Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KAJIAN NORMATIF ATAS KEPAILITAN BUMN (PERSERO) DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS Dewi Tuti Muryati; B. Rini Heryanti; Dharu Triasih
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.911 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i1.500

Abstract

Bankruptcy problem to Warm Up State Belonging Effort in praktik jurisdiction is still to be felt haven't available perception equation among practitioners sentences notably judges. On latterly there are many Effort Body Belongs To State notably get Persero's form that supplicated by bankrupt at Commerce Justice. Position Warms Up State Belonging Effort as body of civil law can as creditor and get too as debtor. If Effort Body Belongs To State have book debt and have maturity value but its book debt nonpayment, therefore bases UU No. 40 Years 2007 about limited liabilities and UU No. 37 Years 2004 about bankruptcy and Paying liabilities Pauses Book Debts therefore necessarily gets to be supplicated by bankrupts. But with marks sense arrangement about state wealth accompaniment in capital BUMN Persero who gets bearing with arrangement about state finance, therefore then evoking various opinion hits BUMN'S bankruptcy in particular that gets to form Persero. Based on on that condition, this research is done for menganalisis arrangement hits bankruptcy to BUMN Persero in its bearing with limited liability bankruptcy bases UU No. 37 Years 2004, effect law for the parties to bankrupt statement on BUMN Persero, and BUMN Persero's bankruptcy if concerned by state asset position in BUMN. Observational exterior target this is yielding scientific opus observational one be publicized on journal. Approximate methods who will be utilized deep observational it is normatif's judicial formality approaching. Ala does this research descriptive analytical, which is with give picture specially up on aught fact. Data collecting is done throughstudi bibliography and studi is document that as data of secondary and that dianalisis will kualitatif's ala. Based yielding observational acknowledged that deep Section 2 sentences (5 ) UU No. 37 Years 2004 just manage blurs only about bankruptcy BUMN which is just concerns BUMN that moving at public behalf area and not give detail's ala formulation, remembering terminological BUMN UU No. 19 Years 2003 is Perum and Persero. Hereafter been known that bankrupt statement application to BUMN Persero, will take in law effect to debtor and the parties which is available one needs dimintakan by particular party and given institution assent or Rule of Reason , but there is also that prevailing by that law, e.g. confiscate common. Known too that with publishes it Supreme Court letter No. WKMA / Yud / 20 / VIII / 2006 dates16th August 2006 and publish PP No. 33 Years 2006 is next to be followed Finance Minister statement which is corporate Credit managements States / Region is done bases UU limited liabilities and UU BUMN, thing such it if bankruptcy happening on BUMN Persero. 
PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN Dewi Tuti Muryati; B. Rini Heryanti; Dhian Indah Astanti
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.206 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.556

Abstract

Selaras dengan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola, dan pemerintah sebagai regulator. Kegiatan usaha pertambangan sering menimbulkan sengketa yang melibatkan pemerintah, pengusaha pertambangan (investor), dan masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Permasalahan yang akan diteliti meliputi perkembangan pengaturan kegiatan usaha bidang  pertambangan di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pertambangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif; spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis; data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier; kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berlakunya Indische Mijnwet 1899, setelah merdeka diterbitkan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Perpu Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan terbit UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan meliputi adjudikasi, non-adjudikasi, pengadilan, arbitrase, ADR, dan lembaga adatSelaras dengan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola, dan pemerintah sebagai regulator. Kegiatan usaha pertambangan sering menimbulkan sengketa yang melibatkan pemerintah, pengusaha pertambangan (investor), dan masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Permasalahan yang akan diteliti meliputi perkembangan pengaturan kegiatan usaha bidang  pertambangan di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pertambangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif; spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis; data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier; kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berlakunya Indische Mijnwet 1899, setelah merdeka diterbitkan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Perpu Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan terbit UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan meliputi adjudikasi, non-adjudikasi, pengadilan, arbitrase, ADR, dan lembaga adat.
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL Dharu Triasih; B. Rini Heryanti; Doddy Kridasaksana
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.433 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v18i2.571

Abstract

Saat  ini banyak makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik beredar luas di pasaran. Konsumen seringkali kurang mengetahui apakah produk yang digunakannya halal ataukah haram. Tanda halal sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dalam membeli suatu produk, walaupun produk dimaksud belum pernah diperiksa lembaga pemeriksa halal dan belum memiliki sertifikat halal sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang haram diberi tanda halal. Hal inilah yang perlu untuk segera diatasi, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini akan dilakukan di kota Semarang  lokasi penelitian sebagai sampel didasarkan atas metode penentuan pourposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioneir, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer maupun data sekunder. Data hasil penelitian baik itu, data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk Perlindungan Hukum kepada konumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga kepada masyarakat umum. Masyarakat sebagai Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang bersertifikat halal yang mereka perlukan . Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah , dalam mengkonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut.   Upaya yang dilakukan Pemerintah terkait dengan produk makanan yang bersertifikat Halal  di masyarakat yaitu dengan jalan mengeluarkan UU No : 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan 3 tahun kemudian sebagai masa transisi  (2019 ). Dimana sebelum adanya Undang-Undang ini pemberian sertifikat halal pada produk makanan bersifat voluntary     ( sukarela ), sedangkan dengan adanya UU No: 33 Tahun 2014 ini pemberian sertifikat halal bersifat mandatory  ( wajib ). Bagi Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksinya.
Analisis Proses Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Jaminan Kebendaan Tidak Bergerak Berdasarkan Undang- Undang Hak Tanggungan Ari Priyanto; B. Rini Heryanti; Mukharom -
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.023 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i2.949

Abstract

Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitor selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji melalui Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 dan Pasal 20 ayat 1 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan hal tersebut masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:Bagaimana proses eksekusi Hak Tanggungan secara umum yang terjadi di Pengadilan?Bagaimana proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT ?Apa kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UUHT & bagaimana solusinya ?Berdasarkan perumusan masalah maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa :Proses eksekusi Hak Tanggungan secara umum yang terjadi di Pengadilan diawali dengan pihak kreditur dalam hal ini bank mengajukan permohonan somasi lewat Pengadilan. Permohonan tersebut diatas dilampiri dengan sertipikat Hak Tanggungan, sertipikat tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, serta KTP dari debitur yang biasanya dilampirkan oleh debitur pada saat pemenuhan syarat  pinjam ke bank sebagai bukti tempat tinggal untuk pemanggilan, kemudian dilaksanakan lelang ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang ( KPKNL )Proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat ( 1 ) UUHT, Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan di KPKNL Semarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam hal debitur wanprestasi, kreditur selaku pihak bank yang dirugikan berhak untuk menjual barang jaminan yang dijaminkan, berupa tanah atau tanah dan bangunan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat ( 1 ) UUHT bahwa kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan lelang obyek Hak Tanggungan lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.3.   Kendala dalam proses eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT adalah perlawanan yang dilakukan oleh debitur atas upaya eksekusi yang akan dilakukan  oleh bank. Solusinya dengan melakukan pendekatan kepada debitur secara persuasif. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat ( 1 ) kurang efisien. proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang cukup lama. Solusinya bagi kreditur atau lembaga keuangan lebih cenderung memanfaatkan proses parate eksekusi karena secara prosedural lebih mudah dan cepat.Execution security formal use of hak tanggungan is the last step done creditors as recipients formal use of hak tanggungan when debitor as the formal use of hak tanggungan injured promise through article 6 law no.4 1996 and article 20 paragraph 1 of their rights to the ground and objects pertaining to the ground .According to the regulations rights legislation dependents is decide when debitor wanprestasi ( injured promise , so the holder the right to have the right to sell objects formal use of hak tanggungan over chair itself through auction common and taking the piutangnya from the sale of the . Formulation matter to be examined in this research was: a. how the execution process formal use of hak tanggungan in general happened in court ? b. how the execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht ? c. what the obstacles in the execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht& amp; how the solution ?Based on the formulation of problems so method approach that is used in this research is the approach juridical sociological , specification descriptive analytical research .Based on the research done showed that follows: 1 .The execution process formal use of hak tanggungan in general happened in court started with the his creditor in this bank submit a request for somasi through court .The request above have the with certificates formal use of hak tanggungan , a land certificate , granting a certificate dependents , a credit agreement , and id card of a debtor was usually be attached by a debtor at the time of the fulfillment of requirements and loan to the bank as evidence residence for call , then carried out auction to service office the state and auction ( kpknl )2 .The execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht , under the terms of article 6 rights legislation dependents in kpknl semarang in accordance with the provisions rights legislation dependents in terms of debtors wanprestasi , a creditor as the bank who injured party has the right to sell collateral who pledged , earth or land and building .But based on the provision of article 20 paragraph ( 1 ) uuht that creditors / the holder the right dependents first be entitled to adopt the receivable guaranteed from the sale of auction objects formal use of hak tanggungan more were of those kreditor-kreditor another .3 .Obstacles in the execution process based on article 6 uuht is the encounter conducted by a debtor to the efforts of execution will be conducted by a bank .The solution with making an approach to debtor in a persuasive manner .While under the provisions of article 20 paragraph 1 of inefficient . The process to the execution in the domestic court takes time .The solution for a creditor or finance institutions more tend to make use of the process of parate execution due to procedural in more easy and fast . 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA AREA SEMARANG RAYON SEMARANG SELATAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Pramudhita Kusuma Wardani; B. Rini Heryanti; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol 1, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.506 KB) | DOI: 10.26623/slr.v1i1.2349

Abstract

Pada   dasarnya   energi   listrik   merupakan   sesuatu   kebutuhan   yang   sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Dengan adanya energi listrik, kegiatan manusia sehari- hari dapat dilaksanakan dengan mudah, nyaman dan tidak terganggu Permasalahan penelitian ini adalah: Perlindungan Hukum Pelanggan Listrik di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Area Semarang Rayon Semarang Selatan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,kendala dalam Perlindungan hukum Bagi pelanggan listrik di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Area Semarang Rayon Semarang Selatan, Upaya yang dilakukan oleh  PT.PLN  (Persero)Distribusi  Jawa  Tengah  dan  D.I.Yogyakarta  Area  Semarang Rayon Semarang Selatan dalam menangani kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosioslogis dengan pendekatan penelitian pustaka dan wawancara,dan   surve   lapangan.   Hasil   Penelitian   Perlindungan   Hukum   Terhadap Pelanggan Listrik di PT. PLN (Persero) banyak memberikan perlindungan hukum bagi pelanggan PT.PLN dalam memberikan informasi dan penjelasan mengenai barang atau jasa.Kendala  yang  timbul  dalam  gangguan  tersebut  telah  mengakibatkan  terjadinya padam pada beberapa daerah yaitu Semarang,Ungaran,danKaliwungu.Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala adalah Upaya  dalam menghadapi pelanggan dalam keluhan pelanggan yang tertinggi adalah masalah keakuratan pembacaan meter, dalam, hal ini PT.PLN diharapkan penanganannya dengan menerima Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidangnya.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DESA PONCORUSO, KECAMATAN BAWEN, KABUPATEN SEMARANG Ani Triwati; B. Rini Heryanti; Muhammad Iftar Aryaputra
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i1.7113

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam upaya perlindungan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman melalui pengabdian kepada  masyarakat. Tim Pengabdian dari Universitas Semarang melakukan PkM dalam bentuk penyuluhan di Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah penyuluhan dan tanya jawab, untuk mengetahui pemahaman peserta selama ini mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dilihat dari berbagai pertanyaan berkaitan dengan tema yang dibahas kepada Tim Pengabdian, di antaranya mengenai anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, kesepakatan diversi dan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana (anak yang berhadapan dengan hukum).
PENINGKATAN PEMAHAMAN WARGA MASYARAKAT KELURAHAN TRIMULYO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG MENGENAI SANKSI TERHADAP ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA Tri Mulyani; B. Rini Heryanti; Muhammad Iftar Aryaputra
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 7: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics circulation cannot be separated from the role of narcotics couriers as intermediaries. Narcotics dealers are also increasingly adept at involving couriers in their distribution, starting from children, adults, the elderly, women, and even using goods delivery services. Narcotics couriers do not know the dangers and threats of sanctions that ensnare them, as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, not only prison sentences, but also the death penalty. There is data that in 2022 there will be 404 death row drug couriers waiting to be executed. The factors behind becoming a courier include economic factors, low education, lack of skills, and the large amount of money generated in a short time from narcotics dealers. Starting from this, it is necessary to provide community service in the form of legal education by formulating the problem, namely the lack of understanding of the residents of Trimulyo Village, Genuk District, Semarang City regarding sanctions against people who act as Narcotics Couriers. The expected target is to increase understanding regarding sanctions against people who act as narcotics couriers, so that every member of society has legal awareness and avoids various legal problems. The service was carried out using lecture methods, direct question and answer, and evaluation by comparing the results of distributing pre-test and post-test questionnaires to increase public understanding. The results of discussions on community service activities showed an increase in understanding of 59%.