Garuda - Garba Rujukan Digital

HIBAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Ibnu Rusydi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa hubungan hibah dengan kewarisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, dan untuk menganalisis penghapusan kemungkinan hibah ketika menyadari hibah itu lebih dari sepertiga (1/3). Hasil penulisan ini adalah: bahwa hubungan antara hibah dan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anak dapat dihitung sebagai bagian dari warisan. Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah itu adalah prabayar (voorschot) sebagai bagian dari warisan untuk penerima waris.Kata Kunci : Hibah dan Warisan

JEJAK DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT PASAL 184 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Iwan Setiawan; Ibnu Rusydi; Anisa Rahmawati; Siti Hasanah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.7236

Informasi merupukan kebutuhan setiap orang untuk memenuhi pengetahuan dan rasa ingin tahu mengenai sesuatu. Informasi menjadi sebuah kebutuhan sangat primer bagi masyarakat. Saat ini dengan memanfaatkan fasilitas media dan jaringan internet,masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi melalui media digital. Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi memiliki konsekuensi yang berdampak pada perubahan pola produksi dan konsumsi informasi yang dilakukan oleh khalayak umum. Perubahan teknologi komunikasi telah mempengaruhi sistem penyebaran informasi massa. Pengguna media digital dengan platform media sosial di tanah air terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Setiap media sosial memiliki rekam jejak yang berisikan informasi atau data historis mengenai hasil penelusuran seseorang yang disebut dengan jejak digital.

Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat Dudung Mulyadi; Ibnu Rusydi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh

Tulisan ini membahas tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani kasus kartel dan penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat. Tujuan Tulisan ini adalah untuk memahami dan menganalisa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus kartel dan penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat dan untuk memahami dan menganalisa pertimbangan hukum tentang pengecualian dari menggeledah dan penyitaan dalam undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kartel, persaingan usaha dan persaingan tidak sehat

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARI’AH Ibnu Rusydi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh

Kebebasan membuat kontrak terkadang menjadi suatu sarana untuk mengetahui keinginan para pihak serta kerelaan dan kesepakatan di antara mereka. Sementara di Perbankan Syariah, kebebasan berkontrak diterapkan untuk menarik nasabah sebanyak banyaknya. Kontrak baku yang disandingkan dengan akad mudharabah yang notabennya adalah akad yang memerlukan musyawarah, menyebabkan ketidak selarasan dan ketidak adilan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, di mana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak.Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Asas Kebebasan Berkontrak.

KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn) Meisha Poetri Perdana; Nina Herlina; Ibnu Rusydi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.7194

Bukti bahwa telah dilakukannya perjanjian jual beli tanah haruslah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat saat ini masih banyak perjanjian jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan, cukup dengan selembar kuitansi dengan unsur kepercayaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam proses jual beli tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan penyelesaian peralihan hak atas tanah pada Putusan No. 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini bahwa 1) kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam proses jual beli tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) pada Putusan No. 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dibuktikan dengan alat bukti tertulis yang dimajukan oleh Penggugat, keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat maka dapat diperoleh fakta-fakta yang saling dibenarkan oleh para pihak, dan perjanjiannya tetap sah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sama dengan akta otentik. 2) Penyelesaian peralihan hak atas tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) pada Putusan No. 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn, Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat I dan II menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang guna menandatangani Akta Jual Beli dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut.Saran 1) sebaiknya perjanjian jual beli hak atas tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang. 2). Sebaiknya setiap perjanjian dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), karena akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusan dan pejabat yang berwenang tersebut bisa menjadi saksi ahli bila diperlukan. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Akta di Bawah Tangan, Jual Beli Tanah, Pejabat yang Berwenang, Peralihan Hak Atas Tanah

PEMBAGIAN WARIS SECARA ISHLAH SEBAGAI KETAATAN HUKUM BERMASYARAKAT DI DUSUN MULTIKULTURAL SUSURU Ibnu Rusydi; Yuliana Suryagalih
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v8i2.4074

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal perwarisan, Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluraris yakni berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dipandang sebagai daerah multikultural yakni ragam agama yang terdiri dari 1715 pemeluk agama Islam sebagai mayoritas, Protestan 20 orang, Kristen Katolik 125, dan penghayat 67 orang, meskipun mereka masyarakat multikultural, tetapi dalam pembagian warisan, mereka mempunyai hukum tersendiri yaitu pembagian warisan secara ishlah dan hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk mentaati hukum, sehingga Dusun Susuru sarat dengan pesan makna multikulturalisme dalam good practices kehidupan pluralisme, baik terhadap ras, agama, etnik, maupun budaya, yang membuktikan bahwa multikulturalisme sudah terjadi jauh sebelum bangsa Barat memulainya, sehingga diharapkan Dusun Susuru menjadi model dusun multikultural yang taat hukum khususnya dalam pembagian waris.Kata Kunci: Pembagian warisan, Ishlah, Multikultural, Ketaatan hukum

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI ibnu rusydi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh

Masyarakat Indonesia mengenal istilah perkawinan siri sebagai perkawinan yang sah secara hukum Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga keabsahan dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan siri adalah tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat atas perkawinan tersebut, negara menganggap bahwa perkawinan siri tersebut tidak pernah ada, karena tidak adanya bukti berupa akta nikah. Perkawinan siri dapat menimbulkan beberapa masalah berkenaan dengan hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri seperti bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri menurut hukum negara Indonesia, bagaimana akibat hukum dari anak pada perkawinan siri terhadap pewarisan menurut hukum negara, dan bagaimana penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan siri menurut hukum negara Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS GALENDO SEBAGAI MAKANAN KHAS KABUPATEN CIAMIS Alis Yulia; Ibnu Rusydi; Doni Cakra Gumilar
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8491

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Banyak produk-produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia, salah satunya yaitu Galendo Ciamis. Akan tetapi hingga saat ini Galendo Ciamis belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Apabila hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi sengketa berkaitan dengan klaim sepihak atau pembohongan publik. Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi Galendo Ciamis. Pendaftaran menjadi syarat utama agar Galendo Ciamis memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Galendo Ciamis. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI DESA PANGANDARAN Ibnu Rusydi; Nina Herlina; Aulia Fitrahunisa
Abdimas Galuh Vol 5, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v5i1.9782

Manusia yang melakukan kerusakan terhadap terumbu karang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap terumbu karang di kawasan konservasi Desa Pangandaran, kendala, dan upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap terumbu karang. Metode yang digunakan pada sosialisasi ini dengan melakukan pemberian materi dan penjelasan tentang manfaat keberadaan terumbu karang di Kabupaten Pangandaran, serta penjelasan sanksi yang didapatkan bagi perusak terumbu karang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022. Kesimpulan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu: 1) keberadaan terumbu karang di Pangandaran mengalami kerusakan diakibatkan aktivitas nelayan, wisatawan dan alam; 2) kendalanya yaitu: a. pengambilan terumbu karang secara ilegal; b. pembangunan di pesisir pantai; c. pencemaran limbah; d. Penambangan; e. penangkapan ikan secara ilegal; f. ketidaktahuan masyarakat dan nelayan terhadap sanksi perusak terumbu karang; 3) upaya yang dilakukan: a. melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian terumbu karang; b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang; c. Rehabilitasi terumbu karang yang rusak dengan cara transplantasi terumbu karang; d. memberikan sosialisasi hukum tentang sanksi bagi perusak terumbu karang.

PENERAPAN USHUL FIQH MULTIKULTURAL DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KAMPUNG KERUKUNAN LEBAK CIAMIS Ibnu Rusydi; Ukilah Supriyatin; Iwan Setiawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11960

Salah satu penyebab konflik terbuka antar agama di Indonesia adalah adanya paham keagamaan yang ekslusif dan keras. Untuk mengantisipasi melebarnya paham keagamaan yang ekslusif dan diskriminatif tersebut perlu dirumuskan gagasan baru yang bisa mengantarkan bangsa yang religius ini bisa hidup damai dan toleran. Masyarakat Kampung Lebak Kabupaten Ciamis dipandang sebagai daerah ragam agama hal ini dibuktikan dengan adanya empat (4) rumah ibadah yang saling berdekatan yaitu Masjid Jami Al Muhajidin, Gereja Katolik Santo Yohanes, Kelenteng Hok Tek Bio, dan Litang Khonghucu. Salah satu upaya untuk mengatasi konflik antar agama di Kampung Lebak adalah dengan paradigma ushul fiqh multikultural yang hadir untuk memproduk hukum-hukum fikih yang aspiratif dan akomodatif terhadap pluralitas kepentingan kebangsaan, sehingga seluruh anak bangsa mendapatkan posisi yang setara tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin ataupun keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisa penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis; 2) mengetahui kendala dalam penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan Umat Beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis; 3) mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penerapan ushul fiqh multikultural di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search