Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Insignia: Journal of International Relations Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan AEGIS : Journal of International Relations Jurnal Pendidikan Jurnal Lemhannas RI
Muhammad Farid
President University
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Model Pengembangan Pendidikan Pancasila untuk bidang Ilmu Hubungan Internasional hastangka hastangka; Muhammad Farid
Jurnal Pendidikan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Pendidikan
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.143 KB) | DOI: 10.36232/pendidikan.v9i2.757

Abstract

Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib umum yang menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Sebagai mata kuliah wajib umum, pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa untuk memiliki dasar dasar nilai berbangsa dan bernegara, pengetahuan tentang sistem nilai hidup berbangsa dan bernegara, serta orientasi dan wawasan untuk menjadi bangsa Indonesia yang berjati diri Pancasila. Mata kuliah Pancasila diberikan kepada seluruh mahasiswa lintas disiplin atau bidang ilmu. Persoalan yang sering muncul, mata kuliah Pancasila terkadang belum kontekstual dan relevan dalam bidang ilmu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis model pengembangan mata kuliah pendidikan Pancasila di bidang ilmu hubungan Internasional. Metode penelitian ini merupakan kajian literatur dan studi empirik model pengembangan pendidikan Pancasila pada bidang ilmu Hubungan Internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran pendidikan Pancasila pada bidang ilmu hubungan internasional dapat dilakukan dengan menghubungkan materi Pancasila dengan isu isu strategis internasional melalui metode interaktif, dialog dan studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa materi pendidikan Pancasila menjadi sangat relevan dan kontekstual dalam bidang ilmu hubungan internasional.
KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN JOKOWI TERHADAP MASALAH KEWARGANERAAN DALAM MERESPONS ISU GLOBAL: STUDI KASUS COVID-19 hastangka hastangka; Muhammad Farid
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.8 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v8i1.6216

Abstract

Kehadiran negara ialah memastikan dan menjamin keselamatan warga negara sebagaimana dalam pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehadiran negara ialah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut dalam perdamaian dunia. Peran negara menjadi penting dalam upaya menjawab tantangan kewarganegaraan. Fenomena penyebaran virus Corona yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada awal bulan Desember 2019 menjadi titik tolak awal kasus merebaknya virus Corona yang sampai sekarang menjadi persoalan dunia. Penelitian ini akan memfokuskan tentang kebijakan politik Presiden Jokowi dalam menanggapi isu internasional melalui studi kasus penyebaran Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan arah Presiden  Joko Widodo dalam menangani tantangan kewarganegaraan pada konteks  kebijakan dalam dan luar negeri untuk menanggapi isu global, yaitu pandemi Covid-19 yang oleh Indonesia  juga telah ditetapkan sebagai bencana non alam dengan skala nasional. Metode penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisa koherensi internal, interpretasi, heuristika, dan analisis wacana terhadap data yang bersumber dari pemerintah, media massa cetak maupun daring, buku, jurnal ilmiah, dan majalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik Presiden Jokowi dalam menghadapi masalah kewarganegaraan dalam kasus penanganan kasus Covid-19 menekankan pada model kebijakan politik partisipatoris dan responsif.
Analyzing The Presence of Russia in the Eastern Mediterranean Sea Daniel Bryan; Muhammad Farid
AEGIS : Journal of International Relations Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/aegis.v6i1.3471

Abstract

The Mediterranean Sea has an attraction for countries that want to control this area. Among them are the abundant energy resources (such as oil and natural gas), have international trade routes that connect Europe, Africa, and Asia, and offer beaches or ports that can be built and operate year-round. Therefore, a superpower country like Russia is interested in becoming one of the actors that dominate this region. Russian activity in this region has occurred since the era of the Russian empire (Tsardom). However, over time, Russia has ambitions to regain control of the area they previously controlled. The Mediterranean region, especially the Eastern Mediterranean, is a strategic area for Russia in carrying out its foreign policy interests where they want to secure natural resource reserves and international trade routes and look for ports that can operate for a full year. This research aims to analyze how Russia's foreign policy interests result in its presence in the Eastern Mediterranean Sea. Using qualitative research methods, this research will analyze Russia's presence in the East Mediterranean Sea. This research finds that Russia can demonstrate its presence in the Eastern Mediterranean region by using several political manoeuvres such as the annexation of Crimea, establishing relations with Turkey and Syria, and the use of energy politics in their foreign policy.
Krisis Politik dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) dalam Perspektif Konstelasi Global dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia Muhammad Farid
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1001.701 KB) | DOI: 10.55960/jlri.v7i4.110

Abstract

Hong Kong, daerah administrasi khusus Tiongkok, dilanda krisis politik yang ditandai serial unjuk rasa besar-besaran sejak munculnya wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi pada Februari 2019. Jika disahkan, undang-undang itu memungkinkan ekstradisi dari Hong Kong ke berbagai negara tanpa perjanjian ekstradisi bilateral dengan wilayah itu, seperti ke Tiongkok. Bagi sebagian warga Hong Kong, hal tersebut dapat mengancam demokrasi dan kebebasan yang mereka nikmati dalam kerangka prinsip “satu negara dua sistem” sejak Hong Kong kembali ke Tiongkok pada 1 Juli 1997. Krisis politik itu kemudian membawa Hong Kong lebih jauh kepada resesi ekonomi di tengah memanasnya Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. Krisis politik dan resesi ekonomi Hong Kong diprediksi akan berkontribusi pada krisis global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020. Tidak hanya itu, apa yang tengah terjadi di Hong Kong berpotensi membawa imbas pada dimensi tertentu bagi Indonesia. Artikel ini membahas kedudukan krisis politik dan resesi ekonomi pada konstelasi global, terutama dalam kontestasi AS-Tiongkok, serta potensi dampaknya bagi Indonesia, terutama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.
Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021) [Indonesia's Commitment on the Implementation of SDGs Number 5 to Guarantee Human Security Especially Women (2015-2021)] Ilmi Dwiastuti; Anggara Raharyo; Muhammad Farid; Riski Baskoro
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 14, No 27 (2022): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i27.5901

Abstract

This study examines the Indonesian government's commitment to gender equality as part of SGD 5. Gender equality is a human security concern that is fundamental to Indonesia's development. Thus, Indonesia's commitment and seriousness must be assessed to ensure that the agreed-upon SDG targets are met. The writers employ the concepts of SDGs and Human Security as analytical tools in evaluating and analyzing Indonesia's promises. The writers classify the aims specified in SDG 5 using the UNDP's seven elements of human security. The writers next explain the strategies and capacities required to handle human security based on the elements. The writers also employ a qualitative content analysis method in which the researchers evaluate diverse sources from official papers. Furthermore, the writers then examine the implementation of SDG 5 using the indicators provided by Bappenas. The writers categorize the analysis based on human security elements and provides an assessment of the government's executed strategies. Finally, the writers believes that, overall, Indonesia's commitment to implementing the SDGs program from 2015 to 2021 did not meet the desired target, but it was ideal in certain targets and indicators.Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini membahas tentang komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin kesetaraan gender sebagai bagian dari SGDs nomor 5. Isu kesetaraan gender merupakan isu keamanan manusia yang menjadi fokus pembangunan Indonesia. Sehingga komitmen dan keseriusan Indonesia perlu dievaluasi untuk menjamin tercapainya target-target dalam SDGs yang sudah disepakati. Dalam mengevaluasi dan menganalisa komitmen Indonesia, penulis menggunakan konsep SDGs dan Keamanan Manusia sebagai alat analisis. Penulis menggunakan tujuh elemen keamanan manusia berdasarkan UNDP dalam mengklasifikasikan target-target yang tercantum dalam SDGs nomor 5. Kemudian, penulis memaparkan strategi dan kapasitas yang diperlukan dalam mengatasi keamanan manusia sesuai elemennya. Penulis juga menggunakan metode kualitatif dengan content analysis dimana para peneliti mengkaji berbagai sumber dari dokumen resmi. Kemudian penulis menganalisa implementasi SDGs nomor 5 menggunakan indikator yang sudah disediakan oleh Bappenas. Penulis mengelompokkan analisa berdasarkan elemen keamanan manusia dan memberikan evaluasi strategi pemerintah yang sudah dijalankan. Terakhir penulis menyimpulkan bahwa Komitmen Indonesia dalam menjalankan program SDGs sejak tahun 2015 hingga 2021 dapat dikatakan belum sesuai target yang diinginkan secara umum, namun sudah sempurna di beberapa target dan indikator.
Book Review: Tierney, M. J., Strange, A., Parks, B. C., Fuchs, A., Dreher, A. Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China's Overseas Development Program. Cambridge University Press, 2022 Muhammad Farid
AEGIS : Journal of International Relations Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/aegis.v6i2.4031

Abstract

Since 2000, China transformed from “benefactor” that financed construction projects to strengthen political ties with recipient countries, to become “banker” for developing countries. Western governments, multilateral institutions, scholars, and journalists criticize China’s development finance for lack of quality, lack of proper supervision, as well creating debt problems, corruption, and environmental issues in host countries. On the contrary, those who are in favour of China claim that China provides flexible schemes, which are fit to the debtor’s demand.However, the debates are speculative and constructed based on incomplete data sources and case-by-case experience. There has been absence of comprehensive description about the aims and impacts of China’s development finance on empirical base. To cover the gap, Axel Dreher, Andreas Fuchs, Bradley Parks, Austin Strange, and Michael J. Tierney wrote a book titled Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China's Overseas Development Program.
Analyzing the Rationality of Ethiopia in Dealing with China’s Support in Infrastructure Development Ahda Ayudia Hairisa; Muhammad Farid
Insignia: Journal of International Relations Vol 10 No 1 (2023): April 2023
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2023.10.1.7493

Abstract

This article analyzes the rationality of Ethiopia in cooperating with China in restoring the Addis Ababa-Djibouti railway project using rational choice theory in foreign policy making. Despite having several alternative ports and other parties to support the project, Ethiopia has chosen the fund from China to support its railway project. The similarity between China and Ethiopia regarding political values is one of the factors in choosing China to work with. The Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) seems to be unapproachable by Western political values that are influenced by the internal condition of the state and tend to emphasize democracy. Therefore, it tends to work with China. Other than that, depending on Djibouti’s port as the most viable seaport in the region to access the sea as a landlocked country has driven Ethiopia to restore the railway as quickly as possible. By considering the Chinese loan system, which did not have many qualifications to lend money, Ethiopia could quickly restore the railway and not miss out on the opportunity to grow its trade through developing its infrastructure. Keywords: African infrastructure development, China’s loan, China in Africa, rational choice
Krisis Politik dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) dalam Perspektif Konstelasi Global dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia Muhammad Farid
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i4.110

Abstract

Hong Kong, daerah administrasi khusus Tiongkok, dilanda krisis politik yang ditandai serial unjuk rasa besar-besaran sejak munculnya wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi pada Februari 2019. Jika disahkan, undang-undang itu memungkinkan ekstradisi dari Hong Kong ke berbagai negara tanpa perjanjian ekstradisi bilateral dengan wilayah itu, seperti ke Tiongkok. Bagi sebagian warga Hong Kong, hal tersebut dapat mengancam demokrasi dan kebebasan yang mereka nikmati dalam kerangka prinsip “satu negara dua sistem” sejak Hong Kong kembali ke Tiongkok pada 1 Juli 1997. Krisis politik itu kemudian membawa Hong Kong lebih jauh kepada resesi ekonomi di tengah memanasnya Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. Krisis politik dan resesi ekonomi Hong Kong diprediksi akan berkontribusi pada krisis global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020. Tidak hanya itu, apa yang tengah terjadi di Hong Kong berpotensi membawa imbas pada dimensi tertentu bagi Indonesia. Artikel ini membahas kedudukan krisis politik dan resesi ekonomi pada konstelasi global, terutama dalam kontestasi AS-Tiongkok, serta potensi dampaknya bagi Indonesia, terutama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.
Co-Authors Ahda Ayudia Hairisa Daniel Bryan Hastangka Hastangka hastangka hastangka Ilmi Dwiastuti Raharyo, Anggara Riski M. Baskoro