Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN RAMAH PEREMPUAN DALAM MERESPON ANTAGONISME INDUSTRI RAMBUT DAN BULU MATA PALSU DI KABUPATEN PURBALINGGA Tobirin, Tobirin; Darwin, Muhadjir; Widaningrum, Ambar
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 11, No 1 (2018): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v11i1.3311

Â Artikel ini mendiskusikan keberadaan industri rambut dan bulu mata palsu yang memberikan kemudahan aksesibilitas bagi perempuan untuk bekerja dan menghasilkan upah yang layak. Melalui kerja yang dibayar perempuan menjadi mandiri, dan memiliki status sosial yang meningkat. Namun masalah muncul pada saat perempuan bekerja, masalah tersebut berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak, beban ganda, disharmonisasi keluarga dan tingkat gugat cerai yang tinggi. Tujuan penulisan artikel ini menganalisis dampak industrialisasi dan respon negara dalam kebijakan ramah perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode mixed methode dengan subyek penelitian buruh perempuan dan keluarga, pelaku industri, aparat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perempuan buruh memiliki peran baru sebagai pencari nafkah utama danmandirisecara ekonomi, peningkatan partisipasi kerja perempuan dan tata nilai baru dalam masyarakat yang menganggap perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, kebijakan ramah perempuan belum menyentuh persoalan sebenarnya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

KEBIJAKAN RAMAH PEREMPUAN DALAM MERESPON ANTAGONISME INDUSTRI RAMBUT DAN BULU MATA PALSU DI KABUPATEN PURBALINGGA Tobirin Tobirin; Muhadjir Darwin; Ambar Widaningrum
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 11, No 1 (2018): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v11i1.3311

Artikel ini mendiskusikan keberadaan industri rambut dan bulu mata palsu yang memberikan kemudahan aksesibilitas bagi perempuan untuk bekerja dan menghasilkan upah yang layak. Melalui kerja yang dibayar perempuan menjadi mandiri, dan memiliki status sosial yang meningkat. Namun masalah muncul pada saat perempuan bekerja, masalah tersebut berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak, beban ganda, disharmonisasi keluarga dan tingkat gugat cerai yang tinggi. Tujuan penulisan artikel ini menganalisis dampak industrialisasi dan respon negara dalam kebijakan ramah perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode mixed methode dengan subyek penelitian buruh perempuan dan keluarga, pelaku industri, aparat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perempuan buruh memiliki peran baru sebagai pencari nafkah utama danmandirisecara ekonomi, peningkatan partisipasi kerja perempuan dan tata nilai baru dalam masyarakat yang menganggap perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, kebijakan ramah perempuan belum menyentuh persoalan sebenarnya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

EFEKTIFITAS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PERUMUSAN RPJMDES BERBASIS BUTTON UP DI DESA TAMBAKSOGRA SUMBANG BANYUMAS Tobirin Tobirin; Anwarrudin Anwarrudin; Hikmah Nuraini
Widya Komunika Vol 10 No 2 (2020): JURNAL KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN WIDYA KOMUNIKA
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.wk.2020.10.2.3257

Artikel ini mendiskusikan pentingnya efektifitas komunikasi organisasi dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDES). Desa tanpa RPJMDes yang akuntabel tidak dapat menjalankan pembangunan desanya secara terencana, terarah dan keberlanjutan. Masalahnya desa tidak mampu merumuskan perencanaan desa dengan baik. Akibatnya pembangunan desa tidak responsibel, terarah dan terintegrasi dalam pembangunan desanya. Tujuan Penelitian ini adalah menganalis pentingnya efektifitas komunikasi organisasi dalam mencapai keberhasilan perumusan RPJMDes yang button up model. Metode Penelitian ini adalah kualititatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observati dan pengamatan langsung dalam proses penyusunan RPJMDes. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi organisasi yang efektif penting antar lembaga desa untuk merumuskan, memetakan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu komunikasi organisasi yang efektif dapat memperlancar tahapan perumusan RPJMDes di Desa Tambaksogra.

The Vulnerability of Male Gender and State Response in the Female Labor Protection Policy: A Case Study of New Industrial Communities in Purbalingga Regency Tobirin Tobirin
Policy & Governance Review Vol 3 No 1 (2019): January
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

This article discusses the role dominance female gender in the public domain compared to male. So far, gender relations always place female in subordinate conditions and in one condition, male dominate. Minimal gender relations are assessed from the opposite condition. Male is subordinated and female dominate, where male is more vulnerable than female. The purpose of this article is to analyze the vulnerability of male in the labor family in the state's response to female labor protection policies. The research method used is a mixed method, an approach that combines quantitative methods with survey and qualitative approaches with in-depth interviews. The results of this study indicate new gender relations in the family of workers. Female workers become the main breadwinner, gain trust in financial institutions, and develop economic networks through the plasma industry by empowering the surrounding community and accessibility to work. Meanwhile, male is in vulnerable positions with limited employment opportunities, lower income, and feel ashamed of domestic roles. Besides, state response in public policy is less favorable to male in employment; countries in responding to the implications of the emergence of new gender relations still assume female domination in the domestic sphere. In view of this, the local government of Purbalingga Regency should do the following; a) develop family care policies by assuming new female gender roles that are more dominant in the public sphere. b) Build awareness of the advancement of female as a positive thing in realizing a harmonious family by the role of new males who have high gender awareness.

Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik : Studi Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses di Kabupaten Banyumas Titin Lestari Lestari; Slamet Rosyadi; Tobirin Tobirin
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v3i1.3938

The research was motivated because there are social problems in the form of access to employment opportunities for people with productive age disabilities in Banyumas Regency that cannot be resolved alone by local government, so collaborative governance efforts are needed together with non-government through Program Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses (Gendis). This research to describe collaborative in the Program Gendis based on the collaborative governance theory of Rusell M.Linden through five stages: 1) Basic collaboration, 2)Relationship, 3) High stakes, 4) Consistuency for collaboration, 5) Collaborative leadership. The methods used in this study are descriptive with a qualitative approach. The research findings that Program Gendis has not been optimal because coordination and communication that can be the main key to forming collaboration and building trust do not have a clear direction resulting in synergy from stakeholders who have not formed bond with each other.

Perumusan Kebijakan Publik dalam Menggali Akar Kemiskinan Slamet Rosyadi; Tobirin '
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 10, No 02 (2010)
Publisher : Universitas Riau

The objective of this research was to identify and analyze deeply various poverty rootsof problem developing in both coastal and agriculture area as basis of formulating public policy inpoverty alleviation. Qualitative with multicase study method was applied in two villages in order togain complete description concerning roots of rural poverty. In-depth interview and observationwere used to collect qualitative data. Informants taken from farmer and fisherman leading actors,development agencies from district to village level, and other community organization actors werepurposively selected followed by snow-ball sampling in order to get more comprehensive data.Data was analyzed by interactive model consisting of interactive activities from data collection,reduction, display and verification/conclusion drawing. Results of this study show that roots ofpoverty in coastal villages are more complicated than those of agriculture one. This circumstanceindicates that coastal village area is the primary pocket of poverty. Some causes of poverty thatshould be paid attention by policy makers are low of education level, disadvantage developmentpolicy and marketing system for farmers as well as fishermen, and degraded coastal environment.Therefore, developmental efforts aimed at alleviating the poverty should be directed to improvethe primary roots of poverty problem.

Building A Rural Economic Area Through Cooperation Between Villages: A Case Study of Agrotourism-Based Rural Area Development in Banyumas, Indonesia Bambang Tri Harsanto; Alizar Isna; Wahyuningrat Wahyuningrat; Tobirin Tobirin; Dwiyanto Indiahono
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 10, No 2 (2022): August 2022
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.10.2.97-106

This study aims to evaluate the implementation of cooperation between villages based on agrotourism in the Kendeng Mountains, Somagede District, Banyumas Regency as a model for developing rural areas in Banyumas Regency. The research was conducted in three villages in Somagede District, i.e., Tanggeran, Klinting, and Kemawi, and served as a pilot project for rural area development. Qualitative method is conducted through meetings with informants from all village officials and tourism business actors in the three collaborating villages and members of the Rural Area Development Coordination Team. This study employs qualitative method utilizing in-depth interviews, observations, documentation, and focus group discussion (FGD), while the findings were analyzed using an interactive analysis model. The results showed that the cooperation between the villages of Kemawi, Klinting, and Tanggeran in developing agrotourism-based rural areas did not yield the expected results. The failure is due to the absence of cooperation norms among members, the identification of common needs that must be resolved through inter-village collaboration, and the low commitment of the village heads to prioritize and carry out all program plans. The cooperation also fails because of the lack of support from the local government during program implementation and the absence of monitoring and evaluation activities at each stage of the implementation of inter-village cooperation.

Collaborative Governance in Tackling Prostitution in Pemalang Regency Tobirin Tobirin; Abdul Aziz Nasihuddin; Kadar Pamuji
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3302

This article is driven by the complexity of handling prostitution, from economic issues, conflicts of interest, poor communication coordination, to the absence of collaboration between stakeholders. This study aimed to analyze the implementation and obstacles of collaborative governance in dealing with prostitution in Pemalang Regency. A social-juridical research methodology through the combination of doctrinal-normative legal research and social as well as social science approaches was selected for this study, while data collection were obtained through focus group discussions and secondary data. The study results showed that the implementation of collaborative governance in handling prostitution in Pemalang Regency has not been optimal, with ineffective communication identified between stakeholders. In addition, the barriers to the collaborative process include conflicts of interest in the handling of prostitution issues that give rise to differing perceptions among the health service providers, security forces, and religious leaders; ineffective institutional design; and the reliance to the deparment in charge of handling public order. The lack of shared commitment to address prostitution issue in a planned and measurable manner in adherence to local regulations remains a challenge to be resolved.Keywords: barriers, collaborative, handling, prostitution.

EFEKTIFITAS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PERUMUSAN RPJMDES BERBASIS BUTTON UP DI DESA TAMBAKSOGRA SUMBANG BANYUMAS Tobirin Tobirin; Anwarrudin Anwarrudin; Hikmah Nuraini
Widya Komunika Vol 10 No 2 (2020): JURNAL KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN WIDYA KOMUNIKA
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.wk.2020.10.2.3257

Artikel ini mendiskusikan pentingnya efektifitas komunikasi organisasi dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDES). Desa tanpa RPJMDes yang akuntabel tidak dapat menjalankan pembangunan desanya secara terencana, terarah dan keberlanjutan. Masalahnya desa tidak mampu merumuskan perencanaan desa dengan baik. Akibatnya pembangunan desa tidak responsibel, terarah dan terintegrasi dalam pembangunan desanya. Tujuan Penelitian ini adalah menganalis pentingnya efektifitas komunikasi organisasi dalam mencapai keberhasilan perumusan RPJMDes yang button up model. Metode Penelitian ini adalah kualititatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observati dan pengamatan langsung dalam proses penyusunan RPJMDes. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi organisasi yang efektif penting antar lembaga desa untuk merumuskan, memetakan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu komunikasi organisasi yang efektif dapat memperlancar tahapan perumusan RPJMDes di Desa Tambaksogra.

Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengelolaan Unit Usaha di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Farhan Fauzi; Tobirin Tobirin; Lilis Sri Sulistiani
Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v13i2.15557

Penelitian ini berjudul Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengelolaan Unit Usaha di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Adanya KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Salah satu KUBE dengan jenis usaha terlengkap adalah KUBE Maju Bersama di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Namun, dengan usaha yang lengkap justru pendapatan mereka tidak naik secara konsisten. Hal tersebut menunjukkan belum adanya kesiapan sumber daya dan manajemen dalam pengelolaan KUBE dan dikhawatirkan keberadaannya hanya nama saja.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mencari faktor penyebab pengembangan kapasitas kelompok usaha bersama (KUBE) dalam pengelolaan unit usaha di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan model kapasitas organisasi dari Horton, dkk yang meliputi dua aspek, yaitu Sumber Daya dan Manajemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data digunakan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Validitas dengan menggunakan triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peningkatkan dalam pengembangan kapasitas pengurus dalam mengelola KUBE Maju Bersama. Masih ada beberapa aspek yang masih harus diperbaiki. Pada aspek sumberdaya organisasi, staff KUBE Maju Bersama Karangnangka sudah memahami mengenai tugas pokok dan fungsinya namun belum pernah ada pelatihan, ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi belum mampu dipenuhi, sumber daya keuangan hanya untuk operasional dalam pemenuhan kebutuhan. Pada aspek manajemen, pimpinan melaksanakan tiga dari empat fungsi kepemimpinan yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, dan fungsi partisipatif, proses manajemen dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan masih terdapat kendala dalam perwujudannya, dalam pengelolaan unit unit usaha KUBE Maju Bersama koordinasi yang dibangun pada internal KUBE berjalan dengan baik, sedangkan pihak KUBE Maju Bersama kurangnya koordinasi serta kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar, hal ini terlihat dari tidak adanya pendamping KUBE Maju Bersama yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan pihak eksternal terhadap pengelolaan KUBE Maju Bersama.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search