Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
AM. Endah Sri Astuti *, Arwin Prima Hilumallo R.B Sularto
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN CYBERBULLYING DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti, Friskilla Clara S.A.T*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.556 KB)

Abstract

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu bentuk perluasan dari bullying yang berupa perbuatan intimidasi yang dilakukan di dunia maya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kebijakan hukum pidana terhadap masalah cyberbullying pada saat ini di Indonesia dan kebijakan hukum pidana penanggulangan cyberbullying dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana terhadap masalah cyberbullying pada saat ini di Indonesia diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP yang berlaku saat ini dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan bentuk cyberbullying. Perlu dicermati bahwa terdapat banyak kelemahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau cyberbullying. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying untuk pembaharuan hukum pidana dapat ditemukan dalam Konsep KUHP dan kajian perbandingan dengan negara lain terhadap cyberbullying, sehingga dengan adanya pembentukan KUHP yang baru serta melakukan perbandingan dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan untuk menanggulangi cyberbullying di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA DI KOTA KOLAKA SULAWESI TENGGARA R.B Sularto, Arwin Prima Hilumallo, AM. Endah Sri Astuti *,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.939 KB)

Abstract

Di Kota Kolaka Sulawesi Tenggara, tindak pidana perkosaan cukup banyak terjadi, namun menurut data Polres Kota Kolaka sejak tahun 2007-2011 sudah tercatat 25 kasus perkosaan yang telah di laporkan, hal ini menandakan masih sedikitnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak   pidana   perkosaan  dan   juga   masih   sedikit   masyarakat   yang   mengetahui   adanya perlindungan terhadap korban perkosaan jika mereka melaporkan kasus tersebut.Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  suatu  cara  dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan diberikan disetiap proses hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan, hin gga di  tingkat  pengadilan.   Pelaksanaan  perlindungan  hukum  dimasa  yang  akan  datang  akan dimasukkan        sanksi  pidana    ganti                       kerugian              dalam  sanksi        pidana. Untuk   terlaksananya perlindungan  hukum  ini  dibutuhkan   sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  turut membantu dan tidak ada keraguan untuk melaporkan  tindak pidana perkosaan, sehingga hak korban dapat dilindungi.  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 287/PID.SUS/2014/PT.PBR) Purwoto, AM. Endah Sri Astuti, Dwi Fajriyah Suci Anggaraini*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.043 KB)

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan adalah pencemaran udara karena kabut asap. Penyebab utama dari adanya kabut asap itu adalah Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kebanyakan pelaku pembakaran hutan adalah korporasi yang membuka lahan untuk memperluas area perkebunan mereka. Tindakan korporasi yang melakukan pembakaran hutan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.  Kerap kali korporasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan cara yang menyimpang dari hukum yang berlaku, atau melakukan kejahatan dengan berbagai modus operandi. Oleh karena itu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum perdata telah bergeser menjadi subyek tindak pidana dalam hukum pidana. Seiring dengan meningkat perannya korporasi disamakan derajatnya seperti subjek hukum manusia dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana 
PERLINDUNGAN KORBAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI DENGAN PENDEKATAN RERTORATIVE JUSTICE (STUDI DI KABUPATEN DEMAK) Mukhammad Irkham*, R.B. Sularto, A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (985.965 KB)

Abstract

Perbuatan main hakim sendiri merupakan tindak pidana yang menimbulkan korban dan menimbulkan keresahan masyarakat. Perlindungan korban main hakim sendiri harus dapat diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi. Untuk itu diperlukan kebijakan tersendiri, baik untuk perbaikan terhadap korban, maupun pengembalian kondisi sosial. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum tindak pidana main hakim sendiri dan perlindungan korban main hakim sendiri yang mencerminkan pendekatan Restorative Justice. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal, dimana tidak hanya mengacu pada peraturan tertulis, melainkan juga harus memerhatikan secara langsung bagaimana aturan tersebut digunakan dalam masyarakat dengan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Demak. Perbuatan main hakim sendiri secara eksplisit diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi Pasal 351, 170, dan Pasal 406. Sedangkan perlindungan korban secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan korban main hakim sendiri yang mencerminkan Restorative Justice sebagaimana yang dipakai Polres Demak di Desa Wilalung, yaitu melibatkan peran tokoh untuk mengembalikan kondisi masyarakat serta pergantian kerugian terhadap korban sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaku. Untuk itu perlu adanya sosialisasi di Kepolisian agar terjalin persepsi yang sama dalam penegakkan hukum khususnya tindakan main hakim sendiri.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN PN. SEMARANG NO. 05/PID.SUS/2015/PN.SMG.) Molalan Zebua*, Nur Rochaeti, AM. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.443 KB)

Abstract

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika wajib diberikan perlindungan dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma terhadap anak, termasuk menghindarkan anak dari penjatuhan pidana penjara. Di Indonesia, dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikeluarkan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan dan menjauhkan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA METRO JAYA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA Ruth Pryscilla*, Budhi Wisaksono, AM. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.785 KB)

Abstract

Fenomena penyalahgunaan narkoba bukan hal baru lagi di Indonesia, bahkan meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Jakarta sebagai ibukota dan pusat negara Indonesia juga menjadi sorotan karena tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak bisa ditangani oleh BNN saja namun para penegak hukum lainnya juga harus turun tangan. Direktorat Reserse (Dires) Narkoba Polda Metro Jaya sebagai penegak hukum mempunyai pengaruh besar dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Jakarta dan sekitarnya.Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Dires Narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba dan faktor-faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum Dires Narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data obyektif yang merupakan data primer.Berdasarkan penelitian dapat diketahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Dires Narkoba merupakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Upaya ini merupakan cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba menggunakan jalur penal (represif). Dalam melakukan kegiatan penegakan hukum Dires Narkoba juga mengalami hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja Dires Narkoba dalam pengungkapan kasus seperti kepemilikan peralatan yang belum memadai,  jumlah  personil yang masih sedikit, modus operandi kejahatan yang selalu berubah-ubah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA (BNNK) KARAWANG TERHADAP REMAJA DI KABUPATEN KARAWANG Ineke Ariani Motif*, Budhi Wisaksono, AM. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.495 KB)

Abstract

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka masalah yang sangat kompleks ini memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif. Kabupaten Karawang menjadi daerah peredaran narkoba yang cukup strategis, sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).Perumusan yang timbul adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNNK Karawang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan BNNK Karawang dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu data yang diteliti hanyalah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian penulis.Hasil penelitian terkait penegakan dalam upaya yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap remaja yakni upaya preventif (pencegahan). Upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut terdiri dari 3 pendekatan yaitu supply control, demand reduction, dan harm reduction. Adapun faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang dalam penanggulangan narkotika ialah kurangnya pengetahuan atau pemahaman serta kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam menjalankan program P4GN, keterbatasan jumlah anggaran maupun sumber daya manusia.
PEMBERIAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 410/PID. B/2014/PN. BGL.) Lukmen Yogie Sinaga*, A.M. Endah Sri Astuti, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (782.109 KB)

Abstract

Perkosaan merupakan kejahatan dengan akibat yang tidak hanya dialami korban sendiri, akibatnya turut dirasakan juga oleh keluarga korban dan masyarakat umum. Kurun waktu belakangan perkosaan yang terjadi di Indonesia termasuk dalam statistik angka yang tinggi. Polisi terlepas dari dirinya sebagai individu, merupakan teladan dan panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi sebaliknya dalam kasus ini, seorang oknum polisi justru melakukan pelanggaran hukum yaitu tindak pidana perkosaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum di pengadilan dan peranan visum et repertum dalam membuktikan tindak pidana perkosaan serta pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. dengan terdakwa oknum polisi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.Hasil yang diperoleh dalam penulisan hukum ini yaitu dalam kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. Majelis Hakim berpendapat bahwa “memaksa seorang wanita bersetubuh” terbukti dalam persidangan. Alat bukti berupa visum et repertum Nomor VER/04/IX/2014 . Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Myxe Zul Janova Als Janov Bin Medianto merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang seharusnya berkewajiban sebagai pengayom dan pelindung dalam masyarakat tetapi dalam kenyataanya malah melakukan tindak pidana perkosaan, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
Co-Authors