Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE Jurnal Legislasi Indonesia JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Proceeding International Conference on Malay Identity
Zulherman Idris
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
RELEVANSI PENGECUALIAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI EKONOMI Desi Apriani; Zulherman Idris
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i4.670

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengecualiakan pelaku usaha kecil yang berarti undang-undang tersebut tidak berlaku bagi usaha kecil. Di sisi lain, globalisasi ekonomi yang berdampak pada persaingan global ditandai oleh perdagangan bebas yang semakin tidak mengenal batas negara harus dihadapi oleh semua bangsa dan negara di dunia. Tulisan ini berangkat dari latar belakang tersebut untuk membahas relevansi pengecualian pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dengan era globalisasi ekonomi yang menuntut kemampuan daya saing, bila ingin tetap eksis di tengah persaingan global tersebut. Kajian ini adalah kajian normatif dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menggambarkan bahwa Pengecualian pelaku usaha kecil dari undang-undang yang malarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat justru dapat menghambat kreativitas, menumbuhkan budaya anti persaingan dan perilaku  persaingan usaha tidak sehat, sehingga pada akhirnya melemahkan daya saing pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan globalisasi ekonomi.
Perkembangan Perkawinan Adat pada Perkumpulan Marga Nasution di Kabupaten Rokan Hulu Riau Musdalipah Musdalipah; Zulherman Idris; Desi Apriani; Bujang Rapani; Heni Susanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Along with the times, now the indigenous Mandailing people can be found in various regions throughout Indonesia. One of the areas where the Mandailing indigenous people can be found is in the Rokan Hulu Regency of Riau. The Mandailing indigenous people in the area live by customary values ??brought from their place of origin, including in the field of marriage. The author is interested in researching how traditional marriages are carried out in the Mandailing community, especially nasution in the current era of globalization. This research was conducted using empirical methods, using primary data, and inductively concluded. The results of the study show that in the development of people's lives, especially in the current era of globalization, some members of the community do not practice it due to economic factors that make it difficult to make honest money payments to women, there are changes in people's thinking that are influenced by modernization or also influenced by foreign cultures. Keywords: Traditional marriage; Development Marga nasution Abstrak: Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang masyarakat adat Mandailing dapat ditemui di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satu daerah dimana dapat ditemui masyarakat adat Mandailing adalah di daerah Kabupaten Rokan Hulu Riau. Masyarakat adat mandailing di daerah tersebut hidup dengan nilai-nilai adat yang dibawa dari daerah asal, termasuk di bidang perkawinan. Penulis tertarik meneliti bagaimana pelaksanaan perkawinan adat di lingkungan masyarkat Mandailing khususnya nasution di era globalisasi saat ini. Penelitian ini dilakukan dnegan metode empiris, menggunakan data primer dan menyimpulkan secara induktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya dalam perkembangan kehidupan masyarakat, terutama di era globalisisasi saat ini, sebahagian anggota masyarakat tidak menjalankannya dikarenakan faktor ekonomi yang sulit untuk melakukan pembayaran uang jujur kepada pihak perempuan, adanya perubahan pemikiran masyarakat yang dipengaruhi oleh modernisasi atau dipengaruhi juga oleh budaya asing. Kata Kunci: Perkawinan Adat; Perkembangan; Marga nasution
Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Adat Kenegerian Logas Tanah Darat (Luhak Nan Sambilan) Riau Egi Lumban Gaol; Erlina Erlina; Zulherman Idris; Heni Susanti; Yusril Sabri
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Along with the times, now the indigenous Mandailing people can be found in various regions throughout Indonesia. One of the areas where the Mandailing indigenous people can be found is in the Rokan Hulu Regency of Riau. The Mandailing indigenous people in the area live by customary values ??brought from their place of origin, including in the field of marriage. The author is interested in researching how traditional marriages are carried out in the Mandailing community, especially nasution in the current era of globalization. This research was conducted using empirical methods, using primary data, and inductively concluded. The results of the study show that in the development of people's lives, especially in the current era of globalization, some members of the community do not practice it due to economic factors that make it difficult to make honest money payments to women, there are changes in people's thinking that are influenced by modernization or also influenced by foreign cultures Keywords: prohibition; marriage; tribes. Abstrak: Perkawinan Sesuku merupakan perbuatan yang dilarang oleh adat istiadat yang berlaku Pada Masyarakat Adat Kenegerian Logas Tanah Darat (Luhak Nan Sambilan) Riau. Tetapi fenomena yang terjadi masih adanya masyarakat yang melangsungkan perkawinan Sesuku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab larangan perkawinan sesuku dan peran ninik mamak dalam menangani permasalahan terjadinya perkawinan sesuku. Permasalahan penelitian ini tentang penyebab larangan perkawinan sesuku dan peran ninik mamak dalam menangani permasalahan terjadinya perkawinan sesuku di Kenegerian Logas Tanah Darat (Luhak Nan Sambilan) Riau. Metode penelitian ini adalah penelitian Observasi, dengan melakukan wawancara dan kuisioner terhadap objek penelitian. Hasil penelitian penyebab dilarangnya perkawinan sesuku adalah orang yang melakukan perkawinan sesuku sama saja dengan menikahi saudaranya sendiri, karena pada jaman nenek moyang dahulu mereka merupakan saudara sesusuan, menyempitkan pergaulan, melahirkan keturunan yang kurang berkualitas, serta pisikologis anak. Katakunci: larangan; perkawinan; sesuku
PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI TANAH RANTAU (STUDI DI DESA JANJI RAJA ROKAN HULU) Yulia Wulandari; Zulherman Idris
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4641

Abstract

Marriage is carried out as a means to obtain offspring and expand kinship relations. Marriages that occur in indigenous peoples have their own characteristics or requirements, one of which is the prohibition of marriage with other members of the customary law community, as happened in the Mandailing Batak customary community. The problem in this research is what are the consequences of same-sex marriage for the Mandailing Batak people in overseas lands? This type of research is empirical research with primary data and supported by secondary data. The results of the study show that the Mandailing Indigenous people still adhere to their customs, especially from the aspect of marriage, even to overseas lands, even if marriages that conflict with customary law will still be subject to customary sanctions in the form of being disirang mangolu, ostracized or expelled from a village and not having a position in adat. in ancient times while in the present it is considered normal and is only required to pay a fine
HUKUM INVESTASI DITINJAU DARI THE PRINCIPLE OF SOVEREIGN EQUALITY erlina erlina; Zulherman Idris; Radian Suparba
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 9 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2023.vol9(2).14227

Abstract

The results of the WTO panel's decision were recorded in the DS 592 lawsuit. The final panel report was issued on October 17, 2022, stating that the export policy and the obligation to process and refine nickel minerals in Indonesia proved to violate WTO Article XI provisions. GATT 1994 and cannot be justified by Article XI.2 (a) and XX (d) GATT 1994. The purpose of the provisions of WTO Article XI.1 GATT 1994 states that each WTO member country is prohibited from making restrictions other than tariffs, taxes and other duties , and not other restrictions including quotas and licensing of imports or sales in the framework of export. There are two consequences that will be faced by Indonesia, including having to pay losses to the European Union (EU) as the plaintiff arising from the nickel export ban. Second, facing retaliation from the European Union's ban on other Indonesian commodities or in fiscal prohibition instruments. Problems in the field of capital loading are related to demands and threats to the principle of equality of sovereignty against investors who are treated differently, amid demands to make as much profit as possible. The principle can be a way out for investors to withdraw from investing in arbitration or court courts, so that Indonesia will suffer losses. Thus, it is necessary to explain the concept to understand the principle of sovereign equality and its influence in Indonesian laws and regulations in the field of capital protection, so as to provide a clear picture of the treatment of investors.
Co-Authors Bujang Rapani Desi Apriani Egi Lumban Gaol Erlina Erlina Heni Susanti Musdalipah Musdalipah Radian Suparba Yulia Wulandari Yusril Sabri