Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG Gayaputri, Azelia; Widanarti, Herni; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.194 KB)

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurutÂ pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Konsekuensi dari perkawinan tersebut kepada anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan dan perlindungan anak. Sebelum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 anak luar kawin telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dengan adanya putusan ini maka anak luar kawin memperoleh persamaan derajat dengan anak sah pada umunya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai perlindungan anak luar kawin sebelum dikeluarkannya putusan tersebut serta bagaimana implementasinya di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif komparatif. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak luar kawin sebelum putusan ini hanya sebatas mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum dapat diterapkan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh hakim dan nilai yang ada di dalam masyarakat, tetapi dapat di terapkan di wilayah Pengadilan Agama Semarang, selama perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam. Perlu adanya sosialisasi hukum perkawinan agar tidak merugikan kepentingan anak di masa depan.

Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Widanarti, Herni
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.40257

Tingginya jumlah perkawinan di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang membawa permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah.

Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Widanarti, Herni
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.40257

Tingginya jumlah perkawinan di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang membawa permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (ISTBAT NIKAH) Herni Widanarti
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Every marriage in Indonesia should be based on Law No 1, 1974 of year about Marriage. But oftentimes because one/something a marriage is not booked, so a couple cannot have marriage certificate as an evidence for legal marriage that unacknowledged by country. Using normative methods, with specification writing of descriptive the analysis, the author will examine the application validation marriage that is not registered (marriage istbat). Every Judge’s consideration on accepting a request for legalization a not registered marriage (marriage istbat) is based on provision Article 7 paragraph (3) letter (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keywords : marriage, not registered marriage, legalization of marriage that is not registered (Marriage Istbat) Abstrak Setiap perkawinan di Indonesia harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun seringkali karena sesuatu hal, perkawinan tidak dicacatkan sehingga tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan yang diakui oleh negara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan deskriptif analisis, penulis akan menelaah permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatatkan (itsbat nikah). Setiap pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicacatkan (istbat nikah) adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Pengesahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Istbat Nikah).

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Herni Widanarti
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7999

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat atas permintaan dari sepasang calon suami istri, dimana mereka berdua telah setuju dan sepakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing. Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perjanjian kawin tidak dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung, namun pada tanggal 27 Oktober 2016 keluarlah “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015” yang pada intinya perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” serta menganalisa implementasi putusan tersebut terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” yang membawa perspektif baru tentang kesepakatan perkawinan di mana perjanjian kawin dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak merugikan pihak ketiga.

Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak - Hak Tergugat Ery Agus Priyono; Herni Widanarti; Dharu Triasih
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5135

Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkaraperdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawabanatas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan,bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdatatidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatanharus memenuhi syarat formal dan materil.

Dispensasi Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Herni Widanarti
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.10984

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kabupaten Wonogiri dan Perlu pemahaman tentang tata cara pengajuan perkawinan di bawah umur bagi, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.

Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan Herni Widanarti
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.9522

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan maupun perkawinan yang dilakukan karena penipuan salah satu pihak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan. Melihat permasalahan tersebut dilakukan lah kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai Hukum Perkawinan khususnya pembatalan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebagai pemenuhan Tri Darma Perguruan Tinggi sebaiknya tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan agar masyarakat mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat dengan mudah menrapkan apabila timbul suatu permasalahan perkawinan dikemudian hari. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut berlangsung 7 (tujuh) bulan setelah itu tidak bisa.

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ORANG TUA DAN ANAK Herni Widanarti
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.484 KB)

ABSTRAKSIPengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hokum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dalam perkawinan tercipta hubungan hukum di dalamnya yaitu antara suami istri, suami istri dan harta perkawinan, maupun hubungan orang tua dan anak. Dalam hal hubungan orang tua dan anak yang dilakukan dengan perkawinan campuran tentu berimplikasi terhadap akibat hukum bagi sang anak. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Hasil penelitian, akibat hukum terhadap anak perkawinan campuran berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 adalah status kewarganegaraan anak mengikuti sang ayah, dan anak luar kawin mengikuti kewarganegaraan sang ibu. Sedangkan dalam UU Nomor 12 tahun 2006 status kewarganegaraan anak mengikuti ayah dan ibu sehingga memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, karena pada saatnya harus memilih kewarganegaraan. Dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran, maka anak yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut pada saat berumur 18 tahun harus memilih kewarganegaraannya, lalu bagi anak yang belum dewasa perwalian ditentukan oleh proses pengadilan yang diputus oleh hakim. Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Orang Tua, Anak, Kewarganegaraan ABSTRACTThe definition of mixed marriages in the Marriage Law is regulated in Article 57, which reads: "What is meant by mixed marriages in this Law is a marriage between two people who are in Indonesia subject to different laws, because of differences in citizenship and one of the foreign nationality and wrong party one party of Indonesian citizenship. " In a marriage a legal relationship is created in it, namely between husband and wife, husband and wife and marital property, as well as the relationship of parents and children. In the case of parent and child relationships carried out by mixed marriages certainly have implications for the legal consequences for the child. The research objectives to be achieved are: To know and understand the legal consequences of mixed marriages on the Relationship of Parents and Children and to know the legal consequences on the Relationship of Parents and Children in the event of divorce in mixed marriages. The approach method used in this study is a normative juridical approach. Research with normative juridical methods is legal research conducted by examining mere library materials or secondary data. In normative legal research, literature is a basic data which is classified as secondary data. Thus the type of data obtained is secondary data. This happens because the nature of the research conducted is in the form of normative research, so that the library method is the most appropriate to the nature of this research. The results of the study, the legal consequences of children of mixed marriages based on Law Number 62 of 1958 are the citizenship status of the child following the father, and the out of wedlock child following the mother's citizenship. While in Law Number 12 of 2006 the citizenship status of children follows the father and mother so that they have limited dual citizenship, because in time they must choose citizenship. In the event of divorce in mixed marriages, the child who has dual citizenship at the age of 18 years must choose his citizenship, then for minors the guardianship is determined by court proceedings decided by the judge. Keywords: Mixed Marriage, Parents, Children, citizenship

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.) Herni Widanarti
Diponegoro Private Law Review Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In addition to the Marriage Act loaded matters relating to marriage, also regulates marital property. This field is one of the legal field of civil law which has a sensitive nature and potential conflict, therefore setting the field is not as easy as setting the areas of law that are neutral. The complexity of the issues in the field of wealth as a result of a mixed marriage other than by the Marriage Act 1 of 1974 is also dealing with the principles of International Law. The research objective to be achieved is: To know and understand the legal consequences of intermarriage to assets marriages under the Marriage Act 1 of 1974 and to determine the legal consequences of intermarriage against marital property according to the Principles of International Law. The method used in this research is normative juridical approach. The results of the study, due to mixed marriages to property law marriages under the Marriage Act 1 of 1974 concerning marriage, if the parties have not entered into a marriage mate then the property becomes joint property. In its development, the practice of mating agreement can be made after the marriage takes place by submitting an application to the court and has received the court ruling which has binding legal force. With the Denpasar District Court Decision No. 563 / Pdt.P / 2015 / PN.Dps. Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Marriage Treasure

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search