Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.42

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Pendidikan dan Konseling Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research

Sadu Wasistiono

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 3392804

Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Maximilianus Mario Taek; Sadu Wasistiono; Meltarini Meltarini
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 5, No. 2, November 2020
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v5i2.1324

The use of Village Funds is not appropriate and there are still problems so that it has not reduced the poverty rate, this is because the guidance is not maximized by the Belu Regency PMD Office. This study aims to analyze performance of the Community and Village Empowerment Service in realizing community empowerment through the use of Village Funds. The theory used is the performance of Sinambela Lijan (2012), with indicators of productivity, responsiveness, responsibility and accountability. The approach to data analysis is the SWOT analysis with the Litmus test. This study used qualitative research method with descriptive approach, data collection techniques: interviews (17 informants) and documentation. The findings of the study indicate that human resource capacity is still low, infrastructure is still limited, lack of cross-sectoral coordination, lack of community understanding and weak institutional capacity in the village. Conclusion: The performance of the Community and Village Empowerment Service is quite good, but there are still some problems so that the authors convey several strategic issues, namely increasing the capacity of employees as trainers and facilitators so that community empowerment is more effective and maximizes the potential in the village so that it can be used to support community empowerment activities, with the aim of realizing Village independence. Keywords: Performance, Village Funds, Community Empowerment

SEJARAH, KEDUDUKAN, SERTA PROSPEK PERANGKAT DESA DI INDONESIA Sadu Wasistiono
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Position of village government apparatus in Indonesia is still ambivalent until now, because of unclear village institution position. Law Nomor 6 Year 2014 about Village have the hybrid model, combination between self governing community and local self government (but quasi). According to Indonesia Constitution 1945 (before amendment), village or the other names will be construct as local government, and implemented in several law about local government during 1945-1979. After amendment, village or the other names, will construct as social community. Facing rapid change of industrial revolution 4.0 (Schwab; 2016) and society 5.0 (Fukuyama; 2018), Indonesia government should choose one of three choices namely : self governing community, local self government, and hybrid. Key words : ambivalence of village apparatus position, self governing community, local self government, hybrid.

World Class Sub District Model Yusi Eva Batubara; Sadu Wasistiono
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 11 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v11i2.2256

The concept of world-class government has been applied at the state level. Explicitly the political policies stipulated through Perpres No. 81 of 2010 there is no detailed roadmap for each government structure, let alone to the sub-district level. Given that there are no world class sub-district parameters, it is necessary to develop an initial concept by combining various policies with theory. This is in line with the determination of the Sumedang Regency Government to excel at the national level. This study uses the SWAR method, combining the concepts of SWOT and SOAR. The new concept generated in this study covers 11 aspects including: determining the model and sub-district; determination of the authority of the elected sub-district; determining the core business of the selected sub-district; determining the size of the selected sub-district budget; determining the form and organizational structure of the selected sub-district; determination of the number of ASN selected sub-districts; performance measurement of selected sub-districts; IT development in the sub-district; the leadership of the sub-district head in the selected sub-district; evaluation in selected sub-districts; roadmap to world-class district government.

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI Septian Adi Putra; Sadu Wasistiono; H. Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i1.526

Kabupaten Merangin masih banyak terdapat desa yang belum memiliki BUMDes sejumlah 69 Desa dan BUMDes yang tidak aktif berjumlah 78 BUMDes, artinya lebih dari 70 persen dari 205 yang belum memiliki BUMDes DPMD selaku Dinas yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan Bupati No. 38 Tahun 2016 untuk melakukan pembinaan BUMDes melalui program dan kegiatannya yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian ini berjudul kinerja DPMD dalam pembinaan BUMDes di Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori kinerja menurut Dwiyanto dan analisis strategi dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil penelitian ini yaitu: kinerja DPMD dalam pembinaan BUMDes di Kabupaten Merangin belum baik dilihat dari beberapa indikator Produktivitas belum seluruh Desa mempunyai BUMDes hal tersebut disebabkan oleh kekurangan anggaran dan rendahnya kapasistas aparatur desa dalam menggali potensi dan kurangnya dukungan masyarakat. Indikator resposibilitas belum lengkap dilihat dari belum adanya SOP, rencana aksi atau jadwal pembinaan per desa dan belum adanya peraturan Bupati mengatur pembinaan BUMDes. Indikator responsivitas belum memenuhi kebutuhan atau keperluan pengurus BUMDes dan Kepala Desa karena materi pembinaan yang diberikan masih bersifat umum. Indikatorakuntabilitas kinerja DPMD dalam pembinaan BUMDes belum mencapai terbaik atau AA bahkan adanya perbedaan alokasi anggaran pembinaan BUMDes dengan pembinaan lembaga kemasyarakatn desa yang sangat banyak. indikator kualitas layanan pembinaan yang diterima oleh pemerintah Desa dan pengurus BUMDes belum berdampak besar terhadap kemajuan BUMDes bahkan BUMDes yang ada banyak berskal kecil. Terdapat lima faktor internal startegis dan lima faktor Eksternal Strategi. Kemudian terdapat dua strategi DPMD. Adapun saran peneliti memberikan tiga saran untuk meningkatkan kinerja DPMD dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin.

MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (Studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat) Christian Suganda Bayu Patra; Sadu Wasistiono; Slamet Djunaedi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini difokuskan pada manajemen pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; faktor pendukung dan faktor penghambat; serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam manajemen pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. Desain Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kepala Sub Bidang Pendidikan Umum dan Teknis Fungsional. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di Kabupaten Landak belum optimal. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan masih bersifat kepada pemenuhan pendidikan dan pelatihan dasar. Kendala yang dihadapi seperti belum ada database pelatihan pegawai yang terpadu, belum ada standar dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta jumlah staf yang masih kurang. Dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa strategi seperti perlu mengadakan penambahan jumlah pegawai khususnya staf, Perlu memaksimalkan kerja sama dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan informasi tentang data diklat, perlu memaksimalkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Landak dengan penambahan anggaran kegiatan diklat khususnya pada diklat teknis fungsional, Perlu membuat sebuah standar dalam pengelolaan diklat teknis dan fungsional.

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Andana Adytia Kusuma; Sadu Wasistiono; Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemanfaatan teknologi digital melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru dengan istilah pemerintahan-elektronik (electronic-government). Fokus dari penelitian ini adalah melihat penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPM-PTSP Kota Bandung. Peneliti menggunakan teori oleh Indrajit terkait penerapan e-government dan melaksanakan wawancara langsung untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen, dan triangulasi data tentang penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Kota Bandung sudah cukup baik. Dilihat dari elemen support penerapan e-government telah didukung oleh kebijakan e-government dari tingkat Pemerintah Pusat sampai ke Organisasi Perangkat Daerah, namun sosialisasi yang dilaksanakan masih belum maksimal, Pada elemen capacity penerapan e-government telah didukung oleh anggaran, infrastruktur teknologi dan kompetensi pegawai yang memadai, pada elemen value penerapan e-government telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan DPM-PTSP Kota Bandung pada penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain: (1) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai komitmen penerapan pelayanan perizinan secara online dan kemudahan akses informasi publik melalui website/aplikasi; (2) Mengintegrasikan HAYU dan GAMPIL dengan aplikasi pelayanan perizinan dari pemerintah pusat; (3) Melakukan sosialisasi penerapan e-government langsung kepada masyarakat; (4) Melaksanakan audit tingkat keamanan aplikasi secara berkala; (5) Bekerja sama dengan dinas teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan; (6) Membuat rencana kebutuhan pegawai dan formasi yang dibutuhkan; (7) Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan publik dan pelatihan di bidang TIK; (8) Melaksanakan sosialisasi lebih luas mengenai inovasi digitalisasi proses untuk mempersempit ruang gerak calo; (9) Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memaksimalkan kualitas proses pelayanan perizinan berbasis e-government; (10) Mengoptimalkan fungsi dan kompetensi pegawai untuk melaksanakan tugas masing-masing pada penerapan e-government dalam pelayanan perizinan; (11) Membuat loket khusus bagi masyarakat yang membutuhkan panduan secara langsung.

PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN WORLD CLASS GOVERNMENT DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU Yosinta Swarty Ganwarin; Sadu Wasistiono; Eko Budi Santoso
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam rangka mengejar visi reformasi birokrasi Pemerintahan Indonesia, yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia” dan tujuan reformasi birokrasi “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, maka dipandang perlu untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 belum terlaksana, sehingga Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai OPD penanggung jawab penyusunan Road Map tersebut perlu untuk mengambil tindakan dalam mewujudkan hal yang dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan World Class Government, menganalisis dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta menganalisis dan mengetahui strategi penyusunan Road Map tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan World Class Government di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum terlaksana karena masih terdapat beberapa kendala seperti belum adanya peraturan daerah yang mendasari, adanya ego sektoral antar OPD, sarana prasarana kurang memadai, keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari stakeholder, serta akuntabilitas dan kapabilitas SDM Aparatur yang masih rendah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yaitu memanfaatkan potensi ASN yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas birokrasi, dan memanfaatkan perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap pembangunan Blok Masela.

TIPE-TIPE KEPENGIKUTAN PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU Fransina Jeane Matmey; Sadu Wasistiono; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pegawai pada organisasi pemerintah daerah cenderung memiliki kekuasaan yang rendah dan berusaha mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan dan harapan pimpinan untuk pencapaian tujuan organisasi. seperti halnya para pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang bekerja tanpa menyadari mereka punya kekuatan sebagai pengikut yang dapat memiliki peran cukup besar dalam memengaruhi keputusan pemimpin, sedangkan pemimpin tidak menyadari bahwa pegawai memiliki tipe dan karakter yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana tipe-tipe kepengikutan pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, faktor yang memengaruhi, serta model kepengikutan pegawai. Desain penelitian adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki perbedaan tipe pengikut, berupa tipe Isolates, bystanders, participants, dan activists, yang dipengaruhi oleh konsep diri berupa persepsi positif dan negatif terhadap pemimpin maupun kondisi lingkungan, dan motivasi pegawai itu sendiri. Ketika pegawai memiliki konsep diri dengan persepsi positif dan motivasi tinggi, maka pegawai tersebut termasuk dalam tipe pengikut activists, sebaliknya, jika konsep diri dengan persepsi negatif dan kurangnya motivasi pribadi, maka pegawai tersebut termasuk tipe isolates. Konsep diri dan motivasi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa gaya kepemimpinan Kepala Dinas, sarana prasarana kantor, dan kualitas sumber daya di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.

MANAJEMEN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sholly Salam Sitompul; Sadu Wasistiono; Fernandes Simangunsong
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus penelitian ini adalah untuk menggali, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis pengelolaan aset tanah dan bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan konsep manajemen strategis yang sebaiknya dilakukan untuk peningkatan pengelolaan aset tanah dan bangunan. Penelitian menggunakan teori oleh Doli D. Siregar terkait pelaksanaan pengelolaan aset serta faktor pendukung dan faktor penghambat. Kemudian teori Hunger dan Wheelen digunakan untuk menentukan manajemen strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara,dokumentasi, observasi, focus group discussion dan triangulasi data tentang manajemen strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tanah dan bangunan belum semuanya dibenahi. Walaupun penilaian opini dari BPK sudah baik namun masih perlu pengelolaan aset tanah dan bangunan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang kemudian ditentukan manajemen strategis yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan teori Hunger dan Wheelen didapatkan manajemen strategis antara lain: terwujudnya laporan aset OPD yang baik, terwujudnya sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik, peningkatan sistem informasi, terwujudnya sistem kerja yang profesional, terwujudnya penatausahaan aset daerah yang sesuai aturan, mewujudkan manajemen aset daerah yang semakin berkualitas.

PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR (SISUMAKER) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN MINAT PENGGUNA DI KOTA TANGERANG SELATAN Muhammad Dito Dian Permana; Sadu Wasistiono; Eem Nurnawati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2675

Penulis memfokuskan pada permasalahan saat surat tidak diarsipkan dan alur birokasi yang panjang di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) dari Fred D. Davis dan teori user interface menurut Wiwit Siswoutomo. Teknik pengumpulan data dilakukan metode wawancara dengan berbagai narasumber dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) , dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi SISUMAKER dalam peningkatan kualitas dan minat masyarakat cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, pegawai dan masyarakat menggunakan aplikasi itu sebagai alternatif untuk mendapatkan atau membuat surat dinas dengan mudah dan cepat. Aplikasi SISUMAKER meningkatkan minat masyarakat dan pegawai untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Aplikasi ini memfasilitasi para pengguna dengan beberapa fitur di dalam aplikasi. Seiring dengan peningkatan minat pengguna, pemerintah juga meningkatkan kualitas guna memberikan kesan baik pada pengguna. Kata Kunci: Pengembangan; Aplikasi SISUMAKER; Minat; Surat-Menyurat.

Co-Authors Ali Hanafiah Muhi Andana Adytia Kusuma Andi Pitono Chandra Johanis Putra Beama Christian Suganda Bayu Patra Eem Nurnawati Eko Budi Santoso Ela Lesmanawaty Wargadinata Fernandes Simangunsong Fransina Jeane Matmey Fredrik Ronald Seran Hashfi Rafdi Maximilianus Mario Taek Meltarini Meltarini Muhammad Dito Dian Permana Nazira Amalia Tuasikal Petrus Polyando Rinny Dewi Anggraeni Rossy Lambelanova Septian Adi Putra Sholly Salam Sitompul Slamet Djunaedi Yosinta Swarty Ganwarin Yusi Eva Batubara

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search