Rini Hertati
Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan, Universitas Muara Bungo Jambi

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Semah : Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Peraira

SISTEM PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BENTUK KEARIFAN LOKAL DI SUNGAI BATANG TEBO KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI Merry Handayani; Djunaidi Djunaidi; Rini Hertati
SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan Vol 2, No 3: Desember 2018
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/semahjpsp.v2i3.206

Abstract

Lubuk Larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh Masyarakat yang bersangkutan. Kearifan lokal tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, tanah, dan air) secara berkelanjutan.          penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Perairan Sungai Batang Tebo, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.          Metode penelitian yang di gunakan adalah porposive sampling yaitu penentuan stasiun penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, survey dan wawancara langsung kepada Masyarakat yang terlibat di dalam proses Sistem Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Perairan Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan,  bahwa sistem pengelolaan lubuk larangan di :       Dusun Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh sudah menggunakan  sistem pengelolaan yang sesuai dengan kearifan lokal baik dari sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.        Sistem pengelolaan  lubuk larangan Dusun Tuo Lubuk Mengkuang dan Dusun Muara Tebo Pandak  Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang belum terkelola secara baik hal ini dibuktikan tidak adanya sistem pengawasan terhadap lubuk larangan. Kata Kunci : Sistem Penegelolaan, Lubuk Larangan, kearifan lokal dan konservasi. 
HUBUNGAN PANJANG BERAT DAN FAKTOR KONDISI IKAN LIMBAT (Clarias nieuhofii ) YANG TERTANGKAP PADA BUBU KAWAT DI PERAIRAN RAWA RIMBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI Yudha Maulana Syuhada; Rini Hertati; Muhammad Natsir Kholis
SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan Vol 4, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/semahjpsp.v4i2.457

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Agustus 2020 di perairan rawa desa sukamaju. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola pertumbuhan dan faktor kondisi ikan limbat (Clarias nieuhofii ) yang tertangkap pada bubu kawat di perairan rawa desa sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik ekperimental fishing. Hasil penelitian menunjukan bahwa ikan limbat (Clarias nieuhofii) memiliki pola pertumbuhan allometrik negatif, dimana pertumbuhan panjang lebih cepat dari pada pertumbuhan berat. Sedangkan faktor kondisi didapatkan nilai K= 1,01 yang artinya ikan limbat yang tertangkap dalam kondisi baik.Kata Kunci : Faktor Kondisi, Ikan Limbat, Jambi, Pola Pertumbuhan, Rimbo Ulu
SISTEM KELEMBAGAAN ADAT DALAM MENGELOLA LUBUK LARANGAN BELIMBING DI DUSUN TEBAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI Reda Julita; Syafrialdi Syafrialdi; Rini Hertati
SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan Vol 6, No 1: April 2022
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/semahjpsp.v6i1.834

Abstract

Lubuk larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang merupakan warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat. Dusun Tebat merupakan salah satu dusun yang ada di Kabupaten Bungo yang memiliki kawasan konservasi perikanan (reservat) lubuk larangan belimbing dan tebat. Tujuan penelitian yaitu mengetahui sistem kelembagaan adat dalam mengelola lubuk larangan di Dusun Tebat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan dari Mei sampai Juli 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan wawancara langsung. Data yang dikumpulkan dianalisis secara desktiptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem kelembagaan adat memiliki peran penting yang bersifat fleksibel dimulai dari proses pembentukan lubuk larangan, pengawasan, pemberian sanksi (bagi yang melanggar) dan masa panen lubuk larangan, semua keputusan dilakukan secara musyawarah. Struktur kelembagaan adat Dusun Tebat terdiri dari ketua, anggota I dan anggota II.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN LUBUK LARANGAN TEBAT DI DUSUN TEBAT KECAMATAN MUKO-MUKO BATIN VII KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI Adinda Ayu Lestari; Rini Hertati; Muhammad Natsir Kholis
SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan Vol 6, No 1: April 2022
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/semahjpsp.v6i1.830

Abstract

Waters conservation areas provide many benefits for human life. Therefore,it is necessary to carry out comprehensive management by various parties in order to reduce damage with the principles of sustainable development, one of which isby developing river area protected. The river area protected (RAP) Tebat which islocated in Tebat Village was formed in the 90s, the formation of the river area protected is inseparable from community participation. This study aims todetermine the level of community participation and to find out how the process of forming the river area protected. The research method is a survey, with randomsampling and purposive sampling data. The results showed that the level ofcommunity participation to the existence of river area protected was 63.9 % (low category). The process for the formation river area protected is through deliberationfrom the community to closed the river area protected, opened the river area protected, determine rules/sanctions and a supervisory system