Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum PAMPAS: Journal of Criminal Law Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Ridwan Ridwan
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia Kania Mulia Utami; Ridwan Ridwan; Aan Asphianto
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i2.9007

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk  untuk membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dalam perspektir perbandingan Indonesia dan Swedia. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut hukum positif di Indonesia tidak adanya pertanggungjawaban pidana yang  dapat menjerat pengguna jasa prostitusi secara jelas dan tegas sehingga belum efektif dan menyebabkan tidak maksimalnya dalam penanggulangan prostitusi itu sendiri. Apabila tidak ada aturan hukum di indonesia yang mengatur tentang pengguna jasa prostitusi, maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa  membeli jasa untuk kepuasan mereka semata. Berbeda dengan kebijakan hukum di Swedia yang sudah memiliki aturan yang dapat menjerat hukum terhadap pengguna jasa prostitusi. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas, oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi di Indonesia. ABSTRACT This article aims to discuss criminal liability on prostitution clients criminal liability in a comparative study between indonesia and swedish . This research is normative.  The result of this study lead to the conclusion that based on the positive law in Indonesia there is no criminal liability that can ensnare the users of prostitution service clearly and decisively so there is not effective and not too optimum of handling prostitution. If there is no legal rule in Indonesia that regulates the users of prostitution services, then the users of prostitution services will feel safe and remain free to buy services for their satisfaction. Unlike the legal policy in Sweden which already has rules that can ensnare the law against prostitution service users. Criminal liability in this case is clearly and strictly needed, therefore, criminal law reform is needed related to criminal liability for users of prostitution services in Indonesia.
Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi Anas Aditya Wijanarko; Ridwan Ridwan; Aliyth Prakarsa
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i2.14771

Abstract

This article aims to discuss the role of digital forensics in proving tempus delicti as an effort to criminal liability for the makers of pornographic video (case study: vina garut video. The role of digital forensics is used in the recent case of pornographic content, namely the Vina Garut video case. This case is a case of immoral videos showing pornographic scenes between several men and a woman, there are at least two videos of Vina Garut that are spread on social media and this makes the Garut Resort Police immediately move to investigate this case. This type of research is empirical juridical.  The result of this study lead to the conclusion that  based on the results of digital forensic tests, criminal liability should be imposed on the perpetrator of pornographic videos in this Vina Garut video case, namely against female perpetrators in this case with the initials PA can be categorized as victims while against other perpetrators with initials W and D are subject to Article 37 in conjunction with Article 11 of the Pornography Law, this is because the digital forensic results of the PA can still be categorized as victims.   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk  untuk membahas tentang peran digital forensik dalam pembuktian tempus delicti sebagai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat video pornografi (studi kasus: video vina garut). Peran digital forensic digunakan dalam kasus konten pornografi yang belum lama ini terjadi yaitu kasus video Vina Garut. Kasus ini merupakan kasus video asusila yang memperlihatkan adegan bermuatan pornografi antara beberapa pria dengan seorang wanita, setidaknya terdapat dua video Vina Garut yang tersebar di media sosial dan hal tersebut membuat Kepolisian Resor Garut langsung bergerak menyelidiki kasus ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji digital forensik maka seharusnya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap para pelaku pembuat video pornografi dalam kasus video Vina Garut ini yaitu terhadap pelaku wanita dalam kasus ini dengan inisial PA dapat dikategorikan sebagai korban sedangkan terhadap para pelaku lain dengan inisial W dan D dikenakan Pasal 37 juncto Pasal 11 Undang-Undang Pornografi hal ini dikarenakan berdasarkan hasil digital forensik PA masih dapat dikategorikan sebagai korban.
PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DALAM PENANGANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SERANG Ridwan Ridwan; Ahmad Lanang Citrawan; Belardo Prasetya Mega Jaya; Amirulloh Ahdad; Ignatius Gita Hernata; Muyassaroh Muyassaroh
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.171-178

Abstract

Prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang secara operasional dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hasil penelitian ditemukan Prinsip persamaan di depan hukum baru sebatas pemeriksaan setiap perkara, namun tidak dibarengi dengan putusan yang mencerminkan kedudukan yang sama didepan hukum, sehingga putusan itu jauh dari keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk putusan yang mencerminkan adanya disparitas karena terkesan adanya perbedaan di depan hukum, misalnya terlihat pada Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl) Saptia Novandie; Ridwan Ridwan; Aliyth Prakarsa
Yustisia Tirtayasa Vol. 2 No. 3 Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v2i3.17235

Abstract

Cases of exploitation of children have continued to increase in the last few years. The world of children should be colored by playing activities, learning and developing their interests and talents for the future, not to be exploited both exonomically and sexually. In the Bengkulu District Court decision Number Number 327/Pid.Sus/2020/Pn.Bgl Defendant Heny Susanti Binti Hermansyah has sexually and economically exploited children who are 16 years old by employing them as sex workers in the defendant’s massage parlor. The judge sentenced him to sexual exploitation, but the defendant’s actions were not only sexual exploitation but also economic exploitation. This has prompted researchers to examine how criminal accountability is for pimps who exploit children as sexual workers ( Study Putusan : 327/Pid.Susu/2020/Pn.Bgl) and how is the legal protection for child victims of sexual workers. This study uses the theory of criminal responsibility and legal protection theory end normative juridical research methods with qualitative reasearch te results of this study are that the defendat named Heny Susanti Binti Hermansyah should not only be punished for economic exploitation, but the defendant should be punished for economic exploitation of children as well as providing compenstation against victims who have been harmed by the defendant. Prosecutors should include elements releted to criminal acts of economic exploitation, not only sexual exploitation, in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection Article 76I. And in the Article 98 of the Criminal Prosedure Code stipulates that if an act that forms the basis of an indictment in an examination of a criminal case by a District Court causes harm to another person, then the presiding judge of the session at the request of that person may decide to combine the claim for compenstation to the cases the crime. So that the victim gets legal protection in the form of compenstation in the form of Remuneration, Restitution, Rehabilitation, Treatment of the actions that have been carried out by the defendant as the owner of a massage parlor who has exploited children as sex workers
Co-Authors Aan Asphianto Ahmad Lanang Citrawan Aliyth Prakarsa Amirulloh Ahdad Anas Aditya Wijanarko Ignatius Gita Hernata Jaya, Belardo Prasetya Mega Kania Mulia Utami Muyassaroh Muyassaroh Saptia Novandie