Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Dea Fitri Ani]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Arif Wibowo]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 1 No 1 (2021): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v1i1.191
<![CDATA[Abstrak Dea Fitri Ani (11624004) Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A: Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui tujuan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A; 2) Untuk mengetahui tahap proses mediasi dalam pelaksanaan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A; 3) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A dan data sekunder yang terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kemudian memeriksa keabsahan data dengan melakukan pengamatan yang terus-menerus. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh Hakim mediator di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dampak mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A belum maksimal dilihat dari segi hasilnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya data yang diperoleh yang menunjukan bahwa dari 306 perkara yang di mediasi, hanya 11 perkara mediasi yang berhasil seluruhnya. Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Perceraian, Perma Nomor 1 Tahun 2016]]>
<![CDATA[PENENTUAN ARAH KIBLAT MENGGUNAKAN METODE ‘RASHDUL KIBLAH’ MENURUT KIAI TAYIB DI DESA KUALA MANDOR A KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBURAYA ]]>
<![CDATA[zainuddin zai zainuddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Suhardiman Suhardiman]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 1 No 1 (2021): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v1i1.210
<![CDATA[Kiai Tayib dalam menentukan arah kiblat menggunakan bayangan matahari atau Rashdul Kiblah yaitu sebuah metode pengamatan bayangan Matahari yang hanya membutuhkan bantuan sebilah kayu lurus dan sinar Matahri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perhitungan metode Rashdul Kiblah (bayangan Matahari) menurut Kiai Tayib dalam menentukan arah kiblat; 2) cara pengukuran arah kiblat menggunakan metode Rashdul Kiblah (bayangan Matahari) menurut Kiai Tayib; 3) akurasi arah kiblat hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kiai Tayib menggunakan metode Rashdul Kiblahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang bersumber dari Kiai Tayib sendiri dan sumber data sekunder yang didapat dari catatan yang digunakan oleh Kiai Tayib untuk menentukan arah kiblat menggunakan metode Rashdul Kiblah, anak dan murid Kiai Tayib. Lokasi Penelitian ini di Kampung Penepat RT 01/RW 04 Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumen. Sedangkan analisis data dengan mereduksi hal yang sangat pokok kemudian dirangkum untuk disajikan dalam bentuk narasi, tabel, gambar, rumus-rumus dan kode-kode, sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan, data tersebu juga diperiksa keabsahannya dengan melakukan triangulasi waktu dan member chak. kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perhitungan yang digunakan dalam metode Bayangan matahari atau Rashdul Kiblah menurut Kiai Tayib adalah hari pasaran, bukan perhitungan yang biasa digunakan untuk menemukan kapan Jam terjadinya Rashdul Kiblah; 2) Terdapat kekurangan dan kesalahan dalam tatacara pengukuran menggunakan metode bayangan Matahari atau Rashdul Kiblah oleh Kiai Tayib; 3) akurasi hasil pengukuran arah kiblat menggunkan metode bayangan Matahari atau Rashdul Kiblah menurut Kiai Tayib tidak menghadap ke Kakbah (arah kiblat dengan azimut 292o 41’ 25.2” ) melainkan ke Singida dengan azimuth bangunan Musalla 265o 1’ 12’ hal ini menunjukkan penyimpangan yang besar yakni 27o 40’ 13.2”.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIER DALAM KELUARGA ]]>
<![CDATA[Ishak Ishak]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Moh Fadhil]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 1 No 1 (2021): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v1i1.229
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi hak dan kewajiban wanita karier dalam keluarga pada guru dan staf desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan analisis data, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi Hak Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna) berupa: Mendapatkan mahar dari suami dan mahar tersebut sudah disetujui pihak keluarga. Mendapatkan nafkah lahir dan batin, istri yang memiliki penghasilan tetap mendapatkan nafkah lahir dari suami begitu juga dengan nafkah batin. Mendapatkan perlakuan lemah lembut dari suami sehingga tidak terjadi konflik yang besar di dalam keluarga. Mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan yang layak dari suami. Mendapatkan hak beribadah dari suami seperti mengikuti atau mengisi kajian serta berpuasa sunnah. 2) Implementasi Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna) berupa: Berbakti lahir dan bathin kepada suami, istri meminta izin terlebih dahulu sebelum bekerja dan dalam pekerjaan beberapa responden saling membantu, walaupun sibuk dengan pekerjaannya istri tetap melayani suami dengan baik. Mengasuh dan mendidik anak, beberapa responden istri mengatakan dalam mengasuh dan mendidik anak mereka lakukan sendiri tetapi ketika mereka bekerja anak dijaga oleh keluarga mereka sendiri tanpa menyewa pengasuh anak. Mematuhi suami dan menjaga kehormatannya, saat bekerja diluar rumah istri selalu menggunakan jilbab untuk menutup auratnya dan selalu meminta izin bila ingin keluar. Kata Kunci: Hak, Kewajiban,Wanita Karier]]>
<![CDATA[PROSES PERNIKAHAN SYARIF-SYARIFAH KETURUNAN KERATON KADRIAH PONTIANAK ]]>
<![CDATA[ravika revira ginting]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 1 No 1 (2021): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v1i1.344
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Adat istiadat apa sajakah yang dilaksanakan pada praktik pra nikah Syarif-Syarifah keturunan keraton Kadriah Pontianak; 2) Bagaimana proses pernikahan Syarif-Syarifah keturunan keraton Kadriah Pontianak; 3) Apa saja yang dilaksanakan dalam proses ritual pasca pernikahan Syarif-Syarifah keturunan Keraton Kadriah Pontianak. Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder yang didapatkan dari informan Syarif-Syarifah keturunan keraton Kadriah Pontianak. Lokasi penelitian ini di keraton Kadriah kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan mereduksi hal yang sangat pokok kemudian dirangkum untuk disajikan dalam bentuk narasi sehingga dapat ditarik kesimpulan, data tersebut juga diperiksa keabsahanya dengan melakukan triangulasi sumber. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa menunjukan bahwa Syarif-Syarifah keturunan keraton Kadriah Pontianak memiliki banyak adat istiadat dalam pernikahanya dimulai dari praktik pra nikah, nikah, hingga kepasca pernikahan. Tradisi ini masih digunakan hingga saat ini dikarenakan mempunyai makna filosofinya sendiri dan tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu, itulah salah satu alasan mengapa tradisi pernikahan ini masih digunakan sampai saat ini. Kata kunci: adat istiadat, nikah, pasca nikah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2019) ]]>
<![CDATA[Egi Suhandi]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Nur Hakimah]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 2 No 1 (2022): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v2i1.678
<![CDATA[Tujuan dari penelitian”ini adalah untuk mengetahui : 1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya. 2) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur ditinjau dari PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. 3) Akibat hukum dari penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan”adalah normatif”empiris dengan menggunakan”pendekatan judicial”case study. Data”primer penelitian”ini adalah hakim Pengadilan Agama Sungai Raya. Sedangkan data sekunder”dari penelitian ini adalah penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019. Kemudian penetapan dispensasi kawin tersebut”dikelompokan berdasarkan alasan pemohon mengajukan permohoonan dispensasi kawin. Baik data primer maupun”data sekunder kemudian dilakukan pengolahan”data yang dimana dalam penelitian”ini menggunakan”reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang peneliti temukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan berdasarkan”hukum atau undang-undang”dan norma yang berlaku”di masyarakat serta hakim”mempertimbangkan berdasarkan hukum”islam berdasarkan kaidah”fiqih, hadits dan ayat”Al-Quran. 2) Pertimbangan hakim”dalam penetapan dispensas”kawin jika ditinjau dari”PERMA no 5 tahun 2019, maka dalam pertimbangan”nya hakim hanya mempertimbangkan”dua hal yaitu hanya pada”perlindungan dan kepentingan”terbaik bagi anak berdasarkan”norma dan nillai-nilai yang terdapat pada”masyarakat, dan konvensi”atau perjanjian”internasional mengenai perlindungan”anak 3) terdapat dua akibat”hukum dari penetapan”dispensasi kawin yaitu apabila”dikabulkan maka pemohon”dapat melanjutkan untuk mendaftarkan”pernikahan pada kantor urusan agama setempat, dan apabila permohonan tersebut ditolak atau tidak dikabulkan maka pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya.]]>
<![CDATA[UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN TNI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Keluarga Batalyon Infanteri 642/Kapuas Komisariat Kompi Senapan A Nanga Pinoh) ]]>
<![CDATA[Umroatun Mardhiyah]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 2 No 2 (2022): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v2i2.702
<![CDATA[The purpose of this research is to determine: 1) Efforts to create a harmonious family among the TNI families in the Infantry Battalion 642/Kapuas Komisariat Rifle Company A Nanga Pinoh. 2) Efforts to realize religious observance among TNI families in the 642nd Infantry Battalion/Kapuas Commissariat of A Nanga Pinoh Rifle Company. 3) Efforts to create psychological peace among the TNI families in the 642nd Infantry Battalion/Kapuas Commissariat of A Nanga Pinoh Rifle Company. 4) Efforts to realize the economy among the TNI families in the Infantry Battalion 642/Kapuas Commissariat of A Nanga Pinoh Rifle Company. This study uses a qualitative writing method in the form of field writing and an empirical approach. The data source in this study used primary data in the form of interviews with husband and wife couples in the Infantry Battalion 642/Kapuas Komisariat Rifle Company A Nanga Pinoh. Interviews, documentation, and observation are some of the data collection approaches used. Technical analysis of the data the author began to perform data reduction, data presentation and conclusions. Then the technique of checking the validity of the data by using source triangulation. The results of this study indicate that: 1) The efforts made by the TNI family in realizing a harmonious family are always keeping promises to their partners, trying to always prioritize honesty with their partners, trying to be open to each other and trying to always be committed to their partners. 2) The efforts made by the TNI family in realizing religious observance are performing the five daily prayers, fasting and paying zakat. 3) The efforts made by the TNI family in realizing psychological peace are conducting positive family dialogues in daily life, avoiding violence in the family and maintaining family communication. 4) The efforts made by the TNI family in realizing the family economy are being able to manage family finances, have a simple lifestyle, have a side business and invest.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016-2020 DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Hesty Kesuma Putri]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Arif Wibowo]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 2 No 2 (2022): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v2i2.703
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the service procedures, methods and results of the accuracy of the Qibla direction implementation by the Regional Office of the Ministry of Religion of West Kalimantan Province in 2016-2020 in Pontianak City. This study uses a qualitative descriptive research method. Data analysis techniques are carried out in stages starting from data reduction, data presentation, conclusions and verification. Furthermore, all data were checked for validity using data triangulation and member check techniques. The results of this study indicate: 1) The service procedure for measuring the Qibla direction is stated in the SOP for the Qibla Direction Measurement Service. The SOP is included in the type of administrative SOP and the core information has met the 4W+1H criteria; 2) The implementation of the Qibla direction measurement is entirely using the theodolite method; and 3) The results of the accuracy of sixty-one mosques that have been measured and certified by the Regional Office of the Ministry of Religion of West Kalimantan Province are 88.52% very accurate, 9.84% accurate, 1.64% inaccurate. This research is feasible because the previous researchers mainly examined the accuracy of the Qibla direction at one or more mosques in a certain location, while the researchers in this study focused on the process and results of the implementation of the Qibla direction measurement by the Regional Office of the Ministry of Religion of West Kalimantan Province in 2016-2020 in Pontianak City.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH YANG AKAD NIKAHNYA OLEH WALI HAKIM (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH, NOMOR:56//PDT.P/2020/PA.NGP) ]]>
<![CDATA[Reja Reja]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Nur Hakimah]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 2 No 2 (2022): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v2i2.706
<![CDATA[The purpose of the study is to find out: 1. How is the juridical analysis of the applicant's arguments in submitting the marriage isbat on a copy of the determination of the Nanga Pinoh Religious Court Number ; 6//Pdt.P/2020/PA.Ngp 2. How is the juridical analysis of the judge's legal considerations in marriage isbat on a copy of the determination of the Nanga Pinoh Religious Court Number ; 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp. This research uses a qualitative normative juridical research method. Sources of data in this study usingsecondary data obtained from official documents, books related to the object of research, namely a copy of the determination of the religious court Number: 56/Pdt.p/2020/PA.Ngp research results in the form of reports, theses, and statutory regulations law. The technique used to collect data is document study. In technical data analysis, the researcher performs technical content analysis (content analysis). Content analysis is a systematic study of records or documents as sources of data. Based on the analysis conducted, the researcher concludes that in submitting the arguments of the applicant in submitting a marriage isbat, in marriage the applicant uses a guardian judge that is not in accordance with the regulations with the Director General of Community Guidance Number 1 of 2015andPMA Number 30 of 2005, and the reasons for the applicants submitting the marriage certificate to obtain a marriage certificate and for making the applicant's child birth certificate which is not in accordance with the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph 3. AndThe consideration of the Nanga Pinoh Religious Court judge in determining the marriage isbat at number 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp did not pay attention to the facts revealed by the trial such asjudge's position, so that the panel of judges only considered from the sociological aspect, namely in order to create benefit without paying attention to the philosophical aspect, namely legal justice and the juridical aspect, namely legal certainty, so that it does not fulfill these three elements, then a determination will be not good.]]>
<![CDATA[PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP UANG MAHAR YANG DIJADIKAN HIASAN DALAM AKAD NIKAH DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[Uswatun Khasanah]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Sadulloh Muzamil]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 3 No 1 (2023): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v3i1.906
<![CDATA[The purpose of this research is to find out: 1) Perceptions of religious figures on the dowry of money that is used as decoration for ever and temporarily. 2) The perception of religious leaders on the forms of dowry that can be used as decoration in the marriage contract. 3) Perceptions of religious leaders on the originality of the dowry of money used as decoration in the marriage contract. The research method used in this study is a qualitative research method, with an empirical approach and using field research. The primary data sources for this study were religious leaders in Subah District, Sambas Regency. Secondary data sources are the Qur'an, hadith, theses, journals and books. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data collection tools were recorders and interview guides. The data analysis technique used was data reduction, data exposure and drawing conclusions. Checking the validity of the data by using the source triangulation. This study concludes that: 1) Regarding the perception of religious figures on the dowry of money that is used as decoration in the long term and meanwhile there are 3 opinions, namely agree, neutral and disagree. 2) Perceptions of religious leaders on the forms of dowry that can be used as decoration, there are 3 forms, namely money, a set of prayer tools and jewelry, but among the three money is the most frequently used. 3) Perceptions of religious figures on the originality of the dowry of money used as decoration in the marriage contract, there are 2, namely real money and play money.]]>
<![CDATA[PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MELAWI TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[Rendi Julianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Arif Wibowo]]>
<![CDATA[ Al-Usroh Vol 3 No 1 (2023): Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24260/al-usroh.v3i1.915
<![CDATA[The purpose of this study was to find out: 1) To find out the views of the head of the office of religious affairs (kua) melawi on interfaith marriages between Muslim men and non-Muslim women. 2) To find out the views of the head of the office of religious affairs (kua) Melawi on interfaith marriages of non-Muslim men and Muslim women. Primary data source Head of Religious Affairs Office (KUA) Melawi. This study uses interview data collection techniques. Meanwhile, data analysis by reducing the very basic things is then summarized to be presented in the form of a narrative. So that it can be concluded, the data is also checked for validity by triangulating sources. The results showed: 1) The views of the head of the Office of Religious Affairs (KUA) Melawi on interfaith marriages, where Muslim men marry non-Muslim women, namely that there are those who state that it is not permissible based on QS Al-Baqarah 221, Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and the 2005 MUI Fatwa concerning interfaith marriages. In addition, there are also those who say that marriage is permissible as long as it is with an ahlul Kitab based on QS Al-Maidah 5, and the jurists of 4 schools of law allow interfaith marriages with an ahlul Kitab. 2) The view of the head of the Office of Religious Affairs (KUA) melawi on interfaith marriages for non-Muslim men marrying Muslim women. All heads of KUA Melawi agree that interfaith marriages for Muslim men marrying non-Muslim women are illegal and unlawful based on QS Al-Baqarah 221, QS Al-Mumtahanah 10, Law No. 16 of 2019 Amendments to Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and the 2005 MUI Fatwa on interfaith marriages.]]>
