Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Kelas Ibu Hamil sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penurunan Kematian Ibu di Kota Cimahi Elin Marlina; Joni Dawud; Ayuning Budiarti
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 2 No. 1 (2021): Vol. 2 No. 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v2i1.5

This study aims to determine the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number. 97 of 2014 in the City of Cimahi regarding the class of pregnant women. Qualitative methods are used to answer problems related to the implementation of the policy. Types of data consist of secondary data and primary data collected through interviews, document review and observation. The results of this study indicate that the implementation of the class policy for pregnant women has not been effectively implemented in Cimahi City because the maternal mortality rate is still relatively high. This ineffectiveness is due to the fact that the participation of pregnant women in attending classes for pregnant women is not optimal, with the constraints of not optimal family support. The target class for pregnant women is still lacking. Apart from that, the facilities and infrastructure are still limited as well as the allocated budget. In order to improve the implementation of this policy in the future, it is hoped that the empowerment of cadres and all communities. Puskesmas made innovations in providing class materials for pregnant women.

Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Pidie Jaya Muhammad Adril; Joni Dawud; Hendrikus T Gedeona
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 2 No. 1 (2021): Vol. 2 No. 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v2i1.7

Today's public service has become an increasingly strategic issue because the quality of the performance of the bureaucracy in providing public services has broad implications in social life. Changes in understanding that position the local government as a public servant, should be followed by the revitalization of the District through the implementation of the District Integrated Administration Service (PATEN) with the aim of improving community welfare and increasing the effectiveness of the District organization in public services. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 of 2010, the District Integrated Administration Service (PATEN) is an effort to improve service quality in the context of bringing closer, easier and faster services to the community as well as making the sub-district a community service center and service node for integrated licensing service office/agencies in the district. Pidie Jaya Regency in implementing PATEN refers to the delegation of part of the Regent's authority to the sub-district head in the field of licensing and non-licensing which is regulated through Pidie Jaya Regent Regulation Number 15 of 2010 and Pidie Jaya Regent Regulation Number 19 of 2018 Concerning Service Standards and Job Descriptions of Inner District Personnel Implementation of Integrated Administrative Services in Inner District Pidie Jaya Regency. This study aims to formulate a model for the implementation of the PATEN implementation in Pidie Jaya Regency. The results showed that the implementation of the PATEN policy in Pidie Jaya Regency has not run optimally. To solve the problem of implementing the PATEN policy in Pidie Jaya Regency, researchers formulated a model for implementing transformation performance efforts that affect policy performance which includes strengthening sub-district institutions as PATEN implementation organizations, increasing human resource capacity, fulfilling facilities and infrastructure for supporting policies and implementing monitoring and evaluation of policies.

Pendekatan Penataan Kelembagaan Kawasan Perkotaan Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2001)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Perlunya penataan kelembagaan pengelola kawasan perkotaan dilatarbelakangi oleh kondisi yang ada dewasa ini dimana disatu sisi kawasan perkotaan tumbuh begitu cepat tanpa terkendali, di lain sis pengelola kawasan perkotaan tidak dilakukan secara profesional oleh suatu lembaga tertentu yang memiliki otoritas memadai. Hal tersebut tidak mendapat pengaturan yang jelas dalam UU Nomor 22 tahun 1999 bahkan Kota Administratif yang bisa dilakukan salah satu bentuk kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan menurut UU 5 Tahun 1974 telah dihapuskan.

Kekaburan Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (1998)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Sistem Negara Kesatuan yang terdesentralisasi di Indonesia telah dicanngkan semenjak berdirinya Republik ini, namun demikian perdebatan tersebut terus berlanjut sampai dewasa ini dan tetap menarik seperti tanpa mengenal kata akhir. Konsep desentralisasi dalam kenyataannya tetap menjadi konsep yang utopi yang sulit diwujudkan, diatas kertas kita tetap ingin mewujudkan desentralisasi, tetapi dalam pelaksanaan bukanlah desentralisasi yang diterapkan tapi sentralisasilah yang digunakan.

E-Government Pendukung Utama Manaemen Pemerintahan Modern Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Tuntutan menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan menjadi salah satu wacana yang tiada basinya dan akan terus berlanjut. Salah satu usaha untuk merespon tuntutan tersebut adalah dengan mencari sarana dan handal yang dapat menunjang tuagas dan fungsinya, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Salh satu sarana dewasa ini yang diharapkan dapat melakukan hal tersebut adalah Electronic Government (E-Govenment). Penerapan E-Government memberikan keuntungan-keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan.

Harapan Dan Realitas Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 4 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Direct election of Local Governor (PILKADA) so far does not give as good impacts as imagined yet due to the unrealised hopes buillt by the concept. The concept is supposed to promote a process of learning on democracy for the people and of course to promote ideal leaders of local governors. However, the economic and social costs caused by the election are not paid off by its result as there are some negative influencing factors, such as the incompetence of the local election commite (KPUD), misuse of power by the ruling and campaigning candidates, the unethical behaviour of refused candidates. The direct election will give its promising benefits when the system, the actors and the people are supportive of ethical, transparent and accountable process of the election.

Konseptualisasi Desentralisasi Dalam Kerangka Public Sector Reform di Indonesia Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2003)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Desentralalisasi sebagai salah satu usaha public sector reform dapat menimbulakn dampak negatif tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif. Dengan semakin dekatnya pemerintah dengan rakyat akan mendororng peningkatan kualitas pelayanan dampak positif yang bisa timbul tapi desentarlisasi juga meinmbulakn disintegrasi dan ketidak merataan antar daerah semakin megagga. Fenomena yang timbul sekarang desentralisasi justru menimbulkan pemerataan KKN baik pusat maupun di daerah baik di eksekutif maupun di legislatif, desentralisasi pun menimbulkan tumbuhnya raja-raja kecil yang haus akan keuasaan dan kekayaan.

Sistem Pemerintahan Semi Parlementer Dan Semi Pesidentil Di Prancis Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Perancis sebagai salah satu negara besar di dunia dari dulu sampai sekatang memiliki keunikan tersendirir dalam politik luar negeri maupun dalam sistem pemerintahannya. Keunikan tersebut mencerminkan suatu gambaran akan kemandirian negara tersebut yang tetap menjunjung kepribadian bangsa dan nasionalismenya. Artikel ini memberi sedikit gambaran tetang keunikan tersebut yang bisa dijadikan bahan komparasi dalam mereformasi tata pemerintahan di Indonesia yang sedang kita lakukan dewasa ini.

Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemeintahan Kecamatan Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Pemerintah kecamatan dalam era otonomi daerah saat ini menjadi ujung tombak pemberi layanan publi. Untuk melaksanakan peranan tersebut Pemerintah Kecamtan seyogyanya mendapatkan pendelegasian kewenangan yang memadai dengan dukungan kelembagaan yang rasional. Namun kenyataan kembali terjadi penyakit lama dimana kewenangan untuk memberikan kewenagan yakni keengganan dari perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang selama ini melaksanakan kewenangan tersebut.

Mendorong Reformasi Birokrasi Publik Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Gelombang tuntutan perubahan kehendak publik dalam segenap ranah kehidupan sosial politik, ekonomi, budaya, hukum, termasuk reformasi birokrasi, semakin nyaring disuarakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kehendak tersebut, merupakan bagian integral dari tuntutan reformasi dalam kehidupan negara bangsa (nation state) ini, bahkan kehendak tersebut menggumpal dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan, reformasi birokrasi publik merupakan suatu keharusan yang menuntut adanya kualitas dalam setiap aktivitas aparatur pemerintahan. Reformasi terutama dalam konteks refungsionalisasi birokrasi publik bahkan merupakan kebutuhan bagi masyarakat modern. Dengan perkataan lain, pembahasan birokrasi memang menarik, terutama ketika wacana demokratisasi menjadi krusial di era reformasi dalam upaya pemberdayaan atau penguatan civil society yang memang menjadi keharusan zaman, yang selama ini kita sadari bahwa pada rezim Orde Baru, kekuatan-kekuatan di luar negara “terpenjara” atau dipinggirkan oleh keangkuhan dan hegemoni kekuasaan

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search