Garuda - Garba Rujukan Digital

Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan Zein, Yahya Ahmad; Rohman, Arif; -, Marthin
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2855

Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pusktaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan.Â Basically the law was created as a tool for social change. One of the existing forest loss in Tarakan caused by population growth and forest claimed as indigenous forest policy that required local governments to establish a particular forest area. This is in addition to a command law is also the duty of Local Government. Which is essentially the role of Administrative Law in essence, the first, which allows the state administration tasks, Second, to protect citizens against the actions and attitude of the state administration also protects the state administration itself. The method used in this study include the type of empirical research. As for obtaining data using pusktaka study, observation and interview, then the primary data, secondary and tertiary analyzed to solve the problems posed . Status of forest land in the town of Tarakan Indigenous Territory is a state forest, the forest must be managed in accordance with the customary rights of indigenous peoples. A forest can not be regarded as indigenous forests for granted, but must go through one of several procedures and the role of local government is issuing regulations Tarakan City Region No. 4 of 2012 on City Spatial Plan 2012-2032 in which the load on the forest .

Wacana Kekerasan dalam Kultur Keluarga dan Sekolah Rohman, Arif
Dinamika Pendidikan Vol 8, No 2 (2001): Dinamika Pendidikan No. 2, TH. VIII November 2001
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2164.367 KB)

Wacana Kekerasan dalam Kultur Keluarga dan Sekolah

Memaknakan secara Kritis Link and Match pada Bidang Ilmu - Ilmu Humaniora Rohman, Arif
Dinamika Pendidikan Vol 2, No 2 (1995): Dinamika Pendidikan No. 2/TH. II/Desember 1995
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1087.486 KB)

Memaknakan secara Kritis Link and Match pada Bidang Ilmu - Ilmu Humaniora

Tahap Awal Usulan Integrasi Sistem Pengadan Secara Elektronik (SPSE) Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Konstruksi contoh kasus : Konstruksi Jalan Raya Rohman, Arif
Indonesian Journal of Geospatial Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Indonesian Journal of Geospatial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.012 KB)

Abstrak. Geomatika merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan integrasi dari pengukuran, analisis, manajemen, penyimpanan, dan penampilan dari deskripsi dan lokasi dari data berbasis bumi (spasial). Dengan kemampuan spasial tersebut, maka semua kegiatan yang berbasis keruangan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengadaan konstruksi jalan raya merupakan salah satu kegiatan pengadaan yang berbasis spasial, dari mulai perencanaan hingga jadinya jalan tersebut. Integrasi yang dapat dilakukan dari kegiatan konstuksi jalan dimulai dari pengukuran untuk perencanaan, penyimpanan data rencana pada basis data, kemudian penampilan dalam suatu Sistem Informasi Geografis (SIG), dan proses analisis. Proses pengadaan saat ini dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga SIG yang dibentuk dapat diintegrasikan ke dalam SPSE.Â Â Kata kunci : Geomatika, SIG, Spasial, SPSE.

LEGAL FRAMEWORK IN THE FULFILMENT OF RIGHT TO EDUCATION AS CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS IN BORDER AREA OF NUNUKAN-NORTH KALIMANTAN PROVINCE (Comparison Study and Legal Framework of Right to Education of Citizens in Border Area of Indonesia-Sabah, Malaysia) Zein, Yahya Ahmad; Syaprillah, Aditia; Rohman, Arif
Tadulako Law Review Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The issues was found based on research results in the first year of the model of the fulfillment of the right to education as a constitutional right of citizens in the Nunukan-North Kalimantan Province. The research addresses the policies and models of the fulfillment of the right to education there are still various weaknesses, especially related to the implementation of policies has been contained in the Local Regulations, even worsened by the neglect of border area management principles based on the fulfillment of the right to education that will break the poverty chain, and will strengthen the orientation of border area management based on the welfare of the people. This is of course very interesting when compared to Malaysia's neighboring state Sabah in the fulfillment of the right to education concerning the availability, affordability, acceptance, and conformity of education.The main issues be discussed in this study are how is comparative policies and how os comparison of the framework in the fulfillment of the right to education as a constitutional right of citizens in the border region of Nunukan Indonesia and Sabah Malaysia.this research is a comparative law study so that it will provide a new policy model of border area management based on the fulfillment of the right to education.The results of this study conclude that the Malaysian government's policy of opening and developing the port of Tawau at the end of the 19th century and the port of Tawau is the third major destination in Sabah after Kota Kinabalu and Sandakan as evidence that the management of its border areas using the prosperity approach has brought prosperity to Malaysian citizen who is on the border of his country and this is directly proportional to the strengthening of human resources through the Infrastructure and quality of education of his country. The results of the Model comparison indicate that there are significant differences in the fulfillment of the right to education as a constitutional right of citizens in the border regions of Nunukan Indonesia and Sabah Malaysia in terms of the conditions of educational infrastructure and access to education information. Affordability of school locations and systems that facilitate the process towards educational facilities.Availability of quality education standards for citizens and the availability of adequate teachers at every level of education.The aim of this research is not only for the development of science, especially the knowledge of Indonesian border region, but also contributes as a reference for the government related to the policy of border area management in Indonesia, particularly the reference for Local Govenrmment of Nunukan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Rohman, Arif
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang. Secara ius constituendum, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, Universal Declaration Human Right, serta sudah diatur dalam hukum Nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional.Â Kata kunci: Perlindungan hukum, terdakwa salah tangkap, sistem peradilan pidana.

Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan -, Marthin; Zein, Yahya Ahmad; Rohman, Arif
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2855

Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pusktaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan.Â Basically the law was created as a tool for social change. One of the existing forest loss in Tarakan caused by population growth and forest claimed as indigenous forest policy that required local governments to establish a particular forest area. This is in addition to a command law is also the duty of Local Government. Which is essentially the role of Administrative Law in essence, the first, which allows the state administration tasks, Second, to protect citizens against the actions and attitude of the state administration also protects the state administration itself. The method used in this study include the type of empirical research. As for obtaining data using pusktaka study, observation and interview, then the primary data, secondary and tertiary analyzed to solve the problems posed . Status of forest land in the town of Tarakan Indigenous Territory is a state forest, the forest must be managed in accordance with the customary rights of indigenous peoples. A forest can not be regarded as indigenous forests for granted, but must go through one of several procedures and the role of local government is issuing regulations Tarakan City Region No. 4 of 2012 on City Spatial Plan 2012-2032 in which the load on the forest .

Implementasi Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini di Kelompok Bermain RABBANI Mayasarokh, Mira; Rohman, Arif
Jurnal Pelita PAUD Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Pelita PAUD
Publisher : STKIP Muhammadiyah Kuningan

Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter pada anak usia dini di Kelompok Bermain Rabbani yang meliputi: (1) perencanaan pembelajaran; (2) proses pembelajaran; (3) evaluasi; dan (4) kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi fenomenologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Bermain Rabbani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pembelajaran pendidikan karakter dituangkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan dari Kurikulum PAUD 2013 oleh penyelenggara, kepala, dan guru dengan perangkat perencanaan pembelajaran yang terdiri dari program tahunan, program semester, RPPM, RPPH, dan penilaian; (2) proses pembelajaran pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan aspek-aspek yang lain melalui pendekatan, metode, dan kegiatan pembelajaran; (3) evaluasi ketercapaian pendidikan karakter dilakukan melalui penilaian harian, bulanan, dan semester berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan setiap hari untuk dilaporkan kepada orang tua setiap semester dalam bentuk laporan perkembangan anak; (4) kendala yang dihadapi dalam mengiplementasikan pendidikan karakter tersebut berasal dari faktor oraang tua, lingkungan, dan lembaga.

PERBUDAKAN SEKSUAL (SEXUAL SLAVERY) SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN DAN PERANG DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL Rohman, Arif
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Akta Yudisia Vol. 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Abstrac Almost every case of armed conflict both internal conflict and inter-state conflicts, violations that fall into the category of crimes against humanity. One such crime is sexual slavery. Nevertheless, the true multiple instrument products have set about sexual slavery, but in fact violations still occur, so how to regulate the instrument set up and how the application of the instrument. The approach used in this study a statutory approach and approach the case, it is intended to determine the international instruments which regulate and application of the crime of sexual slavery. Sexual slavery has been set up in several instruments and is a violation of the Fourth Geneva Conventions of 1949, Additional Protocol II of 1977, the Universal Declaration of Human Rights, the Rome Statute, anti-torture convention so that it can be regarded as war crimes. Sexual slavery is expressed as slavery not as rape. Evidently some tribunal (ICTY, ICTR, Tokyo Tribunal, and ICC) which has been in effect and entrap the perpetrators of sexual slavery was found guilty.Key words: Sexual slavery, Crime Humanity, War Crimes and International Law

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI DESA GUNUNG PUTIH DAN DESA TANJUNG BUKA MELALUI REVOLUSI MENTAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH DAN INDONESIA MANDIRI Rohman, Arif; Syaprillah, Aditia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : LPPM UBT

Pemberdayaan masyarakat merupakan treding topik setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan sasaran utama oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kompeten sehingga dengan keberadaan perguruan tinggi di setiap daerah membawa dampak positif bagi masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan nawacita presiden yakni melalui revolusi mental khususnya membentuk pola pikir masyarakat kesadaran atas kebersihan dan kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Selama pelasakaan kegiatan ini, rata-rata masyarakat tidak menyadari akan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemandirian desanya yang dapat menumbuhkembangkan pemasukan bagi desanya. Dari hasil pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa kurangnya kepedulian masyarakat baik yang ada di desa tanjung buka maupun desa gunung putih akan kebersihan, terlihat bahwa masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar jalan dikarenakan tidak tersedianya tempat sampah. Kemudian sampah-sampah yang ada juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Serta pemanfaatan potensi di desa-desa tersebut juga tidak dimanfaatkan, padahal selian tanah yang subur potensi aliran sungai dan gunung yang belum dikelola dengan baik.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search