Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BAITUL MAL DI ACEH Riski Azhari; Abidin Nurdin; Wais Alqarni
Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Studies
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47887/amd.v2i1.22

Abstract

This study discusses the role of government in community economic empowerment through Baitul Mal in Aceh. This study aims to contribute to the government on social issues such as poverty and underdevelopment. The method used in this study is qualitative research with data collection techniques, namely the study of literature. While the theory used is structural functionalism theory. Research findings from the discussion and analysis above that the Government of Aceh through Baitul Mal has played a role in empowering the economic community in Aceh in the form of productive Zakat, Infaq and Shadaqah. The government through Baitul Mal has carried out programs (a) providing business capital to the people who have their businesses to develop their businesses, both in the agriculture, animal husbandry, industrial, and trade sectors, (b) providing assistance in working tools, in the form of motorized pedicabs, and the tools needed in the agriculture, animal husbandry, trading, and industrial sectors that support their businesses, and (c) human resource development through skills training and skills to the community. This community economic empowerment program clearly contributes to social problems such as poverty, under development and access to education.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI ACEH Bela Safira; Alfi Rahman; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan landasan pemerintah Aceh membentuk Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh. Setelah adanya peraturan tersebut, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun di beberapa wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh yang dilihat melalui pendekatan collaborative governance serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan teori Bryson dkk (2006) sebagai pisau analisis yang meliputi initial condition, process components, structure and governance, contingencies and constraints, dan outcomes and accountabilities. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan teknik analisis data konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kolaborasi yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada indikator initial condition sudah terlihat. Pada  indikator contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process components  masih mengalami kendala di beberapa elemen pendukung pada indikator tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh mulai dari kurangnya anggaran serta penegakan hukum belum masif dilakukan terhadap pelaku pembakaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah melakukan kerjasama dengan menggandeng pihak swasta yakni WALHI dan HAkA, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, menambah jumlah alokasi anggaran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta melakukan sosialisasi secara merata terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi PLTB serta Pengolahan Lahan Tanpa Bakar di setiap wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.Kata kunci: Collaborative Governance, Pengendalian, Kebakaran Hutan dan Lahan, Provinsi Aceh
Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Terhadap Aspek Infrastruktur Jalan Hajar Sharfina; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur jalan di Aceh Besar masih tingginya tingkat kerusakan jalan, yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah  trafik dan tonase kendaraan yang melintasi luas jalan di Kabupaten Aceh Besar di atas kemampuan daya dukung jalan. Sehingga menyebabkan Infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Besar banyak yang berlubang dan tidak merata sehingga menyebabkan kecelakaan dan tergenangnya air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektivitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap aspek infrastruktur jalan serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas pelayanan publik, untuk mengukur efektivitas pelayanannya dapat di kaji melalui prinsip pelayanan publik berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 24 tahun 2013 yaitu aspek pelayanan, aspek keadilan (pemerataan), aspek keamanan dan kenyamanan, dan aspek biaya pelayanan, dan aspek kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik terhadap aspek infrastruktur jalan belum terlaksana secara efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator prinsip pelayanan publik, aspek pelayanan, aspek keadilan (pemerataan), aspek keamanan dan kenyamanan, dan aspek biaya pelayanan, dan aspek kinerja pegawai masih belum efektif dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas tersebut. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah anggaran yang dimiliki tidak memadai dan luas wilayah yg cukup luas. Oleh karena itu, diharapkan kepada Dinas PUPR agar dapat meningkatkan pelayanan perbaikan atau pemeliharaan jalan yang rusak. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan Publik, Infrastruktur Jalan, Kabupaten Aceh BesarABSTRACTThe background of this research is that the development of road infrastructure in Aceh Besar still has a high level of road damage, which is caused by several factors, one of which is the traffic and tonnage of vehicles crossing the road area in Aceh Besar District which is above the carrying capacity of the road. Thus causing the road infrastructure in Aceh Besar District to have many holes and not evenly distributed, causing accidents and stagnant water. This study aims to find out and explain how the effectiveness of the Aceh Besar District Government's public services is regarding aspects of road infrastructure and the obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial Planning in Aceh Besar District. The theory used in this study is the effectiveness of public services, to measure the effectiveness of their services can be studied through the principles of public services based on the MENPAN Decree Number 24 of 2013, namely aspects of service, aspects of justice (equity), aspects of security and convenience, and aspects of service costs, and aspects of employee performance. This research uses descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the effectiveness of public services on aspects of road infrastructure has not been carried out effectively, this can be seen from the indicators of public service principles, service aspects, fairness aspects (equity), safety and comfort aspects, and service cost aspects, and performance aspects. employees are still not effective because there are still several obstacles faced by the agency. While the obstacles are the inadequate budget and the wide area. Therefore, it is hoped that the Public Works and Housing Agency can improve services for repair or maintenance of damaged roads. so as to improve the welfare of society.Keywords: Effectiveness of Public Services, Road Infrastructure, Aceh Besar District