Garuda - Garba Rujukan Digital

The Gambia Government Social Networking Coordination-Preparedness and Response to COVID-19 Mbassi Sanneh; Khairul Munadi; Alfi Rahman
Proceedings of AICS - Social Sciences Vol 10 (2020): the 10th AIC on Social Sciences, Syiah Kuala University
Publisher : Proceedings of AICS - Social Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The 95th National Situation Report revealed that The Gambia has 61 confirmed cases, 27 recoveries, and 3 died as of July 5, 2020. Cases are mostly imported with few local transfers. COVID-19 has now gone beyond health crisis which required a holistic coordination approach to curb the virus lessons learned from countries. The fight is an all-inclusive networking approach to curb the spread. The research objective is to map out government social networking and teamwork preparedness and responding to COVID-19. The methodology of the research is a qualitative approach through online literature reviewing newspapers, reports, and articles. The secondary source of data was also harvested from the Gambia National COVID-19 Response Plan 2020. This mapping aims to identify and know partnership collaboration and interaction as a team working towards the objectives and goal for preparedness and response to prevent repetition of efforts. Social Networking Analysis (SNA) becomes a tool for social network limelight showing the connection for coordination, interaction, communication on common interests, shared values, financial exchanges, and standard operating procedures against the implementation of COVID-19 programs. There will be the maximisation of duplication of resources and efforts and informed decisions on who is doing what, where, when, and how.

Analisis Peran Perseroan Terbatas Taspen Dalam Pelayanan Sistem Aplikasi Otentikasi Penerima Dana Pensiunan Di Kota Banda Aceh Lola Oktavia; Alfi Rahman, M.Si., Ph.D
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPeran PT TASPEN dalam pelayanan sistem aplikasi otentikasi penerima dana pensiunan di Kota Banda Aceh sangat penting, hal ini dikarenakan dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan, yaitu terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang kesulitan menggunakan aplikasi otentikasi karena faktor usia dan kekurangan server sistem aplikasi sehingga ketika digunakan secara bersamaan sering terjadinya eror. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Peran PT.TASPEN dalam pelayanan sistem aplikasi otentikasi penerima dana pensiunan di Kota Banda Aceh serta hambatan yang terjadi dalam pelayanan aplikasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori peran, e-government, dan kebijakan publik. Data penelitian diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT.TASPEN sangat berperan penting dalam pelayanan sistem aplikasi otentikasi dana pensiunan dimana peran PT.TASPEN mulai dari mensosialisasikan tata cara menggunakan aplikasi hingga membantu para peserta pensiunan yang mengalami kendala dalam penggunaan Aplikasi Otentikasi dengan menerapkan enam indikator kualitas pelayanan prima. Hanya saja ada beberapa hambatan yaitu sumber daya manusia (SDM) para peserta pensiunan sebagai pengguna aplikasi yang kesulitan menggunakan aplikasi dikarenakan faktor usia dan kurangnya evaluasi dalam penanganan terhadap kendala yang sering didapatkan karena penggunaan aplikasi otentikasi seperti terjadinya eror sistem aplikasi yang ketika digunakan secara bersamaan. Disarankan PT Taspen Kota Banda Aceh dapat lebih menyederhanakan proses verifikasi di aplikasi otentikasi dan disarankan untuk mengevaluasi kembali penggunaan Aplikasi Otentikasi yang sering eror dan mencarikan solusi yang tepat agar penggunaan aplikasi otentikasi tetap berjalan efektif dan efisien.Kata Kunci : Aplikasi Otentikasi, Peran, e-government, kebijakan publik. TITLE : "Analysis of the Role of Taspen Limited Liability Companies in the Service of Authentication Application Systems for Recipients of Pension Funds in Banda Aceh City"ABSTRACTThe role of PT TASPEN in the service of the authentication application system for pensioners in Banda Aceh City is very important, this is because in its application there are still several problems that become obstacles, namely related to human resources (HR) who have difficulty using authentication applications due to age and lack of skills. application system server so that when used simultaneously, errors often occur. This study aims to identify and explain the role of PT. TASPEN in the service of the authentication application system for pension funds recipients in Banda Aceh City and the obstacles that occur in the application service. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. This research uses role theory, e-government, and public policy. Research data obtained from literature and field research. The results of this study indicate that PT. TASPEN plays an important role in the service of the pension fund authentication application system where the role of PT. TASPEN starts from socializing the procedures for using the application to helping retired participants who experience problems in using the Authentication Application by implementing six indicators of excellent service quality. . It's just that there are some obstacles, namely human resources (HR) of retired participants as application users who have difficulty using the application due to the age factor and lack of evaluation in handling the obstacles that are often encountered due to the use of authentication applications such as application system errors when used simultaneously. It is suggested that PT Taspen Banda Aceh City can simplify the verification process in the authentication application and it is recommended to re-evaluate the use of the Authentication Application which often has errors and find the right solution so that the use of the authentication application continues to run effectively and efficiently.Keywords : Authentication Application,role, e-government, public policy.

Analisis Strategi PDAM Tirta Daroy Banda Aceh Dalam Menurunkan Angka Kehilangan Air Dicky Izmi Syahputra; Dr. Zahratul Idami S.H., M.Hum; Alfi Rahman M.Si., Ph.D.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Angka kehilangan air di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu diangka 37.43%, angka ini masih diatas angka yang di toleransikan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2006 yaitu sebesar 20%. mengingat pentingnya air bagi kehidupan, maka angka 20% itu menjadi angka yang seharusnya sudah dicapai oleh PDAM di seluruh Indonesia sejak ditetapkannya peraturannya itu sampai sekarang. Melihat bahwa faktor yang menjadi penyebab kehilangan air berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, maka tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu apa saja faktor yang menyebabkan kehilangan air di Kota Banda Aceh dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Penelitian ini di analisis menggunakan teori Good Coorporate Government yang meliputi empat asas yaitu transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya faktor kehilangan air yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis seperti kebocoran pipa, kerusakan pada meteran air, dan jaringan pipa illegal, sedangkan faktor non-teknisnya yaitu kesalahan pencatatan air, penggunaan tidak resmi, dan penggunaan pompa air. Strategi yang diterapkan oleh PDAM untuk mengatasi kehilangan air yaitu strategi DMA (Dictrict Meter Area) atau strategi satu meteran per distrik. Namun strategi ini hanya memaksimalkan pencatatan kehilangan air tidak langsung berdampak terhadap kehilangan air. Maka dari itu diperlukannya peningkatan pelayanan terutama pada penerapan prinsip 4K (Kualitas, Kontinuitas, Kuantitas, dan keterjangkauan), mencari sumber air baku yang baru yang selama ini hanya dari Krueng Aceh, peningkatan koordinasi dengan pehak-pihak terkait, dan juga mendidik pelanggan agar menjadi konsumen cerdas.

Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Banda Aceh Nada Nafira Almanzani; Alfi Rahman; Saddam Rassanjani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Namun realitanya, banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang enggan divaksin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan dari kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 belum berjalan optimal ditandai dengan aspek kejelasan dan konsistensi komunikasi belum efektif, aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana belum optimal, aspek SOP pada struktur birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, serta terdapat delapan hambatan, diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat, keterpaparan terhadap hoax, keterbatasan petugas vaksinasi COVID- 19, insentif petugas vaksinasi COVID-19 yang belum memadai, dosis vaksinasi COVID-19 yang rusak, keraguan terhadap vaksin, aplikasi dan jaringan yang bermasalah, dan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang tidak sesuai dengan SOP. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, UPTD Puskesmas Kota Banda Aceh untuk lebih menggencarkan penyuluhan atau sosialisasi, meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor, pemberian penghargaan kepada lansia yang sudah divaksin, penambahan SDM petugas vaksinasi COVID-19 dan penambahan sarana dan prasarana, perencanaan dan proses untuk mengalokasikan anggaran untuk tim vaksinasi COVID-19, dan menciptakan inovasi program satu keluarga satu lansia untuk meningkatkan cakupan vaksinasi lansia.Implementation of COVID-19 Vaccination Policy in Banda Aceh CityPresidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic Article 13A paragraph (2) states that everyone who has been designated as the target recipient of the COVID-19 vaccine must participate in the COVID-19 vaccination. 19. But in reality, many people in Banda Aceh City are reluctant to get vaccinated. The purpose of this study was to determine the implementation and obstacles of the COVID-19 vaccination policy in Banda Aceh City. This study uses a qualitative approach by analyzing the theory of policy implementation by Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the COVID-19 vaccination policy has not run optimally marked by aspects of clarity and consistency of communication that have not been effective, aspects of human resources, budget, facilities and infrastructure have not been optimal, aspects of SOPs in the bureaucratic structure have not worked properly, and there are eight obstacles, such as low community participation, exposure to hoaxes, limited COVID-19 vaccination officers, inadequate incentives for COVID-19 vaccination officers, defective COVID-19 vaccination doses, doubts about vaccines, problematic applications and networks, and COVID-19 vaccination services that do not comply with the SOP. For this reason, it is expected that the Banda Aceh Government, Banda Aceh City Health Office, Banda Aceh City Health Center UPTD to intensify counseling or socialization, increase cross-sectoral collaboration, give awards to the elderly who have been vaccinated, increase human resources for COVID-19 vaccination officers and increase facilities and infrastructure, planning and processes for allocating budgets for the COVID-19 vaccination team, and creating innovations for the one family one elderly program to increase vaccination coverage for the elderly.

Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Memperluas Kesempatan Kerja Di Kota Banda Aceh Agus Olester Sitorus; Alfi Rahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan arah bagi reformasi tata pemerintahan baik dalam hal keuangan, kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, setiap daerah diberdayakan dan dituntut untuk meningkatkan kemandirian daerah. Fenomena yang terjadi saat ini adalah kesempatan kerja yang tersedia masih terbatas dan kemampuan (skill) para pencari kerja juga terbatas. Para pencari kerja biasanya merupakan lulusan SMA/sederajat, Diploma, dan Sarjana. Terbatasnya kesempatan kerja dan kemampuan (skill) yang dimiliki oleh para pencari kerja membuat Dinas Tenaga Kerja kesulitan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji peran Dinas Tenaga Kerja dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Banda Aceh dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam membuka lapangan pekerjaan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan teori peran, kesempatan kerja dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua (2) peranan yang penting dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dalam memperluas kesempatan kerja, yaitu: (1) sebagai fasilitator, dimana Dinas Tenaga Kerja memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan dan memberikan bantuan peralatan bagi usaha-usaha yang ada di Kota Banda Aceh. (2) sebagai komunikator, dimana Dinas Tenaga Kerja memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lowongan pekerjaan serta melakukan kerja sama kepada pihak swasta dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah memberikan pelatihan berbasis kompetensi, wirausaha, dan kemasyarakatan, mengadakan job fair, dan melakukan job canvassing. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pelayanan dalam memperluas kesempatan kerja sehingga tenaga kerja yang ada di Kota Banda Aceh dapat terserap secara maksimal dan juga dapat menarik para investor untuk berinvestasi guna terciptanya lapangan pekerjaan yang baru di Kota Banda Aceh.Kata kunci: Peran, Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga KerjaThe Role of the Manpower Office in Expanding Job Opportunities in the City of Banda AcehThe passing of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government provides directions for governance reform both in terms of finance, quality of human resources and labor, each region is empowered and demanded to increase regional independence. The current phenomenon is that job opportunities are still limited and the skills of job seekers are also limited. Job seekers are usually high school/equivalent, Diploma and Bachelor graduates. Limited job opportunities and abilities (skills) possessed by job seekers make it difficult for the Manpower Office to provide jobs in accordance with their skills. The purpose of this study is to identify and examine the role of the Manpower Office in expanding employment opportunities in the city of Banda Aceh and the efforts made by the Manpower Office in opening up employment opportunities. This type of research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation, and literature study. To analyze the problem, the writer uses role theory, job opportunities and employment. The results of this study indicate that there are two (2) important roles played by the Banda Aceh City Manpower Office in expanding job opportunities, namely: (1) as a facilitator, where the Manpower Office provides facilities and infrastructure for people who participate in training and provide assistance equipment for businesses in Banda Aceh City. (2) as a communicator, where the Manpower Office provides information to the public regarding job vacancies and cooperates with the private sector with the aim of creating job opportunities in the city of Banda Aceh. Efforts made by the Manpower Office include providing competency-based, entrepreneurial and community training, holding job fairs, and doing job canvassing. The government is expected to improve services in expanding employment opportunities so that the workforce in Banda Aceh City can be maximally absorbed and can also attract investors to invest in creating new jobs in Banda Aceh City.Keywords: Role, Job Opportunities, Manpower Office

Environmental Management Based on Islamic Sharia and Customary Law in Aceh zahratul idami; Israr Hirdayadi; Qudwatin Nisak M Isa; Alfi Rahman
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no3.2680

This paper discuss how Islamic and customary laws regulate environmental management in Aceh. A qualitative approach was used by implementing a normative juridical method. First, the data from various literature or references and documents were gathered related to the topic. It was then qualitatively analysed using the concept, constitutional and historical approaches, and Islamic environmental management regulations. According to the study's findings, the Islamic Shari'a and Aceh Customary Law cannot be separated, citing the hadith Maja "Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut." All customary law-based environmental management adheres to Islamic law. In the Prophet's hadith, whoever cut the sidr tree will go to hell. Under the customary law of Aceh, it is prohibited to cut trees tualang, kemuning, ketapang, etc in the forest. Except with Keujreun's permission. According to Aceh Customary Law, anyone who keeps livestock must be careful to keep them restrictions in opening land in a specific location, such as a spring source. All humans have the legal status of muhtaram in Islamic Law, not in an honourable sense. Still, their existence must be protected as living beings as well as lifeless beings, and all must be protected by their existence rights.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI ACEH Bela Safira; Alfi Rahman; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan landasan pemerintah Aceh membentuk Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh. Setelah adanya peraturan tersebut, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun di beberapa wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh yang dilihat melalui pendekatan collaborative governance serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan teori Bryson dkk (2006) sebagai pisau analisis yang meliputi initial condition, process components, structure and governance, contingencies and constraints, dan outcomes and accountabilities. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan teknik analisis data konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kolaborasi yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada indikator initial condition sudah terlihat. Pada indikator contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process components masih mengalami kendala di beberapa elemen pendukung pada indikator tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh mulai dari kurangnya anggaran serta penegakan hukum belum masif dilakukan terhadap pelaku pembakaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah melakukan kerjasama dengan menggandeng pihak swasta yakni WALHI dan HAkA, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, menambah jumlah alokasi anggaran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta melakukan sosialisasi secara merata terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi PLTB serta Pengolahan Lahan Tanpa Bakar di setiap wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.Kata kunci: Collaborative Governance, Pengendalian, Kebakaran Hutan dan Lahan, Provinsi Aceh

Implementasi Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Aceh Utara Munanda Munanda; Alfi Rahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan menyebar sampai ke Aceh. Dampak yang terjadi akibat adanya COVID-19 salah satunya yaitu berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan serta untuk mengetahui hambatan dalam implementasi dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama teori implementasi kebijakan, kedua konsep otonomi khusus ketiga konsep kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara melalui teknik analisi data dengan reduksi data, displey data dan penarikann kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dana otonomi khusus dalam pengetasan kemiskinan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal karena setiap kebijakan yang di implementasikan kebijakan tersebut harus disetujui oleh Pemerintah Provinsi. Namun pada saat pandemi COVID-19 terjadi pergeseran arah kebijakan pemerintah dimana ketika dana otonomi khusus yang seharusnya difokuskan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, anggaran untuk pengentasan kemiskinan dikesampingkan dan dana oronomi khusus tersebut lebih banyak di implementasikan pada bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengaku kesulitan untuk pengentasan kemiskinan karena dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Provinsi sangat terbatas. Untuk itu Harapan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar lebih maksimal dalam mengimplementasikan dana otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan, karena masih banyak masyarakat Kabupaten Aceh Utara yang hidup dibawah garis kemiskinan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.Kata Kunci :Implementasi.Dana Otonomi Khusus, Kemiskinan ABSTRACTNorth Aceh district is the district that ranks first as the district with the most poor population, North Aceh district receives special autonomy fund transfers every year to alleviate poverty according to Aceh Qanun Number 1 of 2018 concerning the third Amendment to Aceh Qanun Number 2 of 2008 concerning Procedures Allocation of Additional Revenue Sharing Funds for Oil and Gas and Use of Special Autonomy Funds Article 10 paragraph (1). Recently, Indonesia has been hit by the COVID-19 pandemic and has spread to Aceh. One of the impacts that occur as a result of COVID-19 is the impact on people's income. This study aims to determine the implementation of special autonomy funds in poverty alleviation and to identify obstacles in the implementation of special autonomy funds in poverty alleviation. The theory used in this study is the first theory of policy implementation, the second is the concept of special autonomy, and the third is the concept of poverty. This study used a qualitative method with data collection methods using observation, documentation and interviews through data analysis techniques with data reduction, data displey and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of special autonomy funds in alleviating poverty during the COVID-19 pandemic in North Aceh District was not maximized because every policy that was implemented had to be approved by the Provincial Government. However, during the COVID-19 pandemic there was a shift in the direction of government policy whereby when the special autonomy funds were supposed to be focused on reducing the poverty rate in North Aceh District, the budget for poverty alleviation was set aside and the special autonomy funds were implemented more in the health sector. The North Aceh district government admits that it is difficult to eradicate poverty because the special autonomy funds provided by the provincial government are very limited. For this reason, the hope is for the North Aceh District government to be more optimal in implementing special autonomy funds for poverty alleviation, because there are still many people in North Aceh District who live below the poverty line and find it difficult to meet their daily needs. Keywords: Implementation. Special Autonomy Fund, Poverty

Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh Aira Riska; Alfi Rahman; Bustami Usman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBanjir masih menjadi permasalahan yang harus ditangani di Kota Banda Aceh, untuk itu dibutuhkan kolaborasi antar pihak dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat di Kota Banda Aceh untuk menanggulangi masalah banjir. Berdasarkan data yang di dapat dari media dan observasi, saat hujan turun masih terjadi genangan di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwasanya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dan hambatan collaborative governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance oleh Ansell and Gash dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah terjalin antar instansi pemerintah dalam hal penanggulangan bencana termasuk bencana banjir tetapi tidak dicantumkan dalam bentuk aturan. Hal ini dapat dilihat dari starting conditions yang masih terdapat ketidakseimbangan anggaran, facilitative leadership yang dipimpin oleh Walikota, institutional design yang belum terdapat peraturan tetap, dan collaborative process yang masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hambatan yang dialami yaitu tidak adanya sebuah aturan atau Memorandum of Understanding (MOU) yang mengatur pelaksanaan kolaborasi, tidak terdapat koordinasi untuk penanggulangan banjir dan anggaran yang terbatas. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat sebuah aturan atau kesepakatan kolaborasi dalam penanggulangan banjir dengan melibatkan seluruh stakeholders seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, adanya koordinasi dalam membicarakan pencegahan maupun solusi dalam penanggulangan banjir, serta perencanan setiap instansi terkait penanggulangan banjir, serta anggaran yang berfokus pada pencegahan maupun penanggulangan banjir sehingga tiap instansi terkait dapat merencanakan program terkait pencegahan maupun penanggulangan banjir di Kota Banda Aceh. Collaborative Governance in Flood Management in Banda Aceh CityABSTRACTFlooding is still a problem that must be handled in Banda Aceh City, for this reason collaboration between parties from government, non-government agencies and the community in Banda Aceh City is needed to overcome the problem of flooding. Based on data obtained from the media and observations, when it rains, puddles still occur at several points in Banda Aceh City. This shows that the flood prevention carried out by the government has not been maximized. The purpose of this research is to find out collaborative governance and collaborative governance obstacles in Flood Management in Banda Aceh City. This study uses the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash using a qualitative descriptive method. In analyzing the data using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that collaboration has been established between government agencies in terms of disaster management including flood disasters but this is not included in the form of regulations. This can be seen from the starting conditions where there is still an imbalance in the budget, facilitative leadership led by the Mayor, institutional designs that do not yet have permanent regulations, and collaborative processes that are still not running effectively and optimally. The obstacles experienced were the absence of a regulation or Memorandum of Understanding (MOU) that regulates the implementation of collaboration, there is no coordination for flood prevention and a limited budget. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government will make a rule or collaboration agreement in flood management by involving all stakeholders such as the government, private sector and the community, coordination in discussing prevention and solutions in flood management, as well as planning for each agency related to flood management, as well as the budget which focuses on preventing and controlling floods so that each relevant agency can plan programs related to prevention and management of floods in the City of Banda Aceh.

STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Novida. Ms; Alfi Rahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah dan Kementrian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan. Banyaknya jumlah tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya yang belum mempunyai sertifikat dan belum melakukan pendaftaran tanah menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum dilaksanakan secara maksimal meskipun jumlah tanah yang bersertifikat bertambah dari tahun ke-tahun tetapi banyak program/strategi yang selama ini dijalankan oleh BPN belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dibuktikan dari empat indikator strategi, berupa strategi organisasi, program, pendukung sumber daya, dan kelembagaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah serta hambatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah. Teori yang digunakan adalah teori Strategi dan teori Kesadaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BPN Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat belum sepenuhnya maksimal dijalankan karena dalam indikator strategi menunjukkan bahwa dari 4 strategi tersebut belum berhasil dijalankan kecuali strategi kelembagaan. Hambatan BPN Kabupaten Aceh Barat daya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah yaitu kurangnya sumber daya manusia, nilai tanah yang masih rendah, banyaknya masyarakat homogen, dan mahalnya biaya dalam pengurusan pendaftaram. Adapun saran kepada BPN agar fokus kepada sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih memahami akan fungsi sertifikat dan akta tanah.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search