Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penataan Kelembagaan Bumdes Bintang Baru Guna Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Mewujudkan Bumdesa Penyangga Di Kabupaten Kubu Raya Yani Riyani; Linda Suherma; Rizky Adithya; Kartawati Mardiah; Susan Andriana; Desty Wana; Haryati
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara mandiri, tidak terkecuali pemerintah desa. Desa menjadi daerah otonom sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu tujuan dibentuknya desa yakni memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka pada suat desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), salah satunya BUMDesa Bintang Baru Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. BUMDesa Bintang Baru memiliki banyak usaha yang dijalankan diantaranya Market Desa dan Bank Sampah. Tujuan dilakukannya PPM ini yakni membuat peraturan perusahaan tentang tata kelola BUMDesa dan pembuatan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Bank Sampah dan Market BUMDesa.
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru, Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya) Rizky Adithya; Wida Sari; Henri Prasetyo
Jurnal E-Bis Vol 6 No 1 (2022): Vol. 6 No 1 2022
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/e-bis.v6i1.881

Abstract

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka desa telah menjadi daerah otonom dan berhak mengelola pendapatan desanya secara mandiri. Dengan menjadi daerah otonom, maka suatu desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan dengan peraturan desa. Bintang Baru merupakan BUMDes yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya dengan beragam usaha yang dikelola seperti: market desa, internet desa, dan bank sampah. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk melihat penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dalam pengelolaan keuangan dan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana penyertaan modal dari pemerintah desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Bintang Baru masih belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK-ETAP.
Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parit Baru Yani Riyani; Rizky Adithya; Linda Suherma; Kartawati Mardiah; Susan Andriana; Baidhillah Riyadhi; Oscar Rynandi; Henri Parsetyo; Haryati; Widodo
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 3 No 3 (2022)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v3i3.1045

Abstract

Desa memperoleh pelimpahan wewenang sejak tahun 2014 sejak adanya Undang Undang tentang desa. Adanya wewnang tersebut desa dapat melakukan pemungut pendapatan daerahnya untuk membiayai aktivitas kegiatan belanja daerahnya yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Satu diantara desa yang memiliki tujuan tersebut yakni desa Parit Baru. Dalam mencapai tujuan tersebut, desa membentuk suatu badan usaha yang berdomisili di wilayahnya yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru. Pemerintah desa mengontorkan dana penyertaan modal pada tahap awal pendiriannya di tahun 2019 hingga 2 tahun terakhir selanjutnya. PPM dilakukan melalui survei pemetaan masalah yang selanjutnya dilakukan pemecahan masalah dengan cara pengumpulan data perkembangan jumlah pelanggan serta pengeluaran dan pendapatan. Tujuan dilakukannya PPM ini yakni membuat rencana program kerja anggaran badan usaha milik desa Bintang Baru.
PENGARUH PERENCANAAN, PENILAIAN, PENATAUSAHAAN, SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Rizky Adithya; Marzuki; Sulaiman; Risky Suci Andini
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.444

Abstract

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu pemerintah hasil pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Pontianak sangat mengapresiasi mewujudkan good governance governmentkhususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Guna mewujudkan good government governance yakni mengelola Barang Milik Daerah (BMD) agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian  terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Pengambilan sample yang digunakan penulis adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik kuesioner, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program statistik. Hasil analisis menunjukkan variable Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Pada variabel Perencanaan, Penilaian, berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, sedangkan variabel Penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan namun variabel Pengawasan dan Pengendalian tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Hasil analisa regresi menunjukkan korelasi/hubungan antara Perencanaan, Penilaian, penatausahaan dan pengawasan dan pengendalian dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan mempunyai hubungan yang relatif tidak kuat sebesar 30,33%.
ANALISIS KEPATUHAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KPP PRATAMA PONTIANAK Sari Zawitri; Mahyus; Rizky Adithya
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.450

Abstract

Pandemi Covid (Corona Virus Disease) 19 di Indonesia hingga awal tahun 2022 masih belum berakhir, bahkan kasus terkonfirmasi mencapai 6.021.642 hingga April 2022). Maka dampak dari segala lini kehidupan masih sangat terasa, meskipun pemerintah berupaya dalam menekan dampak Covid-19 itu sendiri. Salah satu sektor yang sangat berdampak adalah sektor perdagangan atau konsumsi masyarakat terhadap peredaran barang di pasaran. Hal ini mempengaruhi penerimaan pajak sektor perdagangan yang sangat berkontribusi besar dalam penerimaan negara yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengukir prestasi dengan pencapaian realisasi pembayaran pajak melampui target sebesar 7 triliun yaitu 100,19 % pada tahun 2021. Berikut data Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak selama 3 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Pengambilan sample yang digunakan penulis adalah convenience sampling untuk memperoleh responden. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program statistik. Hasil pembahasan menujukkan variabel pengetahuan tentang perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Secara Simultan variabel pengetahuan tentang perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.