Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Unes Law Review SELODANG MAYANG Bina Hukum Lingkungan
Nilma Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Andalas
Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LUMPUR LAPINDO MASIH JAUH DARI HARAPAN Nilma Suryani
Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.632 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v1i1.7

Abstract

AbstrakTanggal 29 Mei 2016 yang akan datang genap 10 tahun kasus semburan Lumpur Lapindo yang disebabkan pengeboran gas alam oleh PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pernyataan dari DPR bahwa semburan lumpur tersebut bukan kesalahan dari PT. Lapindo Brantas tapi karena pengaruh dari Gempa Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2006 dan putusan pengadilan perdata yang diajukan YLBHI dan WALHI kandas serta dihentikannya penyidikan oleh Kepolisian Jawa Timur sehingga PT. Lapindo Brantas tidak bisa dipidana. Hal ini sangat melukai hati rakyat Porong Sidoarjo yang menjadi korban dari semburan lumpur tersebut dan bahkan Aburizal Bakri sebagai pemilik PT. Lapindo Brantas dinyatakan sebagai orang terkaya di Asia Tenggara. Tidak dipidananya PT. Lapindo Brantas menggambarkan cerminan buruknya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Sudah jelas 42 ahli menyatakan bahwa lumpur lapindo bukan bencana alam tapi murni kesalahan dari PT. Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran. Dan polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang menjatuhkan putusan seharusnya menyidangkan perkara ini dan menghukum PT. Lapindo Brantas berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada badan usaha. Dalam hukum pidana terhadap badan usaha dapat dijatuhkan pidana berupa denda atau tindakan administratif, atau penutupan sebagian atau seluruh perusahaan atau sesuai dengan asas pencemar membayar tapi tidak bisa dipidana penjara karena pengurus adalah kumpulan orang. Dengan ditegakannya hukum pidana bagi pelaku lingkungan hidup maka tujuan dari pemidanaan akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain.Kata Kunci: penegakan hukum; pidana; dan lumpur lapindo. AbstractMay 29th, 2016 will be a10th yearcommemoration of the Lapindo Leakage, which was a result of natural gas drilling by P Lapindo Brantas in Sidoarjo Residency. According to DPR, the leakage was an impact of Yogyakarta earthquake which was happened on May 26th, 2006 and civil law verdict proposed by YLBHI and WALHI was rejected therefore the investigation by East Java Police was stopped so that P Lapindo Brantas couldn’t be criminally prosecuted. However, this had hurt the people of Porong Sidiarjo as the victim, furthermore Abu Rizal Bakri as the owner of P Lapindo Brantas was named as the richest man in Southeast Asia. This case showed that environmental criminal law enforcement in Indonesia is unreliable. here were 42 experts that said that it wasn’t natural disaster but drilling mistake. Police as investigator, District Attorney as prosecutor and Judge who give verdict should put trial to this case and punish P Lapindo Brantas according to Article 116 of Law no. 32 of 2009 on the Environment Protection and Management, which says that criminal sanction could be apply/given to a business organization. According to criminal law, a business organization can be fined or other administrative means, or sealed partially or whole asset or pay based on contamination principles but couldn’t be hold in prison because the committee is group of people. It is hoped that by criminal law enforcement for environmental subject, the actor of the crime stopped the action and will not be imitated.Keywords: law enforcement; criminal; andlapindo leakage.DOI: 10.24970/jbhl.v1n1.6 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LUMPUR LAPINDO MASIH JAUH DARI HARAPAN Nilma Suryani
Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.632 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v1i1.7

Abstract

AbstrakTanggal 29 Mei 2016 yang akan datang genap 10 tahun kasus semburan Lumpur Lapindo yang disebabkan pengeboran gas alam oleh PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pernyataan dari DPR bahwa semburan lumpur tersebut bukan kesalahan dari PT. Lapindo Brantas tapi karena pengaruh dari Gempa Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2006 dan putusan pengadilan perdata yang diajukan YLBHI dan WALHI kandas serta dihentikannya penyidikan oleh Kepolisian Jawa Timur sehingga PT. Lapindo Brantas tidak bisa dipidana. Hal ini sangat melukai hati rakyat Porong Sidoarjo yang menjadi korban dari semburan lumpur tersebut dan bahkan Aburizal Bakri sebagai pemilik PT. Lapindo Brantas dinyatakan sebagai orang terkaya di Asia Tenggara. Tidak dipidananya PT. Lapindo Brantas menggambarkan cerminan buruknya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Sudah jelas 42 ahli menyatakan bahwa lumpur lapindo bukan bencana alam tapi murni kesalahan dari PT. Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran. Dan polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang menjatuhkan putusan seharusnya menyidangkan perkara ini dan menghukum PT. Lapindo Brantas berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada badan usaha. Dalam hukum pidana terhadap badan usaha dapat dijatuhkan pidana berupa denda atau tindakan administratif, atau penutupan sebagian atau seluruh perusahaan atau sesuai dengan asas pencemar membayar tapi tidak bisa dipidana penjara karena pengurus adalah kumpulan orang. Dengan ditegakannya hukum pidana bagi pelaku lingkungan hidup maka tujuan dari pemidanaan akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain.Kata Kunci: penegakan hukum; pidana; dan lumpur lapindo. AbstractMay 29th, 2016 will be a10th yearcommemoration of the Lapindo Leakage, which was a result of natural gas drilling by P Lapindo Brantas in Sidoarjo Residency. According to DPR, the leakage was an impact of Yogyakarta earthquake which was happened on May 26th, 2006 and civil law verdict proposed by YLBHI and WALHI was rejected therefore the investigation by East Java Police was stopped so that P Lapindo Brantas couldn’t be criminally prosecuted. However, this had hurt the people of Porong Sidiarjo as the victim, furthermore Abu Rizal Bakri as the owner of P Lapindo Brantas was named as the richest man in Southeast Asia. This case showed that environmental criminal law enforcement in Indonesia is unreliable. here were 42 experts that said that it wasn’t natural disaster but drilling mistake. Police as investigator, District Attorney as prosecutor and Judge who give verdict should put trial to this case and punish P Lapindo Brantas according to Article 116 of Law no. 32 of 2009 on the Environment Protection and Management, which says that criminal sanction could be apply/given to a business organization. According to criminal law, a business organization can be fined or other administrative means, or sealed partially or whole asset or pay based on contamination principles but couldn’t be hold in prison because the committee is group of people. It is hoped that by criminal law enforcement for environmental subject, the actor of the crime stopped the action and will not be imitated.Keywords: law enforcement; criminal; andlapindo leakage.DOI: 10.24970/jbhl.v1n1.6 
KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT BAGI WARGA YANG TERDAMPAK STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Fitri Wahyuni; Yaswirman Yaswirman; Nilma Suryani
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 9 No 1 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i1.304

Abstract

The causes of the still high stunting rate in Indonesia are very complex. This includes the Indragiri Hilir Regency. The number of cases of stunting that is the cause is more to do with economic problems and poor families. based on data from the Health Service (Diskes) the stunting rate in Inhil still reaches 3.15 percent. Therefore, appropriate steps are needed to reduce and prevent stunting, one of which is by distributing zakat to families affected by stunting. However, this needs to be studied according to Islamic law, are those affected by stunting the party (group) entitled to receive zakat? This research is normative legal research. With secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with qualitative data analysis by drawing deductive conclusions. The results of the study show that in Islamic law there are eight asnab (classes) who are entitled to receive zakat, namely 1. Fakir 2. Poor 3. 'Amilin (zakat manager) 4. Muallaf. 5). Riqab (slave), 6). Gharimin (People who are in debt), 7). Sabilillah (people who fight in the way of Allah), 8). Ibn Sabil. Of the eight groups referred to by residents in Indragiri Hilir who are affected by stunting, they are included in the poor category, so according to Islamic law, they are entitled to receive zakat. Penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Termasuk juga di Kabupaten Indragiri Hilir Banyaknya kasus-kasus terjadinya stunting yang menjadi penyebabnya lebih kepada persoalan ekonomi dan keluarga yang tidak mampu. berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) angka stunting di Inhil masih mencapai angka 3,15 persen. Oleh karena itu perlu langkah-langkah yang tepat guna menurunkan dan mencegah terjadinya stunting salah satunya dengan penyaluran zakat kepada keluarga yang etrdampak stunting. Namun hal tersebut perlu dikaji menurut hukum Islam apakah mereka yang terdampak stunting merupakan pihak (golongan) yang berhak menerima zakat?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan data-data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan analisa datanya berupa kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian bahwa dalam hukum Islam ada delapan asnab (golongan) yang berhak menerima zakat yaitu 1.Fakir 2. Miskin 3. ‘Amilin (Pengelola zakat) 4. Muallaf. 5). Riqab (budak), 6). Gharimin (Orang yang dililit hutang), 7). Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), 8). Ibnu Sabil. Dari delapan golongan yang dimaksud warga yang ada di Indragiri Hilir yang terdampak stunting merupakan mereka yang termasuk dalam kategori miskin, maka menurut hukum Islam mereka berhak menerima zakat.
Implementation of Restorative Justice to Corruption Crimes According to The Perspective of Indonesian Criminal Law And Islamic Law Erdianto Effendi; Fitri Wahyuni; Nilma Suryani
Nagari Law Review Vol 6 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.65-71.2023

Abstract

Restorative settlement seems to be the trend of criminal law enforcement today. The restorative settlement model has been practiced by the criminal justice sub-system ranging from the police, prosecutors to the courts. Restorative settlement is the concept of a settlement where the interested parties meet to resolve the issue together how to resolve the consequences of the violation in the interest of the common future as well. Nowadays new ideas are emerging that the crime of corruption can be solved through restoratife justice. However, there is a need for studies on the application of restoratife justice for corruption crimes both from the aspect of Indonesian criminal law and from the aspect of Islamic law. This research is a normative research that is descriptive-comparative. That is to provide an overview of the application of Restorative Justice in corruption crimes by comparing them according to Indonesian criminal law and Islamic law. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis stage starts from data collection, data processing and finally the presentation of data by pulling deductively knots. The application of restoratife justice in the typist because it has no juridical legal basis, the prosecutor or the police and even the court has no right to represent the victims of state losses, but the community is more entitled. If you really want a restorative application to the crime of corruption, then there is a need for mekenism that must involve public figures more broadly. Similarly, in Islam, corruption is not the same as murder which allows for diyat. Corruption is closer to theft where the law is to cut hands.
Analisis Kriminologis terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr) Yaswirman Yaswirman; Nilma Suryani; Vivi Dwi Yulian Benni
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.783

Abstract

In essence, social media gave birth to new concerns, including the emergence of the development of the spread of pornography with pornographic sites in sharing various types of site views which are very tempting and have a major influence on the nation's morals and personality which will have a negative impact on Indonesia so that it threatens life and social order. Indonesian society. The development of pornography in society has also resulted in an increase in immoral acts. Related to the Internet and communication tools, of course very closely related to Cybercrime (Crime in cyberspace). According to the Organization of European Community Development (OECD) Cybercrime is all forms of illegal access to a data transmission. That is, all types of illegal activity in a computer system is a crime. In this thesis entitled "Criminological Analysis of the Spread of LGBT Pornographic Content in Cyberspace (Study of Court Decisions Number: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)".)" discusses the problem, namely: What are the factors that cause the spread of LGBT pornographic content in cyberspace and what is the modus operandi of perpetrators in spreading LGBT pornographic content in cyberspace. The method used to answer the problems mentioned above. In terms of the type of data studied, this study uses two types of research, namely normative juridical research that is analytically descriptive by reviewing court decisions and analyzing them. The results of the research namely; the factors that led to the spread of LGBT pornographic content in cyberspace were technological sophistication, sexual needs, lack of attention in the field of religion, and weak attention from the government. The perpetrator's modus operandi in spreading LGBT pornographic content is none other than because the perpetrator wants to vent his sexual desires and inform social media that he is gay.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga yang Meminta untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau dalam Perspektif KUHP Indonesia dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia Nilma Suryani; Habibiellah Huda
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia ditinjau dari perspektif KUHP dan untuk mengetahui euthanasia dipandang dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia ditinjau dalam perspektif kuhp indonesia dan relevansinya terhadap hak asasi manusia, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan data sekunder sebagai data utama. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia dapat dikenakan Pasal 345 KUHP Indonesia dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal ini dianggap mendekati dengan euthanasia pasif dengan hukum pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Kemudian eutanasia dari perspektif hak asasi manusia bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1). Selanjutnya Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, jika dipandang dalam perspektif hak asasi manusia, euthanasia sangat bertentangan dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
The Behind Discourse on the Extension of the President's Term of Office Azhari M. Hadi Putra; Nilma Suryani
Nagari Law Review Vol 7 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.420-429.2023

Abstract

Abstract: since the beginning of the 2024 simultaneous General Election (Election) stage, even before that, there have been sideways issues regarding the implementation of the election, among which the most dominant is the issue or discourse about extending the term of office of the president and postponing the 2024 election. These two discourses have become polemic in the midst of Indonesian society because some of them support it and others clearly reject it for the main reason, namely the constitutional mandate must be the basis for organizing the state. the government as the ruler is then strengthened by an analysis of academic theory according to the study of scientist C. Wright Mills an American sociologist who wrote The Power Elite in 1956 in which he gave rise to an understanding of elite theory. An understanding of the election law can realize that the legal loophole for extending the term of office of the president has been closed so that this discourse is not appropriate to continue to be put forward because it violates the constitution, as well as delaying elections which are considered to violate the constitution. As for the decision of the Central Jakarta District Court (PN), it is considered that the decision is categorized as flawed in the constitutional law rules as explained by several legal experts. In conclusion, the emergence of discourses as mentioned above is nothing but an attempt by interested parties, in this case, the ruling elites who are in the current government circle to remain in their seats of office. To prevent this, it is mandatory for the community to understand and adhere to constitutional rules in carrying out the life of the nation and state. Keywords: Delaying the 2024 Election ; Legal Basis for Elections; Elite Theory; Central Jakarta District court Decision; Elite Interests
Co-Authors Azhari M. Hadi Putra Erdianto Effendi Fitri Wahyuni Habibiellah Huda Vivi Dwi Yulian Benni Yaswirman Yaswirman Yaswirman, Yaswirman