Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.408

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Jurnal Media Administrasi Terapan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Joni Dawud

Unknown Affiliation

Author-ID : 3442050

Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Pendekatan Penataan Kelembagaan Kawasan Perkotaan Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2001)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Perlunya penataan kelembagaan pengelola kawasan perkotaan dilatarbelakangi oleh kondisi yang ada dewasa ini dimana disatu sisi kawasan perkotaan tumbuh begitu cepat tanpa terkendali, di lain sis pengelola kawasan perkotaan tidak dilakukan secara profesional oleh suatu lembaga tertentu yang memiliki otoritas memadai. Hal tersebut tidak mendapat pengaturan yang jelas dalam UU Nomor 22 tahun 1999 bahkan Kota Administratif yang bisa dilakukan salah satu bentuk kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan menurut UU 5 Tahun 1974 telah dihapuskan.

Kekaburan Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (1998)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Sistem Negara Kesatuan yang terdesentralisasi di Indonesia telah dicanngkan semenjak berdirinya Republik ini, namun demikian perdebatan tersebut terus berlanjut sampai dewasa ini dan tetap menarik seperti tanpa mengenal kata akhir. Konsep desentralisasi dalam kenyataannya tetap menjadi konsep yang utopi yang sulit diwujudkan, diatas kertas kita tetap ingin mewujudkan desentralisasi, tetapi dalam pelaksanaan bukanlah desentralisasi yang diterapkan tapi sentralisasilah yang digunakan.

E-Government Pendukung Utama Manaemen Pemerintahan Modern Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Tuntutan menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan menjadi salah satu wacana yang tiada basinya dan akan terus berlanjut. Salah satu usaha untuk merespon tuntutan tersebut adalah dengan mencari sarana dan handal yang dapat menunjang tuagas dan fungsinya, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Salh satu sarana dewasa ini yang diharapkan dapat melakukan hal tersebut adalah Electronic Government (E-Govenment). Penerapan E-Government memberikan keuntungan-keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan.

Harapan Dan Realitas Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 4 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Direct election of Local Governor (PILKADA) so far does not give as good impacts as imagined yet due to the unrealised hopes buillt by the concept. The concept is supposed to promote a process of learning on democracy for the people and of course to promote ideal leaders of local governors. However, the economic and social costs caused by the election are not paid off by its result as there are some negative influencing factors, such as the incompetence of the local election commite (KPUD), misuse of power by the ruling and campaigning candidates, the unethical behaviour of refused candidates. The direct election will give its promising benefits when the system, the actors and the people are supportive of ethical, transparent and accountable process of the election.

Konseptualisasi Desentralisasi Dalam Kerangka Public Sector Reform di Indonesia Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2003)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Desentralalisasi sebagai salah satu usaha public sector reform dapat menimbulakn dampak negatif tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif. Dengan semakin dekatnya pemerintah dengan rakyat akan mendororng peningkatan kualitas pelayanan dampak positif yang bisa timbul tapi desentarlisasi juga meinmbulakn disintegrasi dan ketidak merataan antar daerah semakin megagga. Fenomena yang timbul sekarang desentralisasi justru menimbulkan pemerataan KKN baik pusat maupun di daerah baik di eksekutif maupun di legislatif, desentralisasi pun menimbulkan tumbuhnya raja-raja kecil yang haus akan keuasaan dan kekayaan.

Sistem Pemerintahan Semi Parlementer Dan Semi Pesidentil Di Prancis Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Perancis sebagai salah satu negara besar di dunia dari dulu sampai sekatang memiliki keunikan tersendirir dalam politik luar negeri maupun dalam sistem pemerintahannya. Keunikan tersebut mencerminkan suatu gambaran akan kemandirian negara tersebut yang tetap menjunjung kepribadian bangsa dan nasionalismenya. Artikel ini memberi sedikit gambaran tetang keunikan tersebut yang bisa dijadikan bahan komparasi dalam mereformasi tata pemerintahan di Indonesia yang sedang kita lakukan dewasa ini.

Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemeintahan Kecamatan Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Pemerintah kecamatan dalam era otonomi daerah saat ini menjadi ujung tombak pemberi layanan publi. Untuk melaksanakan peranan tersebut Pemerintah Kecamtan seyogyanya mendapatkan pendelegasian kewenangan yang memadai dengan dukungan kelembagaan yang rasional. Namun kenyataan kembali terjadi penyakit lama dimana kewenangan untuk memberikan kewenagan yakni keengganan dari perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang selama ini melaksanakan kewenangan tersebut.

Mendorong Reformasi Birokrasi Publik Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Gelombang tuntutan perubahan kehendak publik dalam segenap ranah kehidupan sosial politik, ekonomi, budaya, hukum, termasuk reformasi birokrasi, semakin nyaring disuarakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kehendak tersebut, merupakan bagian integral dari tuntutan reformasi dalam kehidupan negara bangsa (nation state) ini, bahkan kehendak tersebut menggumpal dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan, reformasi birokrasi publik merupakan suatu keharusan yang menuntut adanya kualitas dalam setiap aktivitas aparatur pemerintahan. Reformasi terutama dalam konteks refungsionalisasi birokrasi publik bahkan merupakan kebutuhan bagi masyarakat modern. Dengan perkataan lain, pembahasan birokrasi memang menarik, terutama ketika wacana demokratisasi menjadi krusial di era reformasi dalam upaya pemberdayaan atau penguatan civil society yang memang menjadi keharusan zaman, yang selama ini kita sadari bahwa pada rezim Orde Baru, kekuatan-kekuatan di luar negara “terpenjara” atau dipinggirkan oleh keangkuhan dan hegemoni kekuasaan

Otonomi Desa Dan Modernisasi Pemerintahan Desa Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Indonesia hitherto is still looking for a right model in managing rural government auntonomy. Currently rural i s a spearhead and also a regency government’s spearhead in rural’s service and developments, thus is existence is needed and comprehended. However, rural government typically has not get recognizable position in National Administration System. Rural often recognized only as an institution of society, not an official institution, then again all matters dealt with are official matters. These problems must be elucidated before establising rural government in the future, therefore profesisionalism and accountabilities of a rural government could be assured.

Distribusi Kewenangan atau Pemisahan Kewenangan menurut UU Nomor 22 tahun 1999 Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

UU Nomor 22 Tahun 1999 masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapatkan kejelasan. Konsep pemisahan kewenangan ataukah distribusi kewenangan yang digunakan. Bila konsep separation of Authority yang digunakan dimana daerah memonopoli suatu bidang pemerintahan misalnya Pendidikan, mungkinkah Daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan Bidang Pendidikan dari Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Tinggi? Kalau menggunakan distribusi kewenangan bagaimana pembagian kewenangannya?

Co-Authors Ayuning Budiarti Elin Marlina Hendrikus T Gedeona Muhammad Adril

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik