Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Muh. Amiruddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
DELIK LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.031 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11901

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum akibat tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya Lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.Kata Kunci : Delik; Lalu Lintas; Penerapan Hukum
PERAN ADVOKAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA MAKASSAR MENURUT SYARIAT Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.422 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13509

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat khususnya di Kota Makassar yang tentunya membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khusunya pada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan, dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit hanya membawa persyaratan yang membuktikan bahwa mereka kurang mampu (SKTM) atau semacamnya maka akan langsung direspon pada advokat, asalkan sesuai dengan Tugas advokat di Makassar dan jenis kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani oleh advokat seperti: narkoba ketika ia adalah pengedar, illegal loging, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.
Tanggungjawab Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Kecelakaan Wisatawan Didaerah Objek Wisata Aswad Andika Putra; Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16987

Abstract

The results of this study indicate that the management of tourist objects feels that they are based on Regional Regulation No.3 of 2017 concerning the Withdrawal of Retribution for Recreation and Tourism Objects, namely SOP / operational costs are borne by the tourism office, then all entrance fees to tourist attractions, gasebo tickets, and the toilets are deposited daily to the treasurer for the tourism office's income for 24 hours, then from the revenue treasurer deposits to the regional treasury, the tourism office employs honorarium workers who have their respective duties, including working in lockers, guarding the gasebo, and maintaining toilets and other officers who hired as cleaning and security officers, as well as providing paramedics and SAR teams and working with the PM and the police on certain days such as holidays. The form of responsibility given by the manager of a tourist attraction who has an accident will be given health facilities by the tourism office while those who die in the world will be given a grant if they apply for assistance to the tourism office, but only local tourists who have a KTP / KK Bantaeng Regency can receive grant assistance while tourists outside the region are only provided with health facilities.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Kabupaten Gowa) Rina Fadillah Fendi; Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17748

Abstract

Di Negara Republik Indonesia, dikenal dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara materil. Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud melukai atau menganiaya seseorang dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit kepada orang lain sampai tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau bahkan menyebabkan kematian. Tindak penganiayaan terdapat pada pasal 351-358 KUHP. Kasus yang terjadi diantara Indrayansyah Dg Nyikko als Indra Bin Zainuddin Dg Ngemba dan Sultan Dg. Lulung Bin Adam merupakan Tindak Penganiayaan Berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan. dengan pendekatan case low dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Sungguminasa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary. Hasil peneltian ini menjelaskan bagaimana penerapan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaku pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada studi kasus No.45/pid.B/2018/PN.Sgm dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo Aufaldy Shahab; Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19213

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan juga harus terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, mengamankan pelaksanaan pembangunan serta melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh adanya kasus dugaan korupsi terhadap pembangunan Proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) di Kota Palopo yang dibangun untuk menjadi penghubung antara Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan. Hasil informasi yang telah didapatkan yaitu Kejaksaan Negeri Palopo telah berhasil menetapkan tiga tersangka dan masih mengusut tersangka-tersangka lainnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan kendalanya dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo Sulawesi Selatan.
Perlindungan Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar Ali Imran; St. Nurjannah; Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20840

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar Jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis, yuridis dan komporatif. Adapun hasil dari penelitian yaitu: 1) ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu sesuai yang telah ditetapkan undang-undang perlindungan konsumen, jaminan produk halal. 2) bentuk perlindungan hukum atas peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu dengan cara penerbitan sertifikat halal, dan membuat undang-undang tentang jaminan produk halal.Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap peredaran makanan dan minuman tampa label halal dan diharak peraturan berjalan sesuai yang diharapkan.
Co-Authors Ali Imran Aswad Andika Putra Aufaldy Shahab Rina Fadillah Fendi St. Nurjannah