Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia Raharjo Jati, Wasisto
TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 5 No. 1 (2015): June
Publisher : Program Studi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.588 KB) | DOI: 10.15642/teosofi.2015.5.1.139-163

Abstract

This article aims to analyze the construction of identity in the case study of Middle-Class Muslim in Indonesia. The term ?Popular Islam? is part of an academic term to mention of make Islam as an identity for the Middle-Class Muslim in Indonesia. This term can be interpreted into two premises are popular Islam as a commoditization of Islamic value and Islam as part of celebration Islamic day. Both of these terms later then forked between Islamization and indigenization thus creating their assorted shades of Middle-Class Muslim in Indonesia. Consumption then present a cultural sign to distinguish the Middle Class. It was later manifested in the mass cultural products on behalf of Islam. That image displayed on consuming the product and then create construction of an Islamic Middle Class, religious Middle Class, and the Arabized Middle Class. This paper will elaborate more deeply about in search of identity and its impact to Middle-Class Muslim in Indonesia.
MEDIA AND POLITICAL PERSUASION: THE ROLE OF MEDIA IN INDONESIA PRESIDENTIAL CAMPAIGN 2001-2009 Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.432

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis tentang peran media dalam konstelasi pemilu presiden Indonesia selama2001-2009. Pada masa reformasi, media sendiri telah menunjukkan posisi dilematis dalam mendukung demokrasi,bahkan berupaya mengidentifikasi sebagai aktor politik. Dalam beragam cara, media menampilkan adanyarelasi ketergantungan kuat dengan patronase ekonomi politik. Hadirnya jurnalisme politik sendiri kemudianberwujud dalam mesin propaganda yang bertujuan menyampaikan pesan politik kepada publik. Tulisan ini akanmengelaborasi lebih lanjut mengani dilema media dalam proses transisi demokrasi di Indonesia.Kata Kunci: persuasif media, konglomerasi media, kampanye polittik, dan jurnalisme politik
GLOBALISASI DAN KEMISKINAN DESA: ANALISA STRUKTUR EKONOMI POLITIK PEDESAAN Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.198

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis relasi politik antara desa dengan globalisasi. Analisa dalam artikel inikemudian dititikberatkan pada struktur ekonomi politik untuk melihat relasinya khususnya posisi desa dalamglobalisasi. Hasil paper menunjukkan bahwa secara historis, analisa terhadap pengaruh desa dalam globalisasisendiri dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, desa sendirimengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun ekonomi mereka. Sedangkan dalam pengertiannegatif, desa telah menjadi termarjinalkan dan tertekan dalam sistem kapitalis.Kata Kunci : desa, globalisasi, ekonomi politik, desa global.
MENGURAI GAGASAN NEGARA PASCAKOLONIAL: KONTEKSTUALISASI INDONESIA SEBAGAI NEGARA DUNIA KETIGA Wasisto Raharjo Jati
Masyarakat Indonesia Vol 39, No 1 (2013): Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v39i1.296

Abstract

This article discusses the idea of the postcolonial state in Indonesia. The establishment of the postcolonial state is derived from three perspectives; Marxism, structuralism, and postcolonialism. The idea of postcolonial countries focuses on the premise of over-developed countries and relative autonomy. The context of the relative autonomy of the state itself is interpreted as rivalry in state-society relations for gaining political influence. It was then created the patron-client relation and patronage political economy. In the case of Indonesia, the character of the postcolonial state manifests itself in the form of patrimonialism and the dominance of the state in the public sphere. Reorganization of the old elite to a democratic system indicates linearity values and norms of colonialism in the new system of government.Keywords: Postcolonial, Indonesia, Overdeveloped, Autonomy, Patrimonialism
KULTUR BIROKRASI PATRIMONIALISME DALAM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 2 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.517 KB) | DOI: 10.24258/jba.v8i2.86

Abstract

This study aims to analyze patrimonialism bureaucratic culture in the Provincial Government of Yogyakarta. Analysis of the study was conducted by using patrimonialism bureaucracy theory to analyze characteristics of bureaucracy in Yogyakarta. The result shows that patrimonialism in bureaucracy is built by the recruitment of bureaucrats became “abdi dalem”/(servants in the palace); patrimonialism in bureaucracy also creates hybrid system which consist of modernity and traditional values; king as the governor using the bureaucracy to strengthen the loyalty of the people; patrimonialism establishes mutual relationships where bureaucracy need noble status to enhance their social status in society and sultan needs support from bureaucrats in order to maintain the stability of power: patrimonialism is manifested in the political mobilization of bureaucrats to support sultan become governor in the discussion of the privileges of Yogyakarta.  Keywords : patrimonialism bureaucratic, “abdi dalem”, sultanate of Yogyakarta. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kultur birokrasi patrimonialisme yang berada di Pemerintahan Provinsi DIY. Analisa dalam studi ini menggunakan teori birokrasi patrimonialisme dalam menganalisa studi kasus birokrasi di DIY. Hasil studi menunjukkan bahwa patrimonialisme dalam birokrasi dibangun melalui sistem rekrutmen abdi dalem; patrimonialisme dalam birokrasi juga menciptakan sistem birokrasi campuran atau hibrid yang mana terdiri dari nilai modernitas dan tradisional; raja selaku gubernur menggunakan birokrasi untuk memperkuat loyalitas masyarakat; patrimonialisme menciptakan relasi mutualisme raja selaku gubernur menggunakan birokrasi untuk memperkuat loyalitas masyarakat; patrimonialisme menciptakan relasi mutualisme dimana birokrat membutuhkan gelar kerajaan untuk menaikkan status sosial dan Sultan membutuhkan dukungan agar menjaga stabilitas kekuasaan dan Sultan membutuhkan dukungan agar menjaga stabilitas kekuasaan; patrimonialisme dimanifestasikan dalam mobilisasi politis para birokrat untuk mendukung Sultan menjadi gubernur dalam pembahasan RUUK DIY.  Kata kunci: patrimonialisme birokrasi, abdi dalem, kerajaan Yogyakarta
ANALISA STATUS, KEDUDUKAN, DAN PEKERJAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM UU No. 5/2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ANALYSIS OF STATUS, POSITION, AND LEGAL STANDING OF TEMPORARY EMPLOYEE IN ACT OF 5/2014 ABOUT STATE CIVIL APPARATUS) Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 1 (2015): April 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.111 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i1.187

Abstract

This article aims to analyze comparatively towards the status and position of temporary employees in Act of 43/1999 and government employees with contract agreements in Act of 5/2014. Analysis has focused on the main duties and functions of state / country and its standings in state employee management. The results of this study indicate that there is evolution in analyzing non-permanent employees form theLaw No. 43/1999 and the latest replacement rules which is Act of 5/2014. The lack of clarity regarding the status, position, and the fate of temporary employees,which has not previously accommodated in Employment Act, has been clarified in the Act of 5/2014.Keywords : Temporary Employee, Civil Services, Merit System, Bureaucracy SystemArtikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang status dan kedudukan pegawai tidak tetap baik dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Analisa yang ditampilkan berlokus kepada tugas pokok fungsi maupun status/kedudukannya dalam manajemen kepegawaian negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi evolusi dalam menganalisis pegawai tidak tetap dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 hingga yang terbarukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Ketidakjelasan mengenai status, kedudukan, nasib yang selama ini belum diakomodir dalam Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya, kini sudah diperjelas semuanya dalam Undang-Undang ASN 2014 ini.Kata Kunci : Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Negeri Sipil, Sistem Merit
TOLERANSI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURALISMESISWA SMA KATOLIK SANG TIMUR YOGYAKARTA Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Cakrawala Pendidikan CAKRAWALA PENDIDIKAN FEBRUARI 2014, TH. XXXIII, NO. 1
Publisher : LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.831 KB) | DOI: 10.21831/cp.v1i1.1863

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sikap toleransi dalam pendidikan multi- kulturalisme di kalangan siswa SMA. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip “rumah bersama” menjadi contoh penting dalam menumbuhkan sikap toleransi di antara siswa. Siswa diperlakukan sebagai anggota keluarga dekat dalam pergaulan dengan sivitas akademika lainnya. Prinsip “rumah bersama” ini seperti melting pot, tempat semua perbedaan ras, suku, agama, dan lainnya dilebur menjadi satu identitas tunggal sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Religiusitas adalah instrumentasi penerapan nilai universalitas agama mengenai tenggang rasa, toleransi, maupun perdamaian untuk menjaga semangat multikulturalisme dan memperkuat persaudaraan di antara para siswa. Kata Kunci : pendidikan multicultural, prinsip “rimah bersama”, religiusitas, toleransi
Kewargaan Inklusif sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 18, No 1 (2014): Juli
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2100.803 KB) | DOI: 10.22146/jsp.13093

Abstract

This article traces to endeavor the concept of public services in the practice of inclusive citizenship. Contextualization of citizens should be important to be argued in order state eff ort to fulfi lling its citizen basic needs. There are three major schools of public service regime; the liberal, social democratic, and social investment wherein each paradigm gives a diff erent sense of the citizens. Liberal regime defi nes citizen guaranteed to choose their public service patt ern, amidst state or market. Social democratic regime emphasizes obligatory state in terms of public services for its citizens. Meanwhile, the social investment act rationally in providing services to its citizens. The paradigm of Inclusive citizenship emerges as a form of alternative response of the third paradigm in providing public services and comprehensive democratic to every citizen. Implementation of inclusive citizenship toward public service reform is urging and signifi cant to recommend how far and beyond state posited citizen as their client who must be served vice versa. This article will elaborate more on the meaning of inclusive citizenship in the public service.
CYBERSPACE, INTERNET, DAN RUANG PUBLIK BARU: AKTIVISME ONLINE POLITIK KELAS MENENGAH INDONESIA Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 3, No 1 (2016): Menggagas Kajian Digital Humanities di Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.231 KB) | DOI: 10.22146/jps.v3i1.23524

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai cyberspace sebagai ruang publik baru bagi kelas menengah Indonesia. Konsep lama ruang publik besasal dari Habermas yang menilai ruang tersebut merupakan bagian dari proses komunikasi dan advokasi publik. Ruang tersebut dipahami sebagai ruang inklusif, deliberatif, dan juga parsipatif yang mendorong publik untuk berdiskusi satu sama lain. Kemunculan cyberspace melalui sosial media ini menarik untuk dicermati karena mampu mentrasnformasi ruang publik dalam bentuk digital. Dibandingkan dengan ruang publik, cyberspace berinteraksi kapanpun dan dimanapun. Dari situlah kemudian proses kesadaran politik kelas menengah kemudian tercipta. Artikel ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai aktivisme politik onlone di Indonesia
MODERASI BERAGAMA DALAM ISLAM NUSANTARA: MENIMBA DARI WALI SONGO: LESSON LEARNT FROM NINE ISLAMIC SAINTS Syamsurijal; Wasisto Raharjo Jati; Halimah Sa'diah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v24i3.1804

Abstract

“Islam Nusantara” (Islam of the Archipelago) is an idea and religious practice that represents reflection of Islam as non-violent, pro tolerance, equality, and accommodating to local cultures. These characters basically are principle of religious moderation. It is worth to note that the idea of “Islam Nusantara” has explained empirical and real Islamic values within religious moderation itself. For instance, “tawazun” (equality), “tawasuth” (moderation), and “tasamuh” (tolerant) are the core values of Islamic teaching. It has been known since the Prophet Muhammad SAW taught it. While the religious moderation within “Islam Nusantara” still not yet get wide attention, public assume that the religious moderation belongs to two large Islamic organization in Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. Both represents Indonesian version of moderate Islamic. In fact, the idea of “Islam Nusantara” has been long existing since the era of “Wali Songo” (the nine saints). Following up previously-mentioned ideas, this paper aims to address how religious moderation has been growing from the era the era of “Wali Songo” (the nine saints) to be “Islam Nusantara” (Islam of the Archipelago). These main aim also would to address the comparative analysis between“Wali Songo” (the nine saints) to be “Islam Nusantara” on current religious moderation.