Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Jurnal Hukum Sasana Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA
I Nengah Susrama
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Saraswati

 1 
KEPUTUSAN FIKTIF DALAM UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA I Nengah Susrama; Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Substitution of Regional Head, there is usually a mutation / change of civil servants due to a cause due to internal factors that tend to be feudal culture. One of the efforts to resolve the transfer / replacement of civil servants by promoting administrative efforts towards the decree. When this administrative effort is carried out with a specified grace period, the Government Agency or Official does not respond / remain silent. This silence is the granting of the administrative effort (positive fictitious decision) of the applicant based on the Administrative Law of the Government.
PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU PEDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA INTERNET DI INDONESIA I Nengah Susrama
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1373

Abstract

Di Indonesia, Kasus pelaku tindak pidana perdagangan manusia masih banyak ditemui. Dewasa ini, dengan kemajuan teknologi dan informasi, seringkali kita temui kasus-kasus pelaku perdagangan manusia di internet. Dalam jurnal ini, penulis akan membahas mengenai sanksi pidana mengenai pelaku perdagangan manusia dan mengenai peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus pelaku perdagangan manusia di internet. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan manusia sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Perdagangan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana, yang lebih tepatnya tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP, Peraturan Perundang-Undangan dan didalam RUU KUHP, Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana pidana penjara dan hukum pidana denda. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan
Co-Authors I Gusti Ngurah Agung Budiarta Ida Bagus Made Wahyu Rama Saputra Ni Luh Sunari Asih Putu Angga Pratama Sukma Putu Angga Pratama Sukma PUTU SEKARWANGI SARASWATI