Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BKPSMD) KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA Sri Rizka Do Karim; Tjahya Supriatna; Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan, aparatur tidak hanya berperan sebagai objek yang harus selalu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah melainkan juga berperan sebagai subjek yang dapat menentukan maju mundurnya suatu organisasi pemerintahan. Adapun reformasi bikrorasi pemerintahan salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pemerintah dapat melakukan perbaikan, pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintah, sehingga tugas dan fungsi dapat terselenggara dengan baik, melalui dukungan sumber daya aparatur yang berkualitas, namun kenyataannya reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil di mana pada praktiknya penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum tepat dalam menempatkan posisi jabatan seorang pegawai. Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penempatan pegawai di BKPSDMD Kota Ternate belum efektif, adapun fakto-faktor yang memengaruhinya meliputi faktor ketidaksesuaian prestasi akademik atau pendidikan dengan jabatan, ketidaksesuaian pengetahuan, ketidaksesuaian pengalaman dengan jabatan dan faktor keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan jabatan tertentu.

EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI MALUKU Carmilla Tuharea; Tjahya Supriatna; Dadang Suwanda
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Latar belakang Penelitian ini adalah dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Maluku memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan tentang perlindungan perempuan dan korban kekerasan. Namun pada kenyataannya di lapangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas Dinas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor penghambat dan model yang digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu simpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami beberapa kendala, yaitu di mana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan penanganan kekerasan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

KONFLIK ASET DAERAH ANTARPEMERINTAH DAERAH PASCA-PEMEKARAN: STUDI KASUS KONFLIK KEPEMILIKAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAIPENUH PROVINSI JAMBI Indra Hermawan; Tjahya Supriatna; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh, faktor-faktor penyebab konflik serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh. Penelitian menggunakan teori oleh Winardi terkait pemecahan konflik secara pemecahan problem integratif dan menggunakan teori menurut Boedi Wijarjo dan untuk melihat faktor-faktor penyebab konflik serta melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh dengan menggunakan konsensus dan konfrontasi belum berjalan secara optimal serta penggunaan tujuan-tujuan superordinat belum pernah dilaksanakan. Faktor-faktor penyebab konflik yang memengaruhi terdiri dari faktor struktural, faktor kepentingan, faktor nilai, faktor hubungan antarmanusia, dan konflik data yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh berdasarkan analisis SWOT dan Litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: melaksanakan mediasi lanjutan penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antarkedua pemerintah daerah; memberikan solusi ganti rugi aset bangunan kepada pemerintah kabupaten Kerinci; pemberian pertimbangan penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antarkedua pemerintah daerah harus tuntas dan tidak memihak salah satu pemerintah daerah; memberikan solusi kerja sama terhadap aset daerah yang produktifkepada kedua pemerintah daerah.

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM MENINGKATKAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH Umbu Andu Maramba; Tjahya Supriatna; Hyronimus Rowa
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Seiring diberlakukannya otonomi daerah, daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat mengatur, mengelola dan menata pemerintahan daerah sendirinya, termasuk mengelola potensi dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha mencari pemahaman makna berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara terhadap pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Adapun strategi meningkatkan target penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumba Timur yang ditemukan dalam penelitian adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, seperti masih kurangnya kualitas SDM dalam Badan Pendapatan Daerah dan masih kurangnya kualitas infrastruktur dan fasilitas dalam kantor maupun UPTD di tiap kecamatan. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, bencana alam dan letak geografis, dan masih rendahnya penguasaan teknologi informasi menjadi ancaman lain dalam pemenuhan target pendapatan daerah. Mempertimbangkan sejumlah tantangan dan kendala tersebut maka perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur pada masa yang akan datang.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG WISATA PRAIIJING DI DESA TEBARA KECAMATAN KOTA WAIKABU-BAK KABUPATEN SUMBA BARAT Yoseph Molla; Tjahya Supriatna; Layla Kurniawati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 6 No 2 (2021): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v6i2.1790

The purpose of this study is to observe the process and factors of Collaborative Governance in the management of Praiijing tourism village in Tebara village, Waikabubak city district. The qualitative descriptive method with the Collaborative Governance theory approach from Ansell and Gash (2007) is used as theoretically based in this study. The techniques of data collection are through interviews, documentation, and observations. This is due to the influence of internal and external factors in the management of Praiijing tourism village in the field such as cultural factors, institutional management, budgets, geographical location, community, human resources, cultural attractions, structuring, local government policies, regional accessibility, technology, the competitiveness of similar tourism objects and cultural value shifts that will be challenged in the future.

Kompetensi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Rentang Waktu 2013-2018 Roslianah Roslianah; Tjahya Supriatna; Hyronimus Rowa; Rossy Lambelanova
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i1.1347

Huge authority that owned by local head should be supported by competency for optimizing local governance, beacuse several facts obligatory authority and optionary authority is not optimal beacuse local head is not understood his competency as a local leader in region. This research aims to 1) analyze local head competency of Bone regency in local governance; 2) arrange model of local head competency in local governance. This research is using governmental theory and Shermon's theory as an applied theory. This research also used qualitative approach which has 17 informants who derived from snowball sampling technique. Data gathering with documentation and interview as primary data. Data analyzing technique is using descriptive analysis which develop with triangulation technique. Research result shows that the leadership of Bone's head from 2013-2018 has fill the requirements. This result is derived from Shermon's competency theory analyzing, namely knowledge, skills, traits, social role, self image, and motive in realizing local givernance has been competent. New model that developing from local governance in Bone regency is local head managerial competency model.

EFEKTIVITAS PLAZA PELAYANAN PUBLIK TIMOR ATAMBUA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Florianus Mario Ndapa; Tjahya Supriatna; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.643

Berdasarkan statistik laporan/pengaduan masyarakat yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia pada 2015 menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah menjadi pengaduan yang paling tinggi dibandingkan Instansi lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dengan membuat terobosan membangun Mall Pelayanan Publik yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia salah satunya di Kabupaten Belu dengan nama Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua. Dengan berdirinya Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara terpisah pada setiap instansi yang terkait pelayanan publik dapat di integrasikan ke dalam satu gedung sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Teori yang digunakan adalah indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Tampubolon dengan membaginya menjadi 5 (lima) indikator yaitu Produksi, Efisiensi, Kepuasan, Keadaptasian, dan Perkembangan. Selanjutnya pendekatan yag digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dengan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas. Setelah menganalisis dan mengetahui strategi maka peneliti menggunakan Litmust Test sebagai sarana untuk mengurutkan strategi-strategi yang paling strategik dalam meningkatkan efektivitas. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara,dan mengumpulkan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pelayanan publik pada Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua berjalan dengan efektif, di mana pelayanan dilakukan menggunakan teknologi sehingga lebih efisien dan meningkatkan produksi pelayanan sehingga mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya ditemukan 3 (tiga) isu strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan yaitu; meningkatkan kerja sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun OPD dan Instansi lain terkait pelayanan publik untuk pengembangan Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, melakukan pelatihan untuk semua pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait penggunaan aplikasi si-CANTIK dalam pelayanan, dan membuat nota kesepahaman antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap hasil kinerja Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua.

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF DI KECAMATAN ATAMBUA SELATAN DAN KECAMATAN ATAMBUA BARAT KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Francisco da Silva; Tjahya Supriatna; Layla Kurniawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.687

Penelitian ini difokuskan pada Strategi Penyelesaian Konϐlik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang kemukakan oleh Miall, Ramshom, Woodhouse bentuk-bentuk penyelesain konϐlik, yaitu Arbitrasi negosiasi, mediasi, Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Litmus Test yang untuk menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konϐlik penyelesaian batas wilayah administratif kecamatan yang dimaksud dengan melihat faktorfaktor penyebab terjadinya konϐlik. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Konϐlik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten adalah faktor penolakan dari warga masyarakat terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan, faktor sejarah di mana kedua warga masyarakat saling mengkiaim bahwa kedua-duanya sudah lama menempati wilayah tersebut, faktor budaya yang masih dipegang teguh oleh warga masyarakat yang berbatasan dan ego kesukuan yang sangat kental, faktor pendidikan yang dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan egoisme warga yang berbatasan terhadap tujuan dan manfaat dari penegasan batas wilayah

Implementasi Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Pasar Minggu Jakarta Selatan Mikha Christin Yunitasari; Tjahya Supriatna; Dety Mulyati
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 9 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2023.vol9(2).14394

Pasar Minggu is one of the oldest markets in DKI Jakarta which is one of the causes of overcrowding, resulting in limited selling space. The lack of selling land has pushed some people to turn into street vendors (PKL) since the expansion of the Jakarta City area. As a result, Pasar Minggu has become an unorganized area, in this case it is contrary to DKI Jakarta Regulation Number 10 of 2015 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This research is aqualitative research that aims to find out how the implementation, supporting and inhibiting factors and the right strategy in the arrangement and control of street vendors carried out by the Civil Service Police Unit at Sunday Market, South Jakarta. This study explains that there are 4 (four) indicators of policy implementation, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The process of collecting data using observation techniques, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of DKI Governor Regulation Number 10 of 2015 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors by the Civil Service Police Unit at Pasar Minggu, South Jakarta has not run optimally due to several factors, such as the lack of awareness of street vendors about order, not yet optimal enforcement of regulations, and lack of socialization of regulations. The strategies that can be used to improve the implementation of these regulations are improving the quality of Satpol PP human resources through education and training, conducting outreach related to structuring street vendors and optimizing Satpol PP tasks so they can work optimally.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search