Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP (TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR) Andi Muhammad Iqbal; Nila Sastrawati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is about how the Review of Islamic State Governance Law on Transparency of Regional Expenditure Budget (case study in Makassar City). The main problems are: 1) What is the Format of Budget Transparency in Makassar City, 2) What is the View of Islamic State Administration Law on Transparency of Regional Expenditure Budget in Makassar City? This type of research is conducted qualitatively in the field using descriptive research methods, data collection techniques with observation methods, interviews, and documentation. The results of the study show that in the review of Islamic constitutional law on the transparency of the regional budget (case study in the city of Makassar), including openness and transparency of government administration in Makassar City is still relatively minimal. The concept of transparency in Islamic teachings has relevance to the prophetic nature of the prophet Muhammad. This is reinforced by what Muhammad Syafi'i Antonio said that the prophetic values of business and management inherent in Rasulullah Saw include: Siddiq, right, the basic value is integrity. The implications of this research are: 1) The government opens information services to increase transparency to the public, 2) It is hoped that the government can further increase the socialization and publication of transparency to the public.

SISTEM KEMITRAAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rafika Sari; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10942

AbstrakKemitraan Perusahaan Grab dengan driver dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bentuk kemitraan waralaba. Sedangkan dalam hukum Islam sistem kemitraan perusahaan Grab dengan driver masuk dalam kategori syirkah ‘inan. Upah yang diterima driver dipotong 20% sebagai profit bagi perusahaan. Beberapa syarat tentang ma’qud ‘alaih (aset, usaha, dan profit) belum sepenuhnya sesuai dengan syarat musyarakah dan dalam beberapa praktik masih ditemukan unsur-unsur kemitraan yang dilarang dalam Islam seperti adanya gharar dan kecurangan.Kata Kunci: Sistem Kemitraan, Transportasi Online, Hukum Islam. AbstractThe Grab Company partnership with drivers in Law number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises is a form of franchise partnership. Whereas in Islamic law the Grab company partnership system with drivers is included in the syirkah ‘inan category. Wages received by drivers are cut by 20% as profit for the company. Some conditions regarding ma'qud ‘alaih (assets, business, and profit) aren’t yet fully in accordance with the requirements of musharaka and in some practices elements of partnership are still prohibited in Islam such as gharar and cheating.Keywords: Partnership Systems, Online Transportation, Islamic Law.

PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR Zulkarnain Ahmad; Nila Sastrawati; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18829

AbstrakPenelitan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan secara empiris. Sumber data penelitian ini adalah data dan wawancara kepada hakim ekonomi syariah yang memiliki serfikat mediator di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan proses mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Proses dan peranan tersebut, yaitu melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Dalam proses mediasi dilakukan dengan cara membuat resume kemudian kedua pihak menyampaikan dua isi pokok resume yaitu perkara yang sedang diperkarakan dan solusi tawaran untuk penyelesaian secara damai. Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga peranan mediator dala memediasi sengketa ekonomi syariah yaitu dengan dua cara, Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach).Kata Kunci: Mediator, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi. AbstractThe type of research used in this study was qualitative. in the form of field research (field research), using an empirical approach. The data sources of this research are data and interviews with sharia economic judges who have a mediator certificate at the Class 1A Makassar Religious Court. The results show that the role and process of the mediator in settling sharia economic disputes are in accordance with the provisions of Perma No.1 of 2016. The process and role, namely through mediation at the Class 1A Makassar Religious Court, in the mediation process is carried out by making a resume then both parties submit the two main contents of the resume, namely the case being litigated and the solution offered for a peaceful settlement. The procedures and stages of mediation in civil cases in general are regulated in article 3 to article 14 of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2003 in conjunction with PERMA Number 1 of 2008 concerning mediation procedures in court, and PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Mediation in court is divided into two stages, namely the pre-mediation stage and the mediation stage. The pre-mediation stage is the stage where the parties appoint a mediator as a third party who will help resolve their dispute. So that the role of the mediator in mediating Islamic economic disputes is in two ways, only as a facilitator who regulates the smoothness of the mediation process (facilitative approach).Keywords: Economic Dispute, Mediator, Religious Court.

PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Siti Rismayanti Basri; Nila Sastrawati; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829

AbstrakPenelitian Ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan handphone secara online dan bagaimana tinjauan hukum islam serta untuk mengetahui sistem yang dilakukan pada arisan handphone di akun instagram @arisanonline_mks. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk menngumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah pemilik arisan dan anggota arisan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, analis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan handphone secara online pada @arisanonline_mks bertentangan dengan syariat islam dimana arisan ini menetapkan suatu persyaratan denda dan biaya admin diawal perjanjian, semua bentuk denda yang diberlakukan diawal perjanjian bertentangan dengan syariat islam dan disebut sebagai riba jahiliyah (riba nasi’ah) dan segala bentuk riba adalah haram dalam hukum islam, sementara di dalam al-qur’an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat islam, dan sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya menentukan suatu kegiatan dalam memperoleh harta yang tidak hanya menguntungkan di dunia tetapi bernilai pahala di sisi Allah swt dan mengantarkan kepada surga-Nya.Kata Kunci : Arisan Online, Hukum Islam, Pelaksanaan. AbstractThis research discusses the purpose of knowing the implementation of mobile social gathering online and how to review Islamic law and to find out the system carried out on mobile social gathering on the Instagram account @arisanonline_mks. The type of research used in this research is Field Research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with the research approach used is: empirical juridical. The sources of data for this research are arisan owners and arisan members. Furthermore, the data collection methods used are: interviews, and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: 1). Data management, data analysis conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of online mobile social gathering at @arisanonline_mks is against Islamic law where this social gathering stipulates a requirement for fines and admin fees at the beginning of the agreement, all forms of fines imposed at the beginning of the agreement are contrary to Islamic law and are referred to as usury jahiliyah (riba nasi'). ah) and all forms of usury is forbidden in Islamic law, while in the Qur'an it has been explained how to obtain property according to Islamic law, and as Muslims who are religious and knowledgeable, they should determine an activity in obtaining wealth that is not only profitable in the world. but worth the reward in the sight of Allah swt and lead to His paradise.Keywords: Implementation, Islamic Law, Online Gathering.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOPERASI PRODUSEN BUANA HARTA PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT Andi Tenri Waru; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21891

AbstrakTerdapat beberapa Koperasi produsen pada perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, yang dimana sistem koperasi tersebut dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Koperasi yang didirikan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan di fungsikan sebagai sarana pencari atau sebagai tempat pengumpul sebelum di bawa atau di kelolah oleh perusahaan. Koperasi yang didirikan oleh masyarakat setempat belum memiliki kejelasan secara khusus mengenai sistem dan cara kerja koperasi dan perusahaan yang memberikan harga serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’I. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik koperasi, karyawan dan petani. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasrkan hasil kesimpulan bahwa sistem koperasi produsen bunana harta menggunakan akad jual beli. Sistem Koperasi Buana Harta di desa Tabolang Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah adalah sah menurut hukum islam karena terdapat Sikap tolong-menolong dalam jual beli di lakukan oleh Koperasi Buana Harta kepada para petani dengan mempermudah proses pembelian buah kelapa sawit. Ini sesuai dengan makna ayat dalam Qs Al- Maidah ayat 2. Selain itu juga tidak di temukannya praktek riba yang di haramkan oleh Allah.Kata Kunci: Hukum Islam, Perusahaan, Sistem Koperasi.AbstractThere are several cooperative producers pthereare palm oil companies in Mamuju Tengah Sulawesi Brat Regency, where the cooperative system is used as an alternative to improve the economy of the local community. Cooperatives established by the community that cooperates with the company is functioned as a means of search or as a place to collect before being brought or managed by the company. Cooperatives established by the local community do not yet have specific clarity on the system and how cooperatives and companies work that provide prices and how the Islam law review of thecooperative system. This research uses a type of field research (field research) using normative juridical approach and syar'I approach. The source of this research data is the primary data source that is a direct interview with cooperativeowners, employees and farmers. Both secondary data sources are sourced from journals, books, and other references related to this study. Data collection methods are observation, interview and documentation. Based on the conclusion that the cooperative system of bunana producers of assets using a buy and sell agreement. Buana Harta Cooperative System in tabolang village Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah is valid according to Islamic law because there is a helpful attitude in buying and selling by Buana Harta Cooperative to farmers by facilitating the process of purchasing oil palm fruit. This corresponds to the meaning of the verse in Qs Al-Maidah verse 2. And weedless practices which Allah has forbidden.Keywords: Islamic Law, Company, Cooperative System.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA SEDEKAH DONATUR Alif Muhaimin; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22899

AbstrakPenelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara dan sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi yang lain. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu; 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan data yaitu display dan trigulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana sedekah donatur yang dikelola oleh lembaga sedekah rombongan majene yang dananya bersumber dari para donatur belum dikelola dengan baik yaitu belum adanya pembukuan laporan keuangan secara tertulis dan pembuatan laporan pertanggung jawaban biasa mengalami keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola itu sendiri, jika ditinjau dengan hukum Islam pengelolaanya belum sesuai dengan hukum Islam. Islam mengajarkan agar dana tersalurkan sebagai dana sedekah produktif, sehingga pengurus tidak lagi kewalahan untuk menyalurkan dana sedekah, dan untuk menunjang kesejahteraan hidup bagi kaum dhuafa. Implikasi dari penelitian ini; 1) sebaiknya para relawan yang ada di lembaga sedekah rombongan majene selain memberikan bantuan kepada kaum dhuafa perlu adanya tindakan lanjutan seperti pelatihan soft skill kepada para mustahik untuk meningkatkan kemampuan bagi orang yang tidak mampu untuk bekerja. 2) kepada pihak pengelola dana sedekah agar membuatkan pembukuan setiap pelaporan dana sedekah kepada donatur sehingga adanya pelaporan pertanggungjawaban dana yang efektif dengan mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu para kaum dhuafa yang memerlukan bantuan.Kata kunci: Donatur, Hukum Islam, Pengelolaan Dana SedekahAbstractThis study uses a type of field research (field research) using a normative juridical approach and a syar'i approach. The data sources of this research are primary data sources, namely direct interviews with cooperative owners, employees and farmers. The two secondary data sources are from journals, books, and other references research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. While the data management and analysis techniques were carried out in three stages, namely 1) data management techniques 2) data analysis techniques 3) conclusions. As for testing the validity of the data, namely display and trigulation. The results of this study indicate that the management of donors' alms funds managed by the alms group of Majene whose funds are sourced from donors has not been managed properly, namely the absence of written financial statement books and the preparation of accountability reports is usually delayed due to the negligence of the manager itself, when viewed with Islamic law, the management is not in accordance with Islamic law. Islam teaches that funds are channeled as productive alms funds, so that the management is no longer overwhelmed to distribute alms funds, and to support the welfare of life for the poor. The implications of this research; 1) it is better for volunteers who are in the alms group of the Majene in addition to providing assistance to the poor, there needs to be further action such as soft skills training for mustahik to improve the ability of people who are unable to work. 2) to the management of the alms fund to make a bookkeeping of each alms fund report to the donor so that there is an effective accountability of funds by donating some of their wealth to help the poor who need assistance.Keywords: Alms Fund Management, Donors, Islamic Law

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hamzah; Nila Sastrawati; Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29684

Abstrak Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang di lakukan oleh Baby Laundry bentuk tanggungjawab tersebut dilakukan secara baik oleh Baby laundry, tanggungjawab yang berdasar atas ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha Baby laundry. Baby laundry akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh Baby laundry Kerugian yang dialami oleh konsumen Baby laundry merupakan kerugian yang berdasarkan wanprestasi berupa kelalaian pelaku usaha Baby laundry yang mengakibatkan kerugian bagi konsumennya. Baby Laundry memberikan ganti kerugian atas kelalaiannya tersebut baik itu dengan bentuk pembayaran sejumlah uang atau penggantian barang yang sejenis. Perihal perlindungan konsumen pihak Baby laundry harus betanggung jawab atas kesalahan yang membuat konsumen mengalami kerugian., Hukum Islam membebankan kepada pihak pengelola jasa Lundry untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan barang tersebut, sesuai aqad atau kesepakatan antara semuah. Dalam hal muamalah (ujrah al-„amah), Islam telah memberikan garis-garis atas setiap aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam pertanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa. Kata Kunci: Jasa Laundry, Konsumen, Perlindungan Hukum. Abstract The form of legal protection for consumers carried out by Baby Laundry is a form of responsibility carried out properly by Baby Laundry, the responsibility is based on the provisions made by Baby Laundry business actors. Baby laundry will be responsible for what is a mistake made by Baby laundry. Losses experienced by consumers. Baby laundry is a loss based on default in the form of negligence of Baby laundry business actors which results in losses for consumers. Baby Laundry provides compensation for the negligence, either in the form of payment of a sum of money or the replacement of similar goods. Regarding consumer protection, the Baby Laundry must be responsible for mistakes that make consumers suffer losses. Islamic law imposes the responsibility of the laundry service manager to be responsible for any damage to the goods, according to the contract or agreement between all. In the case of muamalah (ujrah al-„amah), Islam has laid out the lines for every rule of law, in this case regarding the responsibility for goods coverage between the management of the work and those who use the service. Keywords: Legal Protection, Consumers, Laundry Services.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN KREDIR PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH Muh Ansar Azis; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15161

AbstrakPokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?, 2) Bagaimana tinjauan syariat pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan secara sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pimpinan dan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan Amanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin kepada Nasabah. Di dalam akad Murabahah ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan.Kata Kunci: Amanah, Hukum Islam, Pegadaian Syariah. AbstractThe main problem of this research is how the review of Islamic law on the mechanism of credit distribution for Amanah products at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian? The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1) What is the mechanism for providing trustworthy product credit at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?, 2) How is the review of the mandate product credit provision in PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?. This type of research is classified as qualitative with a juridical empirical approach with a sociological approach. The data sources of this research are the Operational Leaders and Managers of PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian. Furthermore, the data collection methods used were interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. Hasanuddin Branch Syariah Pegadaian uses the Murabahah Akad on the Amanah financing product offered by PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian to Customers. In this Murabahah contract, PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian Providing financing accompanied by guarantees, where sale and purchase in the form of service leases which end in transfer of ownership.Keywords: Amanah, Islamic Law, Sharia Pawnshop.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PACARAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) Lehan Syah; Nila Sastrawati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14918

AbstrakFenomena pacaran adalah sebuah peritiwa yang nampak di lingkungan sekitar yang telah menjadi kebiasaan seseorang diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan (Filed research). Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber data digunakan yaitu Sumber data primer yang didapatkan peneliti dengan cara observasi dan melalui data wawancara yang dilakukan 10 Informan, dengan menggunakan kuesioner tertutup atau angket, kuesioner yang dilakukan sekitar 70 yang dibagikan kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan Sumber data sekunder merupakan suatu data yang ditemukan dari , jurnal, buku-buku skripsi ataupun sumber lain yang valid dan relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, kuesioner deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena pacaran dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar benar adanya dan menganggap bahwa pacaran itu sebagai langkah awal menuju jenjang hubungan yang lebih serius dan dengan pacaran. 2) Pandangan Mahasiswa terhadap fenomena pacaran adalah ’dalam syariat islam pacaran itu sudah jelas dalam agama tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing bagaimana menyikapinya. 3) Pandangan Hukum Islam terhadap fenomena pacaran itu sebenarnya beragam pendapat.Kata kunci: Fenomena; Pacaran; Hukum Islam.

Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Hendrah Baharuddin; Nila Sastrawati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18502

The objectives of this study are to: 1)What is the background of the change in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019, 2) how does Maqashid al-Syari'ah review changes to Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 became Law Number 16 of 2019. In answering these problems, the researchers used the syar'i normative method. This study uses a library research method. Furthermore, the data collection method that the writer uses is direct cutifan, namely the researcher directs a person's opinion or writing according to the original without changing it and indirect quotations, namely quoting other people's writings, data and opinions by formulating with a new arrangement, but with the same intention. The results of this study indicate that the minimum age limit of marriage in Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law has changed quite well which is in Law no. 1 of 1974 put a minimum age of marriage, namely 16 years for women and 19 years for men, is currently being amended in Article 7 paragraph 1, where the minimum age of marriage for women and men is at the same level, namely at least 19 years to be able to get married. In the review of maqashid al-sharia, the minimum limit in marriage is not explicitly regulated, but as long as it concerns the benefit of the ummah, it can be used in the administration of marriage. The implications of this study regarding changes in the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph 1 of the Marriage Law are expected to be able to be implemented properly by parties, both organizers, parents and men and women, should pay attention to various aspects before carrying out a marriage so that the marriage dreams can come true and do not end in an unwanted divorce.KeyWords: Constitution, marriage, Maqashid Al-Syari’ah

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search