Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Kajian Wilayah VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia DHARMASMRTI: Jurnal Pascasarjana UNHI Jurnal Perempuan Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) ASEAN Journal of Community Engagement Salasika Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia
MIA SISCAWATI
Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Stratejik Dan Global, Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : DHARMASMRTI: Jurnal Pascasarjana UNHI

 1 
OTORITAS PEREMPUAN DAN RELIGIUSITAS GAYATRI RAJAPATNI Dharmika Pranidhi; Widjajanti M Santoso; Mia Siscawati
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 22 No 1 (2022): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ds.v22i1.2748

Abstract

Gayatri adalah perempuan yang sangat berperan dalam kejayaan Majapahit. Ia merupakan seorang putri raja, ratu serta ibu suri yang memiliki kewenangan yang kasat mata. Kewenangan ini tidak menempatkannya menjadi buta kekuasaan terlebih di masa ia melepaskannya untuk menjadi seorang bhiksuni. Artikel ini menjelaskan mengenai narasi kehidupan Gayatri Rajapatni melalui perspektif gender terkait kekuasaan dan otoritas. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka terkait kehidupan Gayatri Rajapatni. Narasi mengenai Gayatri memperlihatkan kekuasaan dan otoritas perempuan dalam menggunakan otonomi di kehidupannya secara utuh. Tidak hanya berhasil dalam kekuasaan publik menjadi ibu suri, namun juga sebagai manusia religius yang pada akhirnya melepas kehidupan duniawi agar bersatu dan berjuang dalam kehidupan spiritual menjadi seorang bhiksuni.
POSISI PEREMPUAN BALI DALAM PERKAWINAN BEDA KASTA Ni Putu Ganis Pradnyawati; Widjajanti Mulyono Santoso; Mia Siscawati
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 22 No 1 (2022): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ds.v22i1.2757

Abstract

Tulisan ini memaparkan posisi perempuan dalam perkawinan beda kasta yang dipahami dan dibahas dalam platform media sosial YouTube. Tulisan ini menggunakan studi kasus dengan mengamati diskusi pada platform digital dalam video dokumenter blog (vlog) sebagai objek dalam penelitian ini. Teori agensi digunakan di dalam tulisan ini guna menelusuri posisi perempuan Bali yang menjalani perkawinan beda kasta melalui agensi yang dibangunnya. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa posisi perempuan Bali dalam sistem kasta di dalam ranah perkawinan, dipandang dan dipahami melalui platform Youtube sebagai bentuk kulturalisasi yang melekat pada adat dan tradisi di Bali. Namun, garis keturunan patrilineal yang masih berlaku di masyarakat mengakibatkan semakin langgengnya pola budaya patriarki yang membuat perempuan yang memutuskan untuk menjalani perkawinan beda kasta seperti perkawinan Nyerod cenderung tersubordinasi dan disematkan dengan berbagai stereotipe dan stigma negatif. Alhasil, perempuan Bali yang memutuskan menjalani perkawinan beda kasta membangun agensinya sebagai bentuk bagian dari daya upaya untuk mampu melakukan negosiasi terhadap pihak relasi kuasa keluarga dan lingkungan sekitarnya.
POSISI PEREMPUAN BUGIS DALAM TRADISI, RITUAL DAN NORMA BUDAYA SIRI Andi Bini Fitriani; Mia Siscawati
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 21 No 2 (2021): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ds.v21i2.2126

Abstract

Sebagai salah satu kelompok etnik tertua di Indonesia yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, suku Bugis dikatakan sebagai kelompok etnik yang sangat beradab; memiliki nilai-nilai budaya mendalam yang sangat dibanggakan karena telah berkembang pesat jauh sebelum kolonialisasi dan Islam masuk ke Indonesia. Namun, dibalik peradaban suku Bugis yang sangat dibanggakan ini, terkubur berbagai nilai filosofis mendasar dalam konsep siri’ yang memiliki potensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Artikel ini menggunakan penelitian-penelitian terdahulu untuk menelusuri bagaimana perempuan Bugis dibentuk oleh tradisi, ritual dan norma budaya siri’ melalui proses budaya yang sistematis pada setiap fase kehidupan mereka.
TANTANGAN GERAKAN PEREMPUAN DALAM PROSES ADVOKASI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (RUU TPKS) ADE LITA; MIA SISCAWATI
Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 22 No 2 (2022): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ds.v22i2.3376

Abstract

Penelusuran beragam tantangan yang dihadapi oleh gerakan perempuan dalam upaya memperjuangkan pengesahan RUU TPKS, khususnya tantangan dari kelompok perempuan konservatif dan kelompok-kelompok lain yang menolak RUU tersebut pada periode sebelum RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang, membantu kami melihat perkembangan gerakan perempuan. Pada periode di mana gerakan perempuan aktif memperjuangkan pengesahan RUU TPKS terdapat fenomena di mana kelompok perempuan konservatif dan kelompok-kelompok lain yang kontra RUU TPKS jauh lebih masif memobilisasi pandangan masyarakat bahwa RUU TPKS tidak seharusnya disahkan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang sempat menghambat proses pengesahan RUU TPKS oleh DPR. Di sisi lain, kelompok perempuan feminis dan gerakan perempuan secara umum memiliki daya tawar terbatas dalam dalam aliansi bersama elemen gerakan sosial lainnya. Dalam upaya membangun dukungan publik atas advokasi pengesahan RUU TPKS, kelompok perempuan feminis masih memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi titik temu antara kepentingan strategis perempuan dan kepentingan praktis perempuan yang dapat diolah menjadi bahan komunikasi publik bagi perempuan akar rumput dan berbagai kelompok sosial lainnya di tingkat basis.
FEMINISASI KEMISKINAN: AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI MASA COVID-19 Akhmad Misbakhul Hasan; Mia Siscawati; Sri Kusniati
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 23 No 1 (2023): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ds.v23i1.4078

Abstract

Kebijakan perlindungan sosial melalui program-program kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikaji ulang dengan seksama, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya. Fenomena feminisasi kemiskinan di saat pandemi Covid-19 (feminisasi pandemi) dapat menjadi momentum transformasi kebijakan perlindungan sosial lebih responsif gender dan inklusif. Penelitian ini mengkaji kebijakan dan implementasi PKH dengan pendekatan dan perspektif feminis. Teori yang digunakan antara lain Gender and Welfare State Regimes-nya Diane Sainsbury. Alat analisis gendernya menggunakan Caroline Moser. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, termasuk PKH belum sepenuhnya responsif gender dan inklusif, meski kelompok sasaran utamanya adalah perempuan. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan pun masih sebatas untuk pemenuhan praktis gender belum untuk pemenuhan strategis gender, sehingga belum mampu merubah pola relasi perempuan dalam keluarga maupun relasi sosial di masyarakat. Untuk itu, perlu pengkajian ulang dan pendalaman atas kebijakan-kebijakan perlindungan sosial, khususnya PKH hingga pada tataran implementasi agar lebih responsif gender dan inklusif. Penguatan kepada perempuan dan perempuan kepala keluarga miskin tidak boleh terjebak pada pembebanan kesejahteraan seseorang atau keluarga hanya kepada perempuan, ibu atau perempuan kepala keluarga sebagaimana diterapkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu, konsep teoritis tentang defamilialization and demotherization perlu menjadi kajian kerangka kebijakan PKH ke depan. Program-program kesejahteraan sosial, khususnya PKH, yang masih bersifat charity untuk pemenuhan kebutuhan praktis gender harus ditingkatkan menjadi program-progam yang lebih strategis gender.
Co-Authors ADE LITA Akhmad Misbakhul Hasan Andi Bini Fitriani Anggriani, Septiani Auderey G. Tangkudung Beti Nurbaiti Beti Nurbaiti Cahyo Pamungkas Chatib, Chotib Chotib Chotib Dharmika Pranidhi Eliza Christabella Phuanerys Eveline, Ruth Grant Nixon Hanief Saha Gafur I Gusti Agung Ayu Karishma Maharani Raijaya Juliana Mohd Arpa Kemas Ridwan K Kemas Ridwan Kurniawan Ni Putu Ganis Pradnyawati Nova Scorviana H Rante Allo, Elisabeth Ratu Raymond Bona Tua Saleh Husin Septiani, Intan Yusan Shelly Adelina Shelly Adelina, Shelly Sri Kusniati Vanesha Febrilly Vanesha Febrilly Wabilia Husnah Widjajanti M Santoso Widjajanti Mulyono Santoso Yusuf Kristiadi