcome problems in his life, discussing various theories / flows in his time and continually developing complementary. Correlation of truth flow that emphasizes truth is in accordance with what is expected by humans or human experience. Arguments that are not in accordance with facts are not truth. Something is considered to be something that is in accordance with the facts (empirical). Contrary to this theory is the theory of Consistency, which confirms something that supports the truth that was previously questioned. The scientific method as a path of truth is used to get knowledge using Correspondence theory and Consistency theory. Combined theories of correspondence and consistency theory produce the term "Logico-hypothetico-verificatif" with all its advantages and disadvantages.
Upaya Peningkatan Efesiensi Biaya Produksi UMKM Rajutan Melalui Implementasi Purchase Order pada Sentra Rajut Sumantri Margaluyu Kota Bandung Enggar Widianingrum; Rosita Rosita; Oki Adityawan; Acep Rohendi
Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.912 KB) | DOI: 10.31294/jabdimas.v2i1.5095

Abstract

AbstrakPerkembangan bisnis rajut di Kota Bandung tidak terlepas dari peran para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bandung dikenal sebagai pusat mode Indonesia dan dijuluki Paris Van Java karena memiliki karakteristik serupa dengan Paris. Hal tersebut menuntut para pengusaha khususnya pengrajin bidang rajut memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian dan kompetensi diri dalam menjaga kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan sebagai nilai tambah agar dapat bersaing dengan produk dalam maupun luar negeri. Selain itu, para pengrajin rajut harus memahami efesiensi biaya produksi agar bisa memperoleh keuntungan maksimal dan usahanya tidak mengalami kemunduran. Tujuan dalam makalah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya dalam memproduksi rajut melalui pengetahuan berdasarkan pengamatan di lapangan agar pelaku UMKM rajut melakukan produski melalui sistem yang paling efisien, mengelola keuangan atau permodalan, sumber daya manusia supaya usaha dapat berlangsung lebih baik dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk rajut yang dihasilkan oleh pengusaha rajut di Bandung khususnya diukm rajut sumantri melalui efisiensi biaya produksi. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan observasi dan wawancara dengan salah satu pengrajin rajut di Margaluyu Kota Bandung. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Upaya Peningkatan Efesiensi Biaya Produksi UMKM Rajutan Melalui Implementasi Purchase Order pada Sentra Rajut Sumantri Margaluyu Kota Bandung.   Kata Kunci: UMKM, Efesiensi Biaya Produksi, Purchase Order
Memaknai Kuliner Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata Kota Bandung Didin Syarifuddin; Chairil M Noor; Acep Rohendi
Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.335 KB) | DOI: 10.31294/jabdimas.v1i1.2866

Abstract

AbstrakPerkembangan industri pariwisata dapat memberikan peluang bagi produk-produk wisata termasuk kuliner di Kota Bandung. Tingginya perkembangan industri pariwisata, memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakatnya, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan wisata kuliner, yang saat ini masih sangat terbatas, jumlahnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan makanan tradisional sebagai kuliner lokal dengan jenis Surabi Mila sebagai daya tarik wisata Kota Bandung.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori dari Damanik dan Weber (2006:13), yang menjelaskan bahwa daya tarik wisata dapat dibangun melalui keunikan, originalitas, otentisitas, dan keragaman.Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil tulisan ini menjelaskan bahwa makanan tradisional kuliner lokal Surabi Mila, merupakan jenis makanan tradisional yang berdaya tarik wisata. Daya tarik wisata pada Surabi Mila adalah karena surabi ini memiliki keunikan, originalitas, otentisitas, dan keragaman. Keunikan dapat dilihat dari adanya kombinasi kelangkaan dan kekhasan yang melekat pada surabi Mila, yaitu jarang terjadi surabi di Kota Bandung yang memiliki 20 jenis rasa dengan topping yang bervariasi, yang juga menggambarkan keragamannya. Originalitas surabi Mila tergambar dari keaslian bahan tepung beras dengan tetap mempertahankan varian asli seperti topping oncom dengan proses pembakaran menggunakan tungku dan cetakan dari tanah liat, juga menggambarkan otentisitasnya.Kata Kunci: makanan tradisional, kuliner, keunikan, originalitas, otentisitas, keragaman AbstractThe development of the tourism industry can provide opportunities for tourism products including culinary in the city of Bandung. The high development of the tourism industry, providing an enormous opportunity for the people, to participate in the development of culinary tourism, which is currently still very limited, the amount. his paper aims to explain traditional food as a local culinary type of Surabi Mila as a tourist attraction of Bandung. The research method used is descriptive qualitative, using the theory of Damanik and Weber (2006:13), which explains that tourist attraction can be built through uniqueness, originality, authenticity, and diversity. Data collection was done by observation and interview. The results of this paper explain that the traditional food of local culinary Surabi Mila, is a kind of traditional food tourist attraction. The tourist attraction at Surabi Mila is because this Surabi has uniqueness, originality, authenticity, and diversity. Uniqueness can be seen from the combination of scarcity and uniqueness attached to surabi Mila, which is rarely a Surabi in the city of Bandung which has 20 types of flavors with a variety of toppings, which also describes the diversity. Originality Surabi Mila depicted from the authenticity of rice flour by maintaining the original variants such as toppings oncom combustion process using furnaces and molds of clay, also illustrates the authenticity.Keywords : traditional foods, culinary, uniquiness, originality, autenticity, variety.
Pendampingan dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi untuk Menentukan Harga Jual Kue Kering Choco Pink di JNC Cookies Entis Sutisna; Khidir Akbar Ghofar; Agung Sunawarman; Millah Kamilah Muslimat; Acep Rohendi
Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 3 (2018): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.461 KB) | DOI: 10.31294/jabdimas.v1i3.3969

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terlalu tingginya harga jual produk kue kering Choco Pink di JNC Cookies Bandung. Sehingga perusahaan belum bisa menjadi pemimpin pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing dalam menentukan harga jual kue kering Choco Pink pada JNC Cookies. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian pada JNC Cookies Bandung adalah: Pimpinan perusahaan, Bagian akuntansi, Bagian produksi dan Bagian pemasaran, sedangkan objeknya adalah: biaya-biaya untuk menghitung harga pokok produksi dan harga jual. Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan metode full costing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode cost plus pricing dapat digunakan guna menentukan harga jual kue kering Choco Pink pada JNC Cookies. Karena metode full costing akan membebankan semua BOP baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Sehingga, metode full costing lebih menguntungkan bagi pihak perusahaan karena akan membebankan semua biaya-biaya yang mempengaruhi proses produksi, hal ini akan menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat. Saran bagi perusahaan yaitu sebaiknya JNC Cookies menggunakan biaya overhead pabrik dalam perhitungan harga pokok produk sesuai dengan metode full costing yaitu perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada masing -masing produk berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka sehingga dapat menghasilkan penentuan harga pokok produk yang akurat dan tepat.Kata Kunci: harga pokok produksi, harga jual, kue kering
UPAYA PEMEGANG HAK TANGGUNGAN MENGANTISIPASI HAPUSNYA HAK ATAS TANAH SEBAGAI OBYEK HAK TANGGUNGAN Acep Rohendi
Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol 3, No 1 (2015): Jurnal ECODEMICA
Publisher : LPPM Universitas BSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.65 KB) | DOI: 10.31294/jeco.v3i1.55

Abstract

Abstract  - Mortgage abolishment because the expiration of the Right of Exploitation (HGU), Right of Building (HGB), and Right of Use burdened not cause the abolishment of collateralized debt obligations. Duration HGU, HGB and wear rights expire, then the mortgage that is charged against the land becomes clear. This additional agreement means clear. Instead principal agreement (credit agreement) is not necessarily to be clear, and move on. In this case resulted in the creditors are in a weak position because of unpaid debts, Mortgage over land as collateral to remove. This study discusses the normative legal efforts to do the lender to avoid the possible risk of the abolishment of land rights based on Law Number 42 Year 1996, which includes the manufacture of promise land extend rights in the imposition of mortgage deed, power of attorney making mortgage charging time HGB changes become ownership rights residential, Object insurance burden for advantage mortgage holder mortgage, debitor to request additional collateral. Keywords: Mortgage, Creditors, Land Rights Abstrak - Hapusnya Hak Tanggungan karena berakhirnya jangka waktu HGU ( Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan) dan Hak Pakai yang dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin(Pasal 18 Ayat (4) UUHT ). Dengan ketentuan ini, apabila jangka waktu HGU, HGB dan Hak pakai, maka hak tanggungan yang dibebankan terhadap tanah tersebut menjadi hapus. Artinya perjanjian tambahan ini hapus. Sebaliknya perjanjian pokok (perjanjian kredit) tidak serta merta menjadi hapus, dan berjalan terus. Dalam hal ini mengakibatkan pihak kreditor berada pada posisi yang lemah karena utang belum dilunasi, Hak Tanggungan atas tanah yang dijadikan jaminan menjadi hapus. Pihak kreditor  yang tadinya berposisi sebagai Kreditor yang bersifat Preferen atas pelunasan utang tersebut dengan jaminan tanah tersebut, dengan hapusnya Hak Tanggungan atas tanah tersebut, maka pihak kreditor preferen  menjadi kreditor yang bersifat kongkuren atas pelunasan utang dari kekayaan debitor. Penelitian ini membahas upaya hukum normatif untuk melakukan pemberi pinjaman untuk menghindari kemungkinan risiko penghapusan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996  1.) Pembuatan Janji Memperpanjang Hak Atas tanah Pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan, 2.) Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan saat Perubahan HGB menjadi Hak Milik Atas Rumah Tinggal, 3) Pengansuransian Obyek Hak Tanggungan untuk Keuntungan Pemegang Hak Tanggungan,4). Meminta Jaminan Tambahan Kepada Debitor. Kata Kunci : Hipotik, Kreditor, Hak Atas Tanah
Membangkit Spontanitas Belanja Pada Supermarket Melalui Promosi, Pramuniaga dan Atmosfer Toko Agung Sunawarman; Acep Rohendi; Iwan Sofyan
Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis
Publisher : LPPM Universitas BSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (920.011 KB) | DOI: 10.31294/jeco.v2i1.2690

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran “Pengaruh Promosi Penjualan Dan Pramuniaga Serta Atmosfer Toko Terhadap Spontanitas Belanja Di Supermarket Toserba XYZ Sunda Bandung”. Adapun yang menjadi target populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Supermarket Toserba XYZ Sunda Bandung dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 orang responden. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dan alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh antara variabel yang satu dan lainnya serta menggunakan uji hipotesis t dan F yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel promosi penjualan pramuniaga dan atmosfer toko terhadap spontanitas belanja secara parsial dan simultan. Hasil menunjukaan promosi penjualan, pramuniaga dan atmosfer toko dapat mempengaruhi perilaku spontanitas belanja konsumen Supermarket Toserba XYZ Sunda Bandung.
Co-Authors Ade Mubarok Agung Sunawarman Ali Amran Berry Firmann Chairil M Noor Dasrun Hidayat Deri Hanafy D Didin Syarifuddin Enggar Widianingrum Entis Sutisna Fahri Trisnaryan Pratama Fenny Isnaeni Sholihah Husor Wini Iwan Sofyan Khidir Akbar Ghofar Maylanny Christin Millah Kamilah Muslimat Nur'aeni Nur'aeni Oki Adityawan Rosita Rosita Sahidillah Nurdin Setiatun Wahyuningsih Sukajie, Bambang Wiseto P. Agung