Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Pengembangan Manajemen, Bisnis, Keuangan dan Perbankan

Pemeliharaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Hasil Lelang Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Yusep Mulyana
PRISMAKOM Vol 12 No 1 (2018): PRISMAKOM
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.504 KB)

Abstract

Faktor-faktor yang menghambat pemeliharaan pendaftaran hak atas tanah hasil lelang di kantor pertanahan Kabupaten Garut adalah pemenang lelang seringkali mengulur waktu dalam melakukan proses peralihan haknya tersebut, sehingga menghambat kinerja Kantor Pertanahan. Tanah hasil lelang tersebut melekat Hak Tanggungan yang tidak dibersihkan atau diroya, sedangkan peroyaan tersebut sangat penting bagi keperluan peralihan hak karena pelelangan tersebut karena apabila tidak ada pernyataan roya maka pihak Kantor Pertanahan tidak dapat melakukan proses pendaftaran hak atas tanah hasil pelelangan tersebut menjadi terhambat karena ulah kreditor yang tidak tahu aturan sebenarnya. Kantor Pertanahan masih bersifat pasif, karena menunggu data atau dokumen dari pemohon, jadi, tertib administrasi yang diharapkan menjadi kurang terlaksana dengan baik. Lambatnya pelayanan disebabkan karena selain kurangnya tenaga pelaksana dibandingkan dengan volume pekerjaan, dan terkesan pelayanan tersebut oleh masyarakat masih dirasakan lambat, sulit berbelit-belit, dan mahal. Upaya kantor pertanahan Kabupaten Garut dalam pemeliharaan pendaftaran hak atas tanah hasil lelang adalah adanya penambahan petugas pelaksana pada setiap kegiatan pelayanan pertanahan, sehingga proses pelayanan akan dapat berjalan lebih cepat, efisien dan efektif.
Peranan Ekonomi Pembangunan Pasca COVID 19 Yusep Mulyana
PRISMAKOM Vol 17 No 1 (2020): PRISMAKOM
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (963.523 KB)

Abstract

Ekonomi pembangunan adalah menciptakan upaya-upaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Serangan wabah virus Corona atau Covid-19 diprediksi bakal memukul ekonomi global. Di Indonesia sendiri, Covid-29 akan memperburuk ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5 persen bahkan bisa mencapai 0 persen. Kecepatan pemulihan ekonomi tergantung kepada kombinasi kebijakan yang pas antara kebijakan pemutusan sebaran virus (virus containment secara maksimum) dan kebijakan ekonomi (intervensi kebijakan ekonomi yang maksimum). Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 akan menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Major Project yang menjadi fokus pemulihan ekonomi seperti membangun 10 destinasi pariwisata prioritas, proyek 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 di 5 sub sektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, jaringan pelabuhan utama terpadu, integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional, kemudian penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan.
Badan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Untuk Kepastian Hukum Yusep Mulyana
PRISMAKOM Vol 18 No 1 (2021): PRISMAKOM
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari UU Penanaman modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggaraan PMA di Indonesia. hal tersebut tidak lain bertujuan agar penanaman modal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dapat ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas termasuk kedalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis.