Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Birokrasi, Kekuasaan dan Bisnis Nuraini, Hikmah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.739 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v5i1.466

Abstract

Bureaucracy as an instrument of administrative processes in the process of policy implementation. Strategic existence in the governance process, making it a class of its own, so there are some assumptions that the bureaucracy can build their own interests. Bureaucracy always have their own interests. Although there are indeed some influential institutions around. However, its existence as a class of its own making for a more participatory in the policymaking process. Bureaucracy as the frontline in the implementation of governance required for professional and not co-opted by political interests so that he can show that the ideal posture in the public expected. Progress of a nation one of which is determined by the ability of the bureaucratic apparatus in carrying out its duties and functions, namely, as a public servant to the community in a professional and accountable. If the public can be served well by the bureaucratic apparatus, the apparatus itself bureaucracy was able to put the position and his position as a civil servant
Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Masyarakat (Studi : Sinergi Kelembagaan dalam Implementasi kebijakan Pengadaan Beras di Kab. Banyumas ) Nuraini, Hikmah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.537 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.507

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup, namun demikian dalam beberapa hal definisi atau konsep ketahanan pangan sangat bervariasi pada banyak pihak yang berkepentingan. Ketahanan pangan mencangkup paling tidak tiga dimensi utama, ketiga dimensi tersebut adalah penyediaan, distribusi dan konsumsi. Kepentingan ketahanan pangan juga menyangkut kepentingan dua sisi, yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Pemerintah berkepentingan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat sedangkan masyarakat berkepentingan untuk dapat mengakses pangan. Untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan diperlukan adanya kesatuapaduan lembaga/organisasi yang berkaitan dengan pengadaan panngam yang berinteraksi secara harmonis dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan.
Pengembangan Smart Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Hikmah Nuraini; Endang Larasati; Sri Suwitri; Hari Susanta Nugraha
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 6, No 4 (2021): Volume 6 Nomor 4, November 2021
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.742 KB) | DOI: 10.28926/briliant.v6i4.777

Abstract

Smart Village merupakan altenatif dalam pembangunan desa karena menerapkan konsep teknologi tepat guna, terutama dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan menciptakan masyarakat yang melek teknologi. Pemanfaatan teknologi dimasa pandemi Covid-19 akan mendukung kegiatan pemerintah desa dalam penanganan COVID-19 dan percepatan pembangunan desa. Pembangunan desa melalui smart village dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan pada smart government, smart community dan smart economy. Pemanfaatan digitalisasi teknologi dapat diterapkan dalam program-program kreatif pelayanan masyarakat dan pengembangan BUMDes dalam rangka peningkatan ekonomi desa
IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DALAM KERANGKA RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) (Studi Di Kabupaten Pemalang) Muhammad Fauzan; Bahtaruddin Bahtaruddin; Hikmah Nuraini
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.119

Abstract

This research related to the implementation of good governance, free from corruption, collusion and nepotism. The approach used in this research is a descriptive qualitative approach. The Location of research conducted in the District of Pemalang. Based on the research results can presented that the District of Pemalang is committed and fully supports the government policy in eradicating corruption. District of Pemalang support to efforts to more information accelerate the eradication of corruption stated in the the Regional Action Plan to Accelerate the Eradication of Corruption (RAD-PK) in 2011 -2016 which refers to the Medium Term Development Plan (RPJM) District of Pemalang from 2011 to 2016 and the National Action Plan for Eradication of Corruption (RAN-PK) and the President of Republic of Indonesia Instruction No. 5 Year 2004 on Accelerating the eradication of corruption. RAD-PK 2011-2016 District of Pemalang is a document that contains an action program that aims to accelerate the eradication of corruption. RAD-PK as a program of action containing concrete measures that have been agreed by the stakeholders in the area, so it has been a commitment of local governments prevention efforts corruption through the development of programs and activities aimed at improving public services and the application of the principles of good governance. Keywords: governance, eradication, corruption
EFEKTIFITAS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PERUMUSAN RPJMDES BERBASIS BUTTON UP DI DESA TAMBAKSOGRA SUMBANG BANYUMAS Tobirin Tobirin; Anwarrudin Anwarrudin; Hikmah Nuraini
Widya Komunika Vol 10 No 2 (2020): JURNAL KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN WIDYA KOMUNIKA
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.wk.2020.10.2.3257

Abstract

Artikel ini mendiskusikan pentingnya efektifitas komunikasi organisasi dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDES). Desa tanpa RPJMDes yang akuntabel tidak dapat menjalankan pembangunan desanya secara terencana, terarah dan keberlanjutan. Masalahnya desa tidak mampu merumuskan perencanaan desa dengan baik. Akibatnya pembangunan desa tidak responsibel, terarah dan terintegrasi dalam pembangunan desanya. Tujuan Penelitian ini adalah menganalis pentingnya efektifitas komunikasi organisasi dalam mencapai keberhasilan perumusan RPJMDes yang button up model. Metode Penelitian ini adalah kualititatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observati dan pengamatan langsung dalam proses penyusunan RPJMDes. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi organisasi yang efektif penting antar lembaga desa untuk merumuskan, memetakan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu komunikasi organisasi yang efektif dapat memperlancar tahapan perumusan RPJMDes di Desa Tambaksogra.
Birokrasi, Kekuasaan dan Bisnis Hikmah Nuraini
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 1 (2017)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.739 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v5i1.466

Abstract

Bureaucracy as an instrument of administrative processes in the process of policy implementation. Strategic existence in the governance process, making it a class of its own, so there are some assumptions that the bureaucracy can build their own interests. Bureaucracy always have their own interests. Although there are indeed some influential institutions around. However, its existence as a class of its own making for a more participatory in the policymaking process. Bureaucracy as the frontline in the implementation of governance required for professional and not co-opted by political interests so that he can show that the ideal posture in the public expected. Progress of a nation one of which is determined by the ability of the bureaucratic apparatus in carrying out its duties and functions, namely, as a public servant to the community in a professional and accountable. If the public can be served well by the bureaucratic apparatus, the apparatus itself bureaucracy was able to put the position and his position as a civil servant
Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Masyarakat (Studi : Sinergi Kelembagaan dalam Implementasi kebijakan Pengadaan Beras di Kab. Banyumas ) Hikmah Nuraini
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.537 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.507

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup, namun demikian dalam beberapa hal definisi atau konsep ketahanan pangan sangat bervariasi pada banyak pihak yang berkepentingan. Ketahanan pangan mencangkup paling tidak tiga dimensi utama, ketiga dimensi tersebut adalah penyediaan, distribusi dan konsumsi. Kepentingan ketahanan pangan juga menyangkut kepentingan dua sisi, yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Pemerintah berkepentingan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat sedangkan masyarakat berkepentingan untuk dapat mengakses pangan. Untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan diperlukan adanya kesatuapaduan lembaga/organisasi yang berkaitan dengan pengadaan panngam yang berinteraksi secara harmonis dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan.
EFEKTIFITAS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PERUMUSAN RPJMDES BERBASIS BUTTON UP DI DESA TAMBAKSOGRA SUMBANG BANYUMAS Tobirin Tobirin; Anwarrudin Anwarrudin; Hikmah Nuraini
Widya Komunika Vol 10 No 2 (2020): JURNAL KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN WIDYA KOMUNIKA
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.wk.2020.10.2.3257

Abstract

Artikel ini mendiskusikan pentingnya efektifitas komunikasi organisasi dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDES). Desa tanpa RPJMDes yang akuntabel tidak dapat menjalankan pembangunan desanya secara terencana, terarah dan keberlanjutan. Masalahnya desa tidak mampu merumuskan perencanaan desa dengan baik. Akibatnya pembangunan desa tidak responsibel, terarah dan terintegrasi dalam pembangunan desanya. Tujuan Penelitian ini adalah menganalis pentingnya efektifitas komunikasi organisasi dalam mencapai keberhasilan perumusan RPJMDes yang button up model. Metode Penelitian ini adalah kualititatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observati dan pengamatan langsung dalam proses penyusunan RPJMDes. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi organisasi yang efektif penting antar lembaga desa untuk merumuskan, memetakan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu komunikasi organisasi yang efektif dapat memperlancar tahapan perumusan RPJMDes di Desa Tambaksogra.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN SITUS SEMEDO DESA SEMEDO KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL Muhammad Husnul Labib; Bambang Tri Harsanto; Hikmah Nuraini
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9641

Abstract

Abstrak Industri pariwisata telah berkembang dengan pesat, serta melibatkan banyak aktor dalam usaha pengelolaan maupun pengembangannya. Kawasan Situs Semedo adalah salah satu situs purbakala yang terakhir ditemukan di Pulau Jawa. Keunikan dari situs ini adalah salah satu temuannya yang hanya ada satu satunya di Indonesia yaitu gajah kerdil stegodon. Adanya situs purbakala semedo di Desa Semedo merupakan modal atraksi bagi Desa Semedo untuk menjadi desa wisata. Oleh sebab itu masyarakat Desa Semedo dan Pemerintah Desa Semedo melakukan upaya untuk pengembangan kawasan Situs Semedo. tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan pengembangan kawasan Situs Semedo Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sebagai modal Desa Semedo menuju desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan di Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Informan penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Desa Semedo, aktivis Komunitas Peduli Situs Semedo, aktivis Kelompok Sadar Wisata Purba Desa Semedo, Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal serta Pengelola Museum Semedo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian pada sub aspek face to face dialogue, proses negosiasi, komitmen aktor dan proses konsensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan kawasan Situs Semedo dengan menggunakan pendekatan kolaborasi model Ansell dan Gash dengan sub aspek face to face dialogue, proses negosiasi, komitmen para aktor, dan proses konsensus. Pada proses face to face dialogue bahwa dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo telah terjadi proses tatap muka, namun proses tersebut hanya melibatkan aktor lokal, sedangkan komunikasi dengan aktor vertikal belum terjadi. Pada proses negosiasi terbentuk jaringan yang bersifat self-governance yang mana masing masing aktor memanajemen mereka sendiri namun terlibat aktif dalam kolaborasi. Pada proses komitmen para aktor berkomitmen mendukung upaya pengembangan kawasan Situs Semedo namun hanya dalam hal pemenuhan tugas semata. Dan pada proses konsensus telah tercapai konsensus dalam pengembangan kawasan Situs Semedo namun muncul aktor dominan didalamnya. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo adalah antusiasme masyarakat yang tinggi serta adanya komunitas yang kreatif. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, komunikasi antar aktor yang tidak berjalan dengan baik, serta belum adanya regulasi tentang rintisan desa wisata. Kata kunci: collaborative governance, desa wisata, Situs Semedo