Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAMPINGAN (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Qori Rizqiah H Kalingga
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 5 No. 1 (2020): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.635 KB) | DOI: 10.32696/jp2sh.v5i1.417

Abstract

Di zaman sekarang ini tidak sedikit yang menjadi korban KDRT dan siapapun bisa menjadi korban KDRT baik itu suami, istri, anak ataupun orang tua. Dalam catatan akhir tahun Komnas Perempuan Tahun 2018 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani ditahun 2017. KDRT (domestic violence) merupakan tindak kekerasan yang menurut sejumlah orang bahwa tindakan penganiyaan dan pemukulan terhadap anggota keluarga sebagai hal yang lumrah sehingga korban menerima nasib begitu saja dan hanya bisa pasrah karena menganggap hal itu merupakan kepatuhan dalam keluarga. Untuk mengatasi kasus KDRT, perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat menjerat pelaku kekerasan dengan mudah. Selama ini pelaku hanya dijerat dengan pasal penganiayaan ataupun pembunuhan itupun tidak semua dapat terjerat sebab tidak semua korban melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwajib dengan berbagai alasan. Selain itu pula perangkat hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penelitian yang akan diteliti saat ini berjudul tentang Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pendampingan (paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah dilaksanakan dalam bentuk tindakan preventif dan kuratif. Keberhasilan yang telah dicapai oleh paralegal dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang dimulai pada saat korban melakukan pelaporan dan pemeriksaan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesainya proses hukum tersebut.
DAMPAK PSIKOLOGIS PEREMPUAN SINGLE PARENT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Qori Rizqiah H Kalingga, Nurhimmi Falahiyati, Andos Rewindo Sirait
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 6 No. 2 (2021): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/jp2sh.v6i2.988

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif (pendekatan sosiologis) yaitu pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan perundang-undangan (the statute approach). Untuk membantu penelitian ini, pengambilkan sampel data diambil melalui metode purposive sampling beberapa desa di Kecamatan Percut Sei Tuan yang melibatkan 30 responden, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif sehingga bisa diambil kesimpulan dan dapat diajukan saran-saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis perempuan single parent korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilaksanakan dalam bentuk tindakan preverentif dan kuratif sangatlah berat. Terdapat dua tipologi perempuan single parent, yang pertama adalah kondisi psikologis yang cenderung labil akibat trauma yang dirasakan, dan kedua cenderung stabil sebab dukungan dari beberapa pihak. Upaya dalam mengatasi dampak psikologis dan sosiologisnya antara lain adalah berpikir positif dan yakin bahwa single parent bisa menjadi ayah sekaligus ibu (kepala keluarga) yang baik dengan dukungan dari berbagai pihak terutama keluarga dengan tetap melakukan aktifitas seperti biasa, sehingga membantu mengurangi dampak negatif bagi para single parent.
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA OBJEK WISATA TAMAN AIR PERCUT DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN No. 8 TAHUN 1999 MARIA KRISTINA SITUMORANG; QORi RIZQIAH H KALINGGA; NURBETI SINULINGGA SINULINGGA
JURNAL REGIONOMIC Vol 4, No 1 (2022): REGIONOMIC
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/jg.v4i1.745

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Objek WisataTaman Air Percut ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini untukmengetahui bagaimana tingkat kepuasana pelanggan pada Objek Wisata Taman Air Percutditinjau dari UU Perlindungan Konsumen . Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktobersampai Maret 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan caraSensus, dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 20 responden. Sampel dalampenelitian ini adalah pengunjung Wisata Taman Air Percut. Saat ini tantangan yang dihadapioleh pengelola Wisata Taman Air Percut bahwa menurunnya jumlah pengunjung di masapandemi Covid – 19.Kata Kunci: Kepuasan Pelanggan, UU Perlindungan Konsumen, Wisata Taman Air Percut
Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Desa Qori Rizqiah H Kalingga; Melvin Serlina Wati Gulo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.369-375

Abstract

This research was conducted to find out how the implications of Law no. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management of the utilization of natural resources in villages. The purpose of this research is to provide a foundation for the village so that the community has a sense of responsibility towards the management and utilization of natural resources in order to ensure the continuity of their supply, so that they will be maintained and increase the quality of the diversity and value of natural resources, especially those in the village. The data used in this study are primary (juridical-normative) and secondary data obtained by observing and documenting. The analysis used is descriptive analysis with the form of qualitative research (socio-legal) and the object studied is Law no. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management. Based on the results of the research, it shows that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. Based on the results of the research, it shows that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. Based on the results of the research, it shows that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights to village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages.
PENDAMPINGAN PEREMPUAN SINGLE PARENT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PASCA COVID 19 Nurhimmi Falahiyati; Armanila Armanila; Qori Rizqiah H Kalingga
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v5i1.3665

Abstract

Angka kekerasan dalam rumah tangga begitu tinggi di indonesia. Terlebih ketika pandemi covid 19 melanda, kondisi keuangan yang memburuk, isolasi dan intensitas pertemuan yang tinggi semakin memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan domestik ini berdampak paling besar pada perempuan dan anak. Dampak yang dihasilkannya dapat merusak masa depan suatu bangsa, hal ini disebabkan ibu yang mendidik dan membesarkan anak-anak sebagai generasi penerus yang berpotensi terganggu kesehatannya, baik fisik dan mentalnya. Potensi kekerasan juga berlanjut dari ibu ke anak-anak sebagai akibat trauma yang dialaminya. Sebagian perempuan yang mengalami kekerasan memilih untuk bercerai. Akibat dari keputusannya ini menjadikannya single parent yang bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya. Kegiatan ini bermitra dengan Perwiritan Ar-Rahmah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan berupa penyuluhan dan pendampingan hukum, penyuluhan parenting, serta konseling baik pribadi dan kelompok. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mitra, meningkatkan pengetahuan terkait parenting dan kesehatan mental akibat trauma dari kekerasan yang dialami. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, masyarakat memiliki pemahaman terkait dampak dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Pengetahuan terkait parenting dan pola asuh anak juga meningkat, termasuk penyembuhan mental dan trauma atas kekerasan yang dialami.