Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tinjauan Kriminologi terhadap Korban Tindak Pidana Anak Disabilitas Maria Ferba Editya; Rayani Saragih
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.669 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i3.977

Abstract

This study aims to determine the factors that cause criminal acts against children with disabilities, to determine the implementation of legal protection for children with disabilities. This type of research method is normative legal research or commonly called normative juridical research. Techniques Data collection is carried out in several stages, such as literature study assistance. The literature study was carried out in compiling the background of the problem, literature review, framework of thought by collecting initial data and information from books that discussed the Criminology Review of Victims of Criminal Acts of Children with Disabilities. Law Number 8 of 2016 Article 76e concerning Persons with Disabilities explains that every person is prohibited from committing violence or threats of violence, coercing, deceiving, committing a series of lies, or persuading a child to commit or allow obscene acts to be carried out, if these acts are committed, then in accordance with Article 82 paragraph (1) will be threatened with a maximum imprisonment of 5 (five) years in prison and a fine of 5 million.
Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Maslon Hutabalian; Maria Ferba Editya
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 1 (2021): Februari - Mei
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i1.69

Abstract

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, dengan orientasi pelayanan yang bersifat sosial yaitu membantu memberikan perlindungan hukum (legal services) bagi setiap warga negara yang tersandung masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kemampuan profesionalnya, tidak hanya dalam lingkup peradilan tetapi juga di luar lingkup peradilan. Profesionalisme tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan asosiasi profesi, tetapi harus berujung pada penjagaan kepentingan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan hukum Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) menurut hukum, untuk mengetahui bagaimana dampak dualisme pengelolaan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terhadap penegakan hukum dan masyarakat serta bagaimana peran dan upaya pemerintah untuk mengembalikan dualisme kepengurusan Perkumpulan. Advokat Indonesia (PERADI) menjadi organisasi tunggal yang mandiri dan kuat.
Sosialisasi Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Dan Sporadik Di Desa Jaranguda Maria Ferba Editya; Rayani Saragih; Maslon Hutabalian
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56855/income.v2i3.651

Abstract

Sistem pendaftaran tanah lengkap merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pertanahan dan Perencanaan Wilayah atau Kepala Badan Pertanahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendaftar tanah yang menerbitkan sertifikat di Indonesia. Keputusan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menggantikan Keputusan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, merupakan pelaksana amanat yang diatur dalam Pasal 19 Keputusan Pemerintah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap serta kendala-kendalanya dan mengkaji upaya-upaya pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis melalui teknik interpretasi dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Jaranguda dilakukan untuk mencapai kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Pelaksanaan program ini belum efektif dan belum dilaksanakan secara optimal karena rendahnya partisipasi dalam pengurusan sertifikat tanah di daerah tersebut.
Penyuluhan Alur Pendaftaran Izin UMKM Rayani Saragih; Maria Ferba Editya; Maslon Hutabalian; Viktor Riusman Laia; Gio Fani Sembiring Pandia; Brema Putranata
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56855/income.v3i1.935

Abstract

Menengah atau UMKM dan Usaha Rumahan lainnya. Sejatinya perizinan yang di urus bersifat sama, namun yang membedakan adalah jenis perizinan atas jenis UMKM dan usaha rumahan yang didirikan. Sehingga kita akan dapat membedakan surat- surat tersebut dan jenis serta tujuan pembuatannya. Sedangkan dalam perekonomian Indonesia, usaha kecil UMKM dan usaha rumahan ternyata termasuk penyumbang pergerakan dan kenaikan ekonomi yang cukup penting. Ini mengingat karena kelompok usaha ini memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Selain itu, kelompok usaha kecil ini terbukti telah tahan menghadapi berbagai krisis dan masalah ekonomi yang naik turun tidak menentu. Oleh karena itu penggiat UMKM ingin merangkul semua pengusaha kecil dari seluruh pelosok dan melibatkan lebih banyak segala jenis usaha yang mungkin luput dari bantuan. Jadi tidak mengherankan kalau kita terkadang melihat kelompok UMKM juga mengadakan bazaar, expo atau pameran untuk mengenalkan produk- produk mereka. Untuk mengetahui kriteria yang termasuk dalam tipe UMKM sendiri dapat dilihat dari undang- undang yang telah diresmikan secara legal dimata hukum..