Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Suradi Suradi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA KEBAB KEBUL Rizky Eka Agustina; Ery Agus Priyono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.217 KB)

Abstract

Usaha dalam sistem franchise pada dasarnya adalah sebuah metode atau pola pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Perjanjian waralaba atau franchisee yang dibuat oleh franchisor dan franchisee menjadi dasar bagi pelaksanaan sistem usaha franchisee. Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian franchise harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian franchise biasanya disusun menggunakan sistem perjanjian baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak yang memungkinkan akan mengganggu keseimbangan dan proporsionalitas dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut penerapan asas proporsionalitas memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa seimbangnya hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder seperti dokumen perjanjian waralaba Kebab Kebul, peraturan perundangan yang mengatur tentang waralaba dan jurnal hukum. Hasil penelitian penulisan ini menunjukkan bahwa perjanjian waralaba Kebab Kebul menggunakan jenis perjanjian baku yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, namun dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul tidak menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak karena pembuatan isi perjanjian hanya dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HANDPHONE RESMI DI TOKO HANDPHONE DI KOTA MAGELANG Benandri Dwiki Saputra; Hendro Saptono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.444 KB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli handphone resmi adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukannya perlingan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal Jual-beli barang handphone pada dasarnya bagian dari skema perjanjian jual-beli yang di atur dalam pasal 1457 KUH Perdata jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang lelah diperjanjikan. Tujuan penelitian dalam penelitian untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen handphone yang membeli di toko resmi handphone di Kota Magelang. Untuk mengetahui upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan atas produk yang dibeli di toko handphone di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskritif–analitis, sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen handphone yang membeli di toko resmi handphone di Kota Magelang kurang diketahui oleh konsumen. Upaya yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen dalam penggunaan klausula baku yang bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha adalah dalam bentuk memberikan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap konsumen, agar apabila terjadi sengketa konsumen dapat mengajukan gugatan ataupun tuntutan sesuai dengan hak dan kepentingan yang dirugikan. Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan atas produk yang dibeli di toko handphone di Kota Magelang dapat dilakukuan melalui dua cara, yaitu melalui cara non litigasi ataupun melalui cara litigasi (pengadilan).
PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN PRABAYAR XL AXIATA TERHADAP KEBIJAKAN MENKOMINFO TERKAIT REGISTRASI ULANG NOMER HANDPHONE DI SEMARANG Arinta Rachmawati; Rinitami Njatrijani; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.073 KB)

Abstract

Seiring Perkembangan Zaman manusia berupaya melakukan revolusi kearah modernisasi. Cara berkomunikasi dengan praktis dan mudah salah satunya, perkembangan teknologi merambah pada dunia komunikasi, sehingga cara mengakses komunikasi mengalami perubahan yang drastis dan signifikan. Perkembangan telekomunikasi sangat pesat terutama pada abad ke-20. Telepon seluler tidak lepas dari kartu yang dinamakan SIM (Subscriber Identification Module) Card. Kartu SIM merupakan komponen utama yang menghubungkan Jaringan telekomunikasi dengan perangkat komunikasi tanpa menggunakan kabel atau alat optik fiber lainnya. yang di sinkornasikan sesuai jaringan dan tempat/daerah menjadi sebuah kode berupa nomor atau yang kita kenal saat ini yaitu nomor handphone. Namun di balik kecanggihan sistem telekomunikasi dengan menggunakan kartu SIM card ini muncul berbagai masalah yaitu rentan di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Prabayar XL Axiata Atas Kebijakan Registrasi Ulang Nomor Handphone di Kota Semarang ”
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN HASIL REKAYASA GENETIKA Kattyanda Andang; Bambang Eko Turisno; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.617 KB)

Abstract

Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia. Perkembangan teknologi dalam bidang pangan menjadi alternatif yaitu bioteknologi rekayasa genetika dianggap menjadi solusi atas permasalahan mengenai ketahanan pangan. Namun pangan produk rekayasa genetika dalam perkembangannya dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang mengkonsumsinya.Metode  penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.Pengaturan yang berkaitan tentang pangan produk rekayasa genetika merupakan suatu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen, juga mengenai pengaturan secara teknis mengenai pangan produk rekayasa genetika. Dalam hal  melakukan perbuatan melawan hukum pelaku usaha bertanggung jawab terhadap pangan produk rekayasa genetika kepada konsumen yang bisa menimbulkan kerugian terhadap konsumen.Upaya perwujudan perlindungan konsumen terhadap pangan produk rekayasa genetika telah dilaksanakan melalui peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan pangan produk rekayasa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha bertanggung jawab ketika suatu produk yang diproduksi dan dipasarkannya terbukti memiliki cacat yang menyebabkan kecelakaan pada manusia.
PEMUTUSAN KONTRAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DINAS BINA MARGA KAB. GROBOGAN DENGAN CV. ABDI MANUNGGAL SAKTI (Studi Kasus Gugatan atas Pengembangan Jalan Gajah Mada dan Jalan Untung Suropati Tahun 2014) Berlian Harina Sari; Achmad Busro; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.286 KB)

Abstract

Pemerintah menyadari peran penting sektor swasta dalam upaya melaksanakan pembangunan. Kerjasama antara pemerintah dan swasta ini membutuhkan adanya suatu perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindarkan dari adanya suatu wanprestasi yang mengakibatkan proses pemutusan kontrak. Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dikatakan wanprestasi yakni sejak tidak dibayarnya jalan (prestasi) yang telah di buat oleh CV. Abdi Manunggal Sakti dan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan untuk memutus secara sepihak dalam hal ini perjanjian telah diperjanjikan menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata  dan memasukannya pada daftar hitam dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia. CV. Abdi Manunggal Sakti dikatakan wanprestasi yakni ketika tidak membuat jalan sesuai dengan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan jalan beton K-300.
ANALISIS YURIDIS PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Fahmi Fadhilah; Hendro Saptono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.11 KB)

Abstract

 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan lembaga indipenden negara yang bertugas sebagai pengawas jalannya penyiaran di Indonesia. Komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ini, terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran. Rumusan permasalahan penelitian ini mengenai, bagaimana manfaat Undang-Undang  no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konsumen penyiaran, dan sejauh mana peran KPI dalam menindak pelanggaran yang terjadi dalam penyiaran di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis emipiris dengan menggunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan penyiaran, dan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan pengaturan penyiaran serta perlindungan konsumen. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak KPID Jawa tengah, Semarang. Hasil dari penelitian ini yaitu, kepentingan dan hak-hak konsumen penyiaran telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran hal itu termuat dalam pokok-pokok yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Penyiaran dan bab II pasal 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Penyiaran. Serta wujud nyata perlindungan konsumen penyiaran adalah dengan upaya pemerintah membentuk lembaga pengawas jalannya penyiaran, yaitu KPI. Peran dan tanggung jawab KPI tidak hanya dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran penyiaran saja, tetapi KPI juga melakukan komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait, melalui penyuluhan tentang pentingnya literasi media, yang diharapkan masyarakat dapat memilih dan memilah media informasi yang mereka terima dengan baik dan dapat mengedukasi konsumen penyiaran.
GUGATAN TERHADAP JUAL BELI RUMAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN BROSUR Ruth Yiska Lumban Tobing; Suradi Suradi; Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.702 KB)

Abstract

Pada saat membeli rumah, pembeli biasanya akan melihat terlebih dahulu brosur yang ditawarkan oleh pengembang. Substansi dari brosur yang ditawarkan pada dasarnya harus berisi mengenai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi seperti letak perumahan, type rumah, harga serta fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan. Namun, pada kenyataannya ada saja isi brosur yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi seperti spesifikasi rumah yang tidak sesuai ataupun fasilitas-fasilitas yang ditawarkan pada brosur ternyata tidak pernah ada. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai suatu brosur termasuk kedalam perjanjian atau tidak sehingga konsumen apabila mengalami kerugian dapat mengetahui dasar gugatan yang digunakan pada gugatan termasuk kedalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
ANALISIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PERUSAHAAN GO-JEK SEBAGAI PENYEDIA APLIKASI KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN SUSPEND Salsabila Nadhifa; Suradi Suradi; Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.949 KB)

Abstract

Suspend merupakan bentuk sanksi atas suatu pelanggaran. Perusahaan Go-Jek memberi suspend dengan menonaktifkan suatu akun driver yang telah melakukan pelanggaran sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja lagi baik untuk sementara maupun permanen.  Walaupun sudah tertulis dalam perjanjian namun terkadang perusahaan Go-Jek memberi suspend secara tiba-tiba dengan tidak memberikan alasan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai dapat tidaknya perusahaan Go-Jek melakukan suspend terhadap driver tanpa adanya klarifikasi. Serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh seorang driver ketika driver telah diputus kontrak oleh Perusahaan Go-Jek melalui suspend. Perusahaan Go-Jek memiliki sistem otomatis yang dapat mendeteksi mengenai kesalahan yang dilakukan oleh driver. Jika seorang driver melakukan perbuatan yang menurut sistem merupakan suatu kesalahan, maka driver tersebut akan otomatis mendapatkan suspend. Seorang driver yang terkena supend dapat mengajukan upaya banding ke kantor Go-Jek. Setelah itu Go-Jek akan memproses mengenai permohonan banding driver tersebut. Jika banding diterima maka suspend yang telah diberikan kepada driver tersebut dicabut. Jika banding ditolak maka langsung putus mitra tanpa melalui pengadilan.Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Go-Jek menyimpangi Pasal 1266 KUHPerdata.
PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI BARANG ELEKTRONIK DI MAZPRAM GADAI YOGYAKARTA TERHADAP KEWAJIBAN PEMEGANG GADAI Tiana Yulia Insani; Rinitami Njatrijani; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.995 KB)

Abstract

Mazpram Gadai Elektronik Yogyakarta merupakan usaha pergadaian swasta yang secara resmi mempunyai izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mazpram Gadai dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 yaitu mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan dengan cara lelang apabila hal debitur wanprestasi, karena beberapa kendala dari pihak nasabah, yaitu tidak dapat dihubungi, sudah tidak bertempat tinggal di Yogyakarta, lupa atau sudah tidak membutuhkan barang jaminan. Apabila benda jaminan diperoleh dari hasil curian maka kedudukan barang tersebut di anggap sah jika tidak ada tuntutan/laporan dari pemilik barang yang sebenarnya kepada pihak yang berwajib (dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun terhitung sejak hilangnya barang tersebut). Jika ada tuntutan/laporan maka barang jaminan tidak lagi menjadi objek dalam perjanjian gadai. Sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum. Jaminan dikembalikan kepada pemilik sebenarnya sedangkan pinjaman kredit yang telah di berikan kepada nasabah menjadi kerugian dari pihak Mazpram Gadai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hendaknya pengembalian uang sisa hasil lelang dilakukan dengan cara transfer ke rekening nasabah serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal calon nasabah gadai guna menghindari risiko-risiko yang ada.
PERLINDUNGANHUKUMBAGIDEBITUR( CEDENT )DALAM CESSIEYANGDI AKIBATKANKREDIT MACET (STUDI KASUS PUTUSANNOMOR 108./Pdt.G/2016/PN.SBY) Angelina Christa Pamelani; Hendro Saptono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.853 KB)

Abstract

Kredit yang diberikan oleh perbankan saat ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kredit tersebut dapat puladigunakan untuk membeli rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah ( KPR). Namun  dalam  masa pengangsuran banyak hal dapat terjadi, yang menyebabkan sebagian kredit macet maka sebagai jaminan hanyadipindah tangankan yang salah satunyadengan cessie, yang oleh bank kredit tersebut harus diselamatkan dengan berbagai cara salah satunya dengan cara cessie. Penelitian ini mengambil masalah  apakah  pengalihan hak kreditur kepada pihak ketiga juga mendahulukan hak milik atas  jaminan tersebut. Kepada pihak ketiga juga dan bagaimana perlindungan hak debitur dengan adanya cesssie tersebut. Meskipun Cessie dinilai menguntungkan namun masih banyak orang yang belum memahami cessie. Seperti Kreditur Baru yang dibahas di dalam Putusan No108/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui akankah penjualan piutang dapat disertai dengan penjualan jaminannya, sehingga debitur dapat mendapat perlindungan hukum bila hal tersebut dalam undang-undang tidak diperbolehkan.Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa Bank tidak dapat menjual piutang kredit beserta jaminannya kepada pihak ketiga menurut Pasal 1154 KUHPerdata. Perlindungan hukum debitur terhadap perjanjian cessie yang disertai oleh hak-hak atas tanah hak tanggungan berdasarkan Pasal  1365 KUHPerdata tercantum dalam Pasal  18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Co-Authors Achmad Busro Angelina Christa Pamelani Arinta Rachmawati Athifa Nabila Izdihar Bambang Eko Turisno Benandri Dwiki Saputra Berlian Harina Sari Dewi Hendrawati Ery Agus Priyono Fahmi Fadhilah Hendro Saptono Herni Widanarti Kattyanda Andang M. Al Hafiz Olivia Gunawan Putri Rinitami Njatrijani Rizky Eka Agustina Ruth Yiska Lumban Tobing Salsabila Nadhifa Tiana Yulia Insani Yuli Prasetyo Adhi