Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM Muhamad Rezky Pahlawan MP; Siti Chadijah; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Ekawati; Ngatiran Ngatiran
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 3 (2020): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i3.6868

Abstract

Legal aid is an effort to fulfill the human rights, especially of the poorest groups of the society. The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law, including the right to access justice through legal aid. Based on the principle of equality before the law and the purpose of access to law and justice, the Government of Indonesia issued a regulation to realize these principles and objectives through Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. The substance of the regulation requires law enforcers especially advocates as legal aid providers to provide legal assistance free of charge to the poor in Indonesia, moreover these obligations are normative obligations for advocates as officium nobile (noble profession) and the mandate of the Law No.18 of 2003 concerning Advocates. It is expected that efforts to provide free legal assistance can do optimal and effective in serving the underprivileged.Keywords: legal aid, human rights, justice
TERTUNDANYA PENGANGKATAN KARYAWAN TIDAK TETAP MENJADI KARYAWAN TETAP PADA INSTITUT KESENIAN JAKARTA Ngatiran Ngatiran
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.786 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v5i2.y2018.2335

Abstract

Abstrak Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Institut Kesenian Jakarta dan apa upaya yang diambil dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja waktu tertentu pada Institut Kesenian Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode observasi, dimana peneliti lansung mengadakan penelitian di Institut Kesenian Jakarta. dengan melakukan wawancara dan menyebarkan angket kepada para pekerja waktu tertentu pada Institut Kesenian Jakarta tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara pengusaha dengan Pekerja Waktu Tertentu pada Institut Kesenian Jakarta belum terlaksana dengan baik, atau dengan kata lain tidak mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara perselisihan yang terjadi antara Pengusaha dengan Pekerja Waktu Tertentu pada Institut Kesenian Jakarta lebih bersifat kecil dan pribadi sehingga dalam penyelasaian yang diambil oleh kedua belah pihak yaitu penyelesaian diluar pengadilan.Kata Kunci: Karyawan Tidak Tetap, Karyawan Teta, Institut Kesenian Jakarta.
PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI NARKOBA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 Samuel Soewita; Ngatiran Ngatiran; Nurhayati Nurhayati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i1.y2023.32251

Abstract

Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Narkoba sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara, karena bahaya narkoba merusak generasi muda sebagai penerus bangsa, sehingga pemberantasan narkoba membutuhkan peran dari semua pihak untuk mempersempit pergerakan bandar narkoba yang masih mencoba-coba memasarkan barang haram tersebut di indonesia. Peraturan tentang tindak pidana narkotika dan hukaman mati menjadi sangat penting dalam mengatur hukuaman bagi para pelaku tindak pidana narkotika untuk kepentingan kedaulatan bangsa dan negara. Di Indonesia saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana mati oleh hakim bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu kebijakan yang dianut dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada pasal 10 KUHP. Lain hal nya dibelahan dunia lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkotika dengan melakukan tindakan-tindakan depenalisasi terhadap penggunanya yang bertujuan menggantikan sanksi pidana penjara yang kadang diterapkan sanksi pidana lain misalnya sanksi kerja sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan diadakan proses analisis data secara deskriptif-analitif kuatitatif, shingga diperoleh suatu kesimpulan. Ketidakpastian pelaksanaan eksekusi terpidana mati menurut Undang-Undang 8 Tahun 1981 menyebabkan terpidana di penjara tanpa batas waktu yang jelas. Diperlukan perubahan pasal 271, untuk eksekusi pidana mati dilakukan polisi sesuai Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 dan Peraturan kapolri nomor 12 tahun 2010, paling lambat 1 tahun sejak vonis dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.