Garuda - Garba Rujukan Digital

PROMOSI PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN KONSUMEN muliya, liya sukma
Syiar Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Promosi memiliki posisi paling penting. Setiap perusahaan selalu mengalokasikan dana khusus untuk keperluan promosinya. Dewasa ini berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan mampu meraih pangsa pasar serta keuntungan, dilakukan oleh pelaku usaha dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau. Kegiatan-kegiatan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan meraih pangsa pasar terkadang tidak dilakukan dengan cara melakukan penjualan yang baik, menipulasi dan kegiatan yang sifatnya mengelabui konsumen sering dilakukan, hal ini yang banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Beberapa cara untuk memikat konsumen, antara lain dilakukan melalui pemberian hadiah Cuma-Cuma, obral, undian dengan maksud ingin mendapatkan perhatian dari produk atau usaha yang dilakukan. Pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa permasalahan dengan menggunakan identifikasi masalah yaitu mengenaiÂ tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha akibat promosi produknya dan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha dalam Pengembangan Agrobisnis Melalui Pondok Pesantren Al-Ittifaq Muliya, Liya Sukma; Suminar, Sri Ratna
ETHOS (Jurnal Penelitian dan Pengabdian) Vol 3 No.1 (2005) Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

one of the appropriate enterprise which complies to the sustainable

ASPEK HUKUM MENGENAI KOMPENSASI BAGI WARGA YANG MENDUDUKI LAHAN NEGARA DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG TERKENA PROYEK Hendrakusumah, Ernawati; Muliya, Liya Sukma
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 11, No 2 (2011): Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah Kota

In Indonesia, there many cases of the existence of the state/government of land use by the public people. Problems arise when there is a decision-rights community's land is used by the government for public purposes, such as project water dams for hydroelectric power. This problem often creates polemic on the issue of compensation for people who take advantage of the country's land. The question: Should people be compensated? What kind of compensation like? And how it can be done? This paper aims to examine the legal aspects of the compensation for the people who occupy state land (government) in the District of West Bandung regency cavity affected Upper Cisokan Pumped Starage of West Java Province. Keywords: land use state compensation law

Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Rahayu, Mella Ismelina Farma; Susanto, Anthon F; Muliya, Liya Sukma
Jurnal Hukum Adat Indonesia Vol 2 No 3 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) APHA
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Sejak manusia membentuk masyarakat maka terdapatlah hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alamnya. Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama. Munculnya perdebatan atau bahkan adanya ketegangan-ketegangan baik dalam ranah akademik maupun dalam pola relasi antara masyarakat dengan Negara yang selalu tak dapat dielakan adalah ketika membicarakan tentang hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terjadi karena beberapa hal misalnya menyangkut tentang asset yang kemudian berimplikasi secara ekonomi.Demikianpun juga ketegangan ini muncul karena seringkali posisi Negara secara serta merta mengambil alih pengelolaan sumber daya alam dengan dalil untuk kesejahteraan masyarakat tanpa diikuti dengan adanya relasi sosial dan hukum yang berprisip kepada saling menguntungkan dan jarang sekali memperhartikan aspek kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode penilitian ini bersifat diskriptif analisis. Hak masyarakat adat Ciomas dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu diterapkan dalam hal daerah yang disebut dengan Leuweung Larangan,Leuweung Tutupan,Kawasan Baladahan. Since humans form a society there is a relationship berween society an human resources. In Indonesia the relationship between indigenous peoples with natural resourses ranging from the relationship between society the community, the land together. The emergence of debate or ever the existence of tensions both in the academic domain and in the pattern of relations between communities and countries that can always be avoided is whe discussing talking avout the rights of indigenous peoples in the managing of natural resourses.This happens because of some things, for example, about assets that then have economic implications, as well as this tensions arise because often state positions instantly take over the management of natural resources under the pretext for the welfare of the community without the presence of a principled social and legal relationship to mutual benefit and rarely pay attention to the aspect of local wisdom living in the community. This research is done by using normative juridical approach and this research method is descriptive analysis. The rights of indigenous community of ciomas in the framework of the management of natural resources are applied in terms of areas called forhouses of forests, cover forest, bald area.

ASPEK HUKUM MENGENAI KOMPENSASI BAGI WARGA YANG MENDUDUKI LAHAN NEGARA DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG TERKENA PROYEK HENDRAKUSUMAH, ERNAWATI; MULIYA, LIYA SUKMA
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 11 No. 2 (2011)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.553 KB)

In Indonesia, there many cases of the existence of the state/government of land use by the public people. Problems arise when there is a decision-rights community's land is used by the government for public purposes, such as project water dams for hydroelectric power. This problem often creates polemic on the issue of compensation for people who take advantage of the country's land. The question: Should people be compensated? What kind of compensation like? And how it can be done? This paper aims to examine the legal aspects of the compensation for the people who occupy state land (government) in the District of West Bandung regency cavity affected Upper Cisokan Pumped Starage of West Java Province.

MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM LINGKUNGAN RELIGIUS – KOSMIK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Mella Ismelina Farma Rahayu; Anthon F. Susanto; Liya Sukma Muliya
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

This paper is derived from the results of research that seeks to elevate the values of Sundanese cultural wisdom in environment conservation efforts by building a model of environmental law with religious empowerment-based cosmic Watershed (DAS) based on the conception of Sundanese culture. This model emphasizes deemed necessary because the relationship between justice and ecological balance and social justice, equality and better accommodate a balance between social welfare and environmental harmony.It is also illustrated how human interaction with the environment with the objective picture of rural communities in implementing value if Ciomas ancestral cultural values in environment conservation efforts and how to implement the values of the Sundanese cultural wisdom in the formulation development of environmental law in Indonesia to be more characteristic of Indonesia. Keywords: Environmental; Sundanese Culture; Cosmic Religious.

PROMOSI PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN KONSUMEN liya sukma muliya
Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i2.1474

Promosi memiliki posisi paling penting. Setiap perusahaan selalu mengalokasikan dana khusus untuk keperluan promosinya. Dewasa ini berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan mampu meraih pangsa pasar serta keuntungan, dilakukan oleh pelaku usaha dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau. Kegiatan-kegiatan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan meraih pangsa pasar terkadang tidak dilakukan dengan cara melakukan penjualan yang baik, menipulasi dan kegiatan yang sifatnya mengelabui konsumen sering dilakukan, hal ini yang banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Beberapa cara untuk memikat konsumen, antara lain dilakukan melalui pemberian hadiah Cuma-Cuma, obral, undian dengan maksud ingin mendapatkan perhatian dari produk atau usaha yang dilakukan. Pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa permasalahan dengan menggunakan identifikasi masalah yaitu mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha akibat promosi produknya dan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif

Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Leza Melta Rany; Liya Sukma Muliya
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Marriage is an inner birth between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Marriage dispensation is an application for ratification of a marriage that takes place, where the prospective bride or groom has not reached the minimum age limit, namely the minimum limit as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 What will be analyzed are What are the factors behind the application for a marriage dispensation permit in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. How is the implementation of the marriage dispensation for minors in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. If with the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The usefulness of this research is expected to provide knowledge and experience for researchers and stakeholders, the community, the government. The approach method used in this research is normative juridical, and the research specification is descriptive analysis. Data collection techniques are library research and field methodologies, the data collection stage is document studies and interviews, and the last is analysis. The factors behind the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. namely That, the marriage is very urgent to take place because the minor is already pregnant. Apart from being pregnant, the background of the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court was caused by: economic factors, parental background factors, low awareness of the importance of education, environmental factors in which they lived. Implementation of marriage dispensation in the Child Protection Law at the Baturaja Religious Court is less effective because there are still applications for marriage dispensation. Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Adapun yang akan dianalisa adalah Apa faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan izin dispensasi nikah dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Bagaimana implementasi dispensasi nikah anak di bawah umur dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan para pihak,masyarakat, pemerintah. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dan spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analisis. Teknik Pengumpulan Data adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan Metodologi penelitian lapangan (field research), tahap pengumpulan data adalah Studi dokumen dan wawancara, serta terakhir melakukanAnalisis. Faktor yang melatar belakangi diajukanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. yaitu Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak di bawah umur itu telah hamil. Selain karena faktor hamil Latar belakang diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dikarenakan: faktor ekonomi, faktor kekhawatiran orang tua, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, Faktor lingkungan tempat mereka tinggal. Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan UUPerlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah.

Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Muhammad Fabio Ustuchori; Liya Sukmah Muliya
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. PT X is a company that produces anti-mosquito hit drugs declared withdrawn from circulation because the products produced harm consumers. The purpose of this study is to determine the legal protection of consumers using mosquito repellent containing harmful chemicals and to determine the sanctions for these businesses according to Islamic law and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Research methods using normative juridical and qualitative normative analysis methods. Collecting techniques are using legislation, books, scientific papers, encyclopedias and the internet. The results of this thesis research is clear that the products sold by PT X contain chemicals harmful to the human body, because the use of Propoxur and dichlorvos active substances that can cause health problems to humans and also mangandung elements of fraud because chemicals are not known by consumers and also not informed by the business actors. PT Megasari Makmur get sanctions under Article 8 paragraph (4) Article 19 (1, 2, 3), Article 62 paragraph (1) UUPK that is the threat of imprisonment and responsible for providing compensation for consumer losses. In Islamic law the sanction for the perpetrator of fraud is the punishment of Ta'zir. Abstrak.PT X merupakan perusahaan yang memproduksi obat anti-nyamuk HIT dinyatakan ditarik dari peredaran karena produk yang dihasilkan merugikan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan obat nyamuk yang mengadung bahan kimia yang berbahaya dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku usaha tersebut menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian menggunakan yuridis normative dan metode analisis normatif kualitatif. Teknik mengumpulan yaitu menggunakan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia dan internet. Hasil penelitian skripsi ini jelas bahwa produk yang dijual PT X mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia, karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia dan juga mangandung unsur penipuan karena bahan-bahan kimia tidak diketahui oleh konsumen dan juga tidak di informasikan oleh pelaku usaha tersebut. PT Megasari Makmur mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Pasal 19 (1,2,3), Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni ancaman pidana penjara dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman ta’zir.

Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam Ahmad Sidiq Zaelani; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The legal certainty of joint property in a polygamous marriage involves justice which is the right of the wives. In the Religious Courts, addition to the courts must resolve cases of polygamy permits, the courts also have to adjudicate related to the distribution of joint property. The division of joint property must comply with the provisions of Article 65 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Article 94 of the Compilation of Islamic Law with the aim of creating justice for polygamous wives. This happened, one of which was in the case of a polygamy permit which was examined and decided in Decision Number: 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. So the problems in this study can be formulated as follows: (1) How is the distribution of joint property in polygamous marriages based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law? (2) What is the judge's consideration in resolving the distribution of joint assets in polygamy based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law?. The approach method used by the author is a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. In this phase of the research the writer uses research methods literature using: (1) The secondary data, in the form of legal materials that are binding on the issues to be investigated (2) Material primary law in the form of Act No. 16 of 2019 About Marriage and the Compilation of Islamic Law. The data was then collected using the Document Study data collection technique and then analyzed using a qualitative juridical method. Abstrak. Kepastian hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami menyangkut keadilan yang merupakan hak istri-istrinya. Di Pengadilan Agama selain pengadilan harus menyelesaikan perkara izin poligami, pengadilan juga harus mengadili terkait pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama harus sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk terciptanya keadilan terhadap isteri-isteri yang dipoligami. Hal ini terjadi salah satunya pada perkara izin poligami yang telah diperiksa dan diputus pada Putusan Nomor : 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama dalam poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam?. Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode Pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Dalam tahap penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan: (1) Data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti (2) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Studi Dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search