Articles
<![CDATA[Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Perdagangan Orang (Human Traffciking) di Daerah Cikarang ]]>
<![CDATA[Trias Saputra]]>
<![CDATA[ PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54259/pakmas.v2i1.827
<![CDATA[Trafficking in persons (human trafficking) is an act that is contrary to human dignity and human dignity and a crime that violates human dignity and rights to the detriment of individuals, society and the state. These crimes are latent and are often surrounded by a lack of understanding about the aspects involved and how to distinguish them from other forms of violence. In Indonesia, men, women and children are victims of human trafficking with the aim of labor exploitation and sexual exploitation, exploitation as beggars and criminals who make profits for recruiters and traffickers. as students, lecturers and students have an understanding of the forms and efforts to prevent trafficking in persons, especially in the campus area, namely Cikarang in the form of legal counseling. It is hoped that students will become agents of prevention and assistance in the event of human trafficking]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : UPAYA MENJAUHAKAN ANAK DARI PIDANA PENJARA ]]>
<![CDATA[Trias Saputra]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (731.83 KB)
|
DOI: 10.52249/ilr.v2i1.41
<![CDATA[This study aims to review and discuss the mechanism for imposing penalties/criminals for children who are in conflict with the law as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. In the Law there are changes to the provisions for imposing penalties/criminals for children. Imprisonment is placed at the last order in this provision. different from the Regulations regulated in the Previous Law. This study will also discuss the process of forming the SPPA Law in the Political-Legal aspect which examines the minutes of the Formation of Legislations and the academic text of the Law. The method used in this research is juridical-normative by using secondary data or library data (library research) with the approach to legislation (The Statute Approach).]]>
<![CDATA[PENTINGNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) BAGI PARA PIHAK DEMI TERCIPTANYA DUE PROCES OF LAW ]]>
<![CDATA[Trias Saputra]]>;
<![CDATA[Jatarda Mauli Hutagalung]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v2i2.66
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta menguraikan penerapan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP tersebut disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum guna menjamin penerapan fungsi pengawasan perkara yang dimiliki Penuntut Umum. Melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” inskonstitusional bersyarat sehingga SPDP menjadi wajib diserahkan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Dalam praktiknya penerapan pasal ini masih jauh dari harapan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (library research) dengan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach). Kata Kunci: SPDP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Trias Saputra]]>;
<![CDATA[Yudha Adi Nugraha]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1038
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang mekanisme, regulasi dan pelaksanaan dalam Perlindungan Saksi dan Korban khususnya masalah korban kejahatan. Bentuk-bentuk perlindungan kepada korban kejahatan telah diatur Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai salah satu contoh bentuk perlindungan kepada korban kejahatan melalui upaya pemenuhan restitusi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (library research) dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) melalui teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat perluasan bentuk perlindungan terhadap korban akibat dari suatu tindak pidana yaitu melalui hak restitusi. Argumentasi yang menguatkan bahwa perlu adanya restitusi juga ditemukan dalam risalah dan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Kondisi Rentan Seseorang Dalam Praktik Perdagangan Orang (Human Trafficking) ]]>
<![CDATA[Trias Saputra]]>;
<![CDATA[Husein Manalu]]>;
<![CDATA[Akbar Sayudi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.356 KB)
|
DOI: 10.37366/jh.v3i1.1052
<![CDATA[AbstraksiTindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir yang sering kali dilakukan oleh organisasi lintas batas negara. Perdagangan manusia juga sering disebut tindak kejahtan yang melanggar hak asasi manusia. Kejahatan tersebut bersifat laten dan kerap kali dikelilingi ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Salah satu bentuk perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ialah memanfaatkan korbannya dalam kondisi rentan, dimana korban tidak dalam kondisi tidak berdaya yang tidak dapat berbuat banyak, bahkan cenderung untuk diam dan tidak melakukan upaya pelaporan atas eksploitasi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Meskipun kondisi rentan merupakan bentuk dari perdagangan orang, namun dalam praktik hukumnya masih terdapat perbedaan persepsi atas rumusan pasal tersebut antar penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim didalam pengadilan. Oleh karenya, penelitian ini akan fokus mengulas bagaimana pemberlakuan kondisi rentang sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang tersebut.Kata Kunci : Perdagangan Orang, Kondisi Rentan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG JUSCITE COLLABOLATOR ]]>
<![CDATA[Anggreany Haryani Putri]]>;
<![CDATA[Apriyanto Apriyanto]]>;
<![CDATA[Trias Saputra]]>;
<![CDATA[Septiayu Restu Wulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[DPPM Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jabmas.v3i02.1534
<![CDATA[Justice Collaborator adalah Justice Collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Dimana pada akhirnya terhadap seorang Justice Collaborator diberikan penghargaan berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakukan khusus, dan sebagainya. Dikalangan masyarakat awam istilah Justice Collabolator masih jarang terdengar karenanya perlu ada sosialisasi terkait apa dan bagaimana penerapan dari status Justice Collabolator. Penerapan status Justice Collaborator dalam suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu dapat menjadi suatu upaya tepat guna membuka perkara tersebut dengan terang benderang. Penerapan Justice Collaborator erat hubungannya dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Output dari pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman terkait penerapan status Justice Collabolator dalam perkara pidana. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sepatu Bocoran Pabrik Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak ]]>
<![CDATA[Muhammad Luthfi Radian]]>;
<![CDATA[Trias Saputra]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jual beli merupakan bagian dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan dan belum memiliki kepastian hukum dalam lingkup aturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan Penilitian ini dibuat ialah Untuk menganalisisa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual-beli sepatu bocoran pabrik ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam jual-beli sepatu bocoran pabrik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekata yuridis normatif, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dalah penelitian hukum kepustakaan.]]>
<![CDATA[CRIMINAL POLCY LOKIKA SANGGRAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Trias Saputra]]>;
<![CDATA[Yudha Adhi Nugraha]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v3i2.132
<![CDATA[Criminal Policy in criminal law or commonly known as Criminal Police is the attitude of a country in implementing criminal law in a country. Every Country Has a Different Criminal Policy, especially if it is related to religion and decency. In Balinese custom, it is known as the Lokika Sanggraha delict, a delict concerning decency which is highly trusted by the Balinese people. The offense gives high respect to women. In practice, there are many women who become victims of sexual violence that have not been accommodated through the National Criminal Law. This research will review the Lokika Sanggraha Criminal Policy which can be applied nationally through the Criminal Policy. This study uses a normative juridical approach that uses legal data]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN HONGKONG ]]>
<![CDATA[rahmiati]]>;
<![CDATA[Trias Saputra]]>;
<![CDATA[Nurhafni]]>;
<![CDATA[Muhammad Sobih]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN HUMANIORA Vol 1 No 1 (2021): Ekonomi Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tangerang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The act or crime of corruption is contrary to the social and economic values of the citizens, so corruption should be classified as an abnormal or anusual crime. For this reason, the action against corruption itself should be done in an unusual way, which then becomes a differentiator from various other crimes. One type of action in dealing with corruption is to establish a special institution that aims to determine how corruption can be eradicated. In this country, such an institution is called the corruption eracation commission (KPK). The KPK institution was born in early 2002 based on law No 30/2002 on the KPK. In fact, the KPK itself is not the first institution in Indonesia to specifically address corruption. Before the KPK was created, in Indonesia there had also been bodies that had the same task and function. The KPK can be said to be a “new kid” whwn compared to special anti-corruption institutions in other Asian countries, such as Singapore (CPIB/ Corrupt Practices Investigation Investigation Bureau) and Hong Kong (ICAC/ Independent Commission Against Corruption). CPIB from Singapore and ICAC from Hong Kong one of the “role model” anti-corruption institusions in Asia that have many achievements in the field of eracating corruption in their countries. The methodology in this research Is made using a juridical model that is normative in nature, which in the process uses in the realm of harmonious juridical law, appropriate books or literature.]]>
<![CDATA[Pelatihan dan Pendampingan Asessment Pada Kurikulum Merdeka Tingkat Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[titin12 titin12]]>;
<![CDATA[Trias Saputra]]>;
<![CDATA[Yayu Siti Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Pelita Pengabdian Vol. 1 No. 2 (2023): July ]]>
Publisher : <![CDATA[DPPM Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jpp.v1i2.2560
<![CDATA[Asessment dalam Pendidikan tidak terpisahkan untuk mengukur semua aspek dari yang telah diajarkan guru di kelas. Latar belakang dari tulisan ini adalah perlunya pelatihan kepada guru-guru di Sekolah Dasar dalam melakukan assessment Kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah melatih dan mendampingi assessment Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar dalam kegiatan belajar mengajar di setiap fasenya.Metode menggunakan pelatihan, Adapun dari hasil kegiatan tersebut adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam pelaksanaan assessment pada Kurikulum baru Merdeka. Kesimpulan dari implikasinyay adalah sebagai awal para guru untuk meningkatkan kemampuan pemahaman assessment Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar.]]>
